PRAPERADILAN DAN BANTUAN HUKUM KEWENANGAN PRAPERADILAN DALAM MEMUTUS SAH TIDAKNYA PENETAPAN TERSANGKA (Studi Kasus Putusan Hakim Sarpin Terhadap Kasus Budi Gunawan)

PERKEMBANGAN OBJEK PRAPERADILAN PEMBAHASAN PENGERTIAN TUJUAN PRAPERADILAN OBJEK PRAPERADILAN PERKEMBANGAN OBJEK PRAPERADILAN

PENGERTIAN Praperadilan merupakan salah satu lembaga baru yang diperkenalkan KUHAP di tengah-tengah kehidupan penegakan hukum. Praperadilan dalam KUHAP, ditempatkan dalam BAB X, Bagian Kesatu, Sebagai salah satu bagian ruang lingkup kewenangan mengadili bagi pengadilan negeri. Eksistensi dan kehadiran praperadilan bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri. Tetapi hanya merupakan pemberian wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan KUHAP kepada setiap pengadilan negeri, sebagai wewenang dan fungsi tambahan pengadilan negeri yang telah ada selama ini. Praperadilan merupakan suatu lembaga yang diselenggarakan untuk menguji suatu tindakan paksa yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang selaku penegak hukum Praperadilan adalah satu mekanisme hukum pidana yang bisa ditempuh seseorang untuk ‘melawan’ perlakuan atau keputusan pihak lain. Perlakuan dan keputusan itulah yang menjadi objek praperadilan.

OBJEK objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( KUHAP )  adalah: Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

TUJUAN PRAPERADILAN Tujuan utama dari praperadilan adalah sebagai perlindungan bagi setiap tersangka untuk mengetahui sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, ganti kerugian dan rehabilitasi. Menurut R.Soeparmono tujuan diadakannya lembaga praperadilan adalah demi tegaknya hukum, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi tersangka.

PERKEMBANGAN OBJEK DALAM PRAPERADILAN Objek praperadilan terera dalam ketentuan pasal 77 KUHAP, namun dalam praktiknya hakim juga menerima dan mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukan diluar dari pada kewenangan praperadilan yang telah diberikan undang-undang. Seperti penetapan sah tidaknya status tersangka yang dijadikan sebagai objek dalam praperadilan menjadi masalah baru untuk masyarakat Indonesia, mengingat bahwa objek praperadilan dalam Pasal 1 angka 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana hanya mengenai : Sah tidaknya penangkapan Sah tidaknya penahanan Sah tidaknya penghentian penyidikan Sah tidaknya penghentian penuntutan ganti kerugian rehabilitas

CONTOH KASUS

KASUS PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP BUDI GUNAWAN Sarpin Rizaldi, hakim yang memimpin sidang perkara praperadilan yang diajukan oleh Komisaris Jenderal(Komjen) Budi Gunawan (BG), telah menjatuhkan putusan di luar dari pada apa yang diatur dalam Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77 KUHAP. Dalam putusannya, Hakim Sarpin Rizaldi telah mengabulkan gugatan praperadilan penetapan tersangka Komjen BG. Adanya dugaan korupsi pada Komjen BG, yang mengajukan praperadilan atas status tersangka atas dugaan korupsi yang di dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Maqdir Ismail sebagai kuasa hukum Budi Gunawan memberikan pernyataan bahwa penetapan tersangka diatas dianggap tidak sesuai dengan prosedur sehingga penetapan tersangka dianggap cacat secara yuridis.

ANALISIS TERHADAP KASUS Dasar kewenangan pengadilan memeriksa dan memutus gugatan praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka Kekuatan Hukum Dari Putusan Praperadilan Tentang Tidak Sahnya Penetapan Tersangka Gugatan Praperadilan yang Diajukan Oleh Budi Gunawan

Kewenangan Praperadilan dalam KUHAP Dasar kewenangan pengadilan memeriksa dan memutus gugatan praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka Kewenangan Praperadilan dalam KUHAP Penemuan Hukum tentang praperadilan Putusan MK sebagai dasar kewenangan praperadilan memeriksa dan memutus gugatan keabsahan penetapan tersangka

A. Kewenangan Praperadilan dalam KUHAP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), telah mengatur kewenangan praperadilan yang terbatas dan tidak seluas seperti Pre Trial Hearing di Amerika maupun Rechter Commisaris di Belanda. Dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP, menyatakan bahwa : “Praperadilan adalah wewenang pengadilan untuk memeriksa dan memutus tentang : Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan, atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan; dan Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.” Ketentuan mengenai kewenangan praperadilan secara limitatif diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 82 KUHAP yaitu memeriksa sah atau tidaknya upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan, memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, dan memeriksa tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.. KAITKAN PULA DENGAN Pasal 95 dan Pasal 97 KUHAP yang secara spesifik mengatur tentang ganti kerugian dan rehabilitasi, kewenangan Praperadilan justru bertambah

B. Penemuan Hukum tentang praperadilan Hakim praperadilan secara tegas menyatakan dalam pertimbangan hukumnya bahwa sah atau tidaknya penetapan tersangka tidak termasuk objek praperadilan, dengan alasan hal tersebut tidak diatur baik dalam KUHAP, khususnya Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77 jo. Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2), maupun dalam peraturan perundang-undangan pidana khusus yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia. Namun tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai apakah pengujian sah tidaknya penetapan tersangka merupakan bagian dari kewenangan praperadilan, namun hal tersebut tidak membuat hakim secara langsung menolak permohonan praperadilan yang diajukan.

Dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang redaksi lengkapnya berbunyi : Pasal 10 ayat (1) “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk diperiksa dan mengadilinya.” Pasal 5 ayat (1) “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

C. Putusan MK sebagai dasar kewenangan praperadilan memeriksa dan memutus gugatan keabsahan penetapan tersangka Mahkamah Kostitusi dalam putusan MK Nomor 21/PUU/XII/2014 mempertimbangkan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara hukum, sehingga “asas due process of law” harus dijunjung tinggi oleh seluruh pihak lembaga penegak hukum. Oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia, maka sudah seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi telah memberikan kepastian hukum terhadap kewenangan praperadilan memeriksa dan memutus gugatan sah atau tidaknya penetapan tersangka. Pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia, Ganjar Bondan Laksamana mengatakan, putusan MK tentang objek praperadilan akan melahirkan tiga dampak ikutan, antara lain; setiap orang yang ditetapkan jadi tersangka berpotensi mengajukan praperadilan, penyidik harus makin hati-hati menetapkan tersangka, dan penegak hukum akan dapat kesibukan baru "meladeni" praperadilan

2. Kekuatan Hukum Dari Putusan Praperadilan Tentang Tidak Sahnya Penetapan Tersangka Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP yang menentukan bahwa apabila suatu perkara sudah dimulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan permintaan mengenai praperadilan belum selesai, maka praperadilan tersebut gugur. Pasal 83 ayat (1) KUHAP menentukan terhadap putusan praperadilan tidak dapat dimintakan banding

putusan tersebut telah sesuai atau tidak dengan kewenangan Praperadilan yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP, setelah dibacakan, putusan praperadilan telah memiliki kekuatan hukum tetap. hal tersebut tidak serta merta mengakhiri perkara pidana yang dihadapi tersangka. Objek pemeriksaan praperadilan hanya bersifat procedural, dan belum menyentuh pokok perkara. Putusan yang dihasilkan bersifat final dan mengikat dan wajib dilaksanakan.

3. Gugatan Praperadilan yang Diajukan Oleh Budi Gunawan Dalam putusan praperadilan nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel yang memutuskan penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap tersangka Budi Gunawan tidak sah, dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik- 03/01/01/2015 yang menetapkan pemohon sebagai tersangka tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Gugatan Praperadilan yang diajukan oleh Budi Gunawan dan juga diterima oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menyalahi logika hukum karena hal tersebut tidak sesuai dengan penerapan dari Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dan keputusan hakim Sarpin yang menyatakan objek penetapan tersangka masuk dalam penyidikan adalah keputusan yang sangat tepat karena secara hukum dalam proses penyidikan pasti ada penetapan tersangka dan tindakan penetapan tersangka dan penyidikan bagaikan dua sisi mata uang yang tak terpisahkan dan jika dipisahkan maka mata uang tersebut tidak akan bernilai.