EVALUASI “ON GOING” DALAM PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH Oleh: Rahadian Febry Maulana, MT “Evaluasi pada Tahap Pelaksanaan (on-going), yaitu.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Daerah)
Advertisements

Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJP/MD)
E-Monev Albert Fleming Lukito Agusdianto Bayu Astha Linda W
PENYUSUNAN LAKIP 2007 KAITAN dengan PP 8 / 2006 ttg Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja , dan PP 3 / 2007 ttg LPPD.
Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
REVIEW PENYUSUNAN LPPD Bogor, 18 Maret 2015
Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja
STANDAR PELAYANAN MINIMAL DALAM PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DI DAERAH
KEBIJAKAN PERENCANAAN PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018
PENERAPAN SAKIP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN
Penyusunan RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) – SKPD
Laksono Trisnantoro Dwi Handono Sulistyo KMPK FK UGM
KERANGKA UMUM PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA
IMPLEMENTASI SAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR
LAPORAN HASIL BELAJAR (LHB) PESERTA DIDIK SMP
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
LANGKAH-LANGKAH GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) SEBAGAI SALAH SATU INSTRUMEN PPRG Perkumpulan Aksara RT. 01 Mojosari, Kalangan, Desa Baturetno, Banguntapan,
PENYUSUNAN & PENETAPAN RAPBD
PENGANTAR EVALUASI RPJMD KABUPATEN BANDUNG TAHUN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) RSUD “NGUDI WALUYO” WLINGI dr. A. LOEQKIJANA AGRAWATI, MARS Direktur RSUD “Ngudi.
PEMBERDAYAAN POKJA PKP PROVINSI
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD)
Perubahan Metode PDRB Dan IPM Dalam Perencanaan Pembangunan
IMPLEMENTASI SAKIP DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.
SAKIP 2017 SISTEM AKUNTABLITAS INSTANSI PEMERINTAH
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR
ANGGARAN BERBASIS PRESTASI KERJA & STANDAR PELAYANAN MINIMAL
Analisis sinergisitas Visi-Misi dan Isu strategis Pembangunan Daerah
Asistensi Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi
DINAS KOPERASI DAN UM KABUPATEN BLITAR
Logical Framework Penyusunan RPJMD
TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
Paparan RKAT 2018 [Nama Pusat Studi] Rapat Kerja Perencanaan UGM 2018
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
RENSTRA SKPD BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 54 TAHUN 2010
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Oleh : Bappeda Provnsi Riau Teluk Kuantan, 16 Agustus 2017.
Mengatur Perjalanan Dinas Pimpinan
SINERGITAS PERENCANAAN
TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) Sesuai pepres no.29 tahun 2014.
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SISTEM INFORMASI MONITORING & EVALUASI PEMBANGUNAN
SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA, ANGGARAN, DAN AKUNTANSI
PEMBERDAYAAN POKJA PKP PROVINSI
Biro Organisasi SETDA Prov Jabar
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SKPD
TAHAPAN DAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENSTRA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 86 TAHUN 2017 PPKK FISIPOL UGM.
LAPORAN HASIL BELAJAR (LHB) PESERTA DIDIK SMP
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BLUD
Desk Penyusunan Perubahan Renja OPD Tahun 2012
PERAN BAPPEDA DALAM PENYELESAIAN URUSAN KESEHATAN
Pembuatan dan PELAKSANAAN KLHS RPJMD
Pemerintah Kabupaten Buleleng
Herdi Puryanto. GR REFOR SI 9 GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI 8 AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI PROGRAM PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI PELAYANAN PUBLIK.
KERANGKA UMUM PERMENDAGRI NO. 32 TAHUN 2017
TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN AKIP
Sistematika laporan kinerja instansi pemerintah tahun 2018
Metode Penyusunan Anggaran dan Sumber-Sumber Pendanaan
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH E-Database SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH Permendagri 98 Tahun 2018 SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH.
Penyusunan Pelaporan Kinerja
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PAPARAN SAKIP INSPEKTORAT KAB.PACITAN
Unit 1. Pengantar Modul AEPI SSQ - Component 2 Modul Rencana Strategis dan Pengelolaan Keuangan 1 Unit 1.
Transcript presentasi:

EVALUASI “ON GOING” DALAM PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH Oleh: Rahadian Febry Maulana, MT “Evaluasi pada Tahap Pelaksanaan (on-going), yaitu evaluasi pada saat pelaksanaan rencana pembangunan untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan rencana dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya” (PP No 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan)

TAHAPAN EVALUASI ON-GOING Menghimpun Indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan (RPJMD=Indikator Outcomes) (RENSTRA SKPD=Indikator Output/Outcomes) ke dalam Tabel Penilaian. No INDIKATOR (Dapat Mengacu Pada struktur penyajian Indikator berdasarkan Permendagri 54/2010) TAHUN 2014 (DST…) INTERPRETASI PERMASALAHAN FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN KETERANGAN SKPD T R STANDAR PERBANDINGAN LAINNYA (SPM, DST) ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ASPEK PELAYANAN UMUM A. Fokus Layanan Urusan Wajib 1. Bidang Sosial 1.1 Penanganan PMKS ASPEK DAYA SAING DAERAH

TAHAPAN EVALUASI ON-GOING Menghimpun Seluruh TARGET dari seluruh indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan (RPJMD/RENSTRA SKPD) untuk kemudian dimasukan kedalam Tabel Penilaian No INDIKATOR (Dapat Mengacu Pada struktur penyajian Indikator berdasarkan Permendagri 54/2010) TAHUN 2014 (DST…) INTERPRETASI PERMASALAHAN FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN KETERANGAN SKPD T R STANDAR PERBANDINGAN LAINNYA (SPM, DST) ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ASPEK PELAYANAN UMUM A. Fokus Layanan Urusan Wajib 1. Bidang Sosial 1.1 Penanganan PMKS 14,6% ASPEK DAYA SAING DAERAH

TAHAPAN EVALUASI ON-GOING Menghimpun Seluruh REALISASI dari seluruh indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan (RPJMD/RENSTRA SKPD) untuk kemudian dimasukan kedalam Tabel Penilaian No INDIKATOR (Dapat Mengacu Pada struktur penyajian Indikator berdasarkan Permendagri 54/2010) TAHUN 2014 (DST…) INTERPRETASI PERMASALAHAN FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN KETERANGAN SKPD T R STANDAR PERBANDINGAN LAINNYA (SPM, DST) ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ASPEK PELAYANAN UMUM A. Fokus Layanan Urusan Wajib 1. Bidang Sosial 1.1 Penanganan PMKS 14,6% 18.50% ASPEK DAYA SAING DAERAH

TAHAPAN EVALUASI ON-GOING Jika terdapat standar perbandingan lainnya pada suatu Indikator (misalnya yang berasal dari SPM, MDG’s, SDG’s, dst) tuliskan ke dalam tabel penilaian. No INDIKATOR (Dapat Mengacu Pada struktur penyajian Indikator berdasarkan Permendagri 54/2010) TAHUN 2014 (DST…) INTERPRETASI PERMASALAHAN FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN KETERANGAN SKPD T R STANDAR PERBANDINGAN LAINNYA (SPM, DST) ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ASPEK PELAYANAN UMUM A. Fokus Layanan Urusan Wajib 1. Bidang Sosial 1.1 Penanganan PMKS 14,6% 18.50% Tidak Ada ASPEK DAYA SAING DAERAH

TAHAPAN EVALUASI ON-GOING Bandingkanlah GAP antara TARGET DAN REALISASI atau STANDAR LAIN, jika belum Mencapai Target/Standar Lain tuliskan dalam tabel penilaian. (Kategori perbandingan GAP terdiri dari 3= Mencapai-Belum Mencapai-Melampaui) No INDIKATOR (Dapat Mengacu Pada struktur penyajian Indikator berdasarkan Permendagri 54/2010) TAHUN 2014 (DST…) INTERPRETASI PERMASALAHAN FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN KETERANGAN SKPD T R STANDAR PERBANDINGAN LAINNYA (SPM, DST) ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ASPEK PELAYANAN UMUM A. Fokus Layanan Urusan Wajib 1. Bidang Sosial 1.1 Penanganan PMKS 14,6% 18.50% Tidak Ada Belum Mencapai Target ASPEK DAYA SAING DAERAH

TAHAPAN EVALUASI ON-GOING Jika Interpretasi Belum Mencapai, maka lakukan penelusuran kepada unit yang bertanggungjawab terhadap indikator untuk dapat menjabarkan permasalahan apa yang mengakibatkan target tidak tercapai. No INDIKATOR (Dapat Mengacu Pada struktur penyajian Indikator berdasarkan Permendagri 54/2010) TAHUN 2014 (DST…) INTERPRETASI PERMASALAHAN FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN KETERANGAN SKPD T R STANDAR PERBANDINGAN LAINNYA (SPM, DST) ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ASPEK PELAYANAN UMUM A. Fokus Layanan Urusan Wajib 1. Bidang Sosial 1.1 Penanganan PMKS 14,6% 18.50% Tidak Ada Belum Mencapai Target Rendahnya jumlah bantuan sosial untuk PMKS Tingginya jumlah PMKS total Tingginya inflasi Dinsos

TAHAPAN EVALUASI ON-GOING Setelah menjabarkan permasalahan, selanjutnya lakukan penelusuran kepada unit yang bertanggungjawab terhadap indikator untuk dapat menjabarkan Faktor Penentu Keberhasilan untuk memenuhi Target di tahun berikutnya. Atau Jika target sudah terlampaui, maka dapat ditelusuri faktor apa yang dianggap menjadi penentu keberhasilan sehingga target tercapai/terlampaui. No INDIKATOR (Dapat Mengacu Pada struktur penyajian Indikator berdasarkan Permendagri 54/2010) TAHUN 2014 (DST…) INTERPRETASI PERMASALAHAN FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN KETERANGAN SKPD T R STANDAR PERBANDINGAN LAINNYA (SPM, DST) ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ASPEK PELAYANAN UMUM A. Fokus Layanan Urusan Wajib 1. Bidang Sosial 1.1 Penanganan PMKS 14,6% 18.50% Tidak Ada Belum Mencapai Target Rendahnya jumlah bantuan sosial untuk PMKS Tingginya jumlah PMKS total Tingginya inflasi Bertambahnya bantuan sosial Meningkatnya tingkat pendidikan PMKS Bertambahnya program pemberdayaan PMKS Inflasi yang rendah dan stabil Dinsos

TAHAPAN EVALUASI ON-GOING Langkah terakhir, (jika ada) dapat dituliskan pada kolom keterangan hal hal yang dianggap penting/mendukung argumen/dsb. No INDIKATOR (Dapat Mengacu Pada struktur penyajian Indikator berdasarkan Permendagri 54/2010) TAHUN 2014 (DST…) INTERPRETASI PERMASALAHAN FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN KETERANGAN SKPD T R STANDAR PERBANDINGAN LAINNYA (SPM, DST) ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ASPEK PELAYANAN UMUM A. Fokus Layanan Urusan Wajib 1. Bidang Sosial 1.1 Penanganan PMKS 14,6% 18.50% Tidak Ada Belum Mencapai Target Rendahnya jumlah bantuan sosial untuk PMKS Tingginya jumlah PMKS total Tingginya inflasi Bertambahnya bantuan sosial Meningkatnya tingkat pendidikan PMKS Bertambahnya program pemberdayaan PMKS Inflasi yang rendah dan stabil - Dinsos

TERIMAKASIH