Biro Organisasi SETDA Prov Jabar BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN LKIP TAHUN 2017 PEMERINTAH DAERAH KAB KUNINGAN Biro Organisasi SETDA Prov Jabar 17 JANUARI 2018 A (80,07) BB (70,06) B >60 CC (63,98) (50,54)

FORMAT LAPORAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Dasar Hukum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Definisi BENTUK AKUNTABILITAS DARI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI YANG DIPERCAYAKAN KEPADA SETIAP INSTANSI PEMERINTAH ATAS PENGGUNAAN ANGGARAN

Tujuan MEMBERIKAN INFORMASI KINERJA YANG TERUKUR ATAS KINERJA YANG TELAH DAN SEHARUSNYA DICAPAI SEBAGAI UPAYA PERBAIKAN BERKESINAMBUNGAN BAGI INSTANSI PEMERINTAH UNTUK MENINGKATKAN KINERJANYA

Format LKIP BERISI INFORMASI TENTANG: URAIAN SINGKAT ORGANISASI RENCANA DAN TARGET KINERJA YANG DITETAPKAN PENGUKURAN KINERJA EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA UNTUK SETIAP SASARAN STRATEGIS ATAU HASIL PROGRAM/KEGIATAN & KONDISI TERAKHIR YANG SEHARUSNYA TERWUJUD (MENCAKUP PULA ANALISIS TERHADAP EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA)

BAB II PERENCANAAN KINERJA BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Sistematika BAB I PENDAHULUAN BAB II PERENCANAAN KINERJA BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BAB IV PENUTUP

BAB I PENDAHULUAN Pada bab pendahuluan ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan menekankan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi oleh organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA Menguraikan tentang ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan Perjanjian Kinerja harus disusun setelah suatu instansi pemerintah telah menerima dokumen pelaksanaan anggaran, paling lambat satu (1) bulan setelah dokumen anggaran disahkan. Revisi dan Perubahan Perjanjian Kinerja, apabila : Terjadi pergantian atau mutasi pejabat; Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran); Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Tabel 2… Perjanjian Kinerja Biro Organisasi Tahun 2016 Konversi Formulir PK ke dalam tabel Tabel 2… Perjanjian Kinerja Biro Organisasi Tahun 2016 NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1 Meningkatnya kapasitas organisasi Pemerintah Daerah Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan 1 dokumen Persentase OPD yang sesuai dengan SOTK Provinsi 100% 2 Meningkatnya kualitas penyusunan standarisasi pelayanan public Jumlah Unit Pelayanan Publik Terbaik sesuai kriteria Provinsi 14 UPP Jumlah inovasi pelayanan publik sesuai kriteria Nasional 5 OPD Provinsi 3 Meningkatnya standarisasi kerja organisasi Jumlah regulasi standarisasi kerja organisasi 13 dokumen 4 Meningkatnya kinerja OPD di lingkungan Provinsi Jawa Barat Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Provinsi Jawa Barat 81 Persentase OPD yang memperoleh nilai CC ke atas 95% Sumber: LKIP Biro Organisasi Setda Prov. Jabar Tahun 2016

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Terdiri dari dua Subbab yaitu : Capaian Kinerja Organisasi Realisasi Anggaran

BAB III A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

lanjutan : analisis capaian kinerja Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi; membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada); Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan; Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini Tabel 3... Target dan Realisasi KinerjaTahun 2016 NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN (%) 1 2 3 4 5 6 = (5:4)x100 1. Meningkatnya kapasitas Organisasi Perangkat Daerah   Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan 200 Presentase OPD yang sesuai dengan SOTK Provinsi 100 2. Meningkatnya kualitas penyusunan standarisasi pelayanan publik Jumlah unit pelayanan publik terbaik sesuai kriteria Provinsi 14 18 128,57 Jumlah inovasi pelayanan publik sesuai kriteria Nasional 25 3. Meningkatnya standarisasi kerja organisasi Jumlah regulasi standarisasi kerja organisasi 13 17 130,77 4. Meningkatnya kinerja OPD di lingkungan Provinsi Jawa Barat Predikat sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) Provinsi Jawa Barat 81 (A) 80,07 98,85 Prosentase OPD yang memperoleh nilai CC ke atas 95 78,57 82,71 Rata-rata 109,41 Sumber: LKIP Biro Organisasi Setda Prov. Jabar Tahun 2016

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2014, 2015 dan 2016 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir Tabel 3… Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2014, 2015 dan 2016 N O SASARAN INDIKATOR KINERJA REALISASI KINERJA TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016 1 2 3 4 5 6 1. Meningkatnya kapasitas Organisasi Perangkat Daerah   Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan Presentase OPD yang sesuai dengan SOTK Provinsi 93,61 100 2. Meningkatnya kualitas penyusunan standarisasi pelayanan publik Jumlah unit pelayanan publik terbaik sesuai kriteria Provinsi 16 17 18 Jumlah inovasi pelayanan publik sesuai kriteria Nasional 3. Meningkatnya standarisasi kerja organisasi Jumlah regulasi standarisasi kerja organisasi 11 13 4. Meningkatnya kinerja OPD di lingkungan Provinsi Jawa Barat Predikat sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) Provinsi Jawa Barat 63,98 (CC) 70,06 (BB) 80,10 (A) Persentase OPD yang memperoleh nilai CC ke atas 37,78 34,48 78,57 Sumber: LKIP Biro Organisasi Setda Prov. Jabar Tahun 2016

Capaian s.d. Tahun 2016 terhadap Target Akhir Renstra (%) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi Tabel 3… Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2016 dengan Target Jangka Menengah No Sasaran Strategis Indikator Capaian Tahun 2014 Capaian Tahun 2015 Tahun 2016 Target Akhir Renstra Capaian s.d. Tahun 2016 terhadap Target Akhir Renstra (%) Target Realisasi % 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)*100 9 10=(4+5+7)/9*100 Meningkatnya kapasitas organisasi Perangkat Daerah 1. Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan 200 80 2. Persentase OPD yang sesuai dengan SOTK Provinsi 93,61 100 Meningkatnya kualitas penyusunan standarisasi pelayanan publik 1. Jumlah unit pelayanan publik terbaik sesuai kriteria Provinsi 16 17 14 18 128,57 56 91,07 2. Jumlah inovasi pelayanan publik sesuai kriteria nasional 125 66,67

Membandingkan realisasi kinerja ... lanjutan Membandingkan realisasi kinerja ... No Sasaran Strategis Indikator Capaian Tahun 2014 Capaian Tahun 2015 Tahun 2016 Target Akhir Renstra Capaian s.d. Tahun 2016 terhadap Target Akhir Renstra (%) Target Realisasi % 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)*100 9 10=(4+5+7)/9*100 Meningkatnya standarisasi kerja organisasi Jumlah regulasi standarisasi kerja organisasi 11 15 13 17 130,77 66 65,15 Meningkatnya kinerja OPD di lingkungan Provinsi Jawa Barat 1. Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Proivnsi Jawa Barat 63,98 70,06 81 80,07 98,89 83 96,47 2. Prosentase OPD yang memperoleh nilai CC ke atas 37,78 30 95 78,57 82,70 100 Rata-Rata 94,84 97,85   123,70 82,56

Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada) LKIP Dinas Permukiman dan Perumahan Permen Perumahan Rakyat 22/2008

Sumber: diolah dari LKIP Biro Organisasi Setda Prov. Jabar Tahun 2016 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan Percepatan Capaian Kinerja Biro Organisasi Tahun 2016 Pada sasaran strategis pertama: ‘meningkatnya kapasitas Organisasi Perangkat Daerah’ peningkatan terjadi pada indikator kinerja ‘jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan’ dari target tahun 2016 1 dokumen, realisasi tahun 2015: 1 dokumen, dan target akhir Renstra: 1 dokumen dengan realisasi kinerja: 2 dokumen. Pencapaian didukung oleh keharusan mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Atas dasar Peraturan Pemerintah tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat diberikan amanat untuk melakukan penataan kelembagaan melingkupi struktur organisasi serta tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah sesuai struktur yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah tersebut. Dengan demikian, pada tahun 2016, diajukan rekomendasi bagi penetapan Peraturan Daerah terkait perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat juga Peraturan Gubernur terkait tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah sesuai struktur yang baru. Sumber: diolah dari LKIP Biro Organisasi Setda Prov. Jabar Tahun 2016

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan ... lanjutan Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan ... Pelambatan Capaian Kinerja Biro Organisasi Tahun 2016 Capaian sasaran kinerja keempat, yaitu ‘meningkatkan kinerja OPD di lingkungan Provinsi Jawa Barat’ Tahun 2016 masih berada dibawah target yang telah ditetapkan, dengan indikator kinerja yang dicapai adalah ‘Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Provinsi Jawa Barat’ (IK6) dan ‘Persentase OPD yang memperoleh nilai CC ke atas’ (IK7). Realisasi indikator kinerja keenam (IK6), Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2016 memperoleh nilai AKIP sebesar 80,07 dengan Predikat A, namun perolehan nilai tersebut masih berada dibawah target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 81 dengan Predikat A. Namun demikian, bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2015, capaian kinerja Tahun 2016 mengalami peningkatan dari nilai sebesar 70,06 dengan Predikat BB. Begitu pula untuk indikator kinerja ketujuh (IK7) mengalami pelambatan, yaitu dari ditarget 81 persen OPD di lingkungan Provinsi Jawa Barat memperoleh Predikat CC keatas, baru tercapai sebesar 78,57 persen atau sebanyak 44 OPD dari 56 OPD Provinsi Jawa Barat yang mendapat Predikat CC. Alternatif solusi yang dilakukan adalah dengan terus mengupayakan terbukanya komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Komunikasi terbuka dan koordinasi yang terus menerus menjamin terjadinya sinergitas khususnya dalam pencapaian kinerja. Selain itu, upaya dalam mendorong komitmen pimpinan agar semakin kuat dalam mengoptimalkan manajemen kinerja di seluruh OPD Provinsi Jawa Barat. Sumber: LKIP Biro Organisasi Setda Prov. Jabar Tahun 2016

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Tabel 3… Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya No. Sasaran Indikator Kinerja % Capaian Kinerja (Indikator Kinerja yang ≥ 100%) % Penyerapan Anggaran Tingkat Efisiensi 1 2 3 4 5 6=4-5 1. Meningkatnya kapasitas Organisasi Perangkat Daerah   Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan 200 80,40 119,60 Persentase OPD yang sesuai dengan SOTK Provinsi 100 77,34 22,67 2. Meningkatnya kualitas penyusunan standarisasi pelayanan public Jumlah unit pelayanan publik terbaik sesuai kriteria Provinsi 128,57 84,88 43,69 3. Meningkatnya standarisasi kerja organisasi Jumlah regulasi standarisasi kerja organisasi 130,77 86,32 44,45 Rata-Rata 141,25 82,23 59,02 Sumber: LKIP Biro Organisasi Setda Prov. Jabar Tahun 2016

Contoh penjelasan analisis efisiensi penggunaan sumber daya Pada indikator ‘persentase OPD Provinsi yang sesuai dengan SOTK Provinsi’ efisiensi terjadi sebesar 22,67%. Hal disebabkan adanya anggaran yang tidak terpakai sebesar Rp.96.094.221,00 atau sebesar 22,67% dari anggaran sebesar Rp.424.000.000,00. Anggaran yang tidak terserap berasal dari belanja sewa gedung, jasa profesi, makan minum, dan perjalanan dinas. Apabila dilihat dari perbandingan kinerja sasaran dan kinerja anggaran upaya yang dilakukan, pencapaian sasaran ini cukup baik. Upaya yang dilakukan yaitu dengan melakukan koordinasi dan evaluasi secara terus menerus bersama dengan seluruh OPD Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Sumber: LKIP Biro Organisasi Setda Prov. Jabar Tahun 2016

Sumber: LKIP Biro Organisasi Setda Prov. Jabar Tahun 2016 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja Tabel 3… Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja No Sasaran Strategis % Capaian Program Kegiatan 1. Meningkatnya kapasitas Organisasi Perangkat Daerah   150 Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah Penataan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Pembinaan dan Pengendalian OPD Kab/Kota di Jawa Barat Tahun 2016 Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja OPD di Lingkungan Provinsi Jawa Barat 2. Meningkatnya standarisasi kerja organisasi 130,77 Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penerapan Tata Naskah Dinas Kesisteman dan Prosedur Standarisasi Organisasi Penyusunan Standar Biaya Belanja 3. Meningkatnya kinerja OPD di lingkungan Provinsi Jawa Barat 90,8 Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Penyusunan Dokumen Pendukung Kinerja Organisasi Penyusunan Perencanaan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Sumber: LKIP Biro Organisasi Setda Prov. Jabar Tahun 2016

Analisis program/kegiatan yang menunjang ... lanjutan Analisis program/kegiatan yang menunjang ... Tabel 3… Program dan Kegiatan Penyebab Kegagalan Pencapaian Sasaran No Sasaran Strategis % Capaian Program Kegiatan 1. Meningkatnya kualitas penyusunan standarisasi pelayanan publik 76,78 Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah Pengembangan Standar Pelayanan Publik UPP Provinsi Jawa Barat Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik Provinsi dan Kabupaten/Kota Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Sumber: LKIP Biro Organisasi Setda Prov. Jabar Tahun 2016

BAB III B. REALISASI ANGGARAN Pada Subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Perbandingan realisasi anggaran & fisik Tabel 3... Realisasi Anggaran dan Fisik Tahun 2016 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Anggaran Realisasi Persen Keu Fisik 1 Meningkatnya Kapasitas Organisasi Pemerintah Daerah Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan 1.500.810.000 1.206.731.415 80,41   Prosentase OPD yang sesuai dengan SOTK Provinsi 424.000.000 327.905.779 77,34 2 Meningkatnya kualitas penyusunan standarisasi pelayanan publik Jumlah Unit Pelayanan Publik Terbaik sesuai Kriteria Provinsi 210.000.000 198.903.000 94,72 Jumlah Inovasi Pelayanan Publik sesuai Kriteria Nasional 429.600.000 364.664.000 84,88 3 Meningkatnya standarisasi kerja organisasi Jumlah regulasi Standarisasi Kerja Organisasi 976.508.700 842.950.150 86,32 4 Meningkatnya Kinerja OPD OPD Predikat Sistem Akintabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Provinsi Jawa Barat 1.244.460.000 1.212.781.813 97,45 Prosentase OPD yang memperoleh nilai CC ke atas 333.000.000 319.785.118 96,03 Jumlah 5.118.378.700 4.473.721.275 87,41

BAB IV PENUTUP Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. Secara garis besar, Bab Penutup dibagi dua subbab: SIMPULAN UMUM RENCANA TINDAK LANJUT

Lampiran-lampiran: 1. Perjanjian Kinerja 2. Lain-lain yang dianggap perlu seperti: SK TIM IKU PERJANJIAN KINERJA RKT RENCANA AKSI CASCADING SOP/MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA MONEV INTERNAL TRIWULAN

HATUR NUHUN