DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KEDATON”.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Advertisements

MEKANISME PENGHITUNGAN PPN
Hak dan Kewajiban Wajib Pajak
Kegiatan Membangun Sendiri (KMS)
Peningkatan Kepatuhan e-SPT & Registrasi Ulang PKP
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
Chapter II Ketentuan Umum & Tata Cara Perpajakan (KUP)
Perpajakan Yayasan & Lembaga Non Profit Sejenis
Hak dan Kewajiban Wajib Pajak
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN (Pertemuan II / III)
NOOR FADLILAH, Peranan Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPPP) Kudus dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak.
TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN PADA KPP DKI JAKARTA PENGARUH PENERAPAN SELF ASSESSMENT SYSTEM TERHADAP for further detail, please visit
PENGARUH PENERIMAAN PPh 21 DAN JUMLAH WP TERHADAP Lina Suyanti,
PERMOHONAN PENGEMBALIAN PEMBAYARAN PAJAK
PENGARUH SPT YANG DITERIMA DAN JUMLAH WAJIB PAJAK ORANG Diaz Vetiauda,
PERTEMUAN #2 HAK DAN KEWAJIBAN WP
Mata kuliah : F Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
PENGARUH PENAGIHAN PAJAK DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (SURVEY PADA KPP PRATAMA CICADAS BANDUNG) Disusun oleh : SHINTIANA SALAM.
Soal Pertemuan 11 Mata kuliah: F Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Tahun: 2010.
PEMUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PPh Pasal 24 dan PPh Pasal 25 Dian Nur Fadhiyah
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PPN DAN PPnBM
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
PPh PASAL 26.
Pertemuan ke-3 Perpajakan.
Pengantar KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
Kewajiban Setor dan Lapor
NOMOR PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
Hal Yang Berkaitan Dengan Pajak
PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN
PERPAJAKAN I WEEK 2 |SESSION 3 - 4
PENGARUH PELAPORAN SPT TAHUNAN 1771 WAJIB PAJAK BADAN
FORMULIR 1107 (Per-146/PJ/2006 tgl )
SURAT TAGIHAN PAJAK (STP)
KETENTUAN DAN TATA CARA PERPAJAKAN -1
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
SUBYEK PAJAK Adalah Semua manusia yang lahir dengan status kewarganegaraannya ditetapkan sebagai WNI. Sehingga semua orang yang berdomisili di Indonesia.
ANALISIS RESIKO KUALITATIF
PPh PASAL 25.
Manajemen Pajak Manajemen Pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiaban Perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar serendah mungkin untuk.
PERBANDINGAN REALISASI PENERIMAAN DARI HASIL
ix TATA CARA PENGENAAN DAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN
PELAKSANAAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU Dasar Hukum : PER DIRJEN NOMOR 32/PJ/2010.
EVALUASI PENERAPAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN
Mata kuliah : F Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Sanksi Pajak Hafiez Sofyani.
MODERNISASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KUP.
PPN.
KETENTUAN UMUM & TATA CARA PERPAJAKAN (KUP)
Surat Pemberitahuan (SPT)
Analisis PPH Wajib Pajak Orang Pribadi: Pengaruh Penerapan Self Assessment Duwi Nopiyanti for further detail, please visit
PEMERIKSAAN PAJAK.
PPN MEMBANGUN SENDIRI Niken Nindya H, SE., MSA., CA.
KEWAJIBAN PERPAJAKAN SETELAH MEMILIKI NPWP
SUBYEK PAJAK Adalah Semua manusia yang lahir dengan status kewarganegaraannya ditetapkan sebagai WNI. Sehingga semua orang yang berdomisili di Indonesia.
GROUP QUIZ PERPAJAKAN 1 SELASA, 04 APRIL 2017.
Cara Penyampaian SPT Langsung Cara Penyampaian Pos Cara Lain KPP KP2KP
PEMBAYARAN PAJAK V DIREKTORAT JENDERAL PAJAK.
Berbagai Pajak dan Contoh Menghitungnya
TUGAS PERPAJAKAN.
Hak dan Kewajiban Pajak
i ABSTRAK SISTEM PENERIMAAN JAMINAN SEWA KIOS
PEMBELIAN BARANG INVENTARIS OLEH PT JASA RAHARJA (Persero) CAB LAMPUNG
PENGARUH TARIF PAJAK TERHADAPTAX EVASION DAN IMPLIKASINYA PADA PENERIMAAN PAJAK (Survey pada KPP yang terdaftar di Kanwil Jawa Barat I) WINDY WIDIASTUTI.
PERMOHONAN PENGEMBALIAN PEMBAYARAN PAJAK
FENOMENA Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyatakan bahwa ada masalah di pemeriksaan. Isu kualitas Sistem informasi yang belum optimal dikarenakan.
PENCATATAN/PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN PAJAK Eva Nurfitriah Syifa Dian Nisa Eva Nurfitriah Syifa Dian.
PAJAK BADAN. PPh Final PPh Pasal 4 ayat 2  PPh Final menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 dikenakan pada wajib pajak.
Transcript presentasi:

DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KEDATON”. ABSTRAK “TINJAUAN TINGKAT KEPATUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK DALAM PELAPORAN SPT MASA PPN TAHUN 2011-2013 DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KEDATON”. OLEH RIZKY PUSPITASARI Penulisan Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya pelaporan SPT Masa PPN bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP), untuk meninjau tingkat kepatuhan penyampaian laporan SPT Masa PPN bagi PKP Tahun 2011-2013. Selain itu, tujuan dari penulisan ini adalah mencari solusi agar kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Masa PPN semakin meningkat. Dalam meninjau tingkat kepatuhan, penulis membandingkan jumlah Wajib Pajak yang menympaikan SPT Masa dengan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar. Dari hasil penelitian dan pembahasan diperoleh adanya peningkatan jumlah Pengusaha Kena Pajak pada Tahun 2012 sebanyak 175 PKP, kemudian meningkat lagi sebanyak 141 PKP pada tahun 2013. PKP yang melaporkan SPT pada tahun 2011 rata-rata mencapai 65,02% sedangkan pada tahun 2012 rata-rata mencapai 64,81% . pada tahun 2013 mengalami peningkatan rata-rata mencapai 68,76%. Kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan yang telah dilakukan adalah tingkat kepatuhan PKP dalam pelaporan SPT Masa PPN dari tahun 2011-2013 di wilayah kerja KPP Pratama Kedaton sudah baik dan efektif. Karena Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Masa PPN rata-rata sudah mencapai 68,76%. Terjadi peningkatan kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN Tahun 2013 yaitu sebesar 3,95% dari tahun sebelumnya.