PAJAK PENGHASILAN PASAL 23

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
BIAYA YG TIDAK BOLEH DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO WP DALAM NEGERI – WP BUT PASAL 9.
Advertisements

RUANG LINGKUP DAN DASAR HUKUM PPH PASAL ORANG PRIBADI (UU NO
POLITEKNIK PRATAMA PURWOKERTO
Aspek Perpajakan Atas Jasa Penelitian
Wisnu Haryo Pramudya, S.E.,M.Si.,Ak
 Obyek : 1. Impor barang 2. Pembayaran atas pembelian barang yg dilakukan oleh Dirjen Anggaran, bendaharan pemerintah baik pusat maupun daerah 3. Pembayaran.
PPh Pasal 23 Pengertian PPh Pasal 23 dipotong atas penghasilan yang terdiri dari dividen, bunga, royalti, hadiah dan penghargaan, sewa dan imbalan yang.
Pertemuan PAJAK PENGHASILAN PASAL 23
PAJAK PENGHASILAN PASAL 23/26
Pajak Penghasilan (Pph 23) M-6
PAJAK PENGHASILAN PASAL 23/26 PPh 23 & 26.
Pajak Penghasilan Pasal 23
Pajak Penghasilan Pasal 23
Matakuliah : A0572/ Perpajakan Tahun : 2005 Versi : Revisi 1
PAJAK PENGHASILAN PASAL 26
OBJEK PAJAK PENGHASILAN
Objek PPh dan Non Objek PPh
Rika Lidyah, S.E.,M.Si1 Pajak Penghasilan Pasal 23 Presented by: Rika Lidyah, S.E.,M.Si.
Pajak Penghasilan Pasal 23
Undang-undang No 36 Tahun 2008
PAJAK PENGHASILAN PASAL 23
Pertemuan PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 Matakuliah: F PPH Perorangan dan Badan Tahun: 2009.
PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23/26
PERTEMUAN KE 6 PAJAK PENGHASILAN UMUM.
PAJAK PENGHASILAN (PPH): PASAl 4 AYAT 2, PASAL 15 dan 26
Kelompok 7 Ayi Aisyah Nur Aripin Ana Sardes Yuanita Kristiani
Pajak Penghasilan Pasal 23
PAJAK PENGHASILAN PASAL 23
Vhika Meiriasari, S.E, M.Si
PPh PASAL 23 PENGHASILAN WAJIB PAJAK DAN BUT PENGHASILAN ATAS KEGIATAN
PPh PASAL 26.
Perpajakan PPh Pasal 26 Pertemuan ke-9.
PAJAK PENGHASILAN UMUM
PENGHASILAN KENA PAJAK
Shanty Vani Marthalena ( )
PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23/26
Akuntansi Pajak Pengasilan Pasal 23 ( PPh 23)
PAJAK PENGHASILAN PASAL 23/26 PPh 23 & 26.
PAJAK PENGHASILAN UU NOMOR 17 / 2000
Materi 6 Pengertian PPh Ps 23 Penghitungan PPh Ps 23
Sesi 11 PPh Pasal 23 Oleh: Hafiez Sofyani, SE., M.Sc.
Materi 4.
Pajak Penghasilan Pasal 23
Pasal 21, 22, 23, 24, 25 & 26 (Undang-undang No. 36 Tahun 2008)
Pajak Penghasilan Final
PPH PASAL 23.
BIAYA YANG TIDAK DIPERKENANKAN SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN
AKUNTANSI PAJAK UNTUK UTANG PAJAK Hafiez Sofyani, M.Sc.
OLEH: IIM IBRAHIM NUR, M.AK.
Matakuliah :F0452/Akuntansi Perpajakan Tahun : 2006
MATERI KULIAH PPH PASAL 23
Pph PSL 26 MUST PRAM.
BIAYA YANG TIDAK DIPERKENANKAN SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN
PEMOTONGAN & PEMBAYARAN PAJAK
PAJAK PENGHASILAN PASAL 26
PPH PSL 23, 4 AYAT (2) DAN 26.
PPH PASAL 23.
PPH PASAL 23
PPh Pasal 21 PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun.
Pajak Penghasilan.
PAJAK PENGHASILAN FINAL
Undang-undang No 36 Tahun 2008
PAJAK PENGHASILAN PASAL 23
PPh Pasal 23 Pengertian: Pajak atas penghasilan sehubungan dengan penghasilan dari modal dalam tahun takwim melalui pemungutan pihak ketiga, berdasarkan.
PAJAK PENGHASILAN PASAL 23
OBJEK DAN NON OBJEK PAJAK PENGHASILAN
PPh PAJAK PENGHASILAN.
PAJAK PENGHASILAN PASAL 23
PPh Ps 26 Mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber di Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri (baik pribadi maupun.
PAJAK BADAN. PPh Final PPh Pasal 4 ayat 2  PPh Final menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 dikenakan pada wajib pajak.
Transcript presentasi:

PAJAK PENGHASILAN PASAL 23

Pengertian Pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh WP dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggara kegiatan selain yang dipotong PPh Pasal 21, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri

PEMOTONG PAJAK BADAN PEMERINTAH SUBYEK PAJAK BADAN DALAM NEGERI BENTUK USAHA TETAP PERWAKILAN PERUSAHAAN DALAM NEGERI LAINNYA ORANG PRIBADI SEBAGAI WAJIB PAJAK TERTENTU YANG DITUNJUK OLEH DIRJEN PAJAK (KPP) AKUNTAN, ARSITEK, NOTARIS, PPAT (KECUALI PPAT CAMAT, PENGACARA, KONSULTAN YANG MELAKUKAN PEKERJAAN BEBAS ORANG PRIBADI YANG MENJALANKAN USAHA YANG MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN UNTUK PEMBAYARAN BERUPA SEWA

Objek Pemotongan PPh Pasal 23 Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 adalah: Deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Royalti Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain yang telah dipotong PPh Pasal 21

Pengecualian Objek Pemotongan PPh Pasal 23 Penghasilan yang tidak dikenakan PPh Pasal 23 adalah: Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi Deviden atau bagian laba yang diterima oleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat: Deviden berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan Bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima deviden, kepemilkikan saham pada badan yang memberikan deviden paling rendah 25% dari jumlah modal disetor Deviden yang diterima oleh orang pribadi Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif Sisa hasi usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atau jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan

TARIF & DASAR PEMOTONGAN PENGHASILAN BRUTO SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN HARTA IMBALAN : JASA TEKNIK, JASA MANAJEMEN, JASA KONSULTAN JASA LAIN YANG DITETAPKAN DIRJEN PAJAK SELAIN JASA YANG TELAH DIPOTONG PPh PASAL 21 DEVIDEN BUNGA TERMASUK PREMIUM DISKONTO IMBALAN SEHUBUNGAN JAMINAN PENGEMBALIAN UANG ROYALTI HADIAH DAN PENGHARGAAN SEHUBUNGAN KEGIATAN SELAIN YANG TELAH DIPOTONG PPH PASAL 21 Dalam hal WP tidak memiliki NPWP besar tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100%

Saat Terutang PPh Pasal 23 Saat dibayarkan; Saat disediakan untuk dibayarkan; dan Ketika pembayarannya telah jatuh tempo.

Cara Menghitung PPh Pasal 23 PPh Pasal23 atas Deviden Contoh : PT. Solusindo membayarkan deviden kepada CV. Perkasa pada bulan Maret 2010 sebesar Rp. 200.000.000. PPh 23 dipotong PT. Solusindo adalah: 15% x Rp. 200.000.000,- = Rp. 30.000.000 PPh pasal 23 = 15% x Bruto

Cara Menghitung PPh Pasal 23 PPh Pasal23 atas Bunga termasuk Premium, Diskonto, dan Imbalan karena Jaminan Pengembalian Utang Contoh : PT. Karya Utama membayar bunga atas pinjaman kepada PT. Indo Jaya sebesar Rp. 80.000.000,- PPh 23 dipotong PT. Karya Utama adalah: 15% x Rp. 80.000.000,- = Rp. 12.000.000 PPh pasal 23 = 15% x Bruto

Cara Menghitung PPh Pasal 23 PPh Pasal23 atas Royalti Contoh : CV. Selera Makan membayar royalty kepada Ny. Sulastri atas pemakaian merek Ayam Goreng “Bu Lastri” sebesar Rp. 30.000.000,- PPh 23 dipotong CV. Selera Makan adalah: 15% x Rp. 30.000.000,- = Rp. 4.500.000 PPh pasal 23 = 15% x Bruto

Cara Menghitung PPh Pasal 23 PPh Pasal23 atas Hadiah, Penghargaan, Bonus, dan Sejenisnya Contoh : CV. Perdana mendapat hadiah sebuh mobil senilai Rp.200.000.000,- atas undian tabungan yang diselenggarakan Bank Artha Raya PPh 23 dipotong Bank Artha Raya adalah: 15% x Rp. 200.000.000,- = Rp. 30.000.000 PPh pasal 23 = 15% x Bruto

Cara Menghitung PPh Pasal 23 PPh Pasal 23 atas Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta Contoh : PT. Sejahtera Raya menyewa sebuah traktor milik Susanto dengan nilai sewa sebesar Rp. 10.000.000,- PPh 23 yang dipotong PT. Sejahtera Raya adalah: 2% x Rp. 10.000.000,- = Rp. 200.000 PPh pasal 23 = 2% x Bruto

Cara Menghitung PPh Pasal 23 PPh Pasal 23 atas Imbalan Sehubungan dengan Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konstruksi, Jasa Konsultan, dan Jasa Lain Contoh : PT. Pilar Utama yang baru berdiri meminta jasa dari CV. Konsultindo untuk membuat sistem akuntansi perusahaan dengan imbalan sebesar Rp. 10.000.000,- PPh 23 yang dipotong PT. Sejahtera Raya adalah: 2% x Rp. 10.000.000,- = Rp. 200.000 PPh pasal 23 = 2% x Bruto

Soal Latihan Dalam laporan laba rugi PT. ANDA terdapat pos sebagai berikut : Biaya pemeliharaan mesin (diperbaiki sendiri) sebesar Rp. 100.000.000,- Biaya Komisi Penjualan sebesar Rp. 25.000.000,- Biaya rental mobil sebesar Rp. 10.000.000,- Biaya pembuatan program Sistem Informasi sebesar Rp. 50.000.000,- Biaya jasa cleaning service sebesar Rp. 100.000.000,- Semua biaya di atas ternyata belum di potong PPh 23 oleh PT. ANDA. Berapakah PPh pasal 23 yang harus dipotong oleh PT. ANDA ?

Soal Latihan 2. PT. Penerbit membayarkan royalti kepada Tn. Budiman atas penerbitan buku-buku tulisannya senialai Rp. 50.000.000. Tuan Budiman tidak memiliki NPWP. Berapakah PPh pasal 23 yang harus dipotong oleh PT. Penerbit ? 3. Politeknik NSC Surabaya membayar kepad CV. Mekar Sari atas jasa pemeliharaan AC sebesar Rp. 16.500.000,- (include PPN). Berapakah PPh pasal 23 yang harus dipotong oleh Politeknik NSC Surabaya ?