Praktek Penyusunan SuSu

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
HUKUM KEPEGAWAIAN.
Advertisements

REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM
Pendahuluan Forensik TI
TAHAP PENGUJIAN PENGENDALIAN MANAJEMEN & TEKNIK/PROSEDUR PENGUJIANNYA
TANGGUNG JAWAB MAHASISWA DALAM MENCEGAH PERILAKU KORUPSI DI INDONESIA
SISTEM PEMBERIAN IMBALAN DAN EVALUASI JABATAN
PENGUPAHAN.
KOMPENSASI Manajemen Sumber Daya Manusia Manajemen Sumber Daya Manusia
Kompensasi.
X. Manajemen Gaji dan Upah
Sistem Penjaminan Mutu
Organisasi dan Personil
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
Penerapan Manajemen Risiko
KEBIJAKAN DISNAKERTRAN PROVINSI SUMATARA BARAT
Sistem Penjaminan Mutu
MODUL II KEBIJAKAN UPAH & GAJI Upah (UU no. 13 thn 2003)
HUKUM PENGUPAHAN Kuliah 2
AUDIT INTERNAL Tujuan Program Audit
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI BANTEN
PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
OPTIMALISASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PERENCANAAN KEBUTUHAN Pegawai Negeri Sipil
PENGOLAHAN dan analisis DATA
PERLINDUNGAN HAK-HAK KETENAGAKERJAAN
Kompensasi.
APLIKASI BISNIS TI.
LEBIH MEMAHAMI PELAYANAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK
TIM PENGAWAL DAN PENGAMAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH (TP4D)
Pertemuan 22 Inflasi Matakuliah : J 0034/Ekonomi Makro Tahun : 2005
PENILAIAN PRESTASI KERJA
KOMPENSASI Manajemen Sumber Daya Aparatur.
Kompensasi.
PRINSIP-PRINSIP ORGANISASI
6 MODUL UNIVERSITAS MERCU BUANA
PERFORMANCE APPRAISAL SYSTEM
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA
CITIZEN JOURNALISM Pertemuan 9.
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP) Undang-Undang No.14 Tahun 2008
25 APRIL 2013 Dinas Kesehatan Kab. Sumedang
Pendahuluan Forensik TI
Galat, continue Galat Absolut : adalah perbedaan antara nilai eksperimen dengan nilai yang sebenarnya. Contoh: Jika hasil pengukuran seorang analis untuk.
7. Penyajian Data TABEL GRAFIK.
AUDIT LINGKUNGAN HIDUP
NAMA KELOMPOK: AIDA ROHMANI EVI NURLAILI
AUDIT LINGKUNGAN HIDUP
MANAJEMEN KELAS XII SMA IT NURUL FIKRI.
STATISTIK DESKRIPTIF Statistika Deskriptif Statistik Inferensial
TUNTUTAN KENAIKAN UPAH MINIMUM
AHMAD MEDAPRI H, S.H., M.Eng., MIDS.
FARMASI RUMAH SAKIT KELOMPOK 6.
PERINTAH KERJA.
KOMUNIKASI INTERNAL Adhi Gurmilang.
SOSIALISASI PERMENDAGRI 65 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
Pengelolaan drainase.
Audit Sumber Daya Manusia
KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK JAWA TIMUR TAHUN 2018 pada Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Surabaya, 31 Mei 2018.
JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN UNIVERSITAS TERBUKA
Pendahuluan Forensik TI
“Menuju Pemilu Serentak 2019 Di Jawa Tengah yang aman dan damai”
Jakarta, 8 Maret 2018 Penulisan Makalah Inovasi. OUTLINE MAKALAH 1.J U D U L ; 2.P E R N Y A T A A N P E R S E T U J U A N ; 3.P E R N Y A T A A N O R.
Herdi Puryanto. GR REFOR SI 9 GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI 8 AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI PROGRAM PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI PELAYANAN PUBLIK.
EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN LAPORAN TAHUNAN
Prof. DR. Jamal Wiwoho, SH., Mhum.
KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK JAWA TIMUR TAHUN 2018 pada Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Surabaya, 31 Mei 2018.
POLA PENYUSUNAN SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN LAPORAN TAHUNAN
ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DALAM PERSPEKTIF ORGANISASI
Bola Voli. Posisi Pemain Dan Tugasnya Posisi 1 bertugas sebagai servis dan defence Posisi 2 adalah sebagai spiker Posisi 3 adalah sebagai tosser Posisi.
SISTEM PENGUPAHAN DI KOTA TERNATE DISAMPAIKAN PADA SOSIALISASI PENYESUAIAN UMK KOTA TERNATE TAHUN 2018 HOTEL BATIK, 08 MARET 2018 Oleh : RONNY ARIES KABID.
Transcript presentasi:

Praktek Penyusunan SuSu Umi Hani’, SH., M.Hum Disnakertrans Prov Jateng Kebumen, 13 sd 14 Feb 2018

LATAR BELAKANG Karena terjadi pergeseran makna & tujuan penetapan kebijakan upah minimum maka FUNGSI UPAH MINIMUM SEBAGAI JARING PENGAMAN TIDAK TERWUJUD. Karena pada umumnya perusahaan di indonesia belum mempunyai sistem pengupahan adil dan efektif maka perlu UPAYA MENDORONG PENYUSUNAN STRUKTUR & SKALA UPAH.

DASAR HUKUM Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Ketentuan Struktur Dan Skala Upah.

TERMINOLOGI … 1/2 No. Istilah Pengertian Umum 1. Jabatan Jabatan struktural & non struktural. 2. Golongan Jabatan Pengelompokan jabatan. 3. Analisa Jabatan Proses sistimatis memperoleh dan mengolah data jabatan. 4. Dokumentasi Jabatan Uraian jabatan. 5. Evaluasi Jabatan Proses analisa jabatan. 6. Bobot Jabatan Nilai suatu jabatan.

TERMINOLOGI … 2/2 No. Istilah Pengertian Umum 7. Upah Filosofi upah menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 8. Garis Kebijakan Upah Alat bantu perusahaan untuk menentukan tingkat upah. 9. Skala (Rentang, Spread) Kisaran nilai nominal upah untuk setiap kelompok jabatan. 10. Nilai Tengah Besarnya upah yang berada di tengah batas upah minimum dan batas upah maksimum. 11. Prosentase Posisi Upah Posisi upah dalam skala upah yang dinyatakan dalam prosentase.

METODE SEDERHANA (5 TAHAP) Menetapkan upah terendah (titik A). Menetapkan upah tertinggi (titik B). Menghubungkan upah terendah dengan upah tertinggi (disebut garis upah). Menetapkan jumlah golongan upah. Membuat skala upah.

Tahapan

STRUKTUR & SKALA UPAH … 3/3 Tahapan

TAHAPAN PENYUSUNAN

TAHAPAN PENYUSUNAN Analisa Jabatan. Uraian Jabatan. Evaluasi Jabatan. Survey Upah. Menetapkan Garis Upah. Menetapkan Struktur Upah. Menetapkan Skala Upah.

KepalaDivisiProduksi EVALUASI JABATAN No. Jabatan Nilai Jabatan 1 General Manager 920 2 KepalaDivisiProduksi 700 3 ManajerPemasaran 650 4 Supervisor HR 510 5 Accountant 340 6 Administrator 265 7 Sekertaris 200 8 Clerk 156 9 Operator Produksi 125 10 Security 95 11 Office Boy 78 Tahapan

Scatergram upah internal Tahapan

trend upah internal Tahapan

Scatergram upah MARKET Tahapan

trend upah MARKET Tahapan

Trend upah (internal & market) Tahapan

Garis Kebijakan Upah* Tahapan * Sesuai Market