Rancangan RPJMD DIY TAHUN 2017-2022 Oleh : Tavip Agus Rayanto

KLHS 1 2 3 4 5 6 Rancangan Awal RPJMD Rancangan RPJMD Paling lambat sebelum penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Paling lambat 40 hari setelah pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur (6 Desember 2017) Persiapan Penyusunan RPJMD 1 PENYUSUNAN RANCANGAN TEKNOKRATIK RPJMD 2 Rancangan Awal RPJMD Pembahasan dengan DPRD (Nota Kesepakatan) Penelaahan RPJPD Perumusan Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah Paling lambat 50 hari setelah pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur (26 Januari 2018) Pengolahan data & informasi KONSULTASI KE MENTERI VISI, MISI dan Program KDH Kerangka pendanaan dan program PD 3 Rancangan RPJMD Perumusan Penjelasan visi dan misi serta Tujuan dan Sasaran Setelah Konsultasi ke Mendagri Hasil evaluasi capaian RPJMD Penelaahan RTRW RTRW daerah lainnya Kinerja Penyelenggaraan Pemda 4 Musrenbang RPJMD SE Kepala Daerah kepada Ka PD Penelaahan RPJMN/ RPJMD Provinsi Rancangan Akhir RPJMD 5 Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Paling lambat 75 hari setelah pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur (Minggu IV Januari 2018) Analisis Gambaran umum kondisi daerah & Perumusan gambaran keuangan daerah Analisis isu-isu strategis Pembahasan dan persetujuan bersama RANPERDA RPJMD KLHS Dihantarkan paling lambat 90 hari setelah pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur (Minggu III Februari 2018) Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah Evaluasi RANPERDA RPJMD 6 Paling lambat 6 bulan setelah pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur (April 2018) Penetapan Paling lambat 5 bulan setelah pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur (Maret 2018)

Outline RPJMD DIY 2017-2022 (sumber Permendagri 86 Tahun 2017) Bab 1. Pendahuluan Bab 2. Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Bab 3. Gambaran Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan Bab 4. Permasalahan dan Analisis Isu-Isu Strategis Daerah Bab 5. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Bab 6. Strategi dan Arah Kebijakan Bab 7. Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Bab 8. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Bab 9. Penutup Note: untuk mengatur konsistensi dilengkapi cascade

Makro Ekonomi dan Kesejahteraan DIY : Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Ranwal RPJMD DIY 2017-2022 Pertumbuhan Ekonomi Sumber: BPS, Statistik Daerah DIY 2017& Berita Resmi Statistik (BRS) 2017 Inflasi Sumber: BPS, Statistik Daerah DIY 2017 Laju pertumbuhan ekonomi DIY selama 2011-2016 cenderung memiliki tren yang menurun. Pertumbuhan ekonomi DIY pada tahun 2011 adalah sebesar 5,21% meningkat menjadi 5,47% pada tahun 2013 kemudian mengalami penurunan dua tahun berturut-turut menjadi 4,95% pada tahun 2015. Namun, tahun 2016 meningkat menjadi 5,05%, lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu 5,02%. Pola inflasi tahunan DIY selama tahun 2011-2016 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif dan sejak 2012 lebih rendah dibandingkan inflasi nasional. Dari kelompok pengeluaran, terdapat empat kelompok yang mengalami perbaikan yang ditunjukkan dengan menurunnya angka inflasi dibandingkan tahun sebelumnya. Keempat kelompok tersebut adalah kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau, kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar, kelompok Sandang, serta kelompok Kesehatan

Makro Ekonomi dan Kesejahteraan DIY : Rasio Gini 0,440 (Sept, 2017) dan Indeks Williamson Rasio Gini DIY, 2011-2017 Sumber: BPS DIY, 2017 Indeks Williamson DIY Tahun 2012-2016 Sumber: BPS DIY, Tahun 2017 Pada September 2017, Gini Ratio Daerah Istimewa Yogyakarta tercatat sebesar 0,440. Angka ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2017 yang sebesar 0,432 dan Gini Ratio September 2016 yang sebesar 0,425. Gini Ratio di daerah perkotaan pada September 2017 adalah 0,447 mengalami peningkatan sebesar 0,12 poin dibanding Gini Ratio Maret 2017 yang sebesar 0,435. Untuk daerah perdesaan Gini Ratio September 2017 adalah sebesar 0,317 mengalami penurunan dibanding Gini Ratio Maret 2017 yang sebesar 0,340 serta menurun 0,026 poin dibanding Gini Ratio September 2016 yang sebesar 0,343. Ketimpangan antar wilayah yang diindikasikan oleh Indeks Williamson pada periode 2012-2016 menunjukkan kecenderungan yang meningkat, yaitu dari 0,4738 pada tahun 2012 menjadi 0,4661 pada tahun 2016. Perlu adanya kebijakan afirmatif untuk mendorong program pembangunan untuk daerah-daerah tertinggal.

Makro Ekonomi dan Kesejahteraan DIY : Angka Kemiskinan 12,36 ( September, 2017) Jumlah Penduduk Miskin di DIY September 2012 – September 2017 (dalam ribuan orang) Jumlah penduduk miskin, 466,33 ribu orang. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) pada periode Maret - September 2017 mengalami penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa ratarata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati dari garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin juga semakin menyempit. Jumlah penduduk miskin di perkotaan lebih tinggi dibandingkan pedesaan. Tingkat kemiskinan di D.I. Yogyakarta pada September 2017 sebesar 12,36 persen. Turun sebesar 0,66 poin selama setengah tahun. Garis kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada September 2017 sebesar Rp 396.271 per kapita per bulan. Peran komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar (71,32) dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan).

Makro Ekonomi dan Kesejahteraan DIY : Ketenagakerjaan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di DIY selama sepuluh tahun terakhir berfluktuasi pada kisaran 68-73 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berfluktuasi pada angka 2-6 persen Pola TPT semakin menurun seiring dengan peningkatan kelompok usia, sementara level TPT yang tertinggi terdapat pada kelompok terdidik (berpendidikan SLTA dan sarjana) Persoalan ketenagakerjaan di DIY yang cukup serius adalah meningkatnya jumlah penganggur terdidik. Pada bulan Agustus 2016, proporsi penganggur terdidik mencapai 68 persen dari seluruh penganggur.

Makro Ekonomi dan Kesejahteraan DIY : Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 78,38 (2016) IPM DIY Menurut Komponen Tahun 2014-2015 (Sumber: BPS, DIY Dalam Angka 2016 & Statistik Daerah DIY 2017) Tahun Angka Harapan Hidup (tahun) Harapan Lama Sekolah (%) Rata-rata Lama Sekolah (tahun) Pengeluaran Riil Per Kapita (ribu rupiah) IPM 2014 74,5 14,85 8,84 12294 76,81 2015 74,68 15,03 9 12684 77,59 2016 74,71 15,23 9,12 13229 78,38 IPM Kabupaten/kota di DIY Tahun2014-2016 (Sumber: BPS, DIY Dalam Angka 2016&Statistik Daerah DIY) 2017 Kab/Kota IPM 2014 2015 2016 Sleman 80,73 81,20 82,15 Bantul 77,11 77,99 78,42 Gunungkidul 67,03 67,41 67,82 Kulon Progo 70,68 71,52 72,38 Kota Yogyakarta 83,78 84,56 85,32 DIY 76,81 77,59 78,38

Money Follow Function vs Money Follow Program Membiayai fungsi-fungsi dalam struktur organisasi Kurang ada focus Stabil (tidak terjadi gejolak Money Follow Function vs Money Follow Program Berdampak pada kelembagaan (vision driven organization) Perlu penyesuaian penatausahaan keuangan Perlu fungsi pengarahan yang kuat (bersifat lintas fungsi)

UNTUK KEMULIAAN MARTABAT MANUSIA JOGJA AMONG TANI DAGANG LAYAR EKSISTING YANG DI INGINKAN Isu-isu: Kemiskinan Ketimpangan Kemacetan Perilaku sosial masyarakat Potensi selatan belum optimal Daya dukung lingkungan MENYONGSONG ABAD SAMUDERA HINDIA UNTUK KEMULIAAN MARTABAT MANUSIA JOGJA AMONG TANI DAGANG LAYAR

ABAD SAMUDERA HINDIA (2017-2022) MENYONGSONG ABAD SAMUDERA HINDIA Untuk Kemuliaan Martabat manusia Jogja Sebagai Paradigma RPJPD Dikuatkan melalui BUDAYA MARITIM (hal 61 : 4) Papat Mulia (hal 60)  menjadi Panca Mulia; dimaksudkan untuk mewujudkan manusia yang bermartabat dan wilayah terkemuka di ASIA TENGGARA KATA KUNCI : Perdaban Baru ; Bermartabat, Berbudaya, Mandiri, & Sejahtera (hal 58) RENAISANS (2012 – 2017) ABAD SAMUDERA HINDIA (2017-2022) KONSISTENSI Masyarakat yang maju mandiri dan sejahtera FOKUS PADA WILAYAH SELATAN UNTUK MENGURANGI KEMISKINAN DAN MENINGKATKAN MARTABAT MASYARAKAT JOGJA FONDASI IMPLEMENTASI INOVASI

RPJMD Pidato Visi - Misi PEMBANDING MENYONGSONG ABAD SAMUDERA HINDIA UNTUK KEMULIAAN MARTABAT MANUSIA JOGJA Pidato Visi - Misi Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja RPJMD PROVINSI DKI JAKARTA: Jakarta Kota Maju, Lestari, dan Berbudaya Yang Warganya Terlibat Dalam Mewujudkan Keberadaban, Keadilan, dan Kesejahteraan Bagi Semua PROVINSI JAWA BARAT: Jawa Barat Maju dan Sejahtera Untuk Semua PROVINSI JAWA TENGAH: Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari PROVINSI JAWA TIMUR: Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadiln Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak PROVINSI BALI: Terwujudnya Bali Yang Maju, Aman, Damai, dan Sejahtera

PENJELASAN TEKNOKRATIS VISI GUBERNUR DIY Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja Kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat yang berkeadilan kualitas dan keragaman kegiatan perekonomian masyarakat hidup dalam harmoni pemerintahan yang demokratis aparatur yang bermartabat dan memiliki integritas. kondisi yang diharapkan pada 5 tahun ke depan menuju kondisi yang lebih baik Tingkat harkat kemanusiaan, harga diri Warga masyarakat DIY sebagai suatu kesatuan wilayah © Copyright PresentationGo.com – The free PowerPoint template library

| Isu strategis yang menjadi prioritas pembangunan 1. Derajat Kualitas SDM (IPM) 2. Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat (indeks Gini & Angka kemiskinan) MENYONGSONG ABAD SAMUDERA HINDIA UNTUK KEMULIAAN MARTABAT MANUSIA JOGJA 3. Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan (Pertumbuhan ekonomi, Kualitas LH, Kesesuaian ruang, penataan ruang strategis keistimewaqan) 4. Menurunnya kesenjangan ekonomi antar wilayah (Indeks Williamson) Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja 5. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan (Budaya benda & Tak Benda yang diapresiasi) 6. Kapasitas tata kelola pemerintahan (BPK, AKIP) 7. Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan (Capaian sasaran keistimewaan) 8. Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa (Bidang tanah yg terfasilitasi)

PANCA MULIA MISI TUJUAN Kualitas hidup, kehidupan, penghidupan masyarakat Meningkatnya kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat dengan tatanan sosial yang menjamin ke-bhinneka-an serta mampu menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta 1 Kemampuan & keterampilan SDM yg berdaya saing Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan Dan Berkeadaban Kualitas & keragaman perekonomian masyarakat 2 1 Penguatan ekonomi berbasis sumber daya lokal (keunikan teritori) 3 Harmoni masyarakat & birokrasi Atas dasar toleransi, tenggang rasa, kesantunan & kebersamaan Angka IGI : 5,59 (2016) menjadi 6,20 (2022) Tata & perilaku yang demokratis 4 Mewujudkan sistem tata kelola pemerintahan yang baik Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good governance) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Demokratis 2 5 Perilaku bermartabat ASN Atas dasar tegaknya nilai nilai integritas IRB (Target : dari 73,07 (2016) menjadi 76 (2022)

Analisis, membuat sistem, kajian, merencanakan, mengawasi Cascade STRATEGIC APEX Manajer puncak 1 TECHNO STRUCTURE Analisis, membuat sistem, kajian, merencanakan, mengawasi SUPPORTING STAFF Pelayanan internal MIDDLE LINE Kew antara 3 2 OPERATING CORE Pelaksana utama

Tujuan 1: Meningkatnya kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat dengan tatanan sosial yang menjamin kebhinekaan serta mampu menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta Sasaran Indikator Sasaran Faktor Pembentuk 1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Harapan Lama Sekolah Angka Harapan Hidup Pengeluaran per Kapita 2. Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat. Indeks Gini Peningkatan Pendapatan Masyarakat Angka Kemiskinan Pemenuhan Kebutuhan Dasar: Makanan Non Makanan 3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak benda yang diapresiasi Memelihara, mengembangkan dan mempromosikan khazanah budaya benda dan tak benda

Tujuan 1: Meningkatnya kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat dengan tatanan sosial yang menjamin kebhinekaan serta mampu menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta Sasaran Indikator Sasaran Faktor Pembentuk 4. Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan Pertumbuhan Ekonomi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kualitas air Kualitas udara Tutupan vegetasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kesesuaian pola dan struktur ruang Penataan Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan Sultan Ground (keprabon dan non keprabon) Pakualaman Ground (keprabon dan non keprabon) Satuan Ruang Lain yang memiliki nilai keistimewaan 5. Menurunnya kesenjangan ekonomi antar wilayah Indeks Williamson Ketimpangan SDA dan SDM Ketimpangan ketersediaan sarana dan prasarana

Tujuan 2: Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) Sasaran Indikator Sasaran Faktor pembentuk 1. Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan Opini BPK Laporan Keuangan yang baik Nilai akuntabilitas pemerintah (AKIP) Kinerja yg Direncanakan Kinerja yg Diperjanjikan Kinerja Yg Dilaksanakan Kinerja Yg. Dilaporkan Kinerja Yg. Dievaluasi 2. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan Capaian sasaran Pelaksanaan Keistimewaan Capaian sasaran program keistimewaan 3. Meningkatnya Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa Bidang tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan Fasilitasi pengelolaan yang terukur

Program Pemerintah Daerah | Sasaran dan Program Pemda Sasaran Program Pemerintah Daerah Indikator Program 1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM 1.1.1. Program Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan Persentase sekolah menengah dan khusus yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) Harapan Lama Sekolah Persentase partisipasi pemuda dlm pendidikan kepemudaan Persentase sekolah yang menerapkan pendidikan berkarakter 1.1.2. Program Peningkatan Usia Harapan Hidup Angka Harapan Hidup 1.2. Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat 1.2.1. Program penangggulangan kemiskinan Jumlah penduduk miskin Pengeluaran per kapita masyarakat Persentase peningkatan penumbuhan wirausaha baru 1.3. Meningkatnya Derajat Kualitas Hidup Sosial Masyarakat 1.3.1. Program Pembangunan Sosial Masyarakat Jumlah Kabupaten/ Kota Layak Anak Rata-rata usia pernikahan pertama Indeks Desa Membangun Persentase perempuan pengambil keputusan di ranah publik Angka Kejahatan per 100.000 penduduk (crime rate)

Program Pemerintah Daerah | Sasaran dan Program Pemda Sasaran Program Pemerintah Daerah Indikator Program 1.4. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan 1.4.1. Program Pelestarian budaya benda dan tak benda Persentase peningkatan budaya benda yang dilestarikan Persentase peningkatan budaya tak benda yang dilestarikan 1.5. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian Yang Berkelanjutan 1.5.1. Program Pengembangan sektor Dominan (Pertanian, Industri Pengolahan; Jasa) kontribusi sektor pertanian, industri pengolahan, penyediaan akomodasi dan makan minum serta perdagangan dalam PDRB DIY Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Jumlah desa mandiri budaya * (desa/kampung wisata, desa/kelurahan budaya, desa preneur, desa prima) 1.5.2. Program Pembiayaan Pembangunan Non-Pemerintah Persentase rupiah yang dapat dihimpun oleh pemerintah DIY untuk dapat berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan terhadap APBD DIY 1.5.3. Program Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Indeks Kualitas Air , Indeks kualitas udara Indeks Tutupan Vegetasi Indeks Resiko Bencana 1.5.4. Program Peningkatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Persentase kesesuaian struktur dan pola ruang terhadap dokumen rencana tata ruang

Program Pemerintah Daerah | Sasaran dan Program Pemda Sasaran Program Pemerintah Daerah Indikator Program 1.6. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah 1.6.1. Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan Persentase Peningkatan PDRB pada Kabupaten yang kurang maju (GK, KP, Bantul) Prosentase penyediaan sarana dan prasarana transportasi 2.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan 2.1.1. Program sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Nilai eksternal pelayanan publik Nilai eksternal persepsi korupsi Nilai internal integritas organisasi Kapasitas fiskal daerah Optimalisasi aset-aset pemda DIY (satuan Rp) 2.2. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan 2.2.1. Program Pengelolaan Kelembagaan dan Tata Cara Pengisian Kepala Daerah Terlaksananya penetapan Kepala Daerah sesuai UU Keistimewaan Terlaksananya Urusan Kelembagaan sesuai dengan peraturan perUUan Keistimewaan 2.3. Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa 2.3.1. Program Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa Bidang Tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa yang yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan

Program Pemerintah Daerah Indikator Program Pemerintah Daerah | Program Pemda dan Sasaran Perangkat Daerah Program Pemerintah Daerah Indikator Program Pemerintah Daerah Sasaran perangkat 1.1.1. Program Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan Persentase sekolah menengah dan khusus yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) Harapan Lama Sekolah Persentase partisipasi pemuda dlm pendidikan kepemudaan Persentase sekolah yang menerapkan pendidikan berkarakter Terwujudnya pendidikan yang berkualitas, berdaya saing,dan non diskriminatif Terwujudnya pembinaan terhadap pemuda Meningkatnya jumlah pemustaka ke perpustakaan Terwujudnya kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Manusia 1.1.2. Program Peningkatan Usia Harapan Hidup Angka Harapan Hidup Terwujudnya perilaku sadar sehat Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu Meningkatnya kapasitas keolahragaan yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter Penduduk Berakses Sanitasi Penduduk Berakses Air Minum Terwujudnya ketahanan pangan

Program Pemerintah Daerah Indikator Program Pemerintah Daerah | Program Pemda dan Sasaran Perangkat Daerah Program Pemerintah Daerah Indikator Program Pemerintah Daerah Sasaran perangkat 1.2.1. Program penangggulangan kemiskinan Jumlah penduduk miskin Pengeluaran per kapita masyarakat Persentase peningkatan penumbuhan wirausaha baru Meningkatnya kontribusi wirausaha baru terhadap UMKM Pemenuhan pangan masyarakat Terpenuhinya kebutuhan dasar perlindungan dan jaminan sosial serta perubahan perilaku bagi PMKS Terwujudnya peningkatan kemampuan, partisipasi dan peran PSKS Penduduk dengan hunian yang layak Meningkatnya Rumah Tangga Berakses Listrik 1.3.1. Program Pembangunan Sosial Masyarakat Jumlah Kabupaten/ Kota Layak Anak Rata-rata usia pernikahan pertama Indeks Desa Membangun Persentase perempuan pengambil keputusan di ranah publik Angka Kejahatan per 100.000 penduduk (crime rate) Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak meningkatnya rata-rata usia kawin pertama perempuan Meningkatnya keberdayaan keluarga dari balita hingga lansia Meningkatnya keberdayaan Organisasi /Lembaga masyarakat Meningkatnya Ketahanan Nasional di DIY Meningkatnya kepatuhan hukum, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Meningkatnya kualitas rumusan bahan Kebijakan pengelolaan Kesejahteraan Rakyat

Program Pemerintah Daerah | Program Pemda dan Sasaran Perangkat Daerah Program Pemerintah Daerah Indikator Program Sasaran perangkat 1.4.1. Program Pelestarian budaya benda dan tak benda Persentase peningkatan budaya benda yang dilestarikan Persentase peningkatan budaya tak benda yang dilestarikan Meningkatnya pengelolaan pelestarian kebudayaan Meningkatnya kualitas promosi potensi daerah dan pelestarian seni budaya 1.5.1. Program Pengembangan sektor Dominan (Pertanian, Industri Pengolahan; Jasa) kontribusi sektor pertanian, industri pengolahan, penyediaan akomodasi dan makan minum serta perdagangan dalam PDRB DIY Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Jumlah desa mandiri budaya * (desa/kampung wisata, desa/kelurahan budaya, desa preneur, desa prima) Meningkatnya nilai produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan Meningkatnya luas fungsional Daerah Irigasi yang terlayani air irigasi Meningkatnya nilai produksi kehutanan Meningkatnya nilai produksi perikanan Meningkatnya nilai perdagangan dalam negeri dan luar negeri Meningkatnya kapasitas usaha koperasi dan UKM Meningkatnya industri pengolahan Meningkatnya usaha jasa pariwisata Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja Terwujudnya Kesempatan Kerja Terwujudnya Hubungan Industrial Yang Kondusif Untuk Mengembangkan Usaha Dan Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja Menumbuhkan desa mandiri budaya Meningkatnya kualitas rumusan bahan kebijakan dan evaluasi kebijakan bidang perekonomian dan SDA

Program Pemerintah Daerah | Program Pemda dan Sasaran Perangkat Daerah Program Pemerintah Daerah Indikator Program Sasaran perangkat 1.5.2. Program Pembiayaan Pembangunan Non-Pemerintah Persentase rupiah yang dapat dihimpun oleh pemerintah DIY untuk dapat berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan terhadap APBD DIY Meningkatnya keterlibatan pihak ketiga dalam pembiayaan pembangunan Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan 1.5.3. Program Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Indeks Kualitas Air , Indeks kualitas udara Indeks Tutupan Vegetasi Indeks Resiko Bencana Terkelolanya kawasan konservasi perairan Terwujudnya tata kelola lingkungan hidup yang berkualitas Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana 1.5.4. Program Peningkatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Persentase kesesuaian struktur dan pola ruang terhadap dokumen rencana tata ruang Meningkatnya Keseuaian izin pengusahaan air tanah dan pertambangan terhadap rencana tata ruang Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis keistimewaan

Program Pemerintah Daerah | Program Pemda dan Sasaran Perangkat Daerah Program Pemerintah Daerah Indikator Program Sasaran perangkat 1.6.1. Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan Persentase Peningkatan PDRB pada Kabupaten yang kurang maju (GK, KP, Bantul) Prosentase penyediaan sarana dan prasarana transportasi Meningkatnya realisasi investasi Meningkatnya jumlah belanja wisatawan Meningkatnya kualitas rumusan kebijakan bidang infrastruktur daerah dan pembangunan berkelanjutan Meningkatnya aksesibilitas wilayah Meningkatnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Program Pemerintah Daerah | Program Pemda dan Sasaran Perangkat Daerah Program Pemerintah Daerah Indikator Program Sasaran perangkat 2.1.1. Program sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Nilai eksternal pelayanan publik Nilai eksternal persepsi korupsi Nilai internal integritas organisasi Kapasitas fiskal daerah Optimalisasi aset-aset pemda DIY (satuan Rp) Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah optimalisasi aset-aset pemda DIY (satuan Rp) Meningkatnya kualitas pelayanan tamu dan pimpinan Meningkatnya Kualitas Informasi Pemerintah Daerah kepada masyarakat Meningkatnya tertib administrasi Kependudukan Meningkatnya kualitas pelayanan kantor pelayanan daerah Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Teknologi Komputer dan Informasi Meningkatnya kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik Meningkatnya kualitas produk hukum daerah Meningkatnya kualitas bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi produk hukum Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan jasa Konstruksi meningkatnya tertib administrasi pertanahan Meningkatnya pemanfaatan arsip sebagai sumber informasi Terwujudnya kelembagaan perangkat daerah yang sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah Tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerja sama Meningkatnya kualitas manajemen aparatur secara efisien dan efektif dalam pelayanan publik secara profesionalaparatur secara efisien dan efektif dalam pelayanan publik secara profesional Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan kediklatan Terfasilitasinya kinerja DPRD Meningkatnya Kualitas Pengawasan Dan Pengendalian Internal

Program Pemerintah Daerah | Program Pemda dan Sasaran Perangkat Daerah Program Pemerintah Daerah Indikator Program Sasaran perangkat 2.2.1. Program Pengelolaan Kelembagaan dan Tata Cara Pengisian Kepala Daerah Terlaksananya penetapan Kepala Daerah sesuai UU Keistimewaan Terlaksananya Urusan Kelembagaan sesuai dengan peraturan perUUan Keistimewaan Terfasilitasinya Kinerja Parampara Praja (BABAGAN KEISTIMEWAAN) Meningkatnya kualitas implementasi urusan keistimewaan (BABAGAN KEISTIMEWAAN) 2.3.1. Program Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa Bidang Tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa yang yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan meningkatnya fasilitasi tertib administrasi tanah kasultanan, kadipaten, dan tanah desa

Matur Nuwun Terimakasih Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. 1209 – 1220, 1243-1247,1253) Faximili : (0274) 586712 Website : www.bapeda.jogjaprov.go.id E-mail:bapeda@bapeda.jogjaprov.go.id Kode Pos 55213