MATERI 4: Beberapa Isu tentang Penataan Ruang Disampaikan oleh Oswar Mungkasa (Direktur Tata Ruang dan Pertanahan) pada Diklat Fungsional Penjenjangan Perencana (FPP) Madya Spasial Kerjasama Pusbindiklatren Bappenas dengan Program Magister Perencanaan Kota dan Daerah (MPKD) UGM Yogyakarta 13 Oktober, 2015

Kerangka Pembahasan Keterkaitan Rencana Tata Ruang dengan RPJP dan RPJM Permasalahan dalam Implementasi RTR

Keterkaitan RTR dengan RPJP dan RPJMN

Dasar Hukum Perencanaan Rencana Tata Ruang Rencana Pembangunan UU No. 26 Tahun 2007 Penataan Ruang UU No. 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah PP No. 26 Tahun 2008 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional UU No. 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah PP No. 15 Tahun 2010 Penyelenggaraan Penataan Ruang UU No. 17 Tahun 2007 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional PP No. 68 Tahun 2010 Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat. Dalam Penataan Ruang PP No. 8 Tahun 2013 Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang PP No. 8 Tahun 2008 Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Permen PU No. 11/PRT/M/2009 Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Raperda tentang RTRW Prov dan Kab/Kota Beserta Rencana Rincinya Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 Permen PU No. 15,16,17/PRT/M/2009 Pedoman Penyusunan RTRW Provinsi, Kabupaten, Kota Permendagri No. 54 Tahun 2010 Pelaksanaan PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Permendagri No. 28 Tahun 2008 Tata Cara Evaluasi Raperda Rencana Tata Ruang Daerah

Keterkaitan antara RTR dengan Rencana Pembangunan (1/3) Keterkaitan RTRWN dg RPJPN dan RPJMN Keterkaitan RTRWN dg RTRWP dan Rencana Induk Sektor UU No 26/2007 Pasal 20 (2)

Keterkaitan antara RTR dengan Rencana Pembangunan (2/3)

Keterkaitan antara RTR dengan Rencana Pembangunan (3/3) RPJPD RTRW RPJMD Pendahuluan Pendahuluan Pendahuluan Dasar Hukum Penyusunan RTRW Kondisi Umum Kondisi Umum Profil Wilayah Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Analisis Isu-isu Strategis Isu-Isu Strategis dan Peta-Peta Tujuan Penataan Ruang Visi dan Misi Daerah Analisis Isu-Isu Strategis Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Arah Kebijakan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Rencana Struktur Ruang Tahapan & Prioritas Pembangunan Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Pola Ruang Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Penetapan Kawasan Strategis Indikasi Rencana Program Prioritas + Kebutuhan Pendanaan Arahan Pemanfaatan Ruang (Indikasi Program Utama 5 Tahunan) Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Penataan Ruang dalam RPJPN dan RPJMN RPJMN I RPJMN II RPJMN III RPJMN IV Mitigasi Bencana Alam Sesuai Dengan Kondisi Geologi Indonesia Mewujudkan Pembangunan Yang Berkelanjutan, Pengelolaan Sumber Daya Alam, dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan kesadaran masyarakat Meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang serta konsistensi pemanfaatan ruang dengan mengintegrasikannya ke dalam dokumen perencanaan pembangunan terkait dan penegakan peraturan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang Mantapnya kelembagaan dan kapasitas penataan ruang di seluruh wilayah Indonesia Ketersediaan Infrastruktur yang Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Dalam memantapkan pembangunan yang berkelanjutan, keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam terus dipelihara dan dimanfaatkan untuk mempertahankan nilai tambah dan daya saing bangsa serta meningkatkan modal pembangunan pada masa yang akan datang

RPJMN 2015-2019 (Perpres No. 2 Tahun 2015) Buku I Agenda Pembangunan Nasional Buku II Agenda Pembangunan Bidang Buku III Agenda Pembangunan Wilayah Kedudukan RPJMN 2015-2019 serta arahan kebijakan RPJMN 2015-2019 dalam bidang percepatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan kawasan strategis Terdapat arahan Rencana pembangunan infrastruktur dan pengembangan kawasan strategis per Pulau/Kepulauan

Rencana Tata Ruang Rencana Umum Tata Ruang RTRWN RTRW Provinsi RTRW Kabupaten RTRW Kota Rencana Rinci Tata Ruang RTR Pulau/Kepulauan RTR KSN RTR KSP RTR KS Kab/Kota RDTR Wilayah Kabupaten/Kota Rencana umum tata ruang disusun berdasarkan pendekatan wilayah administratif dengan muatan substansi mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. Rencana rinci tata ruang disusun berdasarkan pendekatan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan dengan muatan substansi yang dapat mencakup hingga penetapan blok dan subblok peruntukan.

Integrasi di Tingkat Nasional RPJM NASIONAL (Buku III) Perpres RTR PULAU Perpres Menjadi acuan Tujuan & Jakstra RTR Pulau/Kepulauan Tujuan & Arah Pengembangan Wilayah per Pulau Strategi Operasionalisasi Struktur dan Pola Ruang Menjadi Acuan Arahan Pemanfaatan Ruang Program Pembangunan per Pulau Menjadi acuan Menjadi acuan Arahan Pemanfaatan Ruang RTRW Prov/Kab/Kota - Perda RPJMD - Perda Renstra SKPD Renja SKPD

Contoh Integrasi di Tingkat Nasional (Tujuan) Tujuan RTR Pulau Maluku Tema Pengembangan Wilayah Maluku dalam RPJMN 2015-2019 Lumbung ikan nasional yang berkelanjutan; Pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pariwisata, pertambangan mineral, minyak dan gas bumi lepas pantai, perkebunan, serta kehutanan yang berkelanjutan dengan memperhatikan ekosistem Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil; Pusat konservasi keanekaragaman hayati kelautan dunia sebagai bagian dari Coral Triangle dan kawasan berfungsi lindung > 30% (tiga puluh persen) dari luas daratan Kepulauan Maluku; Sistem jaringan prasarana yang handal berbasis Gugus Pulau, serta kawasan permukiman perkotaan yang berbasis mitigasi dan adaptasi bencana. Produsen makanan laut dan lumbung ikan nasional Percepatan pembangunan perekonomian berbasis maritim (kelautan)melalui pengembangan industri berbasis komoditas perikanan; Pengembangan industri pengolahan berbasis nikel, dan tembaga; Pariwisata bahari.

Contoh Integrasi di Tingkat Nasional (KSN).. 1/2 RTRWN mengamanatkan penyusunan 76 Perpres RTR Kawasan Strategis Nasional (KSN). RPJMN 2015-2019 juga mengamanatkan pengembangan Kawasan Strategis Nasional (KSN) di Kepulauan Maluku dan sesuai dengan penetapan RTR KSN Kawasan Perbatasan Negara PP RTRWN (lihat tabel di bawah ini) KSN Tipe Strategi K/L Kawasan Perbatasan Maluku Sudut Kepentingan Pertahanan dan Keamanan Mengembangkan prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan yang mendukung kedaulatan dan keutuhan batas wilayah negara di Kawasan Perbatasan Maluku, Kawasan Perbatasan Maluku Utara-Papua Barat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN BNPP KementerianPertahanan Maluku Utara-Papua Barat Laut Banda Sudut Kepentingan Pendayagunaan Sumberdaya Alam Mengembangkan Kawasan Laut Banda sebagai Lumbung Ikan Nasional dengan memperhatikan kelestarian keanekaragaman hayati KKP

Contoh Integrasi di Tngkat Nasional (KSN)... 2/2 Dalam penyusunan RPJMN 2015-2019, terdapat usulan-usulan pengembangan KSN Perkotaan. Usulan tersebut tidak terdapat didalam PP RTRWN. Beberapa usulan yang disepakati BKPRN untuk diakomodir dalam RPJMN 2015-2019 selanjutnya akan diakomodir ke dalam Revisi PP RTRWN. Usulan Baru KSN Perkotaan RTRWN RPJMN 2015-2019 ITBM Palapa X Kawasan Perkotaan Metropolitan Palapa Padang, Lubuk Alung, Pariaman KSN Patungraya Agung Kawasan Perkotaan Metropolitan Perkotaan Patungraya Agung KSN Gumi Rinjani Raya - KSN Bimindo Kawasan Perkotaan Metropolitan Bimindo dst

Contoh Integrasi (Infrastruktur) Kebijakan yang belum tercantum di dalam RTRWN tetapi sudah disepakati oleh BKPRN akan masuk dalam RPJMN 2015-2019: akan diakomodir dalam Revisi RTRWN Apabila kebijakan tercantum di dalam RTRWN tetapi tidak tercantum dalam RPJMN 2015-2019: akan diakomodir dalam RPJMN periode berikutnya Usulan Lokasi Pelabuhan di Sumatera RTRWN Keterangan RPJMN 2015-2019 Revisi RTRWN Pelabuhan Belawan  Sudah ditetapkan sebagai Hub Internasional di RTRWN dan di Nawacita Diakomodir dan menjadi Satu kesatuan pelayanan Pelabuhan Kuala Tanjung X Lokasi penetapan Pelabuhan dekat dengan Penetapan Pelabuhan Hub International Belawan dalam RTRWN Pelabuhan Batam Sudah ditetapkan sebagai Hub Internasional di RTRWN dst

Catatan Penting Arah Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis dan Program Pengembangan Infrastruktur yang tercantum di dalam RPJMN (2015-2019) tetapi tidak tercantum dalam RTRWN: akan dibahas dalam revisi RTRWN apakah kebijakan tersebut sesuai untuk diakomodir. Arah Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis dan Program Pengembangan Infrastruktur yang tercantum dalam RTRWN tetapi tidak tercantum dalam RPJMN 2015-2019: akan diakomodir dalam RPJMN periode berikutnya atau dihapus dalam revisi RTRWN. Arah Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019 dan Revisi RTRW (mendatang) harus diakomodir didalam RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota

Permasalahan dalam Implementasi RTR

Permasalahan dalam Implementasi RTR Belum tersedianya rencana rinci dan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang menjadi alat operasional dalam implementasi RTR Kendala: ketersediaan peta dasar skala besar dalam penyusunan rencana rinci Program pembangunan sektoral yang tidak sesuai dengan program dalam rencana tata ruang, baik di tingkat Pusat maupun Daerah Kualitas Dokumen RTR masih belum sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Tidak konsisten antara batang tubuh perda dengan lampiran peta Peta TR tidak sesuai dengan standar dari BIG RTR tidak bersinergi dengan Rencana Pembangunan (Muatan, Periodisasi, Nomenklatur,dsb)

Kebijakan dan Strategi dalam RPJMN 2015-2019 (1/2) Arah Kebijakan 3: Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Penataan Ruang Strategi Indikator output Kelembagaan Peningkatan kualitas produk dan penyelesaian serta peninjauan kembali RTR Penyelesaian penyusunan Perpres RTR KSN, Perda RTRW Prov dan Kab/Kota, Perda Rencana Rinci Tata Ruang, dan Perda RZWP3K beserta Peninjauan Kembali RTR Pulau/ Kepulauan, RTR KSN, RTRW Prov dan Kab/Kota, serta RZWP3K Kemen ATR KKP Tersusunnya peraturan perundangan Rencana Tata Ruang Laut Nasional. Peninjauan Kembali RTRWN Melaksanakan mekanisme persetujuan substansi /pemberian tanggapan RTR dan RZWP3K termasuk sertifikasi bagi tim persub Tersusunnya rekomendasi perbaikan mekanisme evaluasi RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota. Kemendagri Terlaksananya pemetaan indikasi program RTR ke dalam program rencana pembangunan Bappenas

Kebijakan dan Strategi dalam RPJMN 2015-2019 (2/2) Arah Kebijakan 3: Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Penataan Ruang Strategi Indikator output Kelembagaan Penyusunan peraturan zonasi yang lengkap untuk menjamin implementasi RTR Tersusun dan diimplementasikannya peraturan zonasi sesuai standar Kemen ATR Terlaksananya pembinaan kapasitas kelembagaan terkait peraturan zonasi, insentif, dan pemberian sanksi Kemendagri Percepatan penyediaan data pendukung pelaksanaan penataan ruang yang mutakhir Tersedianya peta dasar skala 1:5000 dan data pendukung pelaksanaan penataan ruang yang mutakhir sesuai kebutuhan BIG Peningkatan efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang Terlaksananya pedoman mekanisme insentif dan pemberian sanksi dalam penyelenggaraan penataan ruang Pemanfaatan sistem informasi penataan ruang untuk perizinan di Daerah Terlaksananya evaluasi pemanfaatan ruang

TERIMA KASIH Situs BKPRN: www.bkprn.org Situs TRP: www.trp.or.id Portal TRP: www.tataruangpertanahan.com Pustaka virtual TRP: www.scribd.com/Tata Ruang dan Pertanahan Milis TRP: http://groups.google.com/d/forum/tata-ruang-dan pertanahan Portal Geospasial: portal.ina-sdi.or.id