KEBIJAKAN INVENTARISASI HUTAN MENYELURUH BERKALA (IHMB) PADA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN PRODUKSI.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
          Prinsip, Kriteria dan Indikator Panduan dan Langkah Perlindungan untuk REDD+ PUSTANLING-KEMENTERIAN KEHUTANAN, GIZ & DAEMETER CONSULTING Jakarta,
Advertisements

Hotel Grand Zuri, 24 September 2012
SOSIALISASI PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NO. P
MENURUT HUKUM INDONESIA
mekanisme ijin pendirian dan perubahan perguruan tinggi
PROSES DAN MEKANISME PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN
Kebijakan Akuntasi Pengelolaan Hutan:
TINDAK LANJUT PP Nomor 6 Tahun 2007 tentang
DIREKTORAT JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN 2007
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi oleh PPID dan PPID Pembantu
Perencanaan pemanenan kayu
KEBIJAKAN DALAM PENANGANAN KONFLIK TENURIAL KAWASAN HUTAN
QUALITY ASSURANCE SPECIALIST (QAS) dan KETERKAITAN DENGAN PPM
DRAFT PERMENHUT Tentang PEMANFAATAN AIR DAN ENERGI AIR DI SM, TN, TAHURA DAN TWA. Oleh: Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi.
Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan
PERIKANAN DAN KEHUTANAN
IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT
PENATAAN RUANG & PEMBENTUKAN WILAYAH PENGELOLAAN HUTAN
PENERTIBAN TANAH TERLANTAR
Resiko Korupsi dalam REDD+ Oleh: Team Expert. Kenapa Kita Bicara Korupsi dalam REDD? Hutan Dikelola Rusak Lestari Korupsi Good Governance REDD Lestari.
ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN
Kegiatan Statistik Kehutanan
EVALUASI PENGHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI.
“ TATA CARA PENYUSUNAN TARGET DAN PAGU PENGGUNAAN PNBP”
(KONSEPSI DAN IMPLEMENTASINYA)
PEMBENTUKAN DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Disampaikan oleh : Sri Salmiani, SH, MH Kepala Bagian Penyusunan.
MEKANISME AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA
PEMAHAMAN DOKUMEN LINGKUNGAN (AMDAL, UKL/UPL dan SPPL)
OTONOMI DAERAH TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL Bagian perencanaan
PENERTIBAN TANAH TERLANTAR
LATAR BELAKANG PP TENTANG KAWASAN INDUSTRI
KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI
AUDIT MUTU INTERNAL TIM GAMA SOLUTION.
SEBAGAI JAMINAN HUTANG
SEKTOR KEHUTANAN Jenis Perizinan
STANDAR PELAYANAN SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN RI
ARAHAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN LHK SEBAGAI
Pikiran-Pikiran Umum Masyarakat Sipil Terhadap Rancangan PP Perencanaan Hutan Bogor 28 Juni 2016.
Kuliah 2 ARTI DAN PERAN AMDAL.
INTERNAL AUDIT K3 TJIPTO S..
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DITJEN PLANOLOGI DAN TATA LINGKUNGAN TAHUN
NORMA STANDAR PROSEDUR DAN KRITERIA
Dasar Hukum UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara;
EVALUASI IMPLEMENTASI RTR
Hutan Desa (HD).
Amdal Komisi Penilai Amdal
Dr. Drs. Budi Riyanto, S.H.,M.Si.
HUKUM LINGKUNGAN trisnadi widyaleksono cp
POSISI MASYARAKAT ADAT DALAM KEBIJAKAN KONSERVASI DI INDONESIA
INSPEKTORAT III KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Bali, 15 Desember 2017
SOUND BITE PERHUTANAN SOSIAL
Pedoman Permohonan Pembiayaan
PERCEPATAN PERHUTANAN SOSIAL (PPS)
BLU PUSAT P2H KEMENTERIAN LHK
PENILAIAN ANDAL DAN RKL-RPL SECARA TEKNIS
TATA KELOLA KAWASAN HUTAN DAN LEGALITAS USAHA PERKEBUNAN
SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTENG BANTUAN HUKUM
Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan (RPKH)
Ir. M Awriya Ibrahim, M.Sc Direktur Bina Usaha Hutan Alam Ditjen BUK - Kemenhut Jumat, 01 November 2013 Reduced Impact Logging – Carbon (RIL-C)
Nixon Rammang. Undang – undang No 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Pokok Kehutanan diganti dengan Undang-Undang 41 Tahun 1999 Pengelolaan hutan oleh dan.
REKLAMASI HUTAN dan rehabilitasi das
Kebijakan Pengelolaan Hutan Lestari dan Upaya Pemberantasan
OLEH: JUMANTO Lembaga Studi Ekosistem Hutan (LeSEHan) PERTEMUAN KELOMPOK DAN PELAKU BISNIS KEHUTANAN DALAM RANGKA PERCEPATAN SVLK.
AMDAL - SKB.
PROSES DOKUMEN LINGKUNGAN “SPPL”
STANDAR DAN PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH I DINAS LINGKUNGAN HIDUP.
Direktorat PPK BLU, ditjen perbendaharaan 10 Oktober 2019
Transcript presentasi:

KEBIJAKAN INVENTARISASI HUTAN MENYELURUH BERKALA (IHMB) PADA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN PRODUKSI

Dasar Pelaksanaan IHMB Penjelasan Pasal 73 dan Pasal 75 PP No. 6 Tahun 2007: RKUPPHK-HA dan RKUPHHK-HT dibuat berdasarkan inventarisasi hutan berkala sepuluh tahunan yang dilakukan pemegang izin berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

Pedoman IHMB (Permenhut No. 34/Menhut-II/2007) Maksud Sebagai panduan dasar bagi pengelola unit manajemen tingkat tapak (KPH dan IUPHHK) dalam melaksanakan kegiatan inventarisasi hutan menyeluruh berkala pada areal unit pengelolaan dan areal IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) sepuluh tahunan.

Pedoman IHMB (Permenhut No. 34/Menhut-II/2007) Tujuan Untuk mengetahui kondisi sediaan tegakan hutan (timber standing stock) secara berkala. Sebagai bahan penyusunan RKUPHHK-HA dan atau RKUPHHK-HT. Sebagai bahan pemantauan kecenderungan (trend) kelestarian sediaan tegakan hutan di areal KPH dan atau IUPHHK-HA atau IUPHHK-HT. Sebagai dasar penyusunan proposal teknis permohonan IUPHHK.

Waktu Pelaksanaan IHMB Dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setiap 10 (sepuluh) tahun. Dalam hal permohonan IUPHHK baru, hasil IHMB menjadi dasar perhitungan Annual Alowable Cut (AAC). Bagi IUPHHK sedang berjalan selambat- lambatnya 1 tahun sejak diberlakukannya peraturan ini. Bagi IUPHHK yang akan berakhir jangka waktu ijinnya dan akan mengajukan perpanjangan ijin, dilaksanakan selambat-lambatnya 2 tahun sebelum berakhirnya ijin.

Penyusunan Rencana IHMB Peta digital dan hard copy dari areal kerja yang akan disurvei. Data penginderaan jauh resolusi sedang ( m) berumur < 2 tahun. Peta PAK, peta jalan, sungai, dan lokasi pemukiman berformat digital dan hard copy. Rencana bagan sampling dan bentuk plot contoh. Rencana alat dan perlengkapan lapangan. Tata waktu pelaksanaan. Rencana penyediaan tenaga kerja dan organisasi. Rencana pengolahan, analisis data dan pelaporan hasil. Rencana keluaran.

Proses Verifikasi IHMB Pemegang Ijin Data Invent Tim Verifikasi Saran & Pertimbangan Hasil Evaluasi Dirjen PHPL Dasar RKUPHHK  Dirjen PHPL  Dirjen Planalogi  Litbang  Akademisi

Verifikasi Laporan IHMB Kelengkapan administrasi: Menyusun rencana pelaksanaan IHMB. IHMB dipimpin oleh tenaga yang telah mengikuti pelatihan IHMB. Pengolahan/analisis data IHMB dilakukan sesuai Pedoman IHMB. Laporan dibuat sesuai format/sistematika pelaporan. Laporan hasil IHMB diverifikasi oleh tim verifikasi. Hasil verifikasi sebagai masukan dan rekomendasi kepada Ditjen BPK untuk penilaian dan pengesahan RKU.

Pemanfaatan Hasil IHMB Hasil IHMB akan digunakan a.l. untuk: Penyesuaian JPT RKU yang telah disusun. Penataan areal/blok RKT. Manajemen standing stock. Bahan pemantauan dan evaluasi kelestarian tegakan. Penyusunan perencanaan pemanfaatan hutan produksi sesuai prinsip kelestarian.

Pelaksanaan IHMB Tenaga bersertifikat dan memadai. Prosedur benar. Dokumen lengkap. Waktu tepat. Penyusunan perencanaan pemanfaatan hutan produksi sesuai prinsip kelestarian. Kelestarian usaha dan hutan