PENYUSUNAN MASTERPLAN PENGEMBANGAN KAWASAN BERBASIS KOMODITI PALA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Disampaikan dalam Sosialisasi Kegiatan BPTP Bengkulu 210 Oktober 2011
Advertisements

EKSISTENSI KELEMBAGAAN DALAM RANGKA PENYALURAN OBAT KE FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PEMERINTAH Oleh : Sekretaris Kementerian PAN dan RB selaku Deputi.
Meningkatkan Peran dan Fungsi Penyuluh Swadaya
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
Skenario dan Strategi Konsep Agro Mina Politan Cluster
PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH
Penyerasian, Penyelarasan, dan Penyeimbangan RZWP-3-K dengan RTRW
oleh : Ir. Ruchyat Deni Dj., M.Eng Direktur Penataan Ruang Nasional
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL 2015
PENGEMBANGAN ROTAN INDONESIA MELALUI POLA SENTRA HHBK
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
STRUTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PUSAT LITBANG SUMBER DAYA AIR BADAN LITBANG KEMENETERIAN PEKERJAAN UMUM - PERMEN PU No. 08/PRT/M/2010 Tanggal.
PEMBANGUNAN AGRIBISNIS
Konsep Pengembangan Wilayah
PENATAAN KELEMBAGAAN BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN
ARAH KEBIJAKAN PENYULUHAN MENDUKUNG SWASEMBADA PANGAN
Disampaikan oleh: ACHMAD SATIRI (Kabag Hukum, Organisasi, dan Humas)
ORGANISASI DAN TATA KERJA CABDIN DAN UPT-SP
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pemalang
DRAFT Review UU Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) dari Perspektif Penataan Ruang: POTENSI PERMASALAHAN DAN KEBUTUHAN KLARIFIKASI Sekretariat BKPRN.
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
KOORDINASI, INTEGRASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PERENCANAAN PEMANFATAN LAHAN; ZONASI LAHAN & PERWILAYAHAN KOMODITAS
Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumbar
PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
DIREKTORAT FASILITASI PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA”
19/Permentan/OT.020/5/2017 HIGHLIGHT PERATURAN MENTERI PERTANIAN RI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
POLA HUBUNGAN KERJA URUSAN KEISTIMEWAAN
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
POLA-POLA PEMBANGUNAN PERTANIAN DI INDONESIA
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN TANAMAN KOPI, KAKAO DAN TEH INDONESIA
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM NASIONAL BIDANG PERUMAHAN (Dalam Rangka Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015) Permenpera No. 22 Tahun.
Landasan Yuridis Penanganan Permukiman Kumuh Program KOTAKU
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
31 Januari 2012 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pemalang
Dr. Ir. F. DIDIET HERU SWASONO, M.P.
Dr. Ir. F. DIDIET HERU SWASONO, M.P.
Implementasi Pemahaman Globalisasi Ekonomi dalam Pembangunan Wilayah: STRATEGI PENINGKATAN DAYA SAING DI ERA MASYARAT EKONOMI ASEAN (MEA) Oleh : Dr. Kurniyati.
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Dr. Ir. F. DIDIET HERU SWASONO, M.P.
MELALUI KERIS JATENG MEMACU KEMUDAHAN BERUSAHA
Dr. Ir. F. DIDIET HERU SWASONO, M.P.
Posisi Pedoman Umum Pembangunan Kota Baru dengan Rencana Tata Ruang
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Oleh : Bappeda Provnsi Riau Teluk Kuantan, 16 Agustus 2017.
Dikutip dari berbagai sumber
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL 2015
PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK UKM BERBASIS AGRIBINSIS
(sebagai urusan pemerintahan)
DI SAMPAIKAN OLEH KEPALA BAPPEDA
PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN.
Nixon Rammang. Undang – undang No 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Pokok Kehutanan diganti dengan Undang-Undang 41 Tahun 1999 Pengelolaan hutan oleh dan.
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) REGIONAL
PERSPEKTIF PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PP 18 TAHUN 2016
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA (NSPK) Bidang kominfo – sub urusan aptika Firmansyah Lubis Semarang, 31 Juli 2018.
RANCANGAN KEGIATAN STRATEGIS HORTIKULTURA 2020
Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
Pembentukan Sentra HKI Kota Prabumulih Rapat Pembahasan Rencana Kerja Kegiatan Tim Sentra HKI Kota Prabumulih Kantor Badan Penelitian dan Pengembangan.
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
Transcript presentasi:

PENYUSUNAN MASTERPLAN PENGEMBANGAN KAWASAN BERBASIS KOMODITI PALA Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara

VISI DAN MISI

VISI “ Terwujudnya pembangunan hasil perkebunan yang produktif dan berdaya saing secara berkelanjutan mendukung terbukanya pintu gerbang ke Asia Pasifik “

MISI Meningkatkan pelaksanaan Rehabilitasi, Intensifikasi, Diversifikasi, Ekstensifikasi dan Integrasi Perkebunan ; Memfasilitasi penanganan perlindungan tanaman dan gangguan usaha perkebunan; Mengembangkan dan menggerakkan sub sistem (hulu, usaha tani, hilir dan penunjang) dalam sistem dan usaha agribisnis perkebunan melalui hubungan kerjasama yang produktif dan efisien dengan instansi pemerintah, swasta dan petani pekebun; Meningkatkan penerapan teknologi baru dalam usaha perkebunan; dan Mendorong terwujudnya sistem kemitraan usaha dan perdagangan komoditas perkebunan.

Selaras dengan visi-misi pembangunan perkebunan tersebut, maka strategi dan kebijakan Pemerintah berdasarkan UU RI No. 39 Tahun 2014, pelaksanaannya dengan pola pendekatan kawasan

Landasan Hukum Pembangunan Kawasan Perkebunan Berbasis Komoditi terdapat dalam : UU RI No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Pertanian (Pasal 44 dan Pasal 45); UU RI No. 18 Tahun 2004 yang sudah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Pasal 61); Permentan No. 50 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian; Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara No. 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014 – 2034 (Pasal 51 ayat 11 huruf d); dan Permentan No. 46 Tahun 2015 tentang Penetapan Kawasan Berbasis Komoditi.

Apa yang dimaksud dengan Kawasan Perkebunan ?

Lebih spesifik lagi, Kawasan Pengembangan Komoditas Unggulan merupakan suatu area yang dikembangkan untuk satu atau gabungan beberapa komoditas unggulan yang memenuhi ciri penggunaan lahan yang memberikan pendapatan tertinggi (kepuasan tertinggi secara ekonomi dan sosial) bagi rumah tangga petani, masyarakat dan wilayah bersangkutan tanpa mengorbankan fungsi sistem sumber daya alam dan lingkungan sebagai pendukung.

Kawasan Perkebunan Komoditi Pala di Sulawesi Utara dimungkinkan berupa kawasan yang telah ada (exis) maupun lokasi baru yang sesuai dengan persyaratan bagi masing-masing jenis budidaya tanaman perkebunan dan lokasinya disatukan oleh agroekosistem yang sama

Kabupaten MINAHASA UTARA Kabupaten Kep. SITARO Kabupaten Kep. SANGIHE Penetapan Kawasan Berbasis Komoditi Pala di Sulawesi Utara sesuai Permentan No. 46 Tahun 2015 Kabupaten Kep. TALAUD Kota BITUNG Kabupaten MINAHASA UTARA

Daya tarik apa sebenarnya yang ada di balik usaha tanaman pala di Sulawesi Utara ?

ISSUE STRATEGIS Komoditi Pala Sulawesi Utara memiliki cita rasa dan atau aroma yang sangat spesifik dibanding komoditi serupa yang ada di daerah lain Komoditi Pala merupakan komoditas penting dan potensial dalam perekonomian nasional Penting karena menjadi penyumbang pendapatan utama antara lain bagi petani di wilayah timur Indonesia, khususnya di daerah sentra produksi pala

Potensial karena mampu mensuplai 60-70 % kebutuhan pangsa pasar dunia, dan terbesarpala Indonesia yang diekspor berasal dari Kec. Siau Kab. Kepl. Sitaro. Permintaan pasar internasional terhadap pala Siau terus meningkat. Biji (Sekira Rp. 75.000/Kg dan Fuli (Sekira Rp. 160.000/kg) bernilai ekonomis tinggi. Dukungan semua pihak untuk pengajuan dan pengukuhan Indikasi Geografis daerah asal komoditi Pala (berkarakteristik citarasa dan aroma) dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual

Membangun Koordinasi, Persepsi dan Sinergitas Dinas Pariwisata BAPPEDA Dinas Perikanan & Kelautan Bakorluh Dinas Pertanian Dinas PU Dinas Kehutanan Dinas Penyelenggara BPN BADAN KARANTINA BALAI POM BPTP Disperindag BLH BKP Tim Ahli

JADWAL PELAKSANAAN (BULAN) TAHAPAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN KOMODITI PALA DI SULAWESI UTARA NO URAIAN JADWAL PELAKSANAAN (BULAN) KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Penentuan/Penetapan Komoditas   Permentan 46/1/2015 Penentuan/Penetapan Lokasi Kawasan Pembentukan Organisasi (Tim Pembina, Pengurusan 28/1/2015 Tim Teknis, Tim Kerja) Penyusunan TOR, Panduan Januari 2015 Koordinasi dg Kab/Kota terkait Koordinasi dg SKPD Lingkup PEMPROV dan Instansi terkait lainnya TOT Petugas Provinsi (Kegiatan Pusat) 9-13 /2/2015 Rekruitmen Tenaga/Tim AHLI SK 27/2/2015 Fasilitasi Penyusunan Kesepakatan 10/3/2015 dengan PEMDA (MoU) Temu Koordinasi & Sosialisasi Penyusunan 10/3/2015 ; 26-27/3/2015 Master Plan 15/4/2015 ; 20/4/2015 Pendataan, Analisa dan Penyusunan Peta RTRW,P. Wilayah Rekomendasi Program - Kegiatan P. Iklim,P. tanah,dll Penyusunan Master Plan Kawasan Pala & Ekspose 13 Pengawalan Penyusunan Rencana Aksi Kab/Kota 14 Pelaporan