PERAN BAPPEDA DALAM PENYELESAIAN URUSAN KESEHATAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJP/MD)
Advertisements

PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH
OVERVIEW PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Perencanaan Pembangunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
SISTEM PENGANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENGGUNAAN APBD PROVINSI DKI JAKARTA
MEMBACA DAN ANALISIS APBD
STANDAR PELAYANAN MINIMAL DALAM PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DI DAERAH
KEBIJAKAN PERENCANAAN PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PENGANGGARAN SANITASI
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
PROGRAM KEGIATAN EX RUTIN SKPD DALAM RENSTRA SKPD DAN RPJMD
ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
Penyusunan RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) – SKPD
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
KELOMPOK 1 ANGGI LAKSITA R. / KHOIRUNNISA R. /
Konsep, Proses dan Dokumen Kunci Dalam Penganggaran
Laksono Trisnantoro Dwi Handono Sulistyo KMPK FK UGM
KERANGKA UMUM PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA
IMPLEMENTASI SAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR
PENYUSUNAN & PENETAPAN RAPBD
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
Proses kebijakan publik dalam pembangunan
PENTINGNYA STRATEGI PUG DAN PPRG DI SEKTOR PERTANIAN
KONSEP PENGELOLAAN SUMBER DAYA LINGKUNGAN
TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
SAKIP 2017 SISTEM AKUNTABLITAS INSTANSI PEMERINTAH
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
MENTERI DALAM NEGERI PADA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR
ANGGARAN BERBASIS PRESTASI KERJA & STANDAR PELAYANAN MINIMAL
SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM NASIONAL BIDANG PERUMAHAN (Dalam Rangka Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015) Permenpera No. 22 Tahun.
LAPORAN KEPALA BAPPEDA KOTA SURAKARTA
RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
Kaitan Perencanaan dan Penganggaran
RENSTRA SKPD BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 54 TAHUN 2010
RAPAT KOORDINASI PROVINSI DENGAN KABUPATEN/KOTA
MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
PENGANGGARAN DAERAH YANG RESPONSIF GENDER
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
Posisi Pedoman Umum Pembangunan Kota Baru dengan Rencana Tata Ruang
KELOMPOK 2: 1.BELA OKTAVIANTI 2.TRISKA PUSPA NINGTYAS TAHAP PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN DI PEMDA.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
SOSIALISASI PEDOMAN PELAKSANAAN MUSRENBANG TAHUN 2018
TUGAS APIP DISAMPAIKAN DALAM PUBLIKASI HASIL MUSRENBANG TAHUN 2017
SISTEM PERENCANAAN STRATEJIK PEMBANGUNAN NASIONAL
Fungsi Anggaran Fungsi otorisasi: Anggaran Negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan:
Kepala Bappeda Kabupaten Pangandaran
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Forum Konsultasi Publik Bappeda Provinsi Yogyakarta Tahun 2018
INTEGRASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BAPPEDA LOMBOK BARAT 08 DESEMBER 2018.
RAPAT KOORDINASI KEPEGAWAIAN
KEBIJAKAN FORUM DATA JAWA TIMUR 2018
KERANGKA UMUM PERMENDAGRI NO. 32 TAHUN 2017
Indra Maulana Syamsul Arief, S.Kom., M.Si
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 18 Tentang Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang.
PROSES BISNIS KECAMATAN PUCUK
Drs. H. Dadang Darmawan, M.Si. Sekretaris Bappeda Kabupaten Ciamis
Metode Penyusunan Anggaran dan Sumber-Sumber Pendanaan
PERENCANAAN – ANGGARAN HUBUNGAN ANTARA KUA-PPAS, RKA DAN DPA OLEH : ACHMAD ZAKI NIM : P2C
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Akuntansi Sektor Publik Pertemuan 4 Dr. Ratna Wardhani
PROFIL BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL
Unit 1. Pengantar Modul AEPI SSQ - Component 2 Modul Rencana Strategis dan Pengelolaan Keuangan 1 Unit 1.
Transcript presentasi:

PERAN BAPPEDA DALAM PENYELESAIAN URUSAN KESEHATAN Disampaikan pada Acara Rakerkesda Tahun 2018 Bappeda Provinsi DKI Jakarta

OUTLINE Dasar Hukum Tugas dan Fungsi Bappeda Perencanaan dan Penganggaran Terpadu Mekanisme Penyusunan APBD Visi Misi Gubernur Tahun 2017-2022 terkait Kesehatan

DASAR HUKUM UU No.25/2004 : Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional UU No.23/2014 : Pemerintahan Daerah PP No.58/2005 : Pengelolaan Keuangan Daerah PP No.18/2016 : Perangkat Daerah Permendagri No.21/2011 : Perubahan Kedua Permendagri No.13/2006 ttg Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Permendagri No.97/2016 : Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta Permendagri No.86/2017 : Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Perda No.14/2011 : Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu Perda No.5/2016 : Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta Pergub No.253/2016 : Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tugas dan Fungsi Bappeda Melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan serta fungsi penelitian dan pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Fungsi a.l Pengoordinasian penyusunan RTRW, RPJPD, RPJMD dan RKPD Pengoordinasian pemantauan dan evaluasi RTRW dan kawasan Penyusunan KUA berkoordinasi dengan BPKD Penyusunan PPA berkoordinasi dengan BPKD Pengendalian kesesuaian antara indikator, kinerja RPJPD, RPJMD, RKPD dengan KUA dan PPA, output/hasil kegiatan pada Renja SKPD dan RKA SKPD Pengoordinasian kebijakan perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan, perekonomian, prasarana sarana kota dan lingkungan hidup, kesejahteraan rakyat, serta keuangan Pengoordinasian perencanaan pembangunan secara terpadu lintas daerah, lintas urusan pemerintah, antar pemerintah daerah dengan pusat dan antar lintas pelaku lainnya Pengendalian, evaluasi, pelaporan perencanaan pembangunan daerah Pengoordinasian penelitian dan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta evaluasi kebijakan Pembinaan fungsi perencanaan pembangunan pada SKPD/UKPD Penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TERPADU Menurut UU No. 25/2014 : Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Menurut PP No.58/2005 : Penganggaran Terpadu adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.

Mekanisme Penyusunan APBD

VISI MISI Gubernur Tahun 2017-2022 terkait Kesehatan RPJMD RENSTRA SKPD Visi “Jakarta kota maju/ lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua” Misi 1 “Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakan dan memanusiakan”

VISI PANCA UPAYA UTAMA PEMBANGUNAN JAKARTA 1 MAJU KOTANYA, BAHAGIA WARGANYA BAPPEDA DKI JAKARTA PROGRAM Program Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan perorangan (UKP) Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Bidang Kesehatan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kesehatan Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Kesehatan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Urusan Kesehatan KESEHATAN Peningkatan Universal Health Coverage (UHC) dari 73% pada tahun 2017 menjadi 95% pada tahun 2019 Mengembangkan layanan OK-OCARE, KPLDH & dokter komunitas. 1 PEMBANGUNAN MANUSIA MISI 1 Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakan dan memanusiakan TUJUAN Mewujudkan Manusia Sehat Cerdas dan Berbudaya VISI STRATEGI Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi semua. Optimalisasi pengelolaan Sumber Daya Kesehatan secara efektif dan efisien.

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS URUSAN KESEHATAN INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN TARGET Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah Persentase penduduk DKI Jakarta yang memiliki jaminan kesehatan melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan Pembiayaan Jaminan Kesehatan di Luar Kuota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 95% Penatalaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Penatalaksanaan Program Ketuk Pintu Layani Dengan Hati (KPLDH) 100% Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten Penatalaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) Penatalaksanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)

TERIMA KASIH