EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN SATKER LINGKUP KEMENKES *) 7_Smart PPSPM *) Akselerasi7 *) Gasrek kppnjakarta7 kppn182@mail.com (021) 85915424-25 Jakarta, 10 April 2018
Pelaksanaan Anggaran
Fenomena Akhir Tahun Anggaran di KPPN seluruh Indonesia Aduh …..Berat Sekali SPM ini, numpuk lagi.. Numpuk lagi…….
Karakteristik Satker Kemenkes Retur SP2D cukup banyak Data Supplier Yang Dinamis (Sering Berubah) Melayani Pembayaran dalam nilai yang cukup besar (BPJS Kesehatan) 74 Satuan Kerja Kementerian Kesehatan Dana Yang Dikelola Penerima pembayaran jumlah banyak dan tersebar di seluruh daerah 42,47Trilyun (2017) Menjadi 44,32 Trilyun (2018) Data Kontrak Cukup Banyak
Info Terkini PMK 177/PMK.05/2017 S-67/MK.05/2018 PER-17/PB/2017 Peraturan Terbaru PMK 182/PMK.05/2017 PMK 145/PMK.05/2017 PMK 197/PMK.05/2017 Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Tata Cara Pembayaran Atas Beban Anngaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebelum Barang/Jasa Diterima Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana, dan Perencanaan. PMK 177/PMK.05/2017 S-67/MK.05/2018 PER-17/PB/2017 Pelaksanaan Piloting Penerapan Tanda Tangan Elektronik dan Penyampaian Dokumen Elektronik melalui Aplikasi Surat Perintah Membayar Elektronik Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran 2018 Uji Coba Pembayaran Dengan Kartu Kredit Dalam Rangka Penggunaan Uang Persediaan
Pengecekan Proses dan Konsultasi Temukan status proses data dan konsultasi disini Online Monitoring SPAN email CSO haiDJPBN Notifikasi dari SPAN dikirimkan melalui yang direkam pada data supplier Menu pada OM-SPAN sudah cukup lengkap yaitu Modul Anggaran, Komitmen, Pembayaran, Penerimaan, Renkas, dll Apabila terdapat kendala dapat menghubungi CSO KPPN Jakarta VII Disarankan juga untuk konsultasi menggunakan haiDJPBN
REALISASI BELANJA
Realisasi Belanja Satker Lingkup Kementerian Kesehatan (Per 31 Desember 2017) dalam jutaan rupiah Jenis Pagu/ Estimasi Realisasi (%) Belanja Pegawai 3.571.325 2.209.189 61,86% Belanja Barang 12.443.905 11.583.340 93,08% Belanja Modal 954.683 759.920 79,60% Bantuan Sosial 25.502.400 25.417.797 99,67% Jumlah 42.472.313 39.970.246 94,11%
Realisasi Belanja Satker Lingkup Kementerian Kesehatan (Per 09 April 2018) dalam jutaan rupiah Jenis Pagu/ Estimasi Realisasi (%) Belanja Pegawai 3.042.540 511.101 16,80% Belanja Barang 14.537.541 1.915.979 13,18% Belanja Modal 1.234.229 27.429 2,22% Bantuan Sosial 25.502.400 12.739.708 49,95% Jumlah 44.316.712 15.194.219 34,29%
INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN DATA REALISASI BELANJA SATKER LINGKUP KEMENTERIAN KESEHATAN REALISASI BELANJA Dalam Jutaan Rupiah JENIS BELANJA TA 2017 PER 09 April 2018 PAGU BELANJA % Belanja Pegawai 3.571.325 2.209.189 61,86% 3.042.540 511.101 16,80% Belanja Barang 12.443.905 11.583.340 93,08% 14.537.541 1.915.979 13,18% Belanja Modal 954.683 759.920 79,60% 1.234.229 27.429 2,22% Bansos 25.502.400 25.417.797 99,67% 12.739.708 49,95% Jumlah 42.472.313 39.970.246 94,11% 44.316.712 15.194.219 34,29% INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN 10
Penyerapan Anggaran Poin-poin dalam penyerapan anggaran Performance Based Budgeting Poin-poin dalam penyerapan anggaran Kebijakan penyerapan anggaran 2018 adalah penyerapan anggaran dengan memperhatikan output kegiatan dan juga efisiensi akantetapi penyerapan anggaran dapat dijadikan indikator proporsi pencairan dana Penyerapan/Realisasi Belanja pada Triwulan I sudah cukup bagus, agar ditingkatkan untuk mengurangi penumpukan pada akhir tahun anggaran Tagihan yang sudah jatuh tempo agar segera disampaikan ke KPPN Pengisian rencana penarikan dana pada halaman III DIPA agar diisi sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun, yang terjadi saat ini kebanyakan diisi dengan jumlah pagu yang langsung dibagi 12 bulan secara proporsional Satker agar menyampaikan reviu atas perencanaan kegiatan, penyerapan dan capaian output satker tepat waktu sesuai dengan Surat Menteri Keuangan dan Nomor S-67/MK.05/2018 Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-1007/PB/2018 dan S-1717/PB/2018 tentang Langkah-langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran 2018
Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Menyusun dan menetapkan dokumen pendukung pelaksanaan anggaran Melaksanakan Reviu atas DIPA dan Rencana Kegiatan Mengantisipasi dan menyelesaikan pagu minus
DATA SPM/SP2D
INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN DATA SPM/SP2D SATKER LINGKUP KEMENTERIAN KESEHATAN SPM/SP2D KD KEMENTERIAN/LEMBAGA SPM/SP2D TA 2017 PER 09 April 2018 010024 DINAS KESEHATAN PROVINSI DKI JAKARTA 22 6 258530 PUSAT DATA DAN INFORMASI 171 33 258531 PUSAT KESEHATAN HAJI 258 57 401734 PUSAT ANALISIS DETERMINAN KESEHATAN 129 27 439505 SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA 345 62 465915 BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN 275 96 465921 BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA 308 81 465930 BIRO UMUM 2,209 627 465946 BIRO HUKUM DAN ORGANISASI 135 40 466040 PUSAT PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN 425 112 466059 BIRO KEPEGAWAIAN 1,067 477136 PUSAT KOMUNIKASI PUBLIK 529 106 625922 PUSAT KRISIS KESEHATAN 230 49 648428 PUSAT KERJASAMA LUAR NEGERI 128 20 INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN 14
INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN DATA SPM/SP2D SATKER LINGKUP KEMENTERIAN KESEHATAN SPM/SP2D KD KEMENTERIAN/LEMBAGA SPM/SP2D TA 2017 PER 09 April 2018 415366 KANTOR INSPEKTORAT JENDERAL 1,364 346 019007 DINAS KESEHATAN PROVINSI DKI JAKARTA 136 3 401735 DIREKTORAT KESEHATAN KELUARGA 140 42 401736 DIREKTORAT KESEHATAN LINGKUNGAN 299 30 401737 DIREKTORAT PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 181 29 465909 SEKRETARIAT DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT 1,052 176 466034 DIREKTORAT BINA GIZI MASYARAKAT 616 99 466467 DIREKTORAT BINA KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA 150 26 015404 UNIT PELAYANAN KESEHATAN KEMENKES RI 129 38 015514 RS PUSAT OTAK NASIONAL 1,623 239 019008 40 2 401729 DIREKTORAT PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL 55 22 401732 DIREKTORAT MUTU DAN AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN 221 54 415423 RUMAH SAKIT UMUM DR CIPTO MANGUN KUSUMO JAKARTA 345 66 INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN 15
INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN DATA SPM/SP2D SATKER LINGKUP KEMENTERIAN KESEHATAN SPM/SP2D KD KEMENTERIAN/LEMBAGA SPM/SP2D TA 2017 PER 09 April 2018 415432 RUMAH SAKIT FATMAWATI JAKARTA 800 108 415448 RUMAH SAKIT UMUM PERSAHABATAN 466 87 415454 RUMAH SAKIT JIWA DR. SOEHARTO HEERDJAN JAKARTA 387 59 415460 BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN JAKARTA 257 53 415670 RUMAH SAKIT KETERGANTUNGAN OBAT JAKARTA 422 74 415706 RUMAH SAKIT PENYAKIT INFEKSI PROF.DR.SULIANTI SAROSO JAKARTA 1,070 78 465760 DIREKTORAT BINA PELAYANAN PENUNJANG MEDIK DAN SARANA KESEHATAN 170 44 465791 DIREKTORAT BINA UPAYA KESEHATAN RUJUKAN 506 86 466071 DIREKTORAT BINA UPAYA KESEHATAN DASAR 201 34 466080 SEKRETARIAT DITJEN BINA UPAYA KESEHATAN 1,262 264 520611 RUMAH SAKIT ANAK DAN BUNDA HARAPAN KITA 776 520628 RUMAH SAKIT JANTUNG HARAPAN KITA JAKARTA 470 60 548890 RUMAH SAKIT KANKER "DHARMAIS" JAKARTA 496 57 552687 BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN JAKARTA 319 66 INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN 16
INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN DATA SPM/SP2D SATKER LINGKUP KEMENTERIAN KESEHATAN SPM/SP2D KD KEMENTERIAN/LEMBAGA SPM/SP2D TA 2017 PER 09 April 2018 019009 DINAS KESEHATAN PROVINSI DKI JAKARTA 195 34 401733 DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN MASALAH KESEHATAN JIWA DAN NAPZA 371 54 416108 KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I TANJUNG PRIOK 620 112 416114 KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I SOEKARNO HATTA 308 79 465827 SEKRETARIAT DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 1,093 244 465833 DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR LANGSUNG 409 70 465842 DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TULAR VEKTOR DAN ZOONOTIK 350 465858 DIREKTORAT SURVEILANS DAN KARANTINA KESEHATAN 557 114 465889 DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR 403 77 559950 BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT JAKARTA 376 57 19010 44 1 401738 DIREKTORAT PENILAIAN ALAT KESEHATAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA 296 41 401739 DIREKTORAT PENGAWASAN ALAT KESEHATAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA 567 141 465895 SEKRETARIAT DITJEN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN 931 177 INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN 17
INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN DATA SPM/SP2D SATKER LINGKUP KEMENTERIAN KESEHATAN SPM/SP2D KD KEMENTERIAN/LEMBAGA SPM/SP2D TA 2017 PER 09 April 2018 465977 DIREKTORAT BINA PELAYANAN KEFARMASIAN 550 55 465983 DIREKTORAT BINA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN 624 81 465992 DIREKTORAT BINA OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN 524 416151 SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN 972 209 416160 PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIOMEDIS DAN TEKNOLOGI DASAR KESEHATAN 774 104 416176 PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 645 129 653535 PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA DAN PELAYANAN KESEHATAN 762 147 653545 PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUMANIORA DAN MANAJEMEN KESEHATAN 724 019011 DINAS KESEHATAN PROVINSI DKI JAKARTA 52 3 258490 PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA KESEHATAN 599 211 416227 PUSAT PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 736 161 416233 BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN (BPPK) JAKARTA 845 134 626320 PUSAT PERENCANAAN DAN PENDAYAGUNAAN SDM KESEHATAN 3,856 664 630870 SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN 1,111 343 INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN 18
INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN DATA SPM/SP2D SATKER LINGKUP KEMENTERIAN KESEHATAN SPM/SP2D KD KEMENTERIAN/LEMBAGA SPM/SP2D TA 2017 PER 09 April 2018 632195 POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA I 636 92 632200 POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA II 423 74 632217 POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA III 406 57 648500 PUSAT PENINGKATAN MUTU SDM KESEHATAN 2,710 449 40,251 8,092 INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN 19
Poin-poin dalam Penyampaian SPM Prediksi Jumlah penerbitan SP2D tahun 2017 dapat digunakan sebagai indikator jumlah penerbitan SP2D untuk 2018, sehingga untuk satker dengan penerbitan SP2D tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017 yang selisihnya masih banyak agar dilakukan inventarisasi kembali terhadap tagihan yang sudah harus dibayarkan dan juga rencana pencairan dana untuk selanjutnya Norma Waktu Penyampaian Tagihan Norma waktu penyelesaian tagihan yaitu 17 hari kerja, Dalam hal jangka waktu penyelesaian tagihan melebihi 17 hari kerja, KPPN meminta Satker untuk melampirkan Surat Pernyataan SPM melebihi batas waktu, pada saat pengajuan SPM Penyampaian tagihan masih banyak terlambat Sampai dengan saat ini masih banyak satker yang terlambat dalam mengajukan SPM sesuai dengan norma waktu yang telah ditentukan, indikasi nya masih banyak SPM yang dilampiri Surat Pernyataan melebihi batas waktu
Monitoring Penyelesaian Tagihan Untuk batas waktu penyelesaian tagihan diselesaikan paling lambat 17 hari kerja setelah timbulnya hak tagih kepada negara. BAST INVOICE SPP SPM KPPN 5 HK 5 HK SP2D 2 HK 5 HK 17 Hari Kerja
Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Menyelesaikan dan tidak menunda proses pembayaran untuk pekerjaan yang telah selesai terminnya atau kegiatan yang telah selesai pelaksanaannya sesuai ketentuan yang berlaku Memastikan batas waktu penyelesaian tagihan terpenuhi sesuai dengan ketentuan dan mengendalikan penyelesaiannya dengan melakukan pengawasan pada setiap tagihan Terhadap tagihan sampai degan tanggal 28 Februari 2018 agar diselesaikan paling lambat tanggal 23 Maret 2018. Selanjutnya, tagihan bulan2 berikutnya diselesaikan paling lambat 17 hari kerja setelah timbulnya hak tagih kepada negara Memastikan norma waktu penyelesaian tagihan sesuai dengan ketentuan Khusus pada akhir tahun anggaran agar memperhatikan norma waktu penyampaian SPM sesuai pedoman pelaksanaan anggaran pada akhir tahun anggaran
Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Memberikan teguran/sansi kepada pejabat perbendaharaan/satker yang terlambat dalam menyelesaikan tagihan sesuai waktu yang telah ditentukan Membuat SPM per output dalam satu sumber dana untuk beberapa akun sesuai dengan jenis pengeluarannya Melakukan verifikasi terhadap tagihan2 yang membebani satu output dalam satu sumber dana yang memungkinkan untuk dibuat dalam satu SPM
DATA KONTRAK
INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN DATA Kontrak 2018 SATKER LINGKUP KEMENTERIAN KESEHATAN DATA KONTRAK KD KEMENTERIAN/LEMBAGA TEPAT WAKTU TERLAMBAT JUMLAH 010024 DINAS KESEHATAN PROVINSI DKI JAKARTA 258530 PUSAT DATA DAN INFORMASI 16 2 18 258531 PUSAT KESEHATAN HAJI 10 12 401734 PUSAT ANALISIS DETERMINAN KESEHATAN 1 3 439505 SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA 5 465915 BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN 13 4 17 465921 BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA 465930 BIRO UMUM 29 39 465946 BIRO HUKUM DAN ORGANISASI 466040 PUSAT PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN 7 466059 BIRO KEPEGAWAIAN 8 477136 PUSAT KOMUNIKASI PUBLIK 25 625922 PUSAT KRISIS KESEHATAN 648428 PUSAT KERJASAMA LUAR NEGERI INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN 25
INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN DATA KONTRAK 2018 SATKER LINGKUP KEMENTERIAN KESEHATAN DATA KONTRAK KD KEMENTERIAN/LEMBAGA TEPAT WAKTU TERLAMBAT JUMLAH 415366 KANTOR INSPEKTORAT JENDERAL 6 019007 DINAS KESEHATAN PROVINSI DKI JAKARTA 401735 DIREKTORAT KESEHATAN KELUARGA 19 3 22 401736 DIREKTORAT KESEHATAN LINGKUNGAN 2 5 401737 DIREKTORAT PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 7 465909 SEKRETARIAT DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT 8 466034 DIREKTORAT BINA GIZI MASYARAKAT 31 34 466467 DIREKTORAT BINA KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA 015404 UNIT PELAYANAN KESEHATAN KEMENKES RI 015514 RS PUSAT OTAK NASIONAL 18 20 019008 401729 DIREKTORAT PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL 4 401732 DIREKTORAT MUTU DAN AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN 9 415423 RUMAH SAKIT UMUM DR CIPTO MANGUN KUSUMO JAKARTA INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN 26
INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN DATA KONTRAK 2018 SATKER LINGKUP KEMENTERIAN KESEHATAN DATA KONTRAK KD KEMENTERIAN/LEMBAGA TEPAT WAKTU TERLAMBAT JUMLAH 415432 RUMAH SAKIT FATMAWATI JAKARTA 6 37 43 415448 RUMAH SAKIT UMUM PERSAHABATAN 27 33 415454 RUMAH SAKIT JIWA DR. SOEHARTO HEERDJAN JAKARTA 7 17 24 415460 BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN JAKARTA 415670 RUMAH SAKIT KETERGANTUNGAN OBAT JAKARTA 9 5 14 415706 RUMAH SAKIT PENYAKIT INFEKSI PROF.DR.SULIANTI SAROSO JAKARTA 3 465760 DIREKTORAT BINA PELAYANAN PENUNJANG MEDIK DAN SARANA KESEHATAN 1 465791 DIREKTORAT BINA UPAYA KESEHATAN RUJUKAN 466071 DIREKTORAT BINA UPAYA KESEHATAN DASAR 10 11 466080 SEKRETARIAT DITJEN BINA UPAYA KESEHATAN 15 520611 RUMAH SAKIT ANAK DAN BUNDA HARAPAN KITA 8 520628 RUMAH SAKIT JANTUNG HARAPAN KITA JAKARTA 548890 RUMAH SAKIT KANKER "DHARMAIS" JAKARTA 28 4 32 552687 BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN JAKARTA INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN 27
INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN DATA KONTRAK 2018 SATKER LINGKUP KEMENTERIAN KESEHATAN DATA KONTRAK KD KEMENTERIAN/LEMBAGA TEPAT WAKTU TERLAMBAT JUMLAH 019009 DINAS KESEHATAN PROVINSI DKI JAKARTA 401733 DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN MASALAH KESEHATAN JIWA DAN NAPZA 5 10 416108 KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I TANJUNG PRIOK 15 416114 KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I SOEKARNO HATTA 3 465827 SEKRETARIAT DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 13 12 25 465833 DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR LANGSUNG 8 2 465842 DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TULAR VEKTOR DAN ZOONOTIK 35 38 465858 DIREKTORAT SURVEILANS DAN KARANTINA KESEHATAN 7 465889 DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR 30 559950 BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT JAKARTA 16 19 19010 401738 DIREKTORAT PENILAIAN ALAT KESEHATAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA 6 401739 DIREKTORAT PENGAWASAN ALAT KESEHATAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA 1 465895 SEKRETARIAT DITJEN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN 4 11 INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN 28
INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN DATA KONTRAK 2018 SATKER LINGKUP KEMENTERIAN KESEHATAN DATA KONTRAK KD KEMENTERIAN/LEMBAGA TEPAT WAKTU TERLAMBAT JUMLAH 465977 DIREKTORAT BINA PELAYANAN KEFARMASIAN 3 2 5 465983 DIREKTORAT BINA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN 6 465992 DIREKTORAT BINA OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN 26 28 416151 SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN 22 1 23 416160 PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIOMEDIS DAN TEKNOLOGI DASAR KESEHATAN 19 21 416176 PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 16 653535 PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA DAN PELAYANAN KESEHATAN 20 25 653545 PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUMANIORA DAN MANAJEMEN KESEHATAN 15 17 019011 DINAS KESEHATAN PROVINSI DKI JAKARTA 258490 PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA KESEHATAN 93 95 416227 PUSAT PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 416233 BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN (BPPK) JAKARTA 30 626320 PUSAT PERENCANAAN DAN PENDAYAGUNAAN SDM KESEHATAN 12 46 58 630870 SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN 14 4 18 INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN 29
INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN DATA KONTRAK 2018 SATKER LINGKUP KEMENTERIAN KESEHATAN DATA KONTRAK KD KEMENTERIAN/LEMBAGA TEPAT WAKTU TERLAMBAT JUMLAH 632195 POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA I 8 15 23 632200 POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA II 14 10 24 632217 POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA III 2 1 3 648500 PUSAT PENINGKATAN MUTU SDM KESEHATAN 40 31 71 863 310 1.173 INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN 30
INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN DATA KONTRAK SATKER LINGKUP KEMENTERIAN KESEHATAN Data kontrak Lingkup KPPN Jakarta VII Per 09 April TA 2018 Satker Lingkup KPPN Jakarta VII 3.484 Tepat Waktu : 2.345 (67,31%) Terlambat : 1.139 (32,70%) Data kontrak Lingkup Kementerian Kesehatan Per 09 April TA 2018 Satker Lingkup Kemenkes 1.173 Tepat Waktu : 863 (73,57%) Terlambat : 310 (26,43%) Ketepatan Waktu Penyampaian Data Kontrak dapat dilihat pada Aplikasi Online Monitoring SPAN (OM SPAN) INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN 31
Poin-poin dalam Pendaftaran data kontrak Norma Waktu Penyampaian Data Kontrak Data kontrak disampaikan ke KPPN paling lambat 5 hari kerja setelah kontrak ditandatangani, Terhadap penyampaian data kontrak yang terlambat diajukan oleh Satker, pendaftaran kontrak dapat diproses setelah memperoleh dispensasi KPPN Monitor Ketepatan Waktu Ketepatan waktu penyampaian data kontrak ke KPPN dapat dimonitor melalui OM-SPAN pada Modul Komitmen Pastikan Dapat NRK dan Tidak Ditolak Penyampaian data kontrak ke KPPN dapat dimonitor melalui email maupun OM SPAN, apabila ada penolakan dapat segera diperbaiki dan disampaikan kembali ke KPPN dan pastikan bahwa data kontrak yang didaftarkan ke KPPN sudah mendapatkan Nomor Register Kontrak (NRK) / Commitment Aplication Number (CAN)
Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Memastikan kebenaran dan kesesuaian data supplier pada SPM dengan data supplier pada SPAN Segera mendandatangani kontrak pengadaan apabila telah ditetapkan pemenang lelang Menyampaikan data kontrak termasuk addendum kontrak kepada KPPN paling lambat 5 hari kerja setelah kontrak/addendum kontrak ditandatangani Terhadap kontrak yang terlambat diajukan satker, pendaftaran kontrak dapat diproses setelah memperoleh persetujuan dispensasi dari KPN Meningkatkan koordinasi antar pejabat perbendaharaan dalam meningkatkan ketertiban penyampaian data supplier dan data kontrak ke KPPN
LPJ BENDAHARA & REKONSILIASI
INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN DATA LPJ BENDAHARA SATKER LINGKUP KEMENTERIAN KESEHATAN DATA LPJ BENDAHARA INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN 35
INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN DATA LPJ BENDAHARA SATKER LINGKUP KEMENTERIAN KESEHATAN DATA LPJ BENDAHARA INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN 36
INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN DATA LPJ BENDAHARA SATKER LINGKUP KEMENTERIAN KESEHATAN DATA LPJ BENDAHARA INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN 37
INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN DATA LPJ BENDAHARA SATKER LINGKUP KEMENTERIAN KESEHATAN DATA LPJ BENDAHARA INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN 38
INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN DATA REKONSILIASI SATKER LINGKUP KEMENTERIAN KESEHATAN DATA REKONSILIASI INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN 39
INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN DATA REKONSILIASI SATKER LINGKUP KEMENTERIAN KESEHATAN DATA REKONSILIASI INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN 40
INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN DATA REKONSILIASI SATKER LINGKUP KEMENTERIAN KESEHATAN DATA REKONSILIASI INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN 41
Permasalahan/ Kendala dan Solusinya
Kendala/Permasalahan NO PERMASALAHAN SOLUSI 1 Pengajuan SPM menumpuk pada akhir tahun Inventarisasi pekerjaan dibawah 200juta (pengadaan langsung) Lelang dapat dilakukan pada tahun sebelumnya Apabila ada tagihan segera ajukan ke KPPN 2 Penolakan data supplier, data kontrak dan SPM masih banyak Optimalkan penggunaan Online Monitoring SPAN Sebelum supplier didaftarkan ke KPPN, dilakukan pengecekan terlebih dahulu pada OM SPAN Satker agar memahami tata cara perubahan data supplier dan kontrak sesuai Per-58 Tahun 2014 yaitu apakah dengan pendaftaran data baru (ADK, SPM/Karwas Kontrak) atau apakah dengan mengirimkan surat ke KPPN (Surat Perubahan data supplier/kontrak)
Kendala/Permasalahan NO PERMASALAHAN SOLUSI 3 Penyampaian kontrak ke KPPN banyak yang terlambat Data kontrak didaftarkan paling lambat 5 hari kerja setelah penandatangan kontrak (PMK 190) Apabila ada kontrak baru PPK (operator PPK) agar segera merekam kontrak pada aplikasi SAS dan segera disampaikan ke PPSPM dan KPPN 4 Retur SP2D masih cukup banyak Data Supplier agar sesuai dengan data sumber (Rekening koran/referensi bank/buku tabungan) Sebelum data supplier direkam pada aplikasi SAS, dilakukan pengecekan terlebih dahulu pada OM SPAN Satker agar lebih memahami tata cara permintaan kembali SP2D yang di retur Satker agar lebih memahami perubahan supplier apakah dengan SPM Dummy atau Surat Perubahan Data Supplier
Kendala/Permasalahan NO PERMASALAHAN SOLUSI 5 Pengajuan SPM Gaji banyak yang terlambat SPM Gaji Induk agar diajukan pada awal bulan sebelum tanggal 15 Apabila sudah terlambat dalam pengajuan gaji induk, tidak perlu menunggu pegawai baru untuk dimasukan pada gaji induk (dapat dibayarkan dengan gaji susulan) atau SK yang baru (dapat dimintakan kekurangannya) 6 Terdapat permasalahan keterlambatan pengajuan supplier/kontrak/SPM dikarenakan Operator aplikasi mutasi/pindah/ ganti/sedang dalam perjalanan dinas Agar dilakukan pembinaan kepada beberapa orang untuk menguasai aplikasi terkait, tidak tergantung pada satu orang Apabila ada mutasi operator, agar dilakukan serah terima pekerjaan beserta transfer of knowledge Bimtek di mini TLC KPPN Jakarta VII
Kendala/Permasalahan NO PERMASALAHAN SOLUSI 7 Segera menyelesaikan dan tidak menunda proses pembayaran untuk pekerjaan yang telah selesai terminnya atau kegiatan yang telah selesai pelaksanaannya sesuai ketentuan yang berlaku Segera ajukan SPM ke KPPN untuk tagihan yang sudah dimintakan Jangan menunda baik tagihan/pertanggung- jawaban yaitu UP yang belum di-GUP kan, LS yang melibatkan pihak ketiga, dan administrasi terkait / pembayaran sudah direalisasikan 8 Aplikasi Online Monitoring SPAN belum dioptimalkan Satuan Kerja OM SPAN sangat berguna sekali yaitu diantaranya dapat mengecek data supplier, data kontrak, penolakan SPM, monitoring SP2D, monitoring Retur, maupun penyelesaian tagihan Multy user artinya dapat digunakan secara bersamaan oleh beberapa orang (tidak bergantung pada satu orang operator)
Kendala/Permasalahan NO PERMASALAHAN SOLUSI 9 Kesalahan Satker dalam pengisian nomor rekening sehingga mengakibatkan salah transfer penerima pembayaran dikarenakan salinan rekening koran atau referensi bank kurang jelas Data supplier sepenuhnya merupakan tanggung jawab satker Salinan rekening koran/referensi bank harus jelas Tips : dapat dilakukan pengecekan melalui internet banking untuk memastikan kebenaran penerima pembayaran
T E R I M A K A S I H