BIMBINGAN TEKNIS KABUPATEN LOMBOK TENGAH KAMIS 21 MARET 2013

Dalam aplikasi e-purchasing Kendaraan Bermotor, ada 3 user yang terlibat yaitu
E-PURCHASING (Intermediate) Custom animation effects: spotlight text
ORGANISASI PENGADAAN MELALUI PENYEDIA : MELALUI SWAKELOLA :
RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP)
ESPT PPN Menu Program Dalam Menu program terdapat 1. Koneksi Database, Logout, Keluar Aplikasi 2. Input Data By : Siti Khairani, SE.,Ak.,M.Si.
E-KATALOG E-PURCHASING.
PRANATA MANAJEMEN PEMBANGUNAN
Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Perpres no 54 Tahun 2010
Tata Cara e-Purchasing
SELAMAT DATANG PADA PENJELASAN PEKERJAAN
SOSIALISASI PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR : 14 TAHUN 2015.
KEBIJAKAN DAN PERATURAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN BANYUWANGI
Kegiatan Kemitraan LKPP – APIP di Provinsi Jawa Tengah
Emin Adhy Muhaemin Direktur Pengembangan Sistem Katalog - LKPP
Sistem Informasi Akademik
Pengembangan LPSE Nasional Menuju 100% Eprocurement
KEBIJAKAN dan teknis RENCANA UMUM PENGADAAN
RAPAT KOORDINASI PEMANTAPAN ADMINISTRASI DALAM RANGKA
CONTOH TEKNIK DAN PENYUSUNAN surat perjanjian
LANGKAH -LANGKAH PERCEPATAN PENGADAAN BARANG/JASA
PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
e-Catalogue Sistem Penunjukan Langsung Kendaraan Pemerintah
SOP UPT P2BJ STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
E-Delivery edelivery.surabaya.go.id.
MATERI 7 PENGANTAR E-PROCUREMENT
Dasar Hukum Peraturan Presiden No 54 /2010 ttg PBJ Pemerintah sebagaimana terakhir kali diubah melalui Perpres No 4 / 2015 Pasal 106 Pengadaan Barang/Jasa.
Dasar Hukum Peraturan Presiden No 54 /2010 ttg PBJ Pemerintah sebagaimana terakhir kali diubah melalui Perpres No 4 / 2015 Pasal 106 Pengadaan Barang/Jasa.
Suyitno LPSE Depdiknas
E-TENDERING CEPAT.
ARAHAN PLT. SEKRETARIS DAERAH
KEBIJAKAN PENYUSUNAN RENCANA UMUM PENGADAAN
PETUNJUK TEKNIS PEMAKETAN PEKERJAAN PADA APLIKASI SIRUP
E-Kontrak non e-tendering
KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA MANDIRI
Panduan Pengusulan PP-PTS 2018
Alur Pengusulan Paket dan Penugasan Pokja Komposisi Pokja
LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik)
PERHITUNGAN BEBAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA (dalam rangka Penyesuaian/Inpassing ) Direktorat Pengembangan Profesi.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
Bagian Administrasi Pembangunan
UNIT LAYANAN PENGADAAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA
Kebijakan SDM PBJ Dalam Perpres 16/2018 Disampaikan pada:
SOSIALISASI DAN PRAKTIK SIRUP 2. 3 DAN SPSE 4
PENYESUAIAN APLIKASI SIRUP TERHADAP PERPRES NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH LPSE KEMENTERIAN KESEHATAN RI.
P1618 SOSIALISASI Mudjisantosa Oleh :
SImPel (Sistem Informasi Perjalanan Dinas Luar Negeri)
KEBIJAKAN E-PROCUREMENT NASIONAL Sosialisasi Penggunaan Aplikasi SPSE 4.3 dan Implementasi Cloud LPSE Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik.
MATERI PENGENALAN SPSE V4.3
Implementasi SPSE 4.3 dalam Pelaksanaan Lelang Dini Kementerian PUPR TA 2019 Kepala Subbid Sistem Informasi Pusdatin Kementerian PUPR Bogor, 18 September.
PENGADAAN BARANG/JASA
MEKANISME PENGADAAN BARANG/JASA SWAKELOLA MASYARAKAT
Sistem Pengadaan Secara Elektronik SPSE v 4.3
Implementasi SPSE 4.3 dalam Pelaksanaan Lelang Dini Kementerian PUPR TA 2019 Kepala Subbid Sistem Informasi Pusdatin Kementerian PUPR September 2018.
Sistem Pengadaan Secara Elektronik SPSE v4.3
Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan Keuangan berbasis Aplikasi
Untuk mengajukan Pertanyaan, kritik, maupun saran :
Pejabat Pengadaan Management Training SPSE Versi 4.
Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan V. 2.3
Seksi Bimbingan Teknis LPSE
Teknis Mengelola Administrasi eRKAM di Tingkat Madrasah
Platform System Aplikasi SPSE
PELAKSANAAN PBJ MELALUI PENYEDIA
Peran Strategis UKPBJ dalam Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa
Komisi Pemberantasan Korupsi
4 POKJA SPSE Direktorat Pengembangan
Keterampilan Mengimput di Aplikasi eRKAM pada Madrasah
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah