USAHA JASA PERTAMBANGAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan RI
Advertisements

PERATURAN MENTERI ESDM No. 38 TAHUN 2013
Hotel Grand Zuri, 24 September 2012
USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK
LATAR BELAKANG PERUBAHAN PP NO
PEMBEBASAN BEA MASUK INDUSTRI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK
DINAS TENAGA KERJA TRANSMIGRASI
FASILITAS BEA MASUK DALAM RANGKA INVESTASI/ PENANAMAN MODAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS 2010 S E R I P E.
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS 2010 di.
KTSP SMA PENILAIAN dalam Implementasi di PELAKSANAAN
PERATURAN MENTERI ESDM NO. 14 TAHUN 2012 TENTANG MANAJEMEN ENERGI
KEBIJAKAN PENGHEMATAN PENGUNAAN AIR TANAH
KETENTUAN PIDANA DI BIDANG KETENAGALISTRIKAN
IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT
Kewenangan Pengelolaan
SANKSI ADMINISTRATIF.
KTSP SMA Pengembangan SERI PETUNJUK TEKNIS
BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAIN
LATAR BELAKANG Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya (fundamental human rights). Membangun.
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2014
REGISTRASI KEPABEANAN
PENGADAAN BARANG/JASA
OTONOMI DAERAH TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL Bagian perencanaan
Kementerian Keuangan RI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : PMK- 70 /PMK
SOSIALISASI SITU.
Solo-Salatiga, Maret 2016 Direktorat Impor
KEWAJIBAN KEUANGAN (PNBP) BAGI PERUSAHAAN PERTAMBANGAN
KEDUDUKAN PERKUMPULAN PASCA DISAHKANNYA UU ORMAS
PELAYANAN ONLINE PERIZINAN PENGGUNAAN TKA (tka-online.kemnaker.go.id)
KEBIJAKAN PERDAGANGAN
KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN
PRINSIP DASAR PENGATURAN PERKA BKPM NO. 13 TAHUN 2009
Analisis KONTEKS SERI PETUNJUK TEKNIS KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
Kepala Biro Hukum dan Organisasi KEMENTERIN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Legalitas Usaha.
HAK DAN KEWAJIBAN.
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN APARATUR SIPIL NEGARA
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
AZAS CABOTAGE Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
BERAKHIRNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS
BAGIAN TATALAKSANA KEUANGAN DAN PERBENDAHARAAN BIRO KEUANGAN DAN BMN
KEBIJAKAN PENGUSAHAAN BATUBARA INDONESIA
KETENTUAN ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API) (PERMENDAG NO
PENDAPATAN NEGARA DAN DAERAH
FIERA INAYA MARTADIPUTRI TIARA DWI PUTRI
KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA MANDIRI
Bahan Kementerian ESDM
KONVERSI KP MENJADI IUP, DAN PELELANGAN UNTUK WIUP Dhoni Yusra, SH, MH
USAHA JASA PERTAMBANGAN
Aspek hukum Pertambangan
KEBIJAKAN PENGUSAHAAN SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PERMENKES NO.900/VII/2002 TENTANG REGISTRASI & PRAKTEK BIDAN
Pemeriksaan keselamatan Instalasi dan Peralatan
Kebijakan Pengelolaan Hutan Lestari dan Upaya Pemberantasan
USAHA JASA PERTAMBANGAN
PERTEMUAN TAHUNAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
STATISTIK USAHA JASA PERTAMBANGAN
SOSIALISASI IZIN PAMERAN, KONVEKSI DAN SEMINAR DAGANG
PerMen NO. 7 Tahun 2017 PerMen ini merupakan aturan pelaksanaan dari:
KEBIJAKAN TDP DALAM BENTUK NIB SERTA
TATA CARA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
Kebijakan pengaturan kelembagaan jasa konstruksi
Diskusi Draft Permen Pengganti Kepmen 1211k/1995
PENGELOLAAN DANA KAPITASI PADA PEMERINTAH DAERAH oleh: IRA HAYATUNNISMA, SE, MM Kasubdit Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan daerah KEMENTERIAN.
Perubahan alamat Perusahaan
Transcript presentasi:

USAHA JASA PERTAMBANGAN PENGELOLAAN USAHA JASA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA SDSUJ – DBT - DJMB

REGULASI Permen ESDM No. 28 Tahun 2009 30 Sept 2009 Permen ESDM 9 Mei 2017 Undang Undang No. 09 Tahun 2009 12 jan 2009 Permen ESDM No. 24 Tahun 2012 9 Okt 2012 Permen ESDM No. 11 Tahun 2018 19 Feb 2018 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara

PERUBAHAN PERIZINAN PERMEN ESDM NO 11 TAHUN 2018 Tanda Registrasi (TR) Rekom. RPTKA IUJP RKAB IUJP Syarat IUJP dikurangi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara

USAHA JASA NON INTI Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara

REKOMENDASI RPTKA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara

PJO Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara

KEWAJIBAN IUP Laporan berkala termasuk pelaksanaan kerja sama dengan pemegang IUJP Pembinaan kepada PJP Azas kepatutan, transparan, dan kewajaran dalam menggunakan PJP Menerapkan standar kompetensi tenaga kerja Mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang dan jasa dalam negeri Mengikutsertakan pengusaha lokal sekitar tambang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara

PENGUTAMAAN PJP LOKAL TENAGA KERJA LOKAL PERUSAHAAN JASA LOKAL Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara

KEWAJIBAN IUJP Laporan berkala termasuk pelaksanaan Mengutamakan produk dalam negeri Mengutamakan subkontraktor local Mengutamakan tenaga kerja lokal Kegiatan = jenis dan bidang usahanya Pengelolaan lingkungan Mengoptimalkan pembelanjaan lokal (barang dan jasa) Melaksanakan ketentuan KP Menyusun dan menyampaikan laporan melalui IUP atau IUPK Mengangkat PJO Memiliki tenaga teknis pertambangan yang kompeten Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara

FORMULIR TKA 1 2 … No Pemegang IUJP TKA Alasan Penggunaan TKA Jenis Jabatan Jumlah 1   2 … Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara

FORMULIR JASA ASING 1 2 … No Perusahaan Jasa Perizinan Alasan Penggunaan IUJP Non Inti 1   2 … Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara

FORMAT LAPORAN No Nama Perusahaan Jasa PERIZINAN Kegiatan Kontrak Investasi (Rp) Penerimaan Pembelanjaan Tenaga Kerja PJO Jasa Non Inti IUJP Lokal Nasional Asing Nama Surat pengesahan No. Izin Tgl . terbit Tgl .berakhir Bidang Usaha Masa kontrak Nilai (Rp) Realisasi Negara Daerah Impor Jabatan Jumlah No. Tgl. 1 2 … Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara

SANKSI peringatan tertulis penghentian sementara sebagian / seluruh kegiatan usaha Pencabutan Izin Sanksi pencabutan izin diberikan tanpa melalui tahapan peringatan tertulis dan penghentian kegiatan untuk kondisi: Pelanggaran pidana Kerusakan lingkungan Pelanggaran administrasi di atas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara

TERIMAKASIH SDSUJ – DBT - DJMB Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara