Profil Badan Supervisi Bank Indonesia

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
INTENSITAS DAN KUALITAS PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL DAN EKSTERNAL
Advertisements

Hadi Saputra ASP - Farid Addy Sumantri.,SE.,MM.,M.si.,Ak
Gedung Nusantara I Lantai I Jl. Gatot Subroto, Senayan
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Presentasi Sosialisasi BSBI
POLA TATA KELOLA Bogor, 4 Oktober 2011.
BANK INDONESIA SEJARAH STATUS DAN KEDUDUKAN TUGAS
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
BANK INDONESIA Thomas andrian.
TINJAUAN UMUM AUDIT KEUANGAN NEGARA
Pokok-Pokok Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Gonthor R. Aziz, SH., LLM.
PENGANGGARAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA
Peran BPJS dan DJSN dalam SJSN
STRUKTUR PEMERINTAHAN DAERAH
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Tentang Keuangan Negara
Struktur Penyelenggara Pemerintahan Daerah : Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
KERANGKA LEGAL FORMAL Tentang KEUANGAN
PERAN & FUNGSI BANK SENTRAL
Pembiayaan Pembangunan
BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAIN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
Peran Ombudsman RI dalam pengawasan penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia (sesuai UU No. 37/2008 ttg Ombudsman RI dan UU No. 25/2009 ttg Pelayanan.
Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Wewenang DPRD
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah
Lembaga Negara yang Independen
BADAN LEGISLASI DPR RI 19 APRIL 2016
KETENTUAN MENGENAI SISTEM ANGGARAN Peraturan Pelaksanaan
sebagai bank sentral bahan - 5
based of Pengertian LPS
SEJARAH AKUNTANSI PEMERINTAH DI INDONESIA
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
TUGAS-TUGAS BANK INDONESIA dan OJK
PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DAN KEKUASAAN KEHAKIMAN
PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA
Presiden dan DPR.
Isi ( Batang Tubuh ) UUU 1945 Apakah Batang Tubuh UUD 1945 itu ?
PERAN & FUNGSI BANK SENTRAL
Ekonomi untuk SMA/MA kelas XI Oleh: Alam S..
PEMERIKSAAN, PENGELOLAAN, DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA/DAERAH
Sistem Pengelolaan Keuangan Negara dan Pemerintah Pusat
Bahan Kuliah Mahasiswa FH UII Yogyakarta 205.
BANK INDONESIA Ismail Rasulong.
Fungsi, Wewenang, dan Hak
TATA KELOLA INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN
PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA UU NO 15/2004
Drs. Andi K. Lologau, M.M., Ak., CA. Makassar, 17 November 2016
( DEWAN PERWAKILAN RAKYAT )
Kekuasaan Presiden (di Indonesia)
Pembiayaan Pembangunan
Akuntansi Sektor Publik
Oleh: Yesi Marince, S.IP., M.Si Sesi 4
Kelompok 6 Alvadrian Yoel Bendri Andreansyah Novario Ola Koban
Badan Layanan Umum Daerah ( BLUD )
Kelompok 5.
Badan Pemeriksa Keuangan
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PEMILIHAN UMUM kpu 23 Parpol/ Gabungan Parpol Partai Politik
SEJARAH AKUNTANSI PEMERINTAH DI INDONESIA
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DAERAH
MAKALAH MENINGKATKAN PERANAN STAF SEKRETARIAT DEWAN
EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN LAPORAN TAHUNAN
LEMBAGA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT & DEWAN PERTIMBANGAN DAERAH
EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN LAPORAN TAHUNAN
REGULASI KEUANGAN NEGARA
AUDIT LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN
Transcript presentasi:

Profil Badan Supervisi Bank Indonesia

PENGENALAN BSBI

Badan Supervisi Bank Indonesia Sesuai dengan mandat Undang-undang Republik Indonesia pasal 58A tahun 2004, BSBI merupakan lembaga independen yang memiliki tugas, organisasi, dan pelaporan sebagai berikut: Tugas Membantu Dewan Perwakilan Rakyat dalam melaksanakan fungsi pengawasan di bidang tertentu terhadap Bank Indonesia dalam upaya meningkatkan: Akuntabilitas Independensi Transparansi kredibilitas Organisasi Badan Supervisi terdiri 5 (lima) orang anggota yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan diangkat oleh Presiden Laporan BSBI menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diminta oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Prinsip-Prinsip Dasar Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BSBI Antara BSBI dengan BI merupakan 2 (dua) entitas lembaga/badan hukum terpisah, dan masing-masing mempunyai struktur organisasi dan pertanggungjawaban kepada publik secara sendiri-sendiri. Pelaksanaan tugas antara BSBI dengan BI didasari oleh prinsip saling percaya dan saling menghargai sesuai dengan ruang lingkup tugas dan kewenangan masing-masing, serta tanpa adanya intervensi/pengaruh mempengaruhi antara satu sama lainnya. BSBI tidak dapat menyampaikan data dan atau informasi secara langsung kepada publik, dan wajib menjaga kerahasiaan data dan atau informasi mengenai BI. 4

Anggota Badan Supervisi Bank Indonesia Ketua M. Fadhil Hasan Hikmahanto Juwana Candra Fajri A. A. Tony Prasetiantono M. Edhie Purnawan Bidang Tata Kelola Bidang Investasi Bidang Laporan Keuangan Bidang Anggaran Operasional

Kedudukan BI dan BSBI dalam Tata Negara BPK Komisi XI DPR RI Presiden Bank Indonesia BSBI Kepala Negara Kepala Pemerintahan Kementerian Memeriksa Laporan Kuangan BI Menyampaikan hasil Laporan Kuangan yang telah diperiksa Menelaah aspek operasional BI Melaporkan kepada DPR BI menyampaikan berbagai laporan triwulanan; persetujuan ATBI Menetapkan UU BI; pemilihan pimpinan BI Koordinasi Mengambil sumpah dan janji anggota Dewan Gubernur Publik (informasi tahunan) Sumber: Bank Indonesia MA

Anggaran Operasional dan RATBI Contoh Telaahan BSBI Telaahan atas LKTBI Anggaran Operasional dan RATBI Pendapat atas Neraca BI (misalnya Pendapat atas perubahan yang signifikan atas komposisi pos-pos neraca). Pendapat atas Laporan Surplus Defisit BI (misalnya : Pendapat atas penyebab utama timbulnya surplus-defisit) Pendapat atas Catatan atas Laporan Keuangan. Evaluasi atas Laporan Triwulanan Realisasi Anggaran Operasional. Pendapat/masukan atas pos-pos anggaran operasional dalam RATBI Telaah atas penganggaran berbasis kinerja Contoh Telaahan BSBI Kepatuhan BI Investasi Telaah kesiapan pengalihan pengawasan bank dan BI ke OJK Telaah mekanisme penyelenggaraan Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) Telaah sistem penggajian Dewan Gubernur BI Evaluasi atas Laporan Triwulanan Realisasi Anggaran Investasi pada Aktiva Tetap dan Aktiva Tidak Berwujud Pendapat atas Pelaksanaan Anggaran Investasi pada Aktiva Tetap dan Aktiva Tidak Berwujud 7

Badan Supervisi Bank Indonesia Peran Informal BSBI Peran Informal BSBI DPR RI (Komisi XI) BSBI Badan Supervisi Bank Indonesia Bank Indonesia Bridging Institution Isu-isu strategis dalam rangka mengurangi Perceptions Gap yang mungkin terjadi Selain menyusun laporan mengenai berbagai aspek operasional BI, BSBI juga melakukan seminar tata kelola kebanksentralan di berbagai universitas sebagai bahan rekomendasi untuk memaksimalkan peran BI

Hubungan Kerja BSBI dengan DPR RI (Komisi XI DPR RI) BSBI bertanggung jawab kepada Komisi DPR RI yang membidangi BI (Komisi XI DPR RI). Sewaktu-waktu DPR dapat meminta BSBI menyampaikan laporan yang diperlukan sesuai ruang lingkup BSBI BSBI menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BSBI kepada DPR RI DPR (KOMISI XI) membahas dan menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BSBI BSBI menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya minimal 3 bulan sekali BSBI 9

Hubungan Kerja BSBI dengan BI Bank Indonesia 1. Pada prinsipnya BSBI dapat melakukan komunikasi secara langsung (BSBI ↔ BI) yang meliputi aspek-aspek perolehan data dan atau klarifikasi. 2. BI menetapkan satuan kerja penghubung (host) dalam rangka penerimaan/ pengelolaan rencana kerja & anggaran BSBI maupun perolehan data/informasi 3. Untuk hal-hal tertentu, dapat dilakukan pertemuan dengan Anggota Dewan Gubernur sesuai dengan kebutuhan. 4. BSBI dan Dewan Gubernur BI mengadakan pertemuan rutin 3 (tiga) bulan sekali dalam rangka koordinasi dan komunikasi pelaksanaan tugas masing-masing pihak.  Content Layouts CATATAN: Laporan telaahan BSBI kepada Komisi XI DPR-RI, ditembuskan pula kepada Gubernur BI sebagai masukan. 10

Sekian dan Terima Kasih