IMPLEMENTASI PROGRAM PENGELOLAAN OBAT PUBLIK

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
IMPLEMENTASI E-CATALOGUE OBAT Tahun 2014
Advertisements

DIT BINA OBAT PUBLIK DAN PERBEKES TAHUN 2013
Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
SOSIALISASI E-CATALOGUE OBAT
ARAHAN SEKRETARIS DITJEN BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
REVIEW DAK SUBBID YANFAR & PENYUSUNAN MENU DEKONSENTRASI PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2015 (Ketua Kelompok : Bu Susi /Gorontalo.
E-CATALOGUE OBAT 2014: PERMASALAHAN DAN SOLUSI
KEBIJAKAN SISTEM PELAPORAN KETERSEDIAAN OBAT (E -LOGISTIC SYSTEM)
Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
Kelompok B Nagan Raya Bangkalan Dompu Lombok Barat LombokTimur Bombana
PENYUSUNAN REKAPITULASI HASIL ANALISA SITUASI SCM KELOMPOK A
Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian
PENERAPAN e-PROCUREMENT
HASIL DISKUSI KELOMPOK 1 BOGOR, 17 JUNI NO.NO. MENU DEKON HAMBATAN / POTENSI HAMBATAN TINDAK LANJUT PEMBAGIAN PERAN DINKESBINFAR PIHAK LAIN 1Sampling.
ARAHAN DIREKTUR JENDERAL BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
IMPLEMENTASI PROGRAM PENGELOLAAN OBAT PUBLIK
Disampaikan oleh : Direktur Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian
SIPERMON BUK (Pemikiran Integrasi e-Planning dan ASPAK)
DISAMPAIKAN : DIREKTUR BINA OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN
Penyaluran Obat oleh Pedagang Besar Farmasi berdasarkan Permenkes 1148/2011 tentang PBF beserta Perubahannya (Permenkes 34/2014) Direktorat Bina Produksi.
KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS PELAYANAN KEFARMASIAN
Drs. Bayu Teja Muliawan, Apt, M.Pharm, MM
KEBIJAKAN MANAJEMEN LOGISTIK OBAT DALAM ERA SJSN
PENERAPAN E-CATALOGUE
KESIAPAN PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN DALAM MENYAMBUT JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 2014 : PEMANTAPAN PERAN DINAS KESEHATAN Dra. Maura Linda Sitanggang,
RUMUSAN RAKORNAS PENDAFTARAN PENDUDUK
Maura Linda Sitanggang Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
TINDAK LANJUT RAKONTEK DALAM MENJAMIN KETERSEDIAAN DAN TERWUJUDNYA MANAJEMEN PENGELOLAAN OBAT SESUAI STANDAR Engko Sosialine M Disampaikan pada : Pertemuan.
MONITORING & EVALUATION (LOGISTICS)
KEBIJAKAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2016
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
& Dana Dekonsentrasi PENYELENGGARAAN APBN DI DAERAH :
DINAS KESEHATAN KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2017
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009
{PROFIL SDMK PROVINSI}
OPTIMALISASI BOK DALAM PROGRAM PAMSIMAS/STBM TAHUN 2017
RAPAT KOORDINASI PEMANTAPAN ADMINISTRASI DALAM RANGKA
KEBIJAKAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2016
Menerapkan manajemen dan administrasi di bidang Farmasi
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN T.A 2018
RANGKAIAN KEGIATAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TAHUN 2012
Manajemen Logistik Obat Cacing dan Sistem Pencatatan & Pelaporan
Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian
RENCANA KERJA TAHUN 2018 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
REZQI HANDAYANI, M.P.H., Apt
MATERI 7 PENGANTAR E-PROCUREMENT
WORKSHOP PENGELOLAAN DANA
SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM NASIONAL BIDANG PERUMAHAN (Dalam Rangka Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015) Permenpera No. 22 Tahun.
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROGRAM PRIORITAS DAN INOVATIF DITJEN KEFARMASIAN DAN ALKES
KURIKULUM 2013 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
Dokumen Deskripsi PPSDM KESEHATAN {PROFIL SDMK KABUPATEN/KOTA}
PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN (APLIKASI)
SOSIALISASI PENGUMPULAN DATA MUTU SEKOLAH
RANGKAIAN KEGIATAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TAHUN 2012
Sistem Kesehatan Nasional
Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekes PENYEDIAAN OBAT KESEHATAN JIWA -- Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan.
Kebijakan Pemerintah dalam Menjaga Ketersediaan Obat dalam JKN
E-Kontrak non e-tendering
Kebijakan Pengelolaan Obat Publik melalui sistem e-catalogue
PELATIHAN TIM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN SEKOLAH (TPMPS) MATERI 3- PENGEMBANGAN SEKOLAH MODEL.
Biro Organisasi SETDA Prov Jabar
LAPORAN PELAKSANAAN SELF INITIATIVE STRENGTHENING SCM
PELAKSANAANK DAK T.A. 2018, ARAH KEBIJAKAN DAK T.A. 2019
DINAS KESEHATAN PERENCANAAN BERBASIS ELEKTRONIK (PBE)
KEMENTERIAN KESEHATAN PUSAT PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN (P2JK)
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PEDOMAN SISTEM INFORMASI PENANGGULANGAN KRISIS AKIBAT BENCANA PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 2008.
BINA OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD TERKAIT BANTUAN PEMERINTAH
Transcript presentasi:

IMPLEMENTASI PROGRAM PENGELOLAAN OBAT PUBLIK Engko Sosialine M Disampaikan Pada Pertemuan Rakontek Direktorat Bina Obat Publik & Perbekkes Tahun 2014

PENDAHULUAN MANAJEMEN PENGELOLAAN OBAT E-CATALOGUE E-LOGISTIK INDIKATOR 2015-2019 SAMPLING OBAT UNTUK UJI MUTU PENUTUP

sistem kesehatan nasional Subsistem Sediaan Farmasi, Alkes dan Makanan Tersedianya sediaan farmasi, alkes dan makanan yang terjamin aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu  OBAT Dijamin ketersediaan dan keterjangkauannya  (serta pemerataan) . Derajat kesehatan masyarakat yang setinggi- tingginya  .

Pharmaceutical Use and Supply Management NATIONAL FORMULARY GPP Good Prescribing Practice Manajemen Peresepan Pelayanan Penggunaan Monev Manajemen Pemilihan Pengadaan Distribusi Pelayanan Obat e-catalogue Dispensing GDP: Good Distribution Practice DUE: Drug Use Evaluation Moon ADR : Monitoring Adverse Drug Reaction GPP : Good Pharmacy Practice RUM : Rational use of Medicine MESO PTO EPO POR GDP GSP

SIKLUS PENGELOLAAN OBAT Manajemen Satu Pintu (?) Koordinasi (?) Perencanaan Penggunaan Pengadaan Dukungan Manajemen Distribusi Penyimpanan Perlu Pemantapan Manajemen Pengelolaan Obat Sistem Satu Pintu

Pengaturan Instalasi Farmasi Pemerintah Pengaturan Pengelolaan Obat di IF Pemerintah Pengaturan Pengadaan Obat Pengaturan Sarana Prasarana IF Pemerintah Sarpras Instalasi Farmasi Pemerintah Pedoman Pengelolaan Obat Publik & Perbekes Pedoman Pengadaan Obat Publik & Perbekes Rancangan Permenkes ttg Instalasi Farmasi Pemerintah

Proses e-Catalogue Obat (Status per 26 Agustus 2014) 901 Sediaan Tayang: 592 Sediaan Proses: 309 Sediaan Siap Tayang: 27 Sediaan*) Proses Lelang: 282 Sediaan**) Sudah diproses dalam 7 (tujuh) paket, sejak 25 Nov 2013 Akan diproses dalam 2-4 paket *) Minggu ke-4 Agustus 2014 **) Estimasi selesai Minggu ke-4 September 2014

Satker yang Melaksanakan e-Purchasing Berdasarkan e-Catalogue Tahun 2014 *) Faskes Jumlah E-Catalogue Persentase (%) Dinkes Provinsi/Kab/Kota 514 173 34 % RSUP / RSUD 592 175 30% *) Berdasarkan Data LKPP s.d. akhir Mei 2014

*) Berdasarkan Data LKPP s.d. akhir Mei 2014

*) Berdasarkan Data LKPP s.d. akhir Mei 2014

Satker lain yang Melaksanakan e-Purchasing Berdasarkan e-Catalogue Tahun 2014 No Nama Satker 1. Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Ditjen Binfar dan Alkes, Kemenkes RI 2. Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat, Surakarta 3. Perwakilan BKKBN, Prov. Sumatera Utara 4. BKPM Wilayah Klaten 5. BKPM Wilayah Pati 6. KKP Kelas I Soekarno-Hatta 7. Biro Umum dan Perlengkapan, LIPI 8. Badan Urusan Administrasi, Mahkamah Agung

Jenis Keluhan (%) Status 11 Agustus 2014 HP. 081281753081 dan email : e_katalog@kemkes.go.id

Kategori Keluhan Rincian Keluhan CAPA 1. Prosedural Kejelasan prosedur/tata cara pemesanan e-purchasing (upload ulang, pembatalan pemesanan namun belum dilakukan cancel pada sistem) Belum tercantum data distributor pd e-Catalogue Sosialisasi e Catalogue Pusat 34 Prov, 497 Kab/Kota (1098 orang) Dekon 15 Prov (673 orang) Modul e-purchasing dapat diunduh di website LKPP atau You Tube Siapkan frequently asked questions and answers Koordinasi intensif dg LKPP

Kategori Keluhan Rincian Keluhan CAPA 2. Kesiapan Penyedia Distributor tdk bersedia melayani krn hutang RS yg belum dibayarkan Waktu respons pemesanan Kekosongan obat pada distributor Waktu pengiriman barang Dalam proses (APBNP) Tindak lanjut langsung dg IF Penyedia Komunikasi pelaksanaan e-Purchasing terkait perencanaan yang nantinya akan dituangkan dalam kontrak, meliputi jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, jadwal pengiriman . Menetapkan Permenkes ttg Petunjuk Pelaksanaan e-Purchasing: termasuk perencanaan dan time line respons Forum Komunikasi Penyedia 2 kali (300 orang)

Kategori Keluhan Rincian Keluhan CAPA 3. Spesifikasi 4. Kesiapan Pengguna Kemasan obat tidak sesuai e-Catalogue PBF tidak sesuai dg e-Catalogue Satker memesan obat tidak sesuai dg Tk Faskes sesuai Fornas Satker belum memiliki akun e-Purchasing Kelengkapan administrasi Pemesanan obat yg belum terdapat dalam e-Catalogue Sosialisasi e-Catalogue bahwa spesifikasi pada e-Catalogue adalah mengikat Sosialisasi Fornas Informasikan kepd Satker agar berkoordinasi dg LPSE di daerahnya Sosialisasi e-Purchasing Sosialisasi Perpres 70 Th 2012 ttg Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan SE Menteri No. 167 Th 2014 ttg Pengadaan Obat berdasarkan e-Catalogue

PENGEMBANGAN E-LOGISTIC (1) Instalasi Farmasi Propinsi Internet Integrasi laporan Puskesmas Internet Integrasi laporan Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota Bank Data E-Logsitik Instalasi Farmasi Kementrian Kesehatan Internet Internet Upload Data Wajib Upload Data Wajib Pusat/Kemkes Output Peta Grafik Tabel Akses Pusat (Raw Data) Akses Publik

PENGEMBANGAN E-LOGISTIC (2)

Program Penuntasan 100 HARI MENUJU AKHIR KIB II RENCANA AKSI KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN PENILAIAN VERSI UKP4 CAPAIAN TARGET Pembenahan Kualitas Manajemen Logistik Obat & Vaksin di IF K/K Pengembangan aplikasi e-logistik untuk mendukung manajemen logistik obat & vaksin di seluruh IF K/K Termanfaatnya aplikasi e-logistik untuk mendukung manajemen logistik obat & vaksin di seluruh IF K/K Target 15 Agustus : Termanfaatkannya aplikasi e-logistic untuk mendukung manajemen logistik obat & vaksin di 50 IF K/K Ada 55 K/K dari 10 provinsi yang telah mengupload. Target 17 September : Termanfaatkannya aplikasi e-logistic untuk mendukung manajemen logistik obat dan vaksin di 200 IF K/K Hingga tanggal 21 Agustus 2014, sudah ada 229 K/K dari 30 provinsi yang telah mengupload. Target 10 Oktober : Termanfatkannya aplikasi e-logistik untuk mendukung manajemen logistik obat dan vaksin di 500 IF K/K

INDIKATOR DIT. BINA OBAT PUBLIK & PERBEKKES TAHUN 2015 - 2019 IKK Baseline 2014 Target Catatan 2015 2016 2017 2018 2019 Persentase (%) ketersediaan obat dan vaksin di IFK 77.00 80 82 85 90 95 Penetapan target berdasarkan trend pencapaian target 2010 - 2014 Persentase IFK yang sesuai standar 53,12 55 60 65 70 75

Defisini Operasional & Formula Perhitungan Indikator Dit Defisini Operasional & Formula Perhitungan Indikator Dit. Bina Obat Publik & Perbekkes IKK Definisi Operasional Formula Perhitungan Persentase (%) ketersediaan obat dan vaksin di IFK Tersedianya obat dan vaksin bagi pelayanan kesehatan dasar sesuai FORNAS pada IFK selama 18 bulan (12 bulan bagi kebutuhan, 3 bulan cadangan/ buffer stock & 3 bulan waktu tunggu) Persentase IFK yang sesuai standar Persentase IFK yang sesuai standar & mempunyai nilai lebih besar atau sama dengan 70

Penilaian Instalasi Farmasi Penanggungjawab Perbandingan SDM Peningkatan SDM SDM (40%) Struktur Organisasi Luas Tanah Luas Bangunan Status Gedung Sarana Pengaman Sarana Penyimpanan & Distribusi Sarana Administrasi Sarana & Prasarana (40%) Biaya Operasional Penggunaan Biaya Operasional Anggaran Perkapita Anggaran & Biaya Operasional (20%) 2 1 3

Sampling untuk Uji Mutu Obat di Instalasi Farmasi Sampling untuk uji mutu obat akan dilakukan oleh Badan POM dan Jajarannya Metoda uji dan biaya menjadi tanggungjawab Badan POM Uji Mutu obat tahun 2014 akan dilaksanakan pada Kab/Kota, di 33 Provinsi dan Pusat Kriteria Instalasi Farmasi Kab/Kota yang akan dilakukan sampling untuk uji mutu obat ditentukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi

Sampling untuk Uji Mutu Obat di Instalasi Farmasi Agar ketersediaan obat untuk pelayanan tidak terganggu maka Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota, dalam perencanaan obat perlu memeperhitungkan jumlah sampling obat. Daftar obat yang akan dilakukan uji mutu diutamakan obat yang terdapat dalam Formularium Nasional dan atau e-katalog obat. Penatausahaan Persediaan: daftar obat yang disampling agar dibuatkan dokumen BAST yang ditandatangani oleh kedua belah pihak ( SE Menkes No. KU/Menkes/417/VIII/2013)

TERIMA KASIH