TAHAP PERENCANAAN PELAKSANAAN PENGADAAN KAJI ULANG RUP TAHAP PERENCANAAN PELAKSANAAN PENGADAAN KAJI ULANG RUP. DAN RPP (Spesifikasi Teknis, HPS, Rancangan Kontrak) oleh : Dewa Widnyana Maya, ST., MT Kuta, April 2018

BIODATA narasumber 2 Nama : Dewa Widnyana Maya, ST., MT. Tempat/Tanggal lahir : Bangli, 24 Nopember 1971 Unit Kerja : Setda Kabupaten Bangli. Jabatan : Kasubag Pelaksanaan PBJ, Bagian PBJ Setda Kab. Bangli. Nomor Telepon / HP : 081 338 785675 E-mail : widnyanamaya@gmail.com No. Sertifikat Trainer PBJ : INT.349 - A101 – 0611 Pendidikan formal : S1 Jurusan Teknik Sipil/UniversitasUdayana : S2 Magister Teknik Sipil, Konsentrasi Manajemen Proyek Konstruksi/Universitas Udayana. Keahlian dalam PBJ : 1. Narasumber PBJ LKPP. 2. Pemberi Keterangan Ahli PBJ LKPP. 3. Narasumber Jafung PBJ LKPP. 4. Narasumber Jasa Konstruksi. Lembaga Mengajar PBJ : 1. Badan Diklat Provinsi Bali. 2. Pusbin Pembinaan Konstruksi Kemen PU – Pembinaan Jasa Konstruksi Daerah, Dinas PU Prov. Bali. 3. Balai Diklat Keagamaan Denpasar, Kementerian Agama RI. 4. Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI). 5. Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional (LPKN). 6. Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3i). 7. Lembaga Kajian Indonesia (LKI). 8. Lembaga Kajian dan Pelatihan Manajemen (LKPM). 9. Pusat Studi Kebijakan Nasional (Pusdiknas). 10.Lembaga Pelatihan Nasional (LPN). 11. PKN STAN 12. Fak. Teknik Unhi. 13. LMKIP 14. Pusdiklat PU Wil IV Papua. 15. LPMP 2

Sertifikat Keahlian : Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional (L2) No. 600 015 192 oleh Bappenas RI, tertanggal 12 Juni 2006 Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional (L4) No. 071005067569841 oleh LKPP, tertanggal 13 Agustus 2010 Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional (L4)/Perpanjangan No. 071005067569841 oleh LKPP, tertanggal 8 Juni 2015 Sertifikat Training Of Trainer (TOT) Instruktur PBJ LKPP No. INT.349-A101-0611, tanggal 6 – 10 Juni 2011 Sertifikat Training Of Trainer (TOT) Peningkatan Kompetensi Bagi Instruktur PBJ LKPP No. INT.349-B105-0911, tanggal 21-22 September 2011 Sertifikat Simposium Nasional PBJ ke VI, tanggal 29 - 30 Nopember 2011 Sertifikat Training Of Trainer (TOT) Peningkatan Kompetensi Bagi Instruktur PBJ LKPP No. INT.349-B107-1211, tanggal 7 – 8 Desember 2011 Sertifikat Training Of Trainer (TOT) Peningkatan Kompetensi Bagi instruktur PBJ LKPP, 21 September 2012 Sertifikat Training Of Trainer (TOT) Peningkatan Kompetensi Bagi instruktur PBJ LKPP, 30 Juni 2013 Sertifikat Pelatihan Pemberi Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, oleh Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum LKPP, 4 Oktober 2013. Sertifikat Training Of Trainer (TOT) Bagi instruktur Jabatan Fungsional Ahli PBJ LKPP, 25 Oktober 2013 Sertifikat Training Of Trainer (TOT) Peningkatan Kompetensi Bagi instruktur PBJ LKPP, 6 Nopember 2013 Sertifikat Training Of Trainer (TOT) Instruktur Jasa Konstruksi Kementerian PU, 12 Nopember 2013 Sertifikat Lokakarya Strategi Pengembangan dan Pembinaan Pelatihan PBJ LKPP, 9 Mei 2014 Lokakarya Penyamaan Persepsi Permasalahan Hukum PBJ LKPP, 14 Mei 2014 Sertifikat Training Of Trainer (TOT) Peningkatan Kompetensi Bagi instruktur Jasa Konstruksi Kementerian PU terkait pemberlakuan ketentuan Permen PU 14/PRT/2013 tentang Standard an Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi dan Konsultasi, 3 Juni 2014. Sertifikat Diklat Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) No. 001/MAP UGM/RPJMD/2014, Program Diklat MAP Fisipol Universitas Gajah Mada, 24 Desember 2015. Sertifikat Diklat Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) No. 04/050/229/P.II.I/31/2015, Badan Diklat Kemendagri, 2 April 2015. Sertifikat Diklat Fungsional Perencana Pembangunan Tingkat Muda, No. 324/Pusbindiklatren-P3KM-UH/SKP-Muda-XVII/VI/2016, Pusbindiklatren Bappenas RI – P3KMP Universitas Hasinuddin, 2 Mei – 4 Juni 2016. Sertifikat Workshop dan Pelatihan Pemahaman Dasar Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa/APS di Sektor Konstruksi, No. 162/2018/Iarbi-LPJKN, Institut Arbitrase Indonesia – LPJKN, 5 – Maret 2018. 3

PBJ PENGADAAN = LELANG ?????

PBJ AWAL PERENCANAAN PROSES PEMILIHAN AKHIR SELESAI BERMANFAAT

DEFINISI PENGADAAN Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

PAHAMI BAHWA PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH DIJALANKAN ATAS; KEBIJAKAN UMUM ETIKA PRINSIP

PENGATURAN BARU 03 PERENCANAAN PENGADAAN

Pengkajian Ulang RUP dan RPP versi_9.1

PERSIAPAN PENGADAAN Perencanaan Umum 2. Perencanaan Pelaksanaan 3. Perencanaan Pemilihan versi_9.1

PERSIAPAN PENGADAAN Identifikasi kebutuhan Anggaran Pemaketan 1. PERENCANAN UMUM Oleh PA Identifikasi kebutuhan Anggaran Pemaketan Cara pengadaan Organisasi Pengadaan KAK

PERSIAPAN PENGADAAN Kaji ulang RUP Spesifikasi teknis HPS 2. PERENCANAN PELAKSANAAN Oleh PPK Kaji ulang RUP Spesifikasi teknis HPS Rancangan kontrak

Oleh POKJA dan/ Pejabat Pengadaan PERSIAPAN 3. PERSIAPAN PEMILIHAN Oleh POKJA dan/ Pejabat Pengadaan Pengkajian ulang RPP (Spesifikasi Teknis, HPS, Ranc Kontrak) Pemilihan sistem pengadaan. Penetapan Metode Penilaian kualifikasi Penyusunan Jadwal pelelangan Penyusunan dokumen pengadaan versi_9.1

PPK vs Perencanaan Umum oleh PA. Apa Hubungannya?? Pemaketan Penganggaran Cara Pengadaan Organisasi Pengadaan KAK

Hubungan Pemaketan-Penganggaran oleh PA dengan tugas PPK Pemaketan yang bener Penganggaran yang tepat. Persiapan Umum RPU RUP menjadi lancar. Penyusunan RPP menjadi gampang. Persiapan Perencanaan Pengadaan Penentuan Kualifikasi dan klasifikasi penyedia menjadi tepat. Dok Pengadaan menjadi jelas. Persiapan Perencanaan Pemilihan

Hubungan Cara Pengadaan oleh PA dengan tugas PPK Pemilihan cara pengadaan lewat swakelola atau lewat penyedia yang tepat. Persiapan Umum Akan memudahkan PPK merencanakan pelaksanaan kegiatan dengan baik. Persiapan Perencanaan Pengadaan Memberi batasan yang jelas bagi Pokja/PP untuk proses pemilihan penyedia. Persiapan Perencanaan Pemilihan

Apapun pilihannya, pastilah ada dimensi barang/jasa. Cara Pengadaan Swakelola Penyedia

Kepala K/L/D/I PA / KPA Unit Layanan Pengadaan (ULP) ORGANISASI PENGADAAN Kepala K/L/D/I PA / KPA Membentuk Mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Tim Teknis Tim Ahli/Juri Proses Pemilihan dan Penetapan Kepala Hasil Pekerjaan Pejabat Pengadaan Kontrak dan Pelaksanaan Pekerjaan Fungsi TU/ Sekretariat Pokja Staf Pendukung Penyedia Barang/Jasa Kontrak

PPK Pokja/PP PPHP Pada hal tertentu : Butuh Tim Pendukung Butuh Aanwijzer Pokja/PP Butuh Ahli/Tim Ahli. PPHP

KAK, tuntunan melangkah. why what where who how Mengkaji berarti mengerti, bagaimana mau mengkaji bila tidak mengerti apa itu KAK.

(oleh PPK+ULP/Pejabat Pengadaan) Pengkajian Ulang RUP (oleh PPK+ULP/Pejabat Pengadaan) Pemaketan Penanggaran KAK

SPESIFIKASI TEKNIS – HPS – RANC. KONTRAK

Terima Kasih