PENDAHULUAN Studi kebijakan publik berusaha untuk meninjau berbagi teori dan proses yang terjadi dalam kebijakan publik. Dapat dikatakan bahwa kebijakan.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
BAB 2 TINJAUAN UMUM PENGEMBANGAN SISTEM
Advertisements

AGENDA SETTING
Kebijakan Pemerintahan: Konsep-konsep Dasar
RENCANA KERJA PEMERINTAH
IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE Studi Kasus Pengembangan E-Government di Provinsi Bali Disusun Oleh: Agus Indra Irawan
Rasionalisme dalam Kebijakan Publik
MANFAAT PENGENGEMBANGAN STUDI KEBIJAKAN PUBLIK BAGI PENGEMBANGAN DAERAH Kuliah ke 3.
STUDI KEBIJAKAN PUBLIK Oleh: Dr. Yopik Gani, S.IP., M.Si
MEMBUAT TEMA, JUDUL, ABSTRAK DAN PENDAHULUAN
STUDI KEBIJAKAN DAN KEBIJAKAN KRIMINAL RECAP BY IQRAK SULHIN.
Bahan Perkuliahan Hukum Anggaran Negara
STMIK AMIKOM PURWOKERTO 2012
Oleh: Eko Budi Sulistio, M.AP
MANAJEMEN STRATEGIK Tinjauan Selintas Ruang Lingkup Bahasan 1.Evolusi disiplin ilmu manajemen strategik 2.Pandangan pandangan para ahli.
DRAJAT TRI KARTONO SOSIOLOGI, 2009
TUGAS RESUME JURNAL AHMAD WAHYUDI
PRINSIP-PRINSIP POKOK SIKLUS ANGGARAN APBN
TEKNIK-TEKNIK ANALISIS KEBIJAKAN
Merumuskan : Visi, Misi dan Tujuan
Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas medan area
TINJAUAN UMUM PENGEMBANGAN SISTEM
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN SEKTO PUBLIK
KEPUTUSAN KEBIJAKAN.
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MEDAN AREA
Bagaimana potensi Riset Implementasi direalisasikan?
Dosen. Dr.Dra.SUciati,SH,M.Hum
sistem pengukuran dan indikator kinerja kebijakan publik
Metode Pengembangan Partisipatif
FORMULASI KEBIJAKAN Kelompok 1: Talitha a.a Romario Siti hidayatul j.
ADMINISTRASI NEGARA dalam LINGKUP SISTEM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
Pengembangan Alternatif Kebijakan
Otonomi Daerah di Negara-Negara Berkembang
Public Policy Model Jakarta, 23rd March 2015.
EPIDEMIOLOGI PELAYANAN KESEHATAN DAN KEBIJAKAN KESEHATAN
ADMINISTRASI NEGARA DLM LINGKUP SISTEM
PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK (POLICY FORMULATION)
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK
SAKINAH NADIR ILMU POLITIK UNHAS 2014
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN TATA NEGARA
(Haryono Wicaksono dan
Hukum Kelembagaan Ekonomi Publik
Apa dan Mengapa Demokrasi?
Model Analisis Kebijakan
ADMINISTRASI NEGARA dalam LINGKUP SISTEM
Pengertian dan Proses Kebijakan Publik
Siklus Pengembangan Sistem Informasi Akuntansi
Pengertian Kebijakan Publik
MERANCANG INTEGRASI ORGANISASI PUBLIK DENGAN SISTEM INFORMASI
TEORI Kebijakan Publik
Oleh Kholifah Anggiani
PENGUKURAN KINERJA SEKTOR PUBLIK
KOMUNIKASI SEBAGAI PROSES
Hukum Kelembagaan Ekonomi Publik
AKK DAN ISsUe PERUMAHSAKITAN
Pengembangan Alternatif Kebijakan
Partai Politik.
LANGKAH PEMBUATAN KEBIJAKAN
TAHAPAN PEMBUATAN KEBIJAKAN
Otonomi Daerah di Negara-Negara Berkembang
FORMULASI Kebijakan PUBLIK
Hukum Kelembagaan Ekonomi Publik
Kebijakan dan Keputusan Publik Dalam Perencanaan
PENYUSUNAN EVALUASI DIRI, RENSTRA, DAN RENOP
ADMINISTRASI NEGARA dalam LINGKUP SISTEM
Pengelolaan Pengaduan untuk pelayanan publik lebih baik
ISSUE DAN MASALAH PUBLIK ( AGENDA SETTING ) ADIE DWIYANTO. N, M.PA.
Kebijakan Publik: (Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan) Achmad Fadillah Akademi Bela Negara Nasdem 2018 Achmad Fadillah Akademi Bela Negara Nasdem 2018.
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN TATA NEGARA
Akuntansi Sektor Publik Pertemuan 4 Dr. Ratna Wardhani
Transcript presentasi:

PENDAHULUAN Studi kebijakan publik berusaha untuk meninjau berbagi teori dan proses yang terjadi dalam kebijakan publik. Dapat dikatakan bahwa kebijakan publik tidak lepas dari proses pembentukan kebijakan itu sendiri. Dengan demikian, salah satu tujuan studi kebijakan publik adalah untuk menganalisis bagaimana tahapan demi tahapan proses pembentukan kebijakan publik tersebut sehingga terwujudlah suatu kebijakan publik tertentu.

PEMBAHASAN Definisi Kebijakan Publik Menurut Para Ahli Dalam konsep yang sederhana, pada intinya pengertian kebijakan publik adalah konsep yang mendasari rencana organisasi publik atau rencana pemerintah dalam mengatur kepentingan orang banyak atau kepentingan umum.Selain konsep yang sederhana mengenai kebijakan publik, ada juga pengertian dari kebijakan publik secara umum, yaitu segala hal yang dikerjakan maupun yang tidak dikerjakan oleh pemerintah untuk kepentingan orang banyak atau umum.

Sistem merupakan jeneralisasi dari realitas Sistem cenderung berfungsi dengan cara yang sama. Sistem bekerja dengan melibatkan masukan dan keluaran dengan mana berlangsung suatu proses aktifitas dari sistem, yang kemudian menghasilkan perubahan-perubahan

Tahapan-Tahapan dalam Pembentukan Kebijakan Publik Identifikasi Masalah dan Kebutuhan Analisis Masalah dan Kebutuhan Penginformasian Rencana Kebijakan Perumusan Tujuan Kebijakan Pemilihan Model Kebijakan Penentuan Indikator Sosial Membangun Dukungan dan Legitimasi Publik

Agenda Kebijakan Agenda kebijakan adalah tuntutan-tuntutan agar para pembuat kebijakan memilih atau merasa terdorong untuk melakukan tindakan tertentu

Jenis-jenis Agenda Kebijakan Roger W. Cobb dan Charles D. Elder mengidentifikasi dua macam agenda pokok, yaitu: Agenda sistemik  Undang-Undang  PERPU ( peraturan pemerintah pengganti Undang- undang)  PP  Peraturan Presiden  Peraturan Daerah

Model-model Implementasi Kebijakan Publik Implementasi Sistem Rasional (Top-Down) Menurut Parsons (2006), model implementasi inilah yang paling pertama muncul. Implementasi Kebijakan Bottom Up Model implementasi dengan pendekatan bottom up muncul sebagai kritik terhadap model pendekatan rasional (top down).

Bentuk penyimpangan dalam proses kebijakan publik Studi kebijakan publik dalam konteks Indonesia menjadi semakin penting dan menarik jika dikaitkan dengan wacana otonomi daerah yang kini tengah dijalankan. Pelaksanaan otonomi daerah tersebut diharapkan akan memberi kesejahteraan kepada sebagian besar rakyat, namun dibalik harapan tersebut juga diliputi kekhawatiran.

A. Kesimpulan Studi kebijakan publik melihat proses pembentukan kebijakan sebagai suatu proses siklus di mana terdapat berbagai tahapan yang pasti dan berulang kembali. Tahapan-tahapan pembentukan kebijakan publik yang terdapat dalam proses siklus tersebut adalah problem identification, agenda setting, policy formulation, policy legitimation, policy implementation, dan policy evaluation. Satu demi satu tahapan dalam proses pembentukan kebijakan publik menunjukkan bahwa suatu tahapan proses kebijakan publik terkait dengan tahapan yang sebelumnya dan mempengaruhi tahapan yang selanjutnya