PATROLI DASAR HUKUM UU NO. 17 TAHUN 2006 TTG KEPABEANAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
P E L A B U H A N.
Advertisements

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean
PROSEDUR DAN KEBIJAKAN UMUM EKSPOR
A B C D E Level Perhubungan 1 Udara Perencanaan Keuangan Hukum
Prosedur dan Kebijakan Umum Impor
A B C D E Level Perhubungan 1 Udara Perencanaan Keuangan Hukum
Hotel Tiara Medan 9 – 10 Agustus 2006
TUGAS-TUGAS BANK INDONESIA
CUPLIKAN HASIL KONFERENSI INTERNASIONAL TENTANG KESELAMATAN JIWA DI LAUT/SOLAS (Safety Of Life At Sea) 1974 Diratifikasi dengan Keppres No.65 tanggal.
PENGERTIAN LINTAS Lintas berarti navigasi melalui territorial dan perairan kepulauan (khusus negara kepulauan) untuk keperluan : Melintasi laut tanpa.
PROSEDUR DAN KEBIJAKAN UMUM EKSPOR
7. Bank Indonesia Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.
PENGANGKUTAN BARANG IMPOR DAN EKSPOR
PERTEMUAN #6 NORMA PEMERIKSAAN DAN WEWENANG PEMERIKSA PAJAK
TPS TPP TPB TPB TEMPAT PENIMBUNAN
PENYIDIKAN PAJAK XIV DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
HOT PERSUIT (PENGEJARAN SEKETIKA)
TATA LAKSANA PEMASUKAN BARANG ASAL TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT DAN PENGELUARAN BARANG ASAL TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN.
REGISTRASI KEPABEANAN
Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN MATERI DASAR HUKUM PENYIDIKAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN DIKLAT TEKNIS PENGAWASAN.
Kementerian Keuangan RI
STANDAR PELAYANAN SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
TANGGUNG JAWAB BEA MASUK, PEMBAYARAN, JAMINAN dan PENAGIHAN
TUTORIAL TATAP MUKA ADBI4235 KEPABEANAN & CUKAI
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang. Organisasi
TUTORIAL TATAP MUKA ADBI4235
PRINSIP DASAR PENGATURAN PERKA BKPM NO. 13 TAHUN 2009
ajustment/opinion/deal
PENGANTAR KEPABEANAN Mohamad Jafar Widyaiswara Pusdiklat Bea dan Cukai.
PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN Dan PENYIDIKAN PAJAK
DASAR HUKUM TOKO BEBAS BEA (DUTY FREE SHOP)
MATERI KULIAH PENGERTIAN FAKTUR PAJAK JENIS-JENIS FAKTUR PAJAK
TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT
TAHAPAN PERSIAPAN EKSPOR
Bagaimana Cara Mendapatkan Fasilitas ?
PENYIDIKAN.
KERJA SAMA DI BIDANG AGRARIA/PERTANAHAN DAN TATA RUANG
DASAR HUKUM Dasar Hukum Pengertian Tidak Dipungut Bea Masuk
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
CURRICULUM VITAE Yudi Amirullah, SE Contact :
Etty R. Agoes Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung
Kewenangan DJBC Kewenangan Administratif: Kewenangan Yudikatif:
TUGAS-TUGAS BANK INDONESIA
“Barang Tidak Dikuasai disimpan di Tempat Penimbunan Pabean”
KETENTUAN ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API) (PERMENDAG NO
ajustment/opinion/deal
Landasan Kontinen O L E H Tim Pengajar Kelompok 9.
Wewenang Pemeriksaan :
KETENTUAN IMPOR BARANG KIRIMAN (PMK NOMOR: 182/PMK.04/2016)
BARANG PRIBADI PENUMPANG
PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA
TATA CARA PEMBERIAN CUTI PNS (PP 11/2017 & Peraturan BKN 24/2017)
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI CUKAI TEMBAKAU, PENGAWASAN SERTA PENGENDALIANNYA.
MSDM – Handout 13 Serikat Pekerja dan Hubungan Industrial.
By : Atit Setiani, S.Tr,. MM.T.R. Istilah atau sebutan lain pelabuhan PELABUHAN HARBOURPORTDOCK.
PENGANTAR KEPABEANAN Yusi Riza S.ST Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
KPU BC Tipe C Soekarno-Hatta Kamis, 16 Agustus 2018
Tata CARa penagihan kepabeanan dan cukai
PENYELIDIKAN SERANGKAIAN TINDAKAN PENYELIDIK UTK MENCARI DAN MENEMUKAN SUATU PERISTIWA YG DIDUGA SBG TINDAK PIDANA GUNA MENENTUKAN DAPAT ATAU TIDAKNYA.
MUTASI BARANG KENA CUKAI
Teknis Kepabeanan Kelompok 2 Bestya Nora Savira (04)
Tata cara pengeluaran barang impor dari kawasan pabean untuk diangkut ke tps Pengusaha TPS di KPPT (kawasan pelayanan pabean terpadu) menyampaikan BC.
Tempat Penimbunan Berikat
HUKUM INTERNASIONAL HAK LINTAS KAPAL DAN PESAWAT UDARA ASING.
PER-38/BC/2017 TENTANG TATA CARA PENYERAHAN,PENATAUSAHAAN, PERBAIKAN, DAN PEMBATALAN RENCANA KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT, MANIFES KEDATANGAN DAN MANIFES.
Transcript presentasi:

PATROLI DASAR HUKUM UU NO. 17 TAHUN 2006 TTG KEPABEANAN UU NO. 39 TAHUN 2006 TTG CUKAI PP NO. 21 TAHUN 1996 TTG PENINDAKAN DI BIDANG KEPABEANAN PP NO. 23 TAHUN 1996 TTG PENINDAKAN DI BIDANG CUKAI KEP DIRJEN BC NO. KEP-58/BC/1997 TGL 3 JULI 1997 TTG PATROLI BEA DAN CUKAI KEP DIRJEN BC NO P-53/BC/2010 TENTANG TATA LAKSANA PENGAWASAN

PENGERTIAN BERASAL KATA INGGRIS = MERONDA SE BERSAMA MENKEU RI DAN KEPALA BAKN NO. SE-85/MK/1989, NO. 49/SE/1989 TANGGAL 18 OKTOBER 1989 TTG ANGKA KREDIT BAGI JABATAN PEMERIKSA BEA DAN CUKAI KEGIATAN PENGAMANAN KELILING ATAS KEMUNGKINAN ATAU PENCEGAHAN TERJADINYA TINDAK PELANGGARAN/KEJAHATAN MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU BAIK DI DARAT, DI LAUT, DAN DI UDARA

MAKSUD DAN TUJUAN PATROLI MENGAWASI AGAR SARANA PENGANGKUT MELALUI JALUR YG DITETAPKAN MENCEGAH TERJADINYA TINDAK PELANGGARAN KETENTUAN KEPABEANAN DAN CUKAI MENCEGAH TERJADINYA KERUGIAN NEGARA PERHATIAN ! - PATROLI HARUS DILAKSANAKAN SECARA EFFEKTIF DAN EFFISIEN, SERTA TIDAK MENGHAMBAT KELANCARAN ARUS BARANG, DOKUMEN DAN BARANG, PERJALANAN PENUMPANG, AWAK KAPAL, DAN ORANG

WILAYAH PATROLI DARAT LAUT UDARA DILAKUKAN DI DALAM DAN DI LUAR WILAYAH PELABUHAN BAGIAN DARAT SELURUH WILAYAH DARAT REPUBLIK INDONESIA DI LUAR KAWASAN PABEAN LAUT DILAKUKAN DI DALAM DAN DI LUAR WILAYAH PELABUHAN BAGIAN LAUT SELURUH WILAYAH PERAIRAN INDONESIA, LAUT TERITORIAL, ZONA TAMBAHAN, ZEE, LANDAS KONTINEN TERUTAMA PADA PULAU-PULAU BUATAN DAN INSTALASI-INSTALASI UDARA DILAKUKAN DI WILAYAH TERITORIAL UDARA RI SELURUH RUANG UDARA DI ATAS WILAYAH DARATAN DAN WILAYAH LAUT RI

SARANA PATROLI KAPAL LAUT PESAWAT UDARA CATATAN : KAPAL PATROLI CEPAT, KEC : 25 KNOT/JAM KAPAL PATROLI LOKAL SPEED BOAT RADAR PANTAI PESAWAT UDARA PAPER NAVAYO TWIN COMMANCE HELIKOPTER CATATAN : - PATROLI DARAT DILAKUKAN DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN DARAT DAN DAPAT DILAKUKAN DENGAN JALAN KAKI

PEJABAT YG BERWENANG MENERBITKAN SPRINT DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI DIREKTUR P2 KEPALA KANTOR WILAYAH KABID P2 PADA KANTOR WILAYAH KEPALA KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI KEPALA SEKSI P2 KP DJBC

DAERAH PATROLI PELABUHAN UDARA PELABUHAN LAUT INTERNASIONAL PERAIRAN PELABUHAN LAUT TERITORIAL, PERAIRAN PEDALAMAN, DAN PERAIRAN KEPULAUAN TEMPAT-TEMPAT TERTENTU DI ZEE DAN LANDAS KONTINEN TPS DI DALAM DAN DI LUAR DI KAWASAN PABEAN KAWASAN BERIKAT DAN GUDANG BERIKAT PABRIK, TEMPAT PENYIMPANAN, DAN TEMPAT PENIMBUNAN BKC TEMPAT PENJUALAN ECERAN KANTOR POS TUKAR DAN LALU BEA PERBATASAN DARAT

BANDARA INTERNASIONAL PATROLI DARAT BANDARA INTERNASIONAL WILAYAH DALAM BANDARA SEKITAR TEMPAT PEMBONGKARAN/PEMUATAN KE PESAWAT PINTU-PINTU YANG MEMILIKI AKSES KE LUAR TERMINAL-TERMINAL DOMESTIK PLATFORM KANTOR-KANTOR YANG BERADA DI DALAM BANDARA GUDANG-GUDANG PENIMBUNAN SPARE-PART PINTU UDARA TPS GD IMPOR/EKSPOR DAERAH SEKITAR GUDANG DOMESTIK GUDANG TRANSIT LUAR NEGERI TEMPAT PENIMBUNAN CONTAINER KOSONG TEMPAT PEMBONGKARAN BAGASI DARI CONTAINER KE ATAS CONVEYER BELT

BANDARA INTERNASIONAL PATROLI DARAT BANDARA INTERNASIONAL WILAYAH LUAR BANDARA PINTU-PINTU KELUAR BANDARA PINTU DARAT DAN TEMPAT PEMUATAN BARANG IMPOR KE ATAS TRUK JALAN ANTARA GUDANG IMPOR DGN KANTOR POS TUKAR (BILA ADA) JALAN ANTARA GUDANG IMPOR DENGAN TEMPAT PENIMBUNAN PABEAN (BILA ADA) GUDANG PENIMBUNAN BARANG TOKO BEBAS BEA (BILA ADA) TPS DI LUAR KAWASAN PABEAN (BILA ADA) SEKITAR PINTU DARAT GUDANG EKSPOR JALAN ANTARA GUDANG IMPOR DGN KAWASAN BERIKAT

PELABUHAN LAUT INTERNASIONAL PATROLI DARAT PELABUHAN LAUT INTERNASIONAL SEKITAR DERMAGA / KADE JALAN-JALAN SEKITAR KAWASAN PABEAN JALAN-JALAN DI LUAR KAWASAN PABEAN YANG MENYUSURI PANTAI JALAN ANTARA WIL PERGUDANGAN DENGAN KAWASAN BERIKAT

KANTOR CUKAI / KAWASAN BERIKAT PATROLI DARAT KANTOR CUKAI / KAWASAN BERIKAT KANTOR CUKAI PABRIK, TEMPAT PENYIMPANAN, TEMPAT USAHA PENYALUR, TEMNPAT PENJUALAN ECERAN PEREDARAN BEBAS BKC KAWASAN BERIKAT PINTU MASUK KB JALAN-JALAN SEKITAR KB JALAN-JALAN ANTARA KB DENGAN KB

PATROLI UDARA PESAWAT UDARA UTK PATROLI UDARA DI BAWAH PENGAWASAN LANGSUNG DIREKTORAT P2 KP DJBC KP DJBC YANG MEMBUTUHKAN SARANA PATROLI UDARA DAPAT MENGAJUKAN KEPADA DIR. P2 PENYEDIAAN PESAWAT UDARA TERMASUK JUGA PILOT, CO PILOT, DAN FLIGHT ENGINEER SURAT PERINTAH TERBANG DITERBITKAN OLEH DIR P2 SURAT PERINTAH PATROLI DITERBITKAN OLEH KEPALA KP DJBC

Kep-779MK/11/12/1972 – JSB/72/1 – dan Kep-685/JA/121972 TUGAS POKOK PATROLI LAUT Kep. Bersama Menhankam/Pangab, Menkeu , dan Jaksa Agung No. Kep.b/45/XI/1972 – SK-901/M/1972 – Kep-779MK/11/12/1972 – JSB/72/1 – dan Kep-685/JA/121972 MENEGAKAN HUKUM WILAYAH PERAIRAN INDONESIA, LAUT BEBAS, DAN DI SEKITAR PERAIRAN INDONESIA UNTUK MENJAMIN KEAMANAN DAN KETERTIBAN NEGARA SERTA MENCEGAH PERBUATAN ATAU TINDAKAN PELANGGARAN YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN PADA KEBUDAYAAN DAN PEREKONOMIAN NEGARA SESUAI DENGAN PERATURAN HUKUM YANG BERLAKU

PATROLI LAUT Dilaksanakan secara RUTIN dan SEWAKTU-WAKTU dalam rangka PENCEGAHAN PELANGGARAN kepabenanan dan/atau cukai, termasuk UNTUK MENCARI DAN MENEMUKAN DUGAAN PELANGGARAN KEPABEANAN dan/atau CUKAI Dilaksanakan di seluruh wilayah perairan Indonesia serta tempat-tempat tertentu di ZONA EKONOMI EKSKLUSIF dan LANDAS KONTINEN

MENGAMBIL TINDAKAN TERHADAP KAPAL-KAPAL ASING/INDONESIA YANG MELANGGAR KETENTUAN-KETENTUAN PERAIRAN INDONESIA MENCEGAH TINDAKAN-TINDAKAN SUBVERSIF, INFILTRASI, DAN TINDAKAN TINDAKAN LAIN YANG BERTENTANGAN DAN MEMBAHAYA KAN KEDAULATAN, KEAMANAN DAN KEPENTINGAN NEGARA MEMBERANTAS PENYELUNDUPAN DALAM SEGALA BENTUK MEMBERANTAS IMIGRASI GELAP MEMBERANTAS PERDAGANGAN BARANG-BARANG TERLARANG SEPERTI NARKOTIKA, UANG PALSU, MESIU DAN SENJATA API MEMBERANTAS PERDAGANGAN BUDAK BELIAN DAN WANITA MEBERANTAS PENCURIAN IKAN DAN HASIL LAUT LAINNYA MENGAWASI KEAMANAN NAVIGASI DI PERAIRAN, DALAM RANGKA TUGAS INTERNASIONAL (RAMBU-RAMBU, MERCU SUAR) MEMBANTU USAHA-USAHA PENCARIAN PERTOLONGAN DAN PENYELAMATAN DI LAUT (SAR LAUT) DIMANA DIPERLUKAN MENCEGAH DAN MENGAMANKAN PENCEMARAN LAUT (POLLUTION AT SEA). WEWENANG PATROL I

TUGAS TAMBAHAN PATROLI LAUT PATROLI KEAMANAN LAUT BERDASARKAN PERMINTAAN BADAN KEAMANAN LAUT (BAKAMLA) PATROLI DALAM RANGKA SEARCH AND RESCUE (SAR) BERDASARKAN PERMINTAAN BADAN SAR NASIONAL/DAERAH PATROLI DALAM RANGKA HANKAM DAN PENGAMANAN PEJABAT NEGARA BERDASARKAN PERMINTAAN MENHANKAM/PANG. TNI MEMBANTU INSTANSI LAIN BERDASARKAN PERMINTAAN ATAS DASAR NOTA KESEPAHAMAN.

SARANA PENUNJANG OPERASI P2 Kapal Patroli Cepat Jenis FPB 28 # Kayu : 27 unit # Aluminium : 5 unit Kapal Patroli Lokal # Fiber Glass : 10 unit # Kevlar (VSV-15) : 10 unit Speed Boat : 155 unit

SARANA PENUNJANG OPERASI P2 Coastal Surveillance RADAR & Radio Communication : 1 Control Center of Coastal Surveillance RADAR 2 RADAR Head of Coastal Surveillance RADAR 324 HF/SSB Radio Communication 189 Base Station UHF 35 Repeater Unit 884 Handy Talky Radio  Senjata Api (4.689 Pucuk) : Revolver Taurus Kaliber. 32 ,992 Pucuk tahun 1981, Produksi Brazil Pistol / Lain-lain 41 Pucuk Senapan Valmet Kaliber. 222 Rem. 866 Pucuk tahun 1981. Produksi Finlandia Senapan SKS Kaliber. 7,62 mm 262 Pinjaman TNI angkatan darat SMB Browning Kaliber 12,7 mm28Pinjaman TNI angkatan laut Pistol P-3 kaliber 7.65 mm1500Pengadaan tahun 2006.Produksi PT.PINDAD Senapan SS1 kaliber .222.1000 Pucuk tahun 2006. Produksi PT.PINDAD

SARANA PENUNJANG OPERASI P2 Anjing Pelacak Narkotika : 25 Ekor Kantor Pusat DJBC : 12 Ekor KPBC Tipe A Khusus SH : 3 Ekor KPBC Tipe A Medan : 3 Ekor KPBC Tipe A Bali : 5 Ekor KPBC Tipe A Batam : 2 Ekor Mesin X-Ray HI Co Scan CIS : 4 Unit X-Ray Mobil : 7 Unit X-Ray Airport (Cargo/Cabin) : 81 Unit Entry Scan (Ion Scan) : 4 Unit

PELAKSANA PATROLI LAUT DILAKSANAKAN OLEH SATUAN TUGAS BEA DAN CUKAI TERDIRI DIRI DARI MIN : KOMANDAN PATROLI WAKIL KOMANDAN PATROLI NAKHODA AWAK KAPAL SBG ANGGOTA SATGAS DITUNJUK OLEH PEJABAT YG BERWENANG MENERBITKAN SURAT PERINTAH SATU ORANG ANGGOTA SATGAS SEBAIKNYA BERKUALIFIKASI SBG PPNS DJBC WA KOPAT MIN BERKUALIFIKASI TEKNIS KEPABEANAN DAN CUKAI DPT II/DTST I

KOMANDAN PATROLI DAN NAKHODA KOMANDAN PATROLI BERTANGGUNG JAWAB SEBAGAI PIMPINAN TUGAS PATROLI LAUT, SEKURANG-KURANGNYA BERPANGKAT PENGATUR/GOL. IIc DAN MEMILIKI KUALIFIKASI TEKNIS PEMERIKSA NAKHODA BERTANGGUNG JAWAB DALAM PENGOPERASIAN KAPAL, KESELAMATAN KAPAL DAN PERSONIL SERTA TUGS LAINNYA YANG BERKAITAN DENGAN TUGAS PATROLI LAUT DARI KOMANDAN PATROLI

KEGIATAN PATROLI LAUT Dilaksanakan sesuai wilayah kerja Kantor Pelayanan atau Patroli Laut Gabungan dalam satu wilayah kerja Kantor Wilayah Memanfaatkan kapal patroli Pangkalan Sarana Operasi (PSO) Dilaksanakan secara lintas wilayah kerja Kantor Wilayah dengan skema Kerja Sama Operasi (KSO) atau Bawah Kendali Operasi (BKO) atau TERPADU

PERSIAPAN PATROLI LAUT DAN UDARA SURAT PERINTAH Patroli (SPP) kepada KOMANDAN PATROLI SURAT PERINTAH BERLAYAR (SPB) / TERBANG Kepada Nakhoda/pilot dan anak buah kapal/crew KELAIKAN LAUT / TERBANG KELAIKAN LAUT »» KEPALA PANGKALAN SARANA OPERASI BEA DAN CUKAI KELAIKAN UDARA »» INSTANSI BERWENANG DI LINGKUNGAN DIRJEN PERH UDARA KEBUTUHAN / PERBEKALAN SENJATA API >> Izin Penguasaan Pinjam Pakai Senjata Api Dinas DOKUMENTASI / BLANKO BERITA ACARA (LAUT) SEGEL (LAUT) OBENG, TANG, DAN LAINNYA YG SEJENIS (LAUT)

KELAIKAN LAUT MELIPUTI ALAT / KELENGKAPAN KESELAMATAN LAUT »» PETUGAS NAUTIKA KAPAL PATROLI MESIN INDUK, MESIN BANTU, DAN LISTRIK KAPAL »» PETUGAS TEKNIK KAPAL PATROLI ALAT RADAR, GLOBAL POSITION SYSTEM (GPS), ECHO SOUNDER »» PETUGAS PENGINDERAAN SARANA RADIO TELEKOMUNIKASI »» PETUGAS TELEKOMUNIKASI KAPAL PATROLI

Kewajiban Komandan Patroli sebelum keberangkatan : Pemeriksaan/pengecekan atas persiapan patrol berupa kelengkapan administrasi patrol, saran patroli dan personil Satuan Tugas Patroli Pengarahan/penjelasan teknis patrol kepada Satuan Tugas Patroli sesuai petunjuk dari pejabat yang menerbitkan Surat Perintah

KEGIATAN PELAKSANAAN PATROLI LAUT PELAPORAN KEBERANGKATAN DAN SELAMA BERLAYAR PENENTUAN SASARAN PATROLI PENGHENTIAN SARANA PENGANGKUT PENGAMANAN PATROLI PENGAKHIRAN PATROLI

PELAPORAN SAAT KEBERANGKATAN >> PADA SAAT MENINGGALKAN DERMAGA SELAMA BERLAYAR : SeTIAP 2 JAM atau SESUAI PERINTAH PEJABAT YANG MENERBITKAN SURAT PERINTAH KOMANDAN PATROLI BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP KELANCAAN DAN KESINAMBUNGAN KOMUNIKASI DAN PELAPORAN SELAMA 24 JAM SETIAP HARI

PENENTUAN SASARAN PATROLI DITUJUKAN TERHADAP SP BERBENDERA RI/ASING/TANPA BENDERA: DI SELURUH PERAIRAN DALAM DAERAH PABEAN DI PERAIRAN YG DIGUNAKAN UNTUK PELAYARAN INTERNASIONAL DALAM RANGKA PENGEJARAN TIDAK TERPUTUS (HOT PURSUIT) DIKECUALIKAN : KAPAL PERANG DAN KAPAL INSTANSI PENEGAK HUKUM SP YG DISEGEL OLEH PENEGAK HUKUM LAIN DILAKSANAKAN BERDASARKAN PENGAMATAN THD : ASAL, RUTE, JENIS, HALUAN, DAN MUATAN BARANG

PENGHENTIAN SP : DIDUGA MELAKUKAN PELANGGARAN DILAKUKAN OLEH SATUAN TUGAS PATROLI ATAS PERINTAH KOMANDAN PATROLI DILAKUKAN DENGAN MEMBERIKAN TANDA/ISYARAT YANG DAPAT DILIHAT ATAU DIDENGAR DALAM HAL SP TIDAK MENGINDAHKAN PERINTAH PENGHENTIAN, MAKA DILAKUKAN PENGEJARAN BILA DILAKUKAN HOT PURSUIT KOMANDAN PATROLI PADA KESEMPATAN PERTAMA HARUS MELAPORKAN TERLEBIH DAHULU KEPADA PEJABAT YANG MEMBERI PERINTAH

PEMERIKSAAN SP : MENGGUNAKAN MANIFEST SEBAGAI INSTRUMEN UNTUK MENCARIMENEMUKAN DUGAAN PELANGGARAN TARGET BARANG IMPOR/EKSPOR : TANPA DILINDUNGI MANIFES SEBAGIAN TDK TERCANTUM DALAM MANIFES DISEMBUNYIKAN DLM RUANG ABK, RUANG MESIN, ATAU DINDINGN SP DILINDUNGI DENGAN MANIFES GANDA MODUS ANTAR PULAU SELURUH ATAU SEBAGIAN BELUM DISELESAIKAN KEWAJIBAN PABEANNYA

PEMBAGIAN TUGAS PEMERIKSAAN SP SEKURANG-KURANGNYA 1 ORANG ANGGOTA MEMERIKSA SP SEKURANG-KURANGNYA 1 ORANG ANGGOTA UNTUK MENGAMANKAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DENGAN MENGGUNAKAN SENPI SEKURANG-KURANGNYA 1 ORANG ANGGOTA UNTUK MENJAGA KAPAL PATROLI DENGAN MENGGUNAKAN SENPI ATTENSI : SEMUA ANGGOTA HARUS MENGGUNAKAN BAJU PELAMPUNG (LIFE JACKET) dan DILENGKAPI DENGAN PERLENGKAPAN PEMERIKSAAN/PENGAMAN PELAKU (BORGOL)

TUGAS KOMANDAN PATROLO DALAM MENANGANI KEADAAN DARURAT : KAPAL PATROLI RUSAK, BOCOR, KEBAKARAN SELAMATKAN PERSONIL SATUAN TUGAS DAN KAPAL PATROLI SELAMATKAN AWAK SP, DOKUMEN2, BARANG, SERTA SP YG DITEGAH KAPAL PATROLI RUSAK, BOCOR, TERBAKAR KARENA DISABOTASE AMBIL TINDAKAN TEGAS DEMI KESELAMATAN PERSONIL SATUAN DAN KAPAL PATROLI TERJADI ANCAMAN ATAU PERLAWANAN PERINTAHKAN ANGGOTA SATUAN UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN PENGAMANAN, PENYELAMATAN, DAN PEMBELAAN DIRI DENGAN ATAU TANPA MENGGUNAKAN SENPI ATAU ALAT KEAMANAN LAINNYA SEDAPAT MUNGKIN MINTA PERSETUJUAN PEJABAT YANG MENERBITKAN SURAT PERINTAH

PENGAKHIRAN PATROLI : SURAT PERINTAH TELAH HABIS MASA BERLAKUNYA DAN TIDAK DIPERPANJANG LAGI ATAS PERINTAH PEJABAT YANG MENERBITKAN SURAT PERINTAH SASARAN PATROLI YANG DITENTUKAN TELAH TERCAPAI KOMANDAN PATROLI MELAKUKAN : PENGECEKAN JUMLAH ANGGOTA SATUAN TUGAS PATROLI KELENGKAPAN SENPI DAN AMUNNISI KAPAL PATROLI, BBM, LOGISTIK, ALAT KOM, ALAT KESELAMATAN, ALAT NAVIGASI KELENGKAPAN ADM PATROLI KELENGNKAPAN ALAT PEMERIKSAAN DAN PENGAMANAN

HOT PERSUIT (PENGEJARAN HANGAT) PENGEJARAN SECARA TIDAK TERPUTUS TIDAK BOLEH DIHENTIKAN, LALU DITERUSKAN LAGI DAPAT DILAKUKAN DENGAN PENGGANTIAN KAPAL ATAU PESAWAT TERBANG DAPAT TERUS DILAKUKAN SAMPAI KE LAUT LEPAS HARUS DIHENTIKAN BILA KAPAL YANG DIKEJAR MEMASUKI WILAYAH NEGARA LAIN ATAU WILAYAHNYA SENDIRI. DAPAT MEMINTA BANTUAN PETUGAS BC NEGARA YBS UNTUK MENGUSIR AGAR KEMBALI MASUK KE WIL INDONESIA

1 : 3 000 000 5 LANGSA LUMUT PANGKALAN SUSU KUANTAN BELAWAN KAWASAN OPERASI PATKOR KASTIMA 14/2008 Lampiran II 1 : 3 000 000 GEORGE TOWN Pulau Penang 5 LANGSA MALAYSIA P 3 LUMUT PANGKALAN SUSU KUANTAN BELAWAN P 4 BERHALA MALACCA STRAIT KUALA LUMPUR MEDAN KELANG ASAHAN P 5 DANAU TOBA PORT DICKSON P 6 MELAKA SINEBOY JOHOR BAHRU RUPAT P 7 DUMAI BENGKALIS P 8 SINGAPORE RANGSANG P 9 PEKANBARU 100

PETA PEMBAGIAN WILAYAH PENGAWASAN LAUT Sektor Patroli : AI : Per. Hiu Kecil s.d.Tg. Kedabu AII : Per. Tg. Sempayan s.d. Lp. Tg. Parit AIII : Per. Tg. Parit s.d. Tg. Jering AIV : Per. Selat Morong s.d. Lp. Releigh AV : Per. Releigh s.d. Pu. Jemur BI : Per. Pu. Nipah s.d. Mantras, Karimun Anak BII : Per. Tg. Batu dan Kundur BIII : Per. Slt. Durian s.d. Pu.Kateman BIV : Per. Pu. Rokan s.d.Tg. Dato BV : Per. Tg. Dato s.d. Tg. Pinang BVI : Per. Slt. Philip s.d. Lobam BVII : Per. Pu. Mapor dan Tg. Berakit C : Laut China dan Natuna AV AIV AIII C AII AI BI BVI BII BIII BVII BV BIV

Pelabuhan Pulau Batam

STS TRANSFER KARIMUN AREA

PATROLI DARAT DILAKSANAKAN DENGAN SURAT PERINTAH PAJABAT YANG BERWENANG DILAKSANAKAN OLEH SATUAN TUGAS PATROLI YANG TERDIRI DARI KOMANDAN PATRLI DAN MIN 2 ANGGOTA DILAKSANAKAN DI WILAYAH KERJA KANTOR YANG BERSANGKUTAN WAJIB MENGGUNAKAN BAJU SERAGAM DINAS DILENGKAPI DENGAN KELENGKAPAN ADM, SENPI (BILA DIPERLUKAN)

SASARAN PENGAMATAN PATROLI DARAT : KEDATANGAN/KEBERANGKATAN SP DI PELABUHAN LAUT/UDARA PEMBONGKARAN, PEMUATAN, PENIMBUNAN, PEMERIKSAAN DAN PENGELUARAN BARANG EKSIMP DI KAWASAN PABEAN LAUT/UDARA PENGANGKUTAN BRANG YG MASIH DALAM PENGAWASAN PABEAN DI LUAR KAWASAN PABEAN PEMASUKAN/PENGELLUARAN BARANG IMPOR/EKSPOR DI PERBATASAN DARAT PRODUKSI DI PABRIK, PENIMBUNAN TEMPAT PENYIMPANAN, TEMPAT USAHA PENYALUR, TPE BKC PENGANGKUTAN DAN PEREDARAN BKC DI PEREDARAN BEBAS