Pengenalan Industri Hulu Minyak dan Gas Bumi SEMINAR NASIONAL ALFED, SKK MIGAS, Politeknik Negeri Banjarmasin, LSP Pasar Modal Banjarmasin, 27 APRIL 2018

PERANAN INDUSTRI MIGAS UNTUK PEREKONOMIAN NASIONAL KONTRAK KERJASAMA DALAM INDUSTRI HULU MIGAS KONDISI INDUSTRI MIGAS INDONESIA: POTENSI DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN

BAURAN ENERGI NASIONAL MIGAS masih memegang pernanan penting sebagai sumber energi nasional

PENERIMAAN MIGAS DAN APBN (2003-2016) Sektor MIGAS masih penting sebagai sumber penerimaan negara

Engine of Economic Growth National Capacity Building (NCB) PERUBAHAN PARADIGMA... Mengelola migas menjadi modal pembangunan nasional Paradigma lama Paradigma baru Peningkatan kemampuan SDM nasional dan lokal NOC Konsumsi migas dalam negeri Peningkatan kemampuan industri penunjang nasional dan lokal Kerja sama dengan universitas dan lembaga riset nasional/lokal Pengembangan ekonomi masyarakat lokal Multiplier effects Engine of Economic Growth Modal pembangunan: Engine of economic growth Ketahanan energi Revenue + Energy supply National Capacity Building (NCB) Implementasi NCB melalui kebijakan: Pengembangan Lapangan (POD) Supply Chain Management Manajemen SDM Social Responsibility Program .... diperlukan tambahan volume produksi, cadangan, serta kesinambungan kegiatan E&P

MULTIPLIER EFFECTS PADA EKONOMI NASIONAL HAL YANG MENDASAR Setiap pembelanjaan Rp1 miliar oleh industri hulu migas akan menghasilkan: Output ekonomi Rp1.6 miliar Penambahan GDP Rp700 juta Penambahan pendapatan rumah tangga Rp200 juta Penambahan kesempatan kerja bagi 10 orang

INVESTASI SEKTOR HULU MIGAS WK EKSPLOITASI DAN WK EKSPLORASI FORECAST *) Data investasi 2016 berdasarkan Laporan Keuangan Gabungan KKKS Kuartal IV Revisi Tahun 2016. **) Data investasi 2017 berdasarkan FQR Q4-2017 Preliminary per 30 Januari 2018. ***) Data investasi 2018 serta ICP 2018 berdasarkan WP&B 2018. Per 31 Maret 2018

PENINGKATAN PASOKAN GAS UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN DOMESTIK Peningkatan rata-rata 9% sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2016, dan di tahun 2018 kebutuhan domestik lebih besar dibandingkan ekspor dengan porsi 58% penyaluran Gas kepada Domestik . 53% 56% 58% 59% 58% Catatan: *) Data realisasi rata-rata bulan Januari tahun 2018

Multiplier Effects pada Ekonomi Nasional (1/3) Pertumbuhan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Industri Hulu Migas Nilai seluruh komitmen pengadaan barang dan jasa (baik yang dilakukan melalui persetujuan SKK Migas maupun diadakan oleh KKKS sendiri) bulan Maret 2018 adalah US$ 1,061 Juta dengan persentase TKDN sebesar 62,43% (cost basis) Persentase TKDN

Multiplier Effects pada Ekonomi Nasional (2/3) Keterlibatan Bank BUMN/BUMD April 2009 s.d. Maret 2018 (US$ Juta) Total April 2009 s.d. Maret 2018: US$ 67,27 Miliar

Multiplier Effects pada Ekonomi Nasional (3/3) Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa BUMN – 2010 s.d. Maret 2018 No BUMN 2017 Per Mar 2018 Nilai (Ribu US$) TKDN (%) 1 Pertamina (Persero), PT 3,354,574.13 73.69% 3,490,938.21 73.67% 2 Elnusa Geosains Tbk, PT 745,238.08 71.85% 747,133.08 71.79% 3 Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT 489,535.49 55.97% 4 Rekayasa Industri, PT 390,245.03 47.84% 5 PAL Indonesia (Persero), PT 275,800.00 51.20% 6 SUCOFINDO (Persero), PT 147,210.88 89.21% 150,126.25 88.97% 7 Surveyor Indonesia (Persero), PT 142,740.81 92.95% 143,051.80 8 Adhi Karya (Persero), PT 114,385.88 90.07% 9 Hutama Karya (Persero), PT 95,584.58 83.35% 10 Pembangunan Perumahan Tbk, PT 29,285.17 67.47% 39,700.38 93.93% 11 Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), PT 28,000.00 61.34% 30,725.32 68.56% 12 Amarta Karya (Persero), PT 24,317.94 83.10% 13 Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, PT 22,739.58 83.39% 24,712.26 81.80% 14 Dahana (Persero), PT 12,406.82 93.73% 22,787.66 74.99% 15 Asuransi Jasa Indonesia (Persero), PT 6,336.96 48.97% 12,425.18 16 BUMN Lainnya 19,141.09 54.45% Total 5,897,542.46 70.50% 6,074,292.22 70.69% - PT. Rekayasa Industri, PT. Elnusa, dan PT. Pelayaran Nasional Indonesia adalah Anak Perusahaan BUMN/Perusahaan Dalam Negeri (PDN). - BUMN Lainnya : PELNI, PGN, Kimia Farma Apotek, Antam, Pos Indonesia, Perum Peruri, Energy Management Indonesia (d/h KONEBA), Djakarta Llyod, Pelindo, Petrokimia Gresik, Semen Gresik dan Asuransi Jiwasraya

TENAGA KERJA NASIONAL DAN ASING DI SEKTOR HULU MIGAS Jumlah Pekerja Nationals Expats As of 31 Dec 2016 Mayoritas TKN di posisi administratif, sebagian lagi di posisi teknis (Geologist, Geophysicist, Engineer - GGE). TKA pada umumnya di posisi top executive dan technical expertise (GGE).

Dukungan Industri Hulu Migas bagi Pembangunan Daerah Dana Bagi Hasil (DBH) Migas untuk Daerah Participating Interest 10 % Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Bisnis penyedia barang dan jasa lokal Tenaga Kerja Lokal Tanggung Jawab Sosial (TJS)/ Corporate Social Responsibility (CSR) Penggunaan Fasilitas Penunjang Ops oleh Masyarakat (Bandara/ Jetty/ Seat Pesawat/ Boat) Pasokan gas untuk kelistrikan di daerah Pasokan gas untuk bahan bakar industri Pasokan gas untuk bahan baku industri turunan SKK MIGAS/ KKKS PENYEDIA BARANG DAN JASA Pajak Deerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Bisnis penyedia barang dan jasa lokal Tenaga Kerja Lokal Tanggung Jawab Sosial (TJS)/ Corporate Social Responsibility (CSR)

LAPANGAN BANYU URIP (On stream Full – Scale) Nilai Investasi (berdasarkan Updated POD I 2006): Capex : US$ 3,38 Miliar Opex : US$ 2,54 Miliar Kapasitas Fasilitas Produksi : 185 MBOPD Onstream: Train A: 12 Desember 2015 Train B: 18 Januari 2016 Produksi : 200 MBOPD Proyek ini berkontribusi Rp. 2,18 trilyun ke Bojonegoro (local vendor, local labor, local material, dll) Pembangunan Fasilitas produksi melibatkan lebih 18 ribu lebih pekerja dan 460 sub kontraktor. Pertumbuhan jasa pendukung: hotel, rumah makan, transportasi dan rumah kontrakan. Pelatihan keterampilan untuk pekerja lokal menyangkut dunia pendidikan, kesehatan, pengembangan usaha kecil dan socioekonomi. Berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal di Bojonegoro, dengan contoh 19,47% di tahun 2015 (sumber: BPS)

PERANAN INDUSTRI MIGAS UNTUK PEREKONOMIAN NASIONAL KONTRAK KERJASAMA DALAM INDUSTRI HULU MIGAS KONDISI INDUSTRI MIGAS INDONESIA: POTENSI DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN

KEGIATAN USAHA MIGAS DOWNSTREAM (HILIR) BPHMIGAS UPSTREAM (HULU) PRODUCTION PIPELINE EXPLORATION & DEVELOPMENT SHIPPING REFINERY DEVISA DEPO EXPORT INDUSTRY SPBU TRANSPORTATION UPSTREAM (HULU) :SKKMIGAS DOWNSTREAM (HILIR) BPHMIGAS

Profesionalisme Tinggi KARAKTERISTIK INDUSTRI HULU MIGAS Teknologi canggih Modal Besar Risiko Tinggi Profesionalisme Tinggi

KONTRAKTOR KONTRAK KERJASAMA (KKKS) FILOSOFI KONTRAK KERJA SAMA (KKS) UUD ’45 Pasal 33 (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. KONTRAKTOR KONTRAK KERJASAMA (KKKS) Resources – Yes Skill & Technology – No Financial ability – No Risk (business & operation) – No Resources – No Skill & Technology – Yes Financial ability – Yes Risk (business & operation) – Yes KONTRAK KERJASAMA

SKEMA KKS KONVENSIONAL DAN KKS GROSS SPLIT PSC Konvensional PSC Gross Split Gross Production Gross Production FTP Government Split Contractor Split Equity to be Split DMO 25% full price Government Split Contractor Split Biaya Operasi DMO Diff. Cost Recovery Taxable Income Taxable Income Income Tax Income Tax Government Share Contractor Share Net Contractor Share Government Share Contractor Share

MEKANISME PENGAWASAN TERHADAP SEKTOR HULU MIGAS NASIONAL Pre Control Current Control Post Control Evaluasi dan Persetujuan Rencana Jangka Panjang (Plan of Development) Evaluasi dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (Work Program and Budget). Evaluasi dan Persetujuan Otorisasi Pengeluaran Biaya per Proyek Kegiatan (Authorization For Expenditure/ AFE). Pengawasan dan pengendalian proses Pengadaan Barang dan Jasa Pengawasan dan pengendalian Penyelesaian Pekerjaan Pengawasan dan pengendalian Penggunaan Asset melalui Prosedur Placed Into Service (PIS). Monitoring pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Analisa dan Evaluasi Laporan Perhitungan Bagi Hasil (Financial Quarterly Report). Pemeriksaan dalam rangka Persetujuan Pengakhiran AFE (Closed Out AFE). Pemeriksaan Penghitungan Bagian Negara. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.

PERANAN INDUSTRI MIGAS UNTUK PEREKONOMIAN NASIONAL KONTRAK KERJASAMA DALAM INDUSTRI HULU MIGAS KONDISI INDUSTRI MIGAS INDONESIA: POTENSI DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN

Decline Stage Build-up Stage (1995-Now) (1960-1977) KONDISI TERKINI LAPANGAN MIGAS Decline Stage (1995-Now) Build-up Stage (1960-1977) Reserve > 20 billions Reserve Growth ++ Primary Recovery Production Capacity Low water cut : 10-30% Cheap Oil Lower Cost Rec Remaining Res. < 10 billions Reserve Growth Negative 2nd & 3rd Recovery High water cut: 90% Expensive Oil Higher Cost Rec

A A Mature Stage Build-up Stage (1995-2013) (1960-1977) 90% Oil + 10% Water 10% Oil + 90% Water Mature Stage (1995-2013) Water A A Oil Water Water Flooding EOR Natural Flow or Pumping Build-up Stage (1960-1977)

CADANGAN DAN PRODUKSI MIGAS (2003-2016)

PRODUKSI vs KONSUMSI MINYAK NASIONAL Perlu EKSPLORASI masif untuk penemuan cadangan baru HARUS IMPOR Beban Bagi Devisa Negara

PENEMUAN CADANGAN MIGAS DI SELURUH INDONESIA Memerlukan investasi kegiatan eksplorasi yang masif Minas Duri Natuna D-Alpha Abadi Tunu Attaka Arun Vorwata Handil Jatibarang Banyu Urip Note: (nilai cadangan inPlace di atas 100 MMboe) Per 31 Maret 2018

RESERVE REPLACEMENT RATIO MINYAK, GAS dan MIGAS Target 60%

PROGRESS PENEMUAN EKSPLORASI TEMUAN SIGNIFIKAN PER TAHUN PERIODE 2011 - 2017 WK Lemang Post Drill Resources 257.9 MMBOE 2013 AKATARA-1 WK Bangkanai Post Drill Resources 80.67 MMBOE 2014 W.KERANDAN-1 WK Nunukan Post Drill Resources 132.6 MMBOE 2013 NUNUKAN WK Jabung Post Drill Resources 98.57 MMBOE 2016 TIUNG-3 WK Muara Bakau Post Drill Resources 49.17 MMBOE 2012 KATAK BIRU-1 WK Nunukan Post Drill Resources 1,430 MMBOE 2017 PARANG-1 WK Duyung Post Drill Resources 129 MMBOE 2017 MAKO SOUTH-1 WK SW Bukit Barisan Post Drill Resources 237.74 MMBOE 2015 SINAMAR-2 ACEH WK South Sesulu Post Drill Resources 65 MMBOE 2017 SIS#G-1 SUMATERA UTARA SUMATERA TENGAH KALIMANTAN TIMUR SULAWESI TENGAH SUMATERA SELATAN PAPUA BARAT WK Merangin II Post Drill Resources 28.93 MMBOE 2016 LUMBIAN II SULAWESI SELATAN WK Seram Non Bula Post Drill Resources 163.33 MMBOE 2012 LOFIN-1 LAMPUNG MALUKU JAWA BARAT JAWA TIMUR WK Madura Post Drill Resources 101.33 MMBOE 2011 MADURA WK Masela Post Drill Resources 1050 MMBOE 2014 ABADI-9 & 10 Pertamina EP (Jawa) Post Drill Resources : 119.75 MMBOE 2015 JATI ASRI-3 WK ADK Post Drill Resources 23.2 BCFG 2017 NGU-1X Blok : Cepu Post Drill Resources 456.42 MMBOE 2011 CEPU

POTENSI BESAR DI SEKTOR HULU MIGAS basin mapping by Geological Agency of Indonesia (2010), basin’s status by Satyana (2012) There are still many basins remain to explore. PRODUCING (18 BASINS) DRILLED WITH DISCOVERY (12 BASINS) DRILLED WITH NO DISCOVERY YET (24 BASINS) UNDRILLED (74 BASINS) Peluang aktifitas pengeboran eksplorasi (wildcat) di 74 Cekungan potensi Migas TOTAL BASINS : 128

Progress Proyek Utama Hulu Migas s.d. 2025 Status per 31 Maret 2018 MERAKES BADIK & WEST BADIK IDD ANDE ANDE LUMUT PROSES POD Peak Prod : 391 MMScfd FEED TENDER Prod (Q3-2020): 60 MMscfd, 3000 bopd BANGKA : Onstream Aug 2016 100 MMscfd, 4000 bopd (Agt-2016) GENDALO-GEHEM: POD 1 Revision Gendalo Hub: 700 MMscfd, 20000 (Q4-2022)* Gehem Hub : 420 MMscfd, 27000 (Q2-2023)* EPC TENDER Production(Q1-2021) : 20000 bopd BISON-IGUANA- GAJAH PUTERI Construction Prod (Q3-2019): BISON: 45 MMscfd, IGUANA: 45 MMscfd GAJAH PUTERI: 73 MMscfd SENORO Rencana POD II dalam proses Pre FEED TANGGUH TRAIN-3 ACEH Construction Prod (Q2-2020): 3,8 MTPA (700 MMscfd), 3200 bopd SUMATERA UTARA KEP. RIAU JAMBU AYE UTARA SUMATERA TENGAH FEED TENDER PREP Prod (Q2-2022): 108 MMscfd, 3300 bopd KALIMANTAN TIMUR SULAWESI TENGAH SUMATERA SELATAN PAPUA BARAT L-PARIGI (Platform) SULAWESI SELATAN LAMPUNG ASAP MERAH KIDO (AMK) MALUKU FEED TENDER Prod (Q2-2021) 60 MMscfd JAWA BARAT PROSES POD I Peak Prod : 170 MMScfd JAWA TIMUR JAMBARAN TIUNG BIRU MADURA BD MDA dan MBH ABADI Construction Pembahasan Harga Gas Prod(2020) 330 MMscfd (Gross Volume); 190 MMscfd (Netto Gas) Onstream June 2017. 6600 bopd, 110 MMscfd Construction Prod (Q2-2019): 175 MMscfd Pre-FEED Tender Mulai Produksi & Kapasitas (TBD)*

TRANSPARANSI DATA HULU MIGAS MELALUI PENGEMBANGAN SISTEM IT Pembuatan Dashboard Lifting Untuk Stakeholder (Ditjen Migas, KPK, BPK, Pemda & ADPM) telah selesai dikembangkan. Dapat diakses oleh Stakeholder dan masyarakat umum melalui website SKK Migas https://lifting.skkmigas.go.id/tab/lifting2 1. DASHBOARD LIFTING Hasil Shipcord, terkait pergerakan lifting Minyak Bumi, telah dapat di lihat dengan menggunakan direct link http://www.skkmigas.go.id/shipcoord-minutes 2. DATA SHIPCORD Mendukung OneMap Kementerian ESDM untuk Wilayah Kerja Hulu Migas 3. SOT GIS SUMBER DAYA MIGAS Pengembangan aplikasi untuk mengintegrasikan proses komersialisasi & penerimaan Migas, mulai dari monitoring kontrak komersial hingga laporan penjualan Migas, sehingga setiap transaksi lifting Migas bisa dilihat sumber atau acuan dalam pelaksanaan liftingnya. http://kpm.skkmigas.go.id/login.xhtml 4. SOT PENERIMAAN MIGAS

UPAYA PENINGKATAN INVESTASI MELALUI PENYEDERHANAAN PERATURAN DAN PERIZINAN

REGULASI UNTUK MENINGKATKAN INVESTASI PP 27/2017 Bea Masuk Impor Barang dibebaskan; DMO holiday; PPN, PPnBM, PPh22 Impor Barang Eksplorasi,Eksploitasi tidak dipungut; Kepastian investment credit; Pengurangan 100% PBB; Penerapan Sliding Scale Split Biaya sharing facilities dikecualikan dari PPh dan tidak dipungut PPN; First Tranche Petroleum tidak kena pajak. Pengeluaran biaya tidak langsung kantor pusat bukan objek PPh dan PPN; Prinsip field basis menjadi block basis; Kejelasan Jenis Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan Depresiasi dapat dipercepat,agar keekonomian investor membaik; Memasukkan aktivitas pemrosesan gas bumi s/d titik serah termasuk LNG PERMEN ESDM 26/2017 Jaminan pengembalian investasi kepada KKKS eksisting; Perpanjangan KKS menggunakan Gross Split, biaya investasi yang belum dikembalikan dapat ditagihkan melalui perhitungan dalam bagian KKKS; Dalam hal KKS tidak diperpanjang, KKKS baru wajib mengembalikan biaya investasi yang belum dikembalikan kepada KKKS lama. Pengembalian biaya investasi wajib mendapatkan verifikasi dan persetujuan SKK Migas Pengaturan ini memberi jaminan pengembalian investasi kepada KKKS eksisting. PP 53/2017 Pembebasan Bea Masuk impor barang operasi; PPN & PPnBM tidak dipungut atas perolehan & pemanfaatan barang, jasa operasi Migas; PPh Pasal 22 tidak dipungut atas impor barang operasi Migas yang telah memperoleh fasilitas pembebasan dari pungutan BM; Pengurangan PBB100% dari PBB Migas terutang; Alokasi biaya tidak langsung kantor pusat tidak dilakukan pemotongan PPh dan tidak dikenai PPN; Tax Loss Carry Forward atau penangguhan PPh eksplorasi sebelum produksi diperpanjang menjadi 10 tahun; Pemanfaatan aset bersama Migas melalui Cost Sharing dalam rangka pemanfaatan Barang Milik Negara yang telah mendapatkan persetujuan SKK Migas dikecualikan dari pemotongan PPh & tidak dikenakan PPN PERMEN ESDM 52/2017 Insentif saat pengembangan lapangan Migas POD II. Hal ini belum diatur pada Permen ESDM 8/2017; Insentif pada POD I diberikan setelah mempertimbangkan hasil evaluasi dari SKK Migas; Menteri ESDM juga berwenang menetapkan tambahan presentase kepada KKKS yang mengelola lapangan yang tidak mencapai keekonomian tertentu. PERPRES 58/2017 Pengembangan Lapangan Abadi –WK Masela, Maluku; Pengembangan Lapangan Gendalo,Maha, Gandang,Gehem, Bangka (IDD Project), Kalimantan Timur; Pengembangan Tangguh Train 3; Pengembangan Lapangan Jangkrik dan Jangkrik North East , WK Muara Bakau; Pengembangan Lapangan Unitisasi Gas Jambaran Tiung Biru, Jawa Timur. Telah masuk ke dalam daftar 245 proyek, 2 program dari Proyek Strategis Nasional yang infrastrukturnya tengah diselesaikan oleh Komite Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (KPPIP) Perpres 91/2017 Sebelum Perpres ini terbit KKKS/SKK Migas harus berhubungan dengan semua Instansi/Pejabat yang berwenang Bila ada ‘deadlock’ tidak ada mekanisme untuk penyelesaian, Pemerintah tidak hadir dalam Penyelesaian Masalah’ Setelah Perpres ini terbit dibentuk Satgas-Satgas, Pemerintah hadir dalam Penyelesaian Masalah perizinan sehingga diharapkan tidak terjadi ‘deadlock’, dibangun Online Single Submission dengan pengaturan administratif yang standar (namun belum efektif dilaksanakan) Harapan ke depan: Selain ‘Pemerintah hadir’ perlu juga disederhanakan proses dan jumlah perizinan, sehingga Satgas yang dibentuk oleh PerPres ini dapat lebih efektif dan efisien dalam bekerja.

UPAYA MENINGKATKAN INVESTASI DAN PRODUKSI Penguatan Manajemen Data Subsurface. Penanganan KKKS yang mengalami financial disability agar program kerja eksplorasi dapat terlaksana. Perlu penyesuaian yang berkesinambungan atas Termin Fiskal agar lebih kompetitif. KKKS mendapat kepastian perpanjangan kontrak minimal 5 tahun sebelum kontrak berakhir. Memberikan porsi bagi hasil yang lebih besar untuk WK frontier. Perlu dibuat terobosan kebijakan sehingga dapat menarik investor untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan EOR yang lebih masif.