APLIKASI MONEV PENGADAAN TERDISTRIBUSI

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Advertisements

KEBIJAKAN SISTEM PELAPORAN KETERSEDIAAN OBAT (E -LOGISTIC SYSTEM)
LKPP Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Oleh Ir. Ikak G. Patriastomo, MSP
LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Nasional
E-PURCHASING (Intermediate) Custom animation effects: spotlight text
PENERAPAN e-PROCUREMENT
E-KATALOG E-PURCHASING.
Tata Cara e-Purchasing
SOSIALISASI PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR : 14 TAHUN 2015.
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
KEBIJAKAN DAN PERATURAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN BANYUWANGI
Kegiatan Kemitraan LKPP – APIP di Provinsi Jawa Tengah
TEPRA BERBAGI PENGALAMAN PELAKSANAAN TEPRA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PENGADAAN BARANG/JASA
SOSIALISASI PEDOMAN REVIU PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA
Kebijakan SISMONTEPRA Modul Pelaporan TEPRA
KEBIJAKAN dan teknis RENCANA UMUM PENGADAAN
e-Catalogue Sistem Penunjukan Langsung Kendaraan Pemerintah
Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
MATERI 7 PENGANTAR E-PROCUREMENT
Praseno Hadi, M.M., Ak. Inspektur Provinsi Sulawesi Utara
Perbandingan IMPLEMENTASI SIMRAL BPPT vs GRMS PemKOT SBY
Sistem Informasi Pendukung SPSE (SIPS)
Dasar Hukum Peraturan Presiden No 54 /2010 ttg PBJ Pemerintah sebagaimana terakhir kali diubah melalui Perpres No 4 / 2015 Pasal 106 Pengadaan Barang/Jasa.
Dasar Hukum Peraturan Presiden No 54 /2010 ttg PBJ Pemerintah sebagaimana terakhir kali diubah melalui Perpres No 4 / 2015 Pasal 106 Pengadaan Barang/Jasa.
Workshop Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II
KEBIJAKAN PENYUSUNAN RENCANA UMUM PENGADAAN
Pengenalan Konsep CoE Pengadaan Pemerintah
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Oleh : Bappeda Provnsi Riau Teluk Kuantan, 16 Agustus 2017.
E-Kontrak non e-tendering
INSPEKTORAT III KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Bali, 15 Desember 2017
LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik)
PENGADAAN BARANG/JASA
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
BARANG/JASA PEMERINTAH
TEPRA BERBAGI PENGALAMAN PELAKSANAAN TEPRA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEBIJAKAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA BARAT
Kebijakan SDM PBJ Dalam Perpres 16/2018 Disampaikan pada:
Pelatihan Keahlian Tingkat Dasar PBJP Perpres Nomor 16 Tahun 2018
SOSIALISASI DAN PRAKTIK SIRUP 2. 3 DAN SPSE 4
PENYESUAIAN APLIKASI SIRUP TERHADAP PERPRES NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH LPSE KEMENTERIAN KESEHATAN RI.
Aplikasi SPSE versi 4.3 LPSE Kementerian Kesehatan
P1618 SOSIALISASI Mudjisantosa Oleh :
KEBIJAKAN E-PROCUREMENT NASIONAL Sosialisasi Penggunaan Aplikasi SPSE 4.3 dan Implementasi Cloud LPSE Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik.
Perlem LKPP Nomor 17 Tahun 2018 ULP  UKPBJ.
MATERI PENGENALAN SPSE V4.3
Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan
Implementasi SPSE 4.3 dalam Pelaksanaan Lelang Dini Kementerian PUPR TA 2019 Kepala Subbid Sistem Informasi Pusdatin Kementerian PUPR Bogor, 18 September.
PENGADAAN BARANG/JASA
Implementasi SPSE 4.3 dalam Pelaksanaan Lelang Dini Kementerian PUPR TA 2019 Kepala Subbid Sistem Informasi Pusdatin Kementerian PUPR September 2018.
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR
PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan.
REVIU DAN EVALUASI BERBASIS APLIKASI
Sistem Pengadaan Secara Elektronik SPSE v4.3
KEBIJAKAN IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
Untuk mengajukan Pertanyaan, kritik, maupun saran :
PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Implementasi Perpres 16/2018 DALAM APLIKASI
Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan V. 2.3
Seksi Bimbingan Teknis LPSE
Drs. H. Dadang Darmawan, M.Si. Sekretaris Bappeda Kabupaten Ciamis
Dr. Roni Dwi Susanto, M.Si Kepala LKPP 2019
Peran Strategis UKPBJ dalam Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa
Dr. Roni Dwi Susanto, M.Si Kepala LKPP 2019
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULELENG
Pelaku Pengelolaan Barang Milik Daerah (PMDN 19/2016)
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Transcript presentasi:

APLIKASI MONEV PENGADAAN TERDISTRIBUSI Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi

Dasar Hukum Pasal 71 Ayat 3 Sistem pendukung SPSE meliputi : Portal Pengadaan nasional Pengelolaan SDM Pengadaan Pengelolaan advokasi dan Penyelesaian Permasalahan Hukum Pengelolaan Peran serta masyarakat Pengelolaan sumber daya pembelajaran, dan Monitoring dan Evaluasi Pasal 71 Ayat 3

Dasar Hukum LKPP menyelenggarakan fungsi, diantaranya: Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah; Pembinaan dan pengembangan sistem informasi serta pengawasan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik Peraturan Presiden 157 Tahun 2013 tentang LKPP

Latar belakang Tidak semua K/L/PD memiliki Dashboard Paket Pengadaan yang dikelola sendiri oleh KL/PD Sulitnya KL/PD dalam melakukan monitoring terhadap Paket Pengadaan yang prosesnya dimulai dari perencanaan, persiapan, pemilihan sampai pada serah terima. Proses pengolahan data pelaporan pengadaan secara manual. Belum terhubungnya proses pengadaan dengan pembayaran. Banyaknya permintaan data yang berkaitan dengan data pengadaan. Belum adanya e-warning sistem dalam proses pengadaan.

E-Procurement Architecture Design e-Tendering e-Purchasing e-Management Contract Data Warehouse Data Lainnya Survei Monitoring (SUMON) BUDGETING DIPA/DPA RKA/KL SIMDA/ SIPKD/ SIMRAL/ SIKD 1. RPJMN 2. RKP 3. RENJA 4. ADIK KRISNA STRATEGIC PLANNING PROCUREMENT e-Musrenbang Perencanaan Implementasi Kontrak PAYMENT OMSPAN Aplikasi Keuangan Daerah Monitoring REPORT SISMONTEPRA Policy Recomendation Audit Non Tendering Non Purchasing Aplikasi LKPP Lainnya

Monev dan Integrasi

APLIKASI MONITORING-EVALUASI LOKAL Aplikasi berbasis web yang dikelola sendiri oleh K/L/PD sehingga data lebih akurat dan realtime, mulai dari perencanaan sampai serah terima pekerjaan serta pembayaran.. Pengadaan Keuangan Perencanaan Persiapan Pemilihan Kontrak Serah Terima Pembayaran AMEL merupakan bagian dari MonevNG yang berfungsi menyediakan data secara cepat, realtime dan akurat.

AMEL LPSE Kota LPSE LPSE LPSE LPSE LPSE Provinsi Provinsi Kabupaten Kementerian/ Lembaga Kabupaten Provinsi

Interoperabilitas AMEL Rencana Umum Pengadaan SiRUP data kontrak elektronik dan non elektronik Kontrak manajemen Pengadaan barang melalui e-Purchasing E-katalog Pusat/Daerah dapat melakukan Integrasi dengan AMEL Aplikasi Lokal Pusat/Daerah AMEL AMEL terintegrasi dengan Keuangan OMSPAN dan Aplikasi Keuangan Daerah Aplikasi Keuangan Pusat/Daerah E-Tendering, e-Pengadaan Langsung, e-Swakelola SPSE

Info utama Berisi informasi tentang pengadaan barang/jasa yang ada di lingkungan instansinya, Pada Halaman ini K/L/PD dapat dengan mudah memonitoring : Summary paket pengadaan dimulai dari perencanaan, pemilihan, kontrak, serah terima sampai dengan pembayaran Paket pengadaan pada level Satker/OPD Detail paket pengadaan Tren pengadaan Daftar Satker/OPD yang memiliki paket pengadaan terbesar s.d. terkecil

Perencanaan Berisi informasi terkait data paket perencaaan yang sudah diumumkan melalui aplikasi SiRUP. K/L/PD dapat dengan mudah mendapatkan informasi : Rekapitulasi data perencanaan berdasarkan : Cara pengadaan, metode pemilihan, jenis pengadaan, rentang pagu, jenis belanja, proses pengadaan, DIPA/PRADIPA, PDN. Pengadaan dengan sudut pandang Rencana Kerja dan Angggaran (RKA) Monitoring kedisiplinan Satket terhadap pengumuman RUP Jadwal rencana pengadaaan dan pelaksanaan

Pemilihan Berisi informasi status pemilihan yang sedang atau telah dilakukan. Data-data pemilihan bersumber dari aplikasi SPSE dan e-Katalog. K/L/PD dapat dengan mudah mendapatkan informasi : Rekapitulasi data pemilihan berdasarkan : Cara pengadaan, metode pemilihan, jenis pengadaan, rentang pagu, jenis belanja, proses pengadaan, DIPA/PRADIPA, PDN. Monitoring status tahapan pemilihan sesuai dengan metode pengadaan. Pemberitahuan jadwal pemilihan yang akan dilaksanakan dan sedang dalam proses pemilihan. Detail paket pemilihan.

Kontrak Berisi informasi paket yang sedang berkontrak. Data-data kontrak bersumber dari aplikasi manajemen Kontrak. K/L/PD dapat dengan mudah mendapatkan informasi : Rekapitulasi data kontrak berdasarkan : Cara pengadaan, metode pemilihan, jenis pengadaan, rentang pagu, jenis belanja, proses pengadaan, DIPA/PRADIPA, PDN. Monitoring progres fisik pengadaan Monitoring kedisiplinan setiap Satker/OPD terhadap pelaporan paket yang berkontrak. Detail paket kontrak beserta status kontraknya .

Serah Terima K/L/PD mendapatkan informasi terkait paket yang telah selesai pengadaaan. Data-data serah terima bersumber dari aplikasi manajemen Kontrak. K/L/PD dapat dengan mudah mendapatkan informasi : Rekapitulasi data serah berdasarkan : Cara pengadaan, metode pemilihan, jenis pengadaan, rentang pagu, jenis belanja, proses pengadaan, DIPA/PRADIPA, PDN. Penyedia lokal dan non lokal untuk membantu K/L/PD terkait seberapa berhasilkan program pemerintah daerah dalam meningkatkan partisipasi penyedia lokal..

Monitoring K/L/PD mendapatkan informasi terkait monitoring paket pengadaan. K/L/PD dapat dengan mudah mendapatkan informasi : Monitoring paket pengadaan mulai dari perencanaan s.d pembayaran Realisasi Pengadaan dengan sudut pandang Rencana Kerja dan Angggaran (RKA) Monitoring kinerja PPK terhadap paket pengadaan E-warning sistem terhadap paket pengadaan yang sudah ditentukan dalam proses perencanaan. Daftar Satker/OPD terkait realisasi pengadaan terbesar s.d terkecil

Kelola K/L/PD melakukan konfigurasi terhadap lingkungan pengadaaan barang/jasa bertujuan untuk memudahkan K/L/PD melengkapi data pengadaan. K/L/PD dapat dengan mudah mendapatkan informasi : Kelola Notifikasi Memberikan saran ke LKPP terkait fitur-fitur yang perlu difasilitasi, perbaikan terhadap fitur yang sudah ada. Melakukan import data realisasi keuangan Daerah/KL Mengunduh laporan pengadaan. Melakukan konfigurasi terhadap service layanan guna mendukung kelengkapan data pengadaan Pengelolaan Satker/OPD Pengelolaan KLDI

DISKUSI USULAN PENGEMBANGAN AMEL

Untuk pengadaan yang lebih baik, mari berpartisipasi dalam pengisian survey PBJP di: sumon.lkpp.go.id