Kesejahteraan Pegawai

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERMENDIKNAS NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG
Advertisements

Pengelolaan Cuti PNS Pemerintah Kota Salatiga
Usulan Formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)
SUMBER HUKUM KEPEGAWAIAN, HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI NEGERI
MEKANISME Pengangkatan jfu dan pemberian tunjangan kinerja
Pola pemberian kompensasi Bagi pegawai negeri sipil
PERJALANAN PTT 2011  Revisi Kepmenkes 508/2007 Lama penugasan:
HUKUM PERBURUHAN (PERTEMUAN X) JAMSOSTEK Jaminan Sosial Tenaga Kerja (UU No.3 Th.1992) copyright by Elok Hikmawati.
Pertemuan ke – 7 TEORI HUKUM PENDAFTARAN TANAH
PENSIUN Endah Setyowati.
Menurut PERATURAN PEMERINTAH RI No 10 Tahun 1983
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
PT TASPEN (PERSERO) PROGRAM THT PROGRAM PENSIUN PROGRAM JKK & JKm
DISIPLIN PNS Disusun Oleh : SUTRISNO, S.H.,M.H
Bidang Pengangkatan dan Pensiun
Tambahan Penghasilan Pegawai Sosialisasi di Bidang Kepegawaian
PP No 24 tahun 1976 TENTANG CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL
Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 92 ayat (4) dan Pasal 107 mengamanatkan Pemerintah untuk memberikan perlindungan.
Sekilas tentang PT TASPEN (PERSERO)
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
PEMBERHENTIAN (PENSIUN)
PEMBERHENTIAN PEGAWAI
CORE BUSINESS PT TASPEN (PERSERO) BAGI PEGAWAI ASN DAN PEJABAT NEGARA
SOSIALISASI JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) & JAMINAN KEMATIAN (JKM) BAGI APARATUR SIPIL NEGARA PUSAT SUMBER DAYA GEOLOGI Yogyakarta, 14 – 16 April.
Etika Pemerintahan (IPEM4430)
PERATURAN PELAKSANAAN BIDANG KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN KERJA
Hukum Ketenagakerjaan, Hubungan Industrial dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Eko Sakapurnama.
Undang-undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 56 menyebutkan Setiap instansi Pemerintah wajib menyususn kebutuhan jumlah dan jenis.
Aspek Hukum Kesehatan Kerja
CUTI Pegawai Negeri Sipil.
12 MODUL MANAJEMEN PENGUPAHAN DAN PERBURUHAN FAKULTAS EKONOMI
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
Attention Please!!! 3 By: Kelompok 7.
CUTI Pegawai Negeri Sipil.
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KELOMPOK 10 Fajar Kurniawan Ai Teti Listiani
PENCEGAHAN PERKAWINAN
SBG DASAR PELAKS. JKK DAN JKM
STATUS DAN KEDUDUKAN HUKUM KEPEGAWAIAN DAN PERMASALAHANNYA
PEMBERHENTIAN PEGAWAI
Pertemuan 11 Integrasi & Pemeliharaan Tenaga
Hukum Ketenagakerjaan, Hubungan Industrial dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Eko Sakapurnama.
UU Praktik Kedokteran no 29 tahun 2004
PERTEMUAN 9 PRESENTASI MAHASISWA : JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
Pemeriksaan Kesehatan Khusus
BIRO KEPEGAWAIAN – SEKRETARIAT JENDEERAL
Sosialisasi Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil.
TATA CARA PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN
PERKAP NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERKAP NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN.
TATA CARA PEMBERIAN CUTI PNS (PP 11/2017 & Peraturan BKN 24/2017)
Tata Cara Pemberian Cuti PNS :
TATA CARA PEMBERIAN CUTI PNS (PP 11/2017 & Peraturan BKN 24/2017)
CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL PP NOMOR 11 TAHUN 2017.
SJSN & BPJS Peluang atau Tantangan
Sekretariat BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NO. 24 TAHUN 2017 TENTANG
Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Pegawai
Peraturan Gubernur Nomor 184 Tahun 2017 tentang
TATA CARA PEMBERIAN CUTI PNS
Kewajiban Pajak dan Pelaporan PPATK Bagi Koperasi Kredit.
PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN IZIN PENGGUNAAN GELAR
PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN Berdasarkan PP 11/2017 & PP 53/2010
PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DAFTAR URUT KEPANGKATAN
KEWAJIBAN, LARANGAN & HAK APARATUR SIPIL NEGARA
PEMBERHENTIAN DAN PEMENSIUNAN
TATA CARA PEMBERIAN CUTI PNS DIREKTORAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.
Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
Transcript presentasi:

Kesejahteraan Pegawai Pemenuhan kebutuhan pegawai oleh perusahaan. Kesejahteraan yang dilaksanakan oleh perusahaan bertujuan untuk memelihara pegawai baik dari segi rohani maupun jasmani guna mempertahankan kinerja dan sikap kerja yang baik di dalam bekerja

Jenis kesejahteraan yang dapat diperoleh antara lain: Tahunan 1. CUTI Besar Bersalin Sakit Karena alasan penting Di luar tanggungan

PERAWATAN Menurut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 disebutkan bahwa setiap PNS yang ditimpa oleh sesuatu kecelakaan dalam dan karena menjalankan tugas kewajiban selalu ada kemungkinan bahwa PNS menghadapi risiko. Ketentuan tentang perawatan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1981 tentang Perawatan, Tunjangan Cacat, dan Uang Duka bagi PNS.

TUNJANGAN Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 disebutkan bahwa setiap PNS yang menderita cacat jasmani atau cacat rohani dalam dank arena menjalankan tugas kewajibannya yang mengakibatkannya tidak dapat bekerja lagi dalam jabatannya apa pun juga, berhak memperoleh tunjangan. Tunjangan diberikan setelah adanya keterangan dari Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau dokter penguji tersediri.

UANG DUKA Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 disebutkan bahwa setiap pegawai Negeri tewas, keluarganya berhak memperoleh uang duka.

THANK YOU