RAPAT KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN BAPPEDA PROVINSI JAWA TENGAH STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (SPKD) PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018-2023 BAPPEDA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018

MAKSUD DAN TUJUAN UMUM: Menyusun Dokumen SPKD Tahun 2018-2023 sebagai referensi dalam memberikan arah dan pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk menjadikan penanggulangan kemiskinan sebagai arus utama (mainstreaming) dalam penyusunan program kerja di daerah selama lima tahun ke depan. KHUSUS: Membahas analisis deteminan kemiskinan Jawa Tengah pada aspek Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur Dasar, Ketahanan Pangan dan Ketenagakerjaan; Membahas pemetaan dan analisis pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2013-2017; Membahas Rencana Aksi Daerah (RAD) penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2018-2023. 1

LANDASAN HUKUM 2 Tentang TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota. Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional UU No. 25/2004 Tentang RPJP Nasional 2005-2025. Mengamanatkan penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu prioritas tujuan pembangunan nasional, artinya prioritas pemerintah pusat dan daerah . UU No. 17/2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Perpres No.96/2015 RPJMN 2010-2014  Dalam lingkup kebijakan nasional ini, Pemerintah Daerah menyusun RPJMD dengan mengacu kepada kebijakan RPJMN yang memuat kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan. Perpres No. 5/2010 Tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan Merupakan arah implementasi program-program percepatan penanggulangan kemiskinan. Inpres No. 3/2010 Tentang TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota. Mengatur tugas dan fungsi TKPK dalam koordinasi dan pengendalian, salah satunya mengkoordinasikan penyusunan SPKD Permendagri No. 42/2010 2

APA ITU SPKD ? Menurut PERMENDAGRI NO. 42 TAHUN 2010 Dokumen SPKD adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah yang selanjutnya digunakan sebagai rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan RPJMD (Renstra-SKPD, RKPD dan Renja-SKPD). Keberlakuan Dokumen SPKD mengikuti proses demokratisasi di tingkat lokal yaitu 1 (satu) periode kepemimpinan Kepala Daerah. 3

SISTEMATIKA PENULISAN DOKUMEN SPKD TAHUN 2018-2023 NO. BAB SUBSTANSI 1 I. Pendahuluan Latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum, metode dan tahapan penyusunan SPKD, daftar istilah, dan sistematika penulisan. 2 II. Kondisi Umum Jawa Tengah Luas dan batas wilayah administrasi, aspek geografi dan demografi, dan struktur dan pertumbuhan wilayah. 3 III. Profil Kemiskinan Daerah Konsep kemiskinan, kondisi kemiskinan konsumsi, kondisi kemiskinan non konsumsi dan prioritas bidang intervensi. 4 IV. Determinan Kemiskinan Jawa Tengah Analisis akar masalah dan analisis prioritas wilayah intervensi. 5 V. Analisis APBD Untuk Penanggulangan Kemiskinan Gambaran umum anggaran daerah, analisis pendapatan daerah, dan analisis belanja daerah. 6 VI. Tinjauan Kebijakan Dan Kelembagaan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Di Daerah Tinjauan kebijakan, pemetaan dan analisis pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, dan tinjauan kelembagaan. 7 VII. Isu Strategi Dan Rencana Aksi Daerah Isu Strategis dan Rencana Aksi Daerah. 8 VIII. Sistem Monitoring Dan Evaluasi Maksud dan tujuan, pelaksana, tolak ukur dan ruang lingkup, diagram alur monitoring dan evaluasi, dan tata kelola kelembagaan monev. 9 IX. Penutup 4

PRINSIP KETERKAITAN SPKD KE DALAM DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH RPJMD RKPD dijabarkan dijabarkan SDGs SPKD diacu diperhatikan dijabarkan RENSTRA OPD RENJA OPD pedoman 5

RUANG LINGKUP BIDANG SPKD PADA DOKUMEN SPKD Pendidikan Kesehatan Infrastruk-tur Dasar Ketahanan Pangan Ketenaga-kerjaan Konsumsi 6

INDIKATOR BIDANG KONSUMSI Indikator Utama Kemiskinan Konsumsi Persentase Penduduk Miskin (P0) Jumlah Penduduk Miskin Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) 7

INDIKATOR BIDANG PENDIDIKAN Indikator Utama Pendidikan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Sederajat, SMP/MTs/ Sederajat, SMA/MA/Sederajat Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Sederajat, SMP/MTs/ Sederajat, SMA/MA/Sederajat Harapan Lama Sekolah Rasio APM perempuan/laki-aki SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA Rasio melek huruf perempuan terhadap laki - laki pada kelompok usia 15-24 tahun Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD Provinsi 8

INDIKATOR BIDANG KESEHATAN Indikator Utama Kesehatan Angka Kematian Bayi (AKB) Angka Kematian Balita (AKBA) Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) Prevalensi Balita Gizi Buruk (%) Prevalensi Balita Gizi Kurang (%) Proporsi anak berusia 1 tahun diimunisasi campak Proporsi kelahiran yang ditolong Tenaga Kesehatan terlatih Cakupan pelayanan antenatal (K4) Contraceptive Prevalence Rate (CPR)/Peserta KB Aktif (%) Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 Tahun (%) Unmet Need KB (%) Prevalensi HIV Pada Penduduk Usia 15-24 Tahun (jiwa) Angka Penemuan Kasus Malaria Per 1.000 Penduduk (%) Angka Prevalensi Kejadian Tuberculosis Per 100.000 Penduduk (%) Proporsi Kasus Tuberculosis Yang Disembuhkan Melalui DOTS Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/Batuta Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan Cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan Persentase bayi (0-12 bln) yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap Jumlah penyandang disabilitas miskin Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bersyarat/Prgram Keluarga Harapan Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilkikan akta kelahiran 9

INDIKATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DASAR Indikator Utama Infrastruktur Dasar Cakupan Pelayanan Sanitasi Cakupan Pelayanan Air Minum Perkotaan dan Perdesaan Rasio rumah tidak layak huni Rasio elektrifikasi Persentase kawasan permukiman kumuh yang tertangani Jumlah bantuan sambungan rumah listrik murah dan hemat untuk rumah tangga miskin Jumlah Desa Tangguh Bencana Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana Dokumen strategi pengurangan risiko bencana tingkat provinsi 10

INDIKATOR BIDANG KETAHANAN PANGAN Indikator Utama Ketahanan Pangan Produksi Padi Produksi jagung Produksi kedelai Perkembangan harga beras Harga gula pasir Harga daging ayam Harga telur ayam 11

INDIKATOR BIDANG KETENAGAKERJAAN Indikator Utama Ketenagakerjaan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jumlah peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan 12

JADWAL RENCANA PENYUSUNAN STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (SPKD) PROVINSI JAWA TENGAH TH 2018-2023 Rapat Identifikasi Indikator dan Kebutuhan Data dalam Rangka Penyusunan SPKD Inventarisasi Indikator dan Kebutuhan Data dari SPKD Sinkronisasi Indikator dan Kebutuhan Data Kabupaten/Kota dengan SKPD Prov. Jateng Verifikasi Indikator dan Kebutuhan Data Sinkronisasi Indikator dan Kebutuhan Data dengan Pakar Rapat Persiapan Pelaksanaan FGD Penyusunan Draft SPKD Awal Penajaman Komitmen Kab./Kota dalam Pencapaian Target Kegiatan yang difokuskan pada Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur (dalam bentuk desk) Pemantapan Draft SPKD Konsultasi Publik SPKD dengan Mengundang Seluruh pemangku Kepentingan (SKPD, Kab/Kota, Bapak Wagub, TNP2K, Bappenas dan Dunia Usaha) Penyusunan Konsep Pergub Penanggulangan Kemiskinan dengan Mengundang (biro hukum, fungsional perencanana, lintas bidang) 14

KONTRIBUSI OPD DALAM PENYUSUNAN SPKD TAHUN 2018-2023 Mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data: Capaian indikator penanggulangan kemiskinan Tahun 2013-2017 dari aspek Pendidikan, Kesehatan dan Ketahanan Pangan; Aspek ketersedian dan pemanfaatan indikator prioritas penanggulangan kemiskinan Tahun 2018; Program Penanggulangan Kemiskinan OPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. 15

HARAPAN Peserta dapat memberikan tanggapan, saran, masukan dan solusi pemecahan terhadap indikator yg berstatus prioritas sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayah masing- masing. Masih memungkinkan mendiskusikan adanya indikator baru (new initiative) yang betul-betul berdampak langsung, besar dan cepat dalam rangka penurunan kemiskinan. 16

TERIMA KASIH, SELAMAT BERDISKUSI......... 17

DATA DUKUNG

KONSUMSI

PERSENTASE PENDUDUK MISKIN (P0) PERDESAAN (Ribu Jiwa) (%) Maret 2017 2561,63 14,77 September 2017 2381,92 13,92 Maret 2018 2181,04 12,99 PERKOTAAN (Ribu Jiwa) (%) Maret 2017 1889,09 11,21 September 2017 1815,58 10,55 Maret 2018 1716,16 9,73 Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2017 sebesar 10,55% (1,82 juta jiwa), turun menjadi 9,73% (1,72 juta jiwa) pada Maret 2018 atau turun sebesar 0,82% (99,42 ribu jiwa). Persentase penduduk miskin di daerah perdesaan juga turun dari 13,92% (2,38 juta jiwa) pada September 2017 menjadi 12,99% (2,18 juta jiwa) pada Maret 2018 atau turun 0,93% (200,88 ribu jiwa). Rata-rata penurunan persentase penduduk miskin tahun 2013 – 2018 di daerah perkotaan dan perdesaan sebesar 0,65%. 13

JUMLAH PENDUDUK MISKIN 13

INDEKS KEDALAM KEMISKINAN (P1) 13

INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN (P2) 13

BIDANG KESEHATAN

ANGKA KEMATIAN BAYI (AKB) PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013 - 2017 TAHUN 2017 TARGET RPJMD TERLAMPAUI TREND AKB CENDERUNG MENURUN

ANGKA KEMATIAN BALITA (AKBA) PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013 - 2017 TAHUN 2017 TARGET RPJMD TERLAMPAUI TREND AKBA CENDERUNG MENURUN

ANGKA KEMATIAN IBU MELAHIRKAN (AKI) PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013 - 2017 TAHUN 2017 TARGET RPJMD TERLAMPAUI TREND AKI CENDERUNG MENURUN

TARGET SDGs TERLAMPAUI TREND GIZI BURUK CENDERUNG MENURUN PREVALENSI BALITA GIZI BURUK PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015 - 2017 TARGET SDGs TERLAMPAUI TREND GIZI BURUK CENDERUNG MENURUN

PREVALENSI BALITA GIZI KURANG PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013 - 2016

TREND GIZI BURUK BERSIFAT FLUKTUATIF PROPORSI ANAK BERUSIA 1 TAHUN DIIMUNISASI CAMPAK PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013 - 2016 TREND GIZI BURUK BERSIFAT FLUKTUATIF

KELAHIRAN YANG DITOLONG TENAGA KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013 - 2016 TARGET RPJMD TERLAMPAUI CAPAIAN MASIH BERSIFAT FLUKTUATIF

CAKUPAN PELAYANAN ANTENATAL (K4) PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013 - 2017 TARGET RPJMD TERLAMPAUI

PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013 - 2017 PESERTA KB AKTIF PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013 - 2017 TARGET SDGs BELUM TERCAPAI CAPAIAN PESERTA KB AKTIF CENDERUNG MENURUN

TARGET SDGs TERLAMPAUI TREND AKBA CENDERUNG MENURUN ANGKA KELAHIRAN PD PEREMPUAN UMUR 15-19 Th PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015 - 2017 TARGET SDGs TERLAMPAUI TREND AKBA CENDERUNG MENURUN

PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013 - 2017 UNMEET NEED KB PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013 - 2017 TARGET SDGs BELUM TERCAPAI CAPAIAN UNMEET NEED KB CENDERUNG MENGALAMI PENINGKATAN

PREVALENSI HIV PD PENDUDUK USIA 15-24 Th PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013 - 2017

TARGET SDGs TERLAMPAUI ANGKA PENEMUAN KASUS MALARIA /1.000 PENDUDUK PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015 - 2017 TARGET SDGs TERLAMPAUI

TARGET RPJMD TERLAMPAUI CAPAIAN CENDERUNG MENINGKAT ANGKA PREVALENSI KEJADIAN TBC /100.000 PENDUDUK PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013 - 2016 TARGET RPJMD TERLAMPAUI CAPAIAN CENDERUNG MENINGKAT

PROPORSI KASUS TBC YG DISEMBUHKAN MELALUI DOTS PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2012 - 2014

PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015 - 2017 PREVALENSI STUNTING PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015 - 2017 TARGET SDGs TERLAMPAUI

BIDANG PENDIDIKAN

ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) TARGET SDGs TERLAMPAUI CAPAIAN CENDERUNG MENINGKAT

ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) TARGET SDGs TERLAMPAUI CAPAIAN CENDERUNG MENINGKAT

HLS

RASIO ANGKA PARTISIPASI MURNI (RAPM)

MENUNJUKKAN KONDISI MEMBURUK KINERJA PENURUNAN MELAMBAT RASIO MELEK HURUF PEREMPUAN TERHADAP LAKI-LAKI PADA KELOMPOK USIA 15-24 TAHUN MENUNJUKKAN KONDISI MEMBURUK KINERJA PENURUNAN MELAMBAT

PK DPRD WANITA

BIDANG KETAHANAN PANGAN

HARGA BERAS MENUNJUKKAN KONDISI MEMBURUK KINERJA PENURUNAN MELAMBAT

PRODUKSI PADI TARGET RPJMD TERLAMPAUI CAPAIAN CENDERUNG MENINGKAT

PRODUKSI JAGUNG TARGET RPJMD TERLAMPAUI CAPAIAN CENDERUNG MENINGKAT

PRODUKSI KEDELAI TARGET RPJMD TIDAK TERLAMPAUI CAPAIAN CENDERUNG MENURUN

HARGA GULA PASIR MENUNJUKKAN KONDISI MEMBURUK KINERJA PENURUNAN MELAMBAT

HARGA DAGING AYAM MENUNJUKKAN KONDISI MEMBURUK KINERJA PENURUNAN MELAMBAT

HARGA TELUR AYAM MENUNJUKKAN KONDISI MEMBURUK KINERJA PENURUNAN MELAMBAT

BIDANG KETENAGAKERJAAN

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013 - 2017 TARGET RPJMD BELUM TERCAPAI CAPAIAN TPT CENDERUNG MENURUN

BIDANG INFRASTRUKTUR DASAR

CAKUPAN PELAYANAN SANITASI TARGET RPJMD TERLAMPAUI CAPAIAN CENDERUNG MENINGKAT

CAKUPAN PELAYANAN AIR MINUM KOTA DESA TARGET RPJMD TERLAMPAUI CAPAIAN CENDERUNG MENINGKAT

RASIO ELEKTRIFIKASI TARGET RPJMD TERLAMPAUI CAPAIAN CENDERUNG MENINGKAT

PROPORSI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013 - 2017 CAPAIAN CENDERUNG MENINGKAT

BIDANG INDIKATOR PROVINSI SUMBER DATA SATUAN TARGET&CAPAIAN Baseline (2015) 2016 2017 2018 T R KESEHATAN Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan DINKES % 32,37 27,57 37,9 50 72,29 51 Persentase penyandang disabilitas miskin DINSOS Orang   785 850 500 Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bersyarat/Prgram Keluarga Harapan ART - 12764 Cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan 98,5 79 97,6 82 Persentase bayi (0-12 bln) yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap 91 92 94,3 92,5 Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilkikan akta kelahiran BPS dan DPPA DALDUK KB , KETENAGAKERJAAN Jumlah peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan 1.823.602 2.176.180 2.080.063 2.687.462 2.225.982 3.361.411 INFRASTRUKTUR DASAR Jumlah bantuan sambungan rumah listrik murah dan hemat untuk rumah tangga miskin DINAS ESDM Sambungan rumah 1000 907 1075 6163 4754 Persentase kawasan permukinan kumuh yang tertangani DISPERAKIM 14,03 16,92 15,57 16,62 14,13 Jumlah Desa Tangguh Bencana BPBD Desa 52 62 60 68 Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana Rupiah NA Dokumen strategi pengurangan risiko bencana tingkat provinsi Dokumen 1

ANALISIS PRIORITAS BIDANG INTERVENSI

ANALISIS PRIORITAS BIDANG INTERVENSI NO BIDANG INDIKATOR STATUS DAMPAK 1 Kesehatan Contraceptive Prevalence Rate/ Peserta KB Aktif PRIORITAS Jangka Panjang Unmet Need KB 2 Pendidikan Rasio Melek Huruf Perempuan terhadap Laki-laki pada Kelompok Usia 15-24 Tahun 3 Infrastruktur Dasar 4 Indikator TIDAK PRIORITAS Jangka Pendek 4 Ketahanan Pangan Perkembangan Harga Beras, Produksi Kedelai, Harga Gula Pasir, Harga Daging Ayam, dan Harga Telur Ayam 5 Ketenagakerjaan Tingkat Pengangguran Terbuka 6 Konsumsi Persentase Penduduk Miskin (Po), Jumlah Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskina (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Keterangan: Status prioritas (warna merah)  indikator belum tercapai, perlu percepatan Status tidak prioritas (warna hijau)  indikator sudah tercapai, tinggal mempertahankan atau ditingkatkan 13

PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013 - 2017 MATRIK DETERMINANMASALAH MELALUI ASPEK KETERSEDIAAN (SUPPLY) DAN PEMANFAATAN (DEMAND) PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013 - 2017 CONTOH :