BAHAN PENGARAHAN UJIAN DINAS TINGKAT I GOLONGAN II

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PENYUSUNAN FORMASI PNS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
Advertisements

manajemen KEPEGAWAIAN biro kepegawaian sekretariat jenderal
SUMBER HUKUM KEPEGAWAIAN, HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI NEGERI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEBIJAKAN BIRO HUKUM DAN KLN DALAM BIDANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PEJABAT-PEJABAT PUBLIK :
HAK PEGAWAI NEGERI SIPIL PANGKAT DAN KENAIKAN PANGKAT
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
BANDA ACEH, 1 MARET VISIKORPRI Seluruh pegawai negeri harus memiliki “semangat kebersamaan” dalam memperjuangkan hak dan menegakkan kewajibannya.
PENGEMBANGAN SDM PNS (Keterangan Belajar, Izin Belajar, Tugas Belajar,
WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PNS
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PERPINDAHAN ANTAR INSTANSI
Struktur Penyelenggara Pemerintahan Daerah : Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
PENGANGKATAN PEGAWAI KELOMPOK 8 PRADITIYA B.L /
PERAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TERHADAP PENGEMBANGAN KARIR
P e n g a n g k a t a n P e g a w a I n e g e r I s I p I l.
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN GAJI BERKALA TERHADAP Yayu Meylani
PERMENPAN & RB NO. 9 TAHUN 2014 TENTANG JAFUNG PUSTAKAWAN DAN ANGKA KREDITNYA
PROFIL BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA SERANG
PEMBINAAN DISIPLIN PNS
DISIPLIN PNS Disusun Oleh : SUTRISNO, S.H.,M.H
Bidang Pengangkatan dan Pensiun
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
BAHAN PENGARAHAN & PENYAMPAIAN INFORMASI
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014
Tambahan Penghasilan Pegawai Sosialisasi di Bidang Kepegawaian
PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 23 TAHUN 2015
PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS PPK-PNS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1979 TENTANG PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL.
MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PP No. 11 Thn 2017)
PENJELASAN KENAIKAN PANGKAT
Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer
SOSIALISASI PEMBINAAN SDM, PELAYANAN DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
POLA KARIER PEGAWAI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Pegawai Negeri Sipil Peluang dan Tantangan
RAPAT TEKNIS KEPEGAWAIAN
KARTU PEGAWAI ( KARPEG )
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
SEBAGAI DAMPAK DARI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
VISI DAN MISI KORPRI Oleh : Tjahjanulin Domai.
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
Bidang Kesra dan Pensiun BKD Provinsi DKI Jakarta
Yuti Suhartati.,S.Kp. M.Kes
EVALUASI IMPLEMENTASI PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
LAPORAN KEGIATAN TAHUN 2016
Attention Please!!! 3 By: Kelompok 7.
Kutatap hari esok dengan penuh kebahagiaan
BPK Annisa Alya Gabryella Anabell Kristian Harris M. Dicky
MANAJEMEN TRAINING Drs. B. Suryosubroto
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TATA CARA PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL
PENYESUAIAN JENJANG JABATAN/PAK GURU
PROSES PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS PP 46 Tahun 2011
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DKI JAKARTA
PNS BERPRESTASI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA Tahun 2018
MANAJEMEN ASN BKPSDMD KAB. BREBES PLT. KEPALA BKPSDMD KAB. BREBES
Peraturan Gubernur Nomor 184 Tahun 2017 tentang
MEKANISME KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
Pemberian Penghargaan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya
BUPATI LUWU PROVINSI SULAWESI SELATAN   PERATURAN BUPATI LUWU NOMOR 21 TAHUN 2017   TENTANG   PEDOMAN UJIAN DINAS DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT.
TATA KELOLA MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN
PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN IZIN PENGGUNAAN GELAR
PENGHARGAAN SLKS DAN MASA KERJA
REGULASI UPDB Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Dana Bergulir Kabupaten Tangerang Peraturan Daerah Kabupaten.
Validasi Data ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2019
KORPRI Tjahjanulin.
KENAIKAN PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL GURU
Transcript presentasi:

BAHAN PENGARAHAN UJIAN DINAS TINGKAT I GOLONGAN II PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH TAHUN 2018

DASAR PELAKSANAAN 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil; 2. Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;

3. Surat Edaran Bersama Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara dan Ketua Lembaga Administrasi Negara Nomor 12/SE/1981 dan Nomor 193/Sek.LAN/8/1981 tentang Pelaksanaan Ujian Dinas Pegawai Negeri Sipil; 4. Keputusan Bupati Ponorogo Nomor 188.45/1830/405.28/2018 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggaraan Ujian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo pada Kegiatan Penyusunan Rencana Pembinaan Karier Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2018

Pelaksanaan Ujian Dinas dan Peserta Jadwal Pelaksanaan : Ujian Dinas rencana dilaksanakan selama 2 (dua) hari dengan jadwal sebagai berikut : a. Tanggal 2 Mei 2018 Pengarahan Peserta Ujian Dinas; b. Tanggal 8 Mei 2018 Pelaksanaan Ujian Dinas; c. Tempat Pelaksanaan Ujian Dinas diselenggarakan di Gedung KORPRI Kabupaten Ponorogo.

Peserta : memenuhi persyaratan Ujian Dinas Tingkat I (golongan II/d) ke Golongan III/a Tahun 2018 sebanyak 91 (Sembilan puluh satu) orang

Materi Ujian Dinas : Materi yang akan diujikan adalah sebagai berikut : 1. Pancasila / UUD 1945; 2. Kepegawaian dan KORPRI; 3. Administrasi Perkantoran; 4. Bahasa Indonesia dan Sejarah 5. Tupoksi

MATERI UJIAN DINAS TAHUN 2018 KELOMPOK A PANCASILA DAN UUD 1945 Jumlah soal : 20 Pilihan Ganda ( 10 Pancasila dan 10 UUD 1945 ) Buku/Literatur Pancasila suatu orientasi singkat UUD 1945 yang sudah diamandemen dengan penjelasan beserta butir-butir Pancasila Materi : PANCASILA Pengertian-pengertian yang berhubungan dengan penyebutan Pancasila Butir-butir Pancasila dan contoh pelaksanaannya Sejarah lahirnya Pancasila 2. UUD 1945 dan Amandemen Pembukaan Batang Tubuh Lembaga-lembaga Negara

II. KELOMPOK B KEPEGAWAIAN DAN KORPRI Jumlah soal : 20 Pilihan berganda (15 Kepegawaian dan 5 Korpri) Buku/Literatur PP 11,12,13 Tahun 2002 UU Nomor 23 Tahun 2014 Keputusan Munas ke V KORPRI Nomor Kep- 03/Munas/1999 Panca Prasetya KORPRI Materi : KEPEGAWAIAN CPNS Disiplin Pegawai Jenis kenaikan pangkat Sistem penggajian CPNS Pejabat Pembina kepegawaian KORPRI Keanggotaan KORPRI Hak,anggota dan fungsi KORPRI Keuangan KORPRI KORPRI tingkat desa sampai dengan pusat Dewan pengurus KORPRI Bank soal internet Musyawarah KORPRI

Bahan ajar Diklat Prajabatan Gol. I dan Gol. II-LAN RI 2003 III. KELOMPOK C PERKANTORAN Jumlah soal : 15 soal Buku /Literatur Bahan ajar Diklat Prajabatan Gol. I dan Gol. II-LAN RI 2003 Materi : Pengertian kantor,surat,sarana prasana kantor dan macam-macamnya Arsip,proses dan tujuannya Sistematika pelaporan

IV. KELOMPOK D BAHASA INDONESIA DAN SEJARAH INDONESIA Jumlah : 20 soal ( 10 Bahasa dan 10 Sejarah ) Buku / Literatur 1. SMA pelajaran Bahasa Indonesia dan sastra Indonesia 2. Buku pelajaran Sejarah SMA Kelas 1dan 2 Materi : 1. BAHASA INDONESIA 1. SPOK ( Subyek Predikat Obyek Keterangan 2. Awalan me,ber,ke-an 3. Ungkapan, peribahasa, karya sastra melayu 4. Istilah-istilah,kosa kata bahasa 5. Majas,frase,konotasi dan detonasi 2. SEJARAH INDONESIA 1. Sumpah Pemuda,Sejarah Pancasila 2. Pemilu,Dwikora, Pemberontakan-pemberontakan 3. ASEAN 4. Dekrit Presiden 5 Juli 1959

V. KELOMPOK E TUPOKSI Jumlah soal : 5 soal uraian Waktu : 60 menit Materi : Tupoksi sehari-hari saudara/PNS Bagan Struktur Organisasi di lingkungan unit kerja masing-masing Pemerintah Daerah

S e k i a n T e r i m a K a s i h