WORKSHOP KEPEGAWAIAN BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TGL. 04 – 09 – 2018.

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

PENUNDAAN SEMENTARA PENERIMAAN CPNS

Advertisements

________________ PENILAIAN PRESTASI KINERJA DAN PERHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENHUB.

MEKANISME Pengangkatan jfu dan pemberian tunjangan kinerja

Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung

Pemerintah Kota Surabaya Badan Kepegawaian dan Diklat

PENGEMBANGAN SDM PNS (Keterangan Belajar, Izin Belajar, Tugas Belajar,

TAHAP SELEKSI DAN PENETAPAN PESERTA c. Penyusunan Berkas Administrasi Berkas administrasi yang harus disusun oleh calon peserta sertifikasi guru melalui.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

PERPINDAHAN ANTAR INSTANSI

PERATURAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI KEUANGAN,

TUNJANGAN KINERJA DAERAH TUNJANGAN KINERJA DAERAH

MATRIKS EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI - KPP PA

TUNJANGAN PROFESI PENDIDIK

KISI-KISI TPP DAN PENGUKURAN KINERJA.

Menyusun rencana, program, dan anggaran Kopertis

EVALUASI PENGHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI.

SOSIALISASI TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

BAHAN PENGARAHAN & PENYAMPAIAN INFORMASI

Tambahan Penghasilan Pegawai Sosialisasi di Bidang Kepegawaian

Kebijakan Pengembangan Pegawai Negeri Sipil di Tahun 2015

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ) BENDAHARA PENGELUARAN

Nama Kelompok : Aisyah Nurul Jannah ( ) Anggun Retnosari ( )

SKPP SK Pensiun ( Pensiun, Duda/Janda, Mutasi ) Legalisir Kepsek

PEMERINTAH KOTA SEMARANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PNS Badan kepegawaian Daerah

PENJELASAN KENAIKAN PANGKAT

Bagaimana Gaji PNS Indonesia ?

ASPEK KEPEGAWAIAN DALAM PENILAIAN ANGKA KREDIT

PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER

POLA KARIER PEGAWAI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

UJI PETIK JABATAN FUNGSIONAL

JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT GIGI DAN PERAWAT

RAPAT TEKNIS KEPEGAWAIAN

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

SEBAGAI DAMPAK DARI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014

SISTEM INFORMASI PRESENSI PEGAWAI

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

EVALUASI PELAKSANAAN e-PUPNS 2015 DI KABUPATEN JOMBANG

RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI MELALUI PENINGKATAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENYALURAN SERTA PENGGUNAAN DANA HIBAH DAN.

PENYESUAIAN / INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN (PTP) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2017.

EVALUASI PENYALURAN STF-GBPNS TAHUN 2015

BAGIAN TATALAKSANA KEUANGAN DAN PERBENDAHARAAN BIRO KEUANGAN DAN BMN

( L H K A S N ) LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGERA

FASILITASI PENYUSUNAN DOKUMEN RPP BAGI GTT/GTY)/ PAMONG PAUD DAN LAPORAN PELAKSANAAN KERJA BAGI PTT/PTY DI LINGKUNGAN KABUPATEN SLEMAN.

PENYESUAIAN / INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN (PTP) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2017.

KENAIKAN PANGKAT PNS FUNGSIONAL TERTENTU (GURU)

KENAIKAN PANGKAT PNS FUNGSIONAL TERTENTU

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

SUB BIDANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI

Sosialisasi Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil.

D A S A R : PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN.

PENYESUAIAN JENJANG JABATAN/PAK GURU

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

PERKAP NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERKAP NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN.

Direktorat Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Bogor, November 2017.

TUNJANGAN KINERJA DAERAH ( TKD)

Outline Peningkatan Karir Dosen Landasan Hukum Tujuan Syarat Dosen

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

Kamis, 24 Januari 2019 Di Ruang ASN BKPPD Kabupaten Klatyen

TATA KELOLA MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN IZIN PENGGUNAAN GELAR

(PERATURAN MENTERI PANRB NO. 42 TAHUN 2018 )

PEMERINTAH KOTA SEMARANG

REGULASI UPDB Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Dana Bergulir Kabupaten Tangerang Peraturan Daerah Kabupaten.

EVALUASI DAN TINDAK LANJUT PELAKSANAAN PRESENSI ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN Jumat, 29 Maret 2019.

Bahan materi “Sosialisasi Kebijakan Analisa jabatan Analisa Beban Kerja, Evaluasi jabatan, penataan pegawai, dan Tambahan Penghasilan Pegawai” 8 Januari.

PENGELOLAAN DANA KAPITASI PADA PEMERINTAH DAERAH oleh: IRA HAYATUNNISMA, SE, MM Kasubdit Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan daerah KEMENTERIAN.

UNIVERSITAS JEMBER JEMBER, 07 MEI 2019

KENAIKAN PANGKAT PNS FUNGSIONAL TERTENTU (GURU). Kenaikan Pangkat DASAR yang LAMA : Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat.

KENAIKAN PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL GURU

Transcript presentasi:

WORKSHOP KEPEGAWAIAN BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TGL. 04 – 09 – 2018

PERATURAN BUPATI PACITAN NO 65 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

DASAR HUKUM PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 63 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL; PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 35 TAHUN 2018 TENTANG HARI DAN JAM KERJA PNS DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

PENERIMA TPP TPP DIBERIKAN KEPADA PNS LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN; DIKECUALIKAN : CPNS; PNS GURU YANG MENDAPAT SERTIFIKASI; PNS GURU YANG MENDAPAT TUNJANGAN NON SERTIFIKASI; PNS YANG MENDAPAT TAMBAHAN TUNJANGAN DARI PENGELOLAAN DANA BLUD; PNS YANG MENDAPAT TAMBAHAN TUNJANGAN DARI PENGELOLAAN DANA KAPITASI JKN ;

BESARAN TPP BESARAN TPP DITETUKAN BERDASARKAN KRITERIA : KLASIFIKASI JABATAN; TINGKAT KEHADIRAN DITENTUKAN BERDASARKAN LAPORAN E- PRESENSI DAN ABSENSI MANUAL DARI PERANGKAT DAERAH;

MATRIKS PENERIMAAN TPP Masuk kerja Masuk Tepat Waktu Masuk Telat <= 1 jam Masuk Telat Dengan Surat Ijin Masuk Telat Tanpa Surat Ijin > 1 Jam Masuk Terlalu Awal Pulang Kerja Pulang Tepat Waktu 100% 75% 50% Pulang Cepat <= 1 Jam 254% 25% Pulang Cepat > 1 Jam 0% Pulang cepat/lambat dengan surat Tidak Hadir Tanpa Keterangan / Ijin Pulang Lebih dari 1 Jam dari jam pulang

REKAPITULASI TINGKAT KEHADIRAN REKAPITULASI PRESENSI DENGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN e-PRESENSI; LAPORAN MANUAL PNS YANG TIDAK MENGGUNAKAN PRESENSI ELEKTRONIK; LAMPIRAN IJIN; DISERAHKAN PALING LAMBAT TANGGAL 5 BULAN BERIKUTNYA; KHUSUS BULAN DESEMBER DILAPORKAN PADA TANGGAL 20 DESEMBER;

KETENTUAN LAIN - LAIN TPP AKAN DIBAYARKAN MULAI BULAN SEPTEMBER 2018

MEKANISME PENCAIRAN TPP REKAPITULASI PRESENSI DENGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN e-PRESENSI; LAPORAN MANUAL PNS YANG TIDAK MENGGUNAKAN PRESENSI ELEKTRONIK; LAMPIRAN IJIN; MASING – MASING DOKUMEN DI CETAK RANGKAP 4 ( 2 RANGKAP KE BKPPD, 1 RANGKAP KE INSPEKTORAT, 1 RANGKAP UNTUK ARSIP) BENDAHARA PENGELUARAN MELAMPIRKAN SURAT PERTANGGUNG JAWABAN MUTLAK (SPT JM) BENDAHARA PENGELUARAN MELAMPIRKAN PAYROLL BERUPA SOFT COPY DAN HARD COPY;

BESARAN PENERIMAAN TPP No Klasifikasi Jabatan Besaran TPP a. Eselon II.a 5.500.000,00 b. Eselon II.b 3.500.000,00 c. Eselon III.a 2.000.000,00 d. Eselon III.b 1.100.000,00 e. Eselon IV.a 800.000,00 f. Eselon IV.b 700.000,00 g. Eselon V 600.000,00 h. Golongan IV i. Golongan III 450.000,00 j. Golongan II 370.000,00 k. Golongan I 350.000,00

TERIMA KASIH