Hal-hal yang perlu diperhatikan di OSS

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
REGISTRASI KEPABEANAN
Advertisements

Lembaga yang Berwenang Mengkoordinasikan Investasi
FASILITAS BEA MASUK DALAM RANGKA INVESTASI/ PENANAMAN MODAL
TUGAS OBSERVASI LAPANGAN
BADAN PENANAMAN MODAL Menu Utama.
PER-24/PJ/2012 TGL 22 NOVEMBER 2012 (MULAI BERLAKU TGL 1 APRIL 2013) 32 1 SOSIALISASI PENOMORAN FAKTUR PAJAK PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG.
Kegunaan Klasifikasi Pengumpulan data dan atau metode mengorganisasi data yang telah dikumpulkan Agregasi dan disagregasi serta untuk memberi makna pada.
PJ.091/KUP/S/014/
MEKANISME PMA 1. MELALUI PENDIRIAN PERUSAHAAN PMA 2. MELALUI PEMBELIAN
PELAYANAN PUBLIK OLEH BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM)
REGISTRASI KEPABEANAN
Solo-Salatiga, Maret 2016 Direktorat Impor
PENDIRIAN BADAN USAHA Zainal Abidin.
PERATURAN , REGULASI DI BIDANG IT
SEKTOR KEHUTANAN Jenis Perizinan
Prosedur Pendirian Bisnis di Bidang Teknologi Informasi
REGISTRASI KEPABEANAN (untuk PENGGUNA JASA)
oleh Kasubdit Perizinan Sektor Primer & Tersier
SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
PERIZINAN INVESTASI invest in BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Pertemuan 10 Perseroan terbatas (1) PT bentuk Badan Hukum sempurna, Macamnya, Pendirian, Pendaftaran & PenGumuman, Anggaran Dasar, dan Nama PT.
ANALISIS RESIKO KUALITATIF
Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 telah ditentukan menjadi 3 bidang usaha: 1. Bidang Usaha Terbuka 2. Bidang Usaha Tertutup 3. Bidang.
PERIZINAN PENANAMAN MODAL
PERIZINAN PENANAMAN MODAL
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Presented by: Cempaka Paramita,
NOMOR IDENTITAS KEPABEANAn (N.I.K)
Panduan Pengusulan PP-PTS 2018
MAKALAH PELAYANAN PUBLIK PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN (KK,KTP dan AKTA) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN KERINCI   Disusun dan diajukan.
PERSEROAN TERBATAS OLEH : Marsya Adelia Rosyid D ( )
YAYASAN Stichting.
" IMPLEMENTASI USULAN PERMOHONAN PENDIRIAN, PERUBAHAN PERGURUAN TINGGI, PENAMBAHAN PRODI DAN ALIH KELOLA PERGURUAN TINGGI “ ISIS IKHWANSYAH SISTEM INFORMASI.
PENDIDIKAN LATIHAN DAN
APLIKASI SISTEM PELAYANAN PERIZINAN ONLINE KEGIATAN USAHA HILIR MIGAS
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL © 2017 by Indonesia Investment Coordinating Board. All rights reserved Perpres 91 Tahun 2017 Single Submission.
DASAR HUKUM PENANAMAN/ INVESTASI 1. UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL 2. PERPRES NO. 27 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN TERPADU SATU.
Online Single Submission
DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Online Single Submission (OSS)
USER MANUAL ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)
Bidang Pelayanan Perizinan DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SURABAYA 2018
PENGENALAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) DAN SISTEM ADMINISTRASI BADAN USAHA (SABU), SERTA HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PEMBUATAN AKTANYA Disampaikan.
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAPUBATEN MALANG TAHUN 2018.
Disampaikan oleh : FULLY HANDAYANI RIDWAN
Online Single Submission (OSS)
KEMENTERIAN KOORDINATOR
Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 17/2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Perdata.
ONLINE SIGLE SUBMISSION (OSS) DAN KSWP
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
LEMBAGA PERIZINAN BERUSAHA
USER MANUAL ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
IMPLEMENTASI OSS invest in BKPM | Jakarta, 16 Juli 2018
Oleh : Chairina, S.Kom, M.TI
ASPEK HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM PELAKSANAAN PP 24/2018
Online Single Submission
KEBIJAKAN TDP DALAM BENTUK NIB SERTA
Online Single Submission
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Perkembangan Pengembangan Sistem OSS
PROSES DOKUMEN LINGKUNGAN “SPPL”
Pusat Standardisasi Sistem dan Kepatuhan
SINKRONISASI OSS DENGAN PPK ONLINE
DI PROVINSI JAWA TENGAH
Tahap Pencabutan Izin Usaha Melalui OSS MAN MODAL
LEGALISASI ASET BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH
Perubahan alamat Perusahaan
Transcript presentasi:

Hal-hal yang perlu diperhatikan di OSS Ketika Input data di permohonan Online Single Submission (Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektonik) Nomor Induk Kependudukan (NIK) Pengurus / Direktur Perusahaan NPWP KBLI (Kode Baku Lapangan Usaha Indonesia) Maksud dan Tujuan

Untuk memasukkan data tersebut diatas harus perlu kehati-hatian dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : Nama dalam KTP tidak boleh beda dengan nama yang sudah terdaftar di Dukcapil, Nomor yang diinput harus sama dengan NIK dan KTP yang dipakai adalah KTP elektronik (bukan KTP model lama) Nama Direktur yang diinput harus sesuai dengan yang telah terdaftar di AHU online Untuk PT data NPWP yang diinput adalah NPWP badan hukum dengan jumlah digit 15 digit bukan 12 digit KBLI yang diinput adalah No KBLI sesuai dengan KBLI dari Badan Pusat Statistik yang diterbitkan tahun 2017 (bukan yang lama/sebelumnya) Maksud dan tujuan yang diinput di OSS harus sesuai dengan Maksud dan Tujuan yang tercantum di Akta yang sudah didaftarkan di AHU online, dan disesuaikan KBLI dengan KBLI 2017

Beberapa hal yang perlu diketahui oleh Notaris Daftar Negatif Investasi (DNI)/Peraturan Presiden No 44 tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang terbuka dengan Persyaratan dibidang Penanaman Modal Komposisi kepemilikan saham lokal dan saham asing Diperlukan Rekomendasi untuk bidang usaha tertentu , Misalkan:Industri Rokok

Beberapa kesalahan yang sering terjadi dan menyebabkan proses input data terhenti : NIK telah terdaftar, sehingga tidak dapat registrasi ulang. Pemilik NIK sudah punya user name dan Password, atau sudah ada pihak lain yang mendaftarkannya. Data AHU online tidak bisa tersambung dengan OSS karena NIK yang terdaftar di AHU online adalah KTP lama bukan pakai KTP baru/ E-KTP Ketika mendaftarkan perusahaan PMA No passport yang digunakan adalah passport baru, sedangkan pada AHU Online masih terdaftar No. passport lama.