Yes No Yes No. Surat Permohonan SIUP AKTE Perusahaan & Perubahannya SK Kehakiman NPWP Perusahaan UU No 7 Lama ( Perpanjangan )

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

Sebelum menjalaninya ingat: 1. Niatkan pembuatan Akte ini untuk kebaikan bukan untuk kejelekan. 2. Mulailah hari-hari menjalaninya dengan BASMALAH dan.

Advertisements

02 Mei DIAJUKAN SCR TERTULIS OLEH PENYELENGGARA : PERORAANGAN, ORGANISASI, KELOMPOK ORGANISASI, PARPOL DLL 2. MEMENUHI PERSYARATAN : PERSYARATAN.

DINAS TENAGA KERJA TRANSMIGRASI

Disusun oleh : Eny Tarbiyatun SR, S. Pd

Lembaga yang Berwenang Mengkoordinasikan Investasi

Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia

1. Pengesahan Akta Pendirian Koperasi

Panji Dewanegoro Jason Vino Febriyano Iqbal Imamudin Reno

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Bentuk – bentuk badan Usaha

KETENTUAN BAGI WARGA NEGARA ASING DI WILAYAH REPUBLIK SERBIA Ruang Pancasila, Lantai 2 KBRI Beograd 9 April 2010.

Studi Kelayakan Bisnis

PROSEDUR PENGURUSAN SURAT BUKTI LAPOR, SURAT PENUGASAN DAN LOLOS BUTUH

KEWAJIBAN MENDAFTARKAN DIRI MENJADI WAJIB PAJAK

MEKANISME SISTEM YAN ADMINISTRASI

BADAN PENANAMAN MODAL Menu Utama.

Pelayanan Loket Ijasah & Transkrip Selamat Datang.

KETENTUAN UMUM & TATA CARA PERPAJAKAN (KUP)

VERIFIKASI – VALIDASI BERKAS PENGURUS & TENAGA KERJA

CARA MENDIRIKAN YAYASAN/LSM DAN PERSEROAN TERBATAS (pt)

Pembuatan SIUP, TDP, HO Tahap 1 Siapkan Fromulir permohonan SIUP, TDP, HO ditandatangani Direktur Siapkan dokumen legalitas Lembaga (Akta pendirian, SK.

PEDOMAN TATA CARA MENDIRIKAN KOPERASI

DEPARTEMEN DALAM NEGERI

Rika Kharlina Ekawati, S.E., M.T.I

Aspek Hukum (Yuridis) Aspek hukum bertujuan untuk meneliti keabsahan, kesempurnaan dan keaslian dokumen-dokumen yang dimiliki. Bentuk Badan Usaha: 1. Perusahaan.

DEPARTEMEN DALAM NEGERI

PERSIAPAN PENDIRIAN USAHA DRS. UNTUNG KALIMANTORO

Sektor Sosial Menu Utama.

Satuan Pendidikan : SMK Mata Pelajaran : Kewirausahaan Kelas/Semester : XI/1 Materi Pokok : Merencanakan usaha kecil/mikro Kompetensi Dasar.

PELAYANAN PUBLIK OLEH BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM)

Lecture Note: Trisnadi Wijaya, S.E., S.Kom

PELAYANAN PERIZINAN PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH

STUDI KELAYAKAN BISNIS Session - 2

KEBIJAKAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Solo-Salatiga, Maret 2016 Direktorat Impor

PENDIRIAN BADAN USAHA Zainal Abidin.

PELAYANAN ONLINE PERIZINAN PENGGUNAAN TKA (tka-online.kemnaker.go.id)

RAPAT TEKNIS KEPEGAWAIAN

ALUR MENGURUS KARTU KELUARGA (KK)

MEKANISME PELAYANAN PASPOR HAJI TAHUN 2016

DASAR : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RI NOMOR: 168 TAHUN 2010

ALUR AKTA PERKAWINAN.

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KETENTUAN DAN TATA CARA PERPAJAKAN -1

Mengirimkan Formulir Permohonan Registrasi Wajib Pajak secara elektronis

SURAT TANDA REGISTRASI APOTEKER (STRA)- online

SEKTOR PERTANIAN ENTER Menu Utama.

MENGURUS IZIN USAHA Sebelum usaha dimulai , satu tahap yana tidak boleh dilupakan adalah masalah perizinan. Tidak semua jenis usaha kecil diwajibkan.

Studi Kelayakan Bisnis

Presented by: Cempaka Paramita,

MEKANISME SISTEM YAN ADMINISTRASI

NO PRODUK LAYANAN PERSYARATAN WAKTU

AMRINA ROSYIDA, S.Psi., MH KASIE PENTA PKK LATTAS.

General Affair (Izin Usaha)

PERKAWINAN CAMPURAN.

Sektor Kesehatan 1. Surat Ijin Bidan ( SIB ) 2. Izin Perawat

NOMOR IDENTITAS KEPABEANAn (N.I.K)

YAYASAN YANG DIDIRIKAN ASING

MAKALAH PELAYANAN PUBLIK PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN (KK,KTP dan AKTA) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN KERINCI Disusun dan diajukan.

Presented by : Kelompok 12

Bagian 3. Cara Mendirikan Usaha

MEKANISME e-Registration

JAYAPURA, 12 SEPTEMBER NAMA : AGUSTINUS MAKABORI, S.H. NIP : TTL : ABEPURA, 24 AGUSTUS 1968 PANGKAT GOL/RUANG : PENATA (III/c)

KEBIJAKAN KEIMIGRASIAN SESUAI DENGAN PERPRES 20 TAHUN 2018

TATA CARA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

BARU : BAGI YANG TERDAFTAR SEBAGAI WARGA NEGARA INDONESIA ( WNI ) :

VERIFIKASI DATA 1. 2 ASPEK LEGAL YANG PERLU DI PERHATIKAN DALAM PEMBIAYAAN DOKUMEN – DOKUMEN HUKUM YANG DAPAT DIJADIKAN SUMBER INFORMASI, ANTARA LAIN.

DISUSUN OLEH RAVINA PUTRI INDRA SIREGAR TEKS PROSEDUR.

Perubahan alamat Perusahaan

Transcript presentasi:

Yes No Yes No

Surat Permohonan SIUP AKTE Perusahaan & Perubahannya SK Kehakiman NPWP Perusahaan UU No 7 Lama ( Perpanjangan )

Surat Permohonan Surat Kuasa Formulir isian RPTK-1 (L :I,II,III,IV,V) Copy SIUP Copy AKTE Pendirian Perusahaan Bagan/Struktur Organisasi Perusahaan Rekomendasi dari Instansi Terkait Bukti Wajib Lapor Ketenagakerjaan Kontrak Kerja Tenaga Kerja Asing Fotocopy IMTA & DPKK

Copy Paspor Perjanjian kerja antara tenaga kerja dan perusahaan Daftar Riwayat Hidup Copy RPTKA Copy Ijazah Surat Pengalaman Kerja

A.Persyaratan Perusahaan Sponsor Copy Akte Notaris Copy SIUP Copy TDP Copy Surat keterangan Domisili Perusahaan Copy NPWP Perusahaan Copy KTP Direktur Bagan Organisasi (didalamnya ada posisi untuk calon TKA) Copy Kontrak Kerja Surat penunjukkan Staf Pendamping untuk TKA Copy Surat Wajib Lapor Depnaker Surat Sponsor dari perusahaan Surat Kuasa pengurusan B.Persyaratan Calon TKA Copy Paspor Riwayat Hidup Copy Ijazah Pasphoto

Surat Permohonan Passport Izin Domisili SIUP AKTE TDP NPWP Rekom Izin Kerja RPTKA

Surat Permohonan Paspor Pas Foto 4x6 = 3 lembar RPTKA IMTA CV Surat Jaminan/Sponsor

Surat Permohonan Form. Permohonan KITAS No.24 Form. Permohonan POA No.26 Form. Perubahan Data Orang Asing No.27 Form. Sidik Jari Kartu Pengawasan WNA Surat Kuasa Passport Asli & Embarcation Card copy Personal History (CV) TKA copy Ijazah TKA copy RPTKA Pas Photo : 3 X 4 = 3 Lembar

Copy RPTKA Asli & Copy Passport, Kitas, Buku Biru, IMTA, DPKK Copy KTP /Pasport, Kitas & Buku Biru Direktur atau KTP Personalia / Penanggungjawab Kop Surat Perusahaan

Copy Passport Copy Visa Copy Cap Kedatangan Dari Imigrasi Copy Sponsor

Copy Passport Copy Visa Copy KITAS RPTKA / IMTA Surat Permohonan Sponsor Rumus Sidik Jari Pas Foto 3x4 3 Lembar

Copy Paspor Copy Buku Biru Copy KITAS Copy IMTA Copy STM / SKLD Copy SKPPS / SKTT (Untuk Wilayah tertentu) Copy RPTKA Copy Wajib Lapor Pas Foto

Copy Paspor Copy Buku Biru Copy Kitas Copy TA. 01 Copy Daftar Riwayat Hidup Kartu Keluarga Pas Foto ukuran 2x3 = 3 lembar

Surat Permohonan Kartu NPWP KTP Direktur