FORUM KONSULTASI PUBLIK

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJP/MD)
Advertisements

ROAD MAP IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DISAMPAIKAN OLEH: TARMIZI.
FORUM SKPD Dinas Pendidikan 2015.
PAPARAN KEPALA BAPPEDA KOTA BEKASI
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Asisten Pemerintahan dan Kesra
VISI – MISI DAN PROGRAM IR. DJAMALUDDIN MAKNUN, MP DR. MASJKUR, SP., M.SI CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI GOWA PERIODE 2015 – 2020.
KEBIJAKAN PERENCANAAN PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
H. Ahmad Marzuqi, S.E Dan Dian Kristiandi, S.Sos
GINI RASIO kabupaten gunungkidul tahun 2010
RKPD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2018
SIKLUS PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNAN
Deputi Bidang Pengembangan Regional
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
SOSIALISASI DANA DESA dengan Materi: “PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2015”
Mekanisme Penilaian ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA Tahun 2017
KERANGKA UMUM PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Peran Pemerintah dalam Pembangunan Ekonomi Kota Bandung
PERSIAPAN MUSRENBANG DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
MONEV PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN OLEH TKPK PROVINSI PAPUA BARAT
Pemerintah Kota Lubuklinggau
October 17 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI KALIMANTAN.
PENYUSUNAN & PENETAPAN RAPBD
PENGANTAR EVALUASI RPJMD KABUPATEN BANDUNG TAHUN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
Proses kebijakan publik dalam pembangunan
Mekanisme Penilaian ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA Tahun 2016
TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
MENTERI DALAM NEGERI PADA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2013
KEMISKINAN DAN KESENJANGAN
Pembekalan KKN STTNAS, September 2017
Penyusunan Rancangan RPJMD dan Rancangan Renstra di Kabupaten Buleleng
RENSTRA SKPD BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 54 TAHUN 2010
Latihan Penyusunan RPJMD
TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
SOSIALISASI PEDOMAN PELAKSANAAN MUSRENBANG TAHUN 2018
SISTEM PERENCANAAN STRATEJIK PEMBANGUNAN NASIONAL
PADA BINTEK LPM DESA CANGGU BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BADUNG
Kepala Bappeda Kabupaten Pangandaran
Samarinda, Rabu 14 Oktober 2018
Perbandingan Tingkat Kemiskinan Prov. Bengkulu September Tahun 2017
Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
DI SAMPAIKAN OLEH KEPALA BAPPEDA
TAHAPAN DAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENSTRA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 86 TAHUN 2017 PPKK FISIPOL UGM.
PENYELARASAN KEBIJAKAN PUSAT DAN DAERAH PADA ACARA MUSRENBANG RKPD KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018 IKHA PURNAMASARI, ST Direktorat Perencanaan Evaluasi.
Desk Penyusunan Perubahan Renja OPD Tahun 2012
KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SEKRETARIAT MUSRENBANG-2018
DISAMPAIKAN pada Musrenbang rkpd kabupaten belitung
PESERTA MUSRENBANG RKPD 2019
POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD diy terhadap rkpd diy tahun 2020 H
IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT OLEH:TUTIK KUSUMA WADHANI,SE,MM,M.Kes.
KERANGKA UMUM PERMENDAGRI NO. 32 TAHUN 2017
PEMERINTAH PROVINSI BALI SAMBUTAN SELAMAT DATANG DAN
PROSES BISNIS KECAMATAN PUCUK
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAMBI TAHUN 2020
PERUBAHAN RPJMD KOTA SURABAYA TAHUN
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
Bappeda DIY disampaikan dalam Seminar Nasional LP3M UMY
KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Akuntansi Sektor Publik Pertemuan 4 Dr. Ratna Wardhani
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
Unit 1. Pengantar Modul AEPI SSQ - Component 2 Modul Rencana Strategis dan Pengelolaan Keuangan 1 Unit 1.
Transcript presentasi:

FORUM KONSULTASI PUBLIK RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BULELENG TAHUN 2020 DIRANGKAIKAN DENGAN PEMBUKAAN MUSRENBANG RKPD DI KECAMATAN TAHUN 2019 PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) GUNA PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF BERBASIS PERTANIAN DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Banyualit, 11 Februari 2019

FORUM KONSULTASI PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG FORUM KONSULTASI PUBLIK RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BULELENG TAHUN 2020 Disampaikan Oleh: Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Buleleng

OUTLINE PENYAJIAN 1 2 3 KAIDAH PENYUSUNAN RKPD KABUPATEN BULELENG TAHUN 2020 KONDISI MAKRO KABUPATEN BULELENG TEMA, PRIORITAS PEMBANGUNAN RKPD KABUPATEN BULELENG TAHUN 2020 BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BULELENG

KAIDAH PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BULELENG TAHUN 2020 Bagian 1

RKPD Kabupaten Buleleng Tahun 2020 merupakan: KAIDAH PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2020 RKPD Kabupaten Buleleng Tahun 2020 merupakan: mengacu pada Dokumen perencanaan 1 tahun Tahun ketiga dari RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 Output dari top dan bottom up planning/ partisipatif Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Periode 2017-2022 2. RPJPD Kab. Buleleng Tahun 2005-2025 3. RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 4. Prioritas dan Tema RKP Tahun 2020 5. Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2020 BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BULELENG

LATAR BELAKANG Materi yang dibahas adalah Rancangan Awal RKPD Kabupaten Buleleng Tahun 2020 yang berisikan rumusan sementara tentang: a. Prioritas dan sasaran pembangunan b. Program prioritas 2. Dilaksanakan dalam rangka mengapresiasi masukan dan saran stakeholders terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Buleleng Tahun 2020 dengan pendekatan partisipatif dan teknokratik BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BULELENG

DASAR HUKUM UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG TAHAPAN, TATA CARA PENYUSUNAN,PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 86 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH, TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RPJPD DAN RPJMD, SERTA TATA CARA PERUBAHAN RPJPD, RPJMD, DAN RKPD jangka menengah jangka panjang tahunan RPJPD Kab. Buleleng 2005-2025 RPJMD Kab. Buleleng 2017-2022 RKPD Kab. Buleleng 2020 BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BULELENG

TUJUAN KONSULTASI PUBLIK Menjaring aspirasi dan harapan stakeholders terhadap prioritas dan sasaran pembangunan pada tahun yang direncanakan Merumuskan masukan dan saran terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Buleleng Tahun 2020 yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BULELENG

OUTPUT KONSULTASI PUBLIK Masukan dan saran dari stakeholders Berita Acara hasil konsultasi publik Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja tahun 2020 BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BULELENG

TAHAPAN PENYUSUNAN RKPD KABUPATEN BULELENG TAHUN 2020 Persiapan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Musrenbang RKPD Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Perumusan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Penetapan RKPD Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Pengesahan Renja Perangkat Daerah BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BULELENG

KONDISI MAKRO KABUPATEN BULELENG Bagian 2

JUMLAH PENDUDUK TAHUN 2018: ASPEK WILAYAH DAN DEMOGRAFI LUAS WILAYAH: 1.365,88 km2 (24,25 % dari Provinsi Bali) TERDIRI DARI: 9 Wilayah Kecamatan 129 Desa 19 Kelurahan 169 Desa Pakraman JUMLAH PENDUDUK TAHUN 2018: 818,289 jiwa (657,200 Jiwa/ BPS) (Sumber: Data Server Kependudukan) BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BULELENG

LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI (Sumber: BPS Kab. Buleleng) Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab. Buleleng senantiasa berada di atas pertumbuhan ekonomi Nasional, namun perlu kiranya melakukan upaya-upaya optimal dalam rangka mempertahankan serta menekan perlambatan pertumbuhan ekonomi pada masa mendatang BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BULELENG

PDRB dan PDRB Perkapita 2013-2017 (Sumber: BPS Kab. Buleleng) BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BULELENG

INFLASI KOTA SINGARAJA (Sumber: BPS Kab. Buleleng) Sampai dengan bulan Desember 2018, tingkat inflasi Kota Singaraja sebesar 1,88%, lebih rendah daripada kota Denpasar (3,40%), dan dari Nasional (3,13%). Inflasi Kota Singaraja pada tahun 2018 dipengaruhi kenaikan indeks pada kelompok Makanan, Sandang, Makanan Jadi, Pendidikan serta Kelompok Perumahan. BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BULELENG

PDRB (ATAS DASAR HARGA BERLAKU) TAHUN 2017 Persentase (%) (Sumber: BPS Kab. Buleleng) Sektor Pertanian dalam arti luas merupakan penyumbang PDRB terbesar. Sektor ini akan menjadi fokus Pembangunan Daerah di Kabupaten Buleleng sesuai dengan RPJMD Tahun 2017-2022. BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BULELENG

GINI RATIO (Sumber: BPS Kab. Buleleng) Gini Ratio Kab. Buleleng tahun 2017 sebesar 0,310 berada pada tingkat ketimpangan rendah atau <0,4. Upaya optimal pelaksanaan program dan kegiatan guna mengurangi tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat akan terus diupayakan ke depannya. BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BULELENG

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (Sumber: BPS Kab. Buleleng) IPM Kabupaten Buleleng termasuk pada kategori IPM tinggi (>70) dengan laju pertumbuhan sebesar 0,46 pada kurun waktu 2016-2017. Upaya peningkatan AHH, RLS, HLS, dan Pengeluaran Per Kapita akan terus diupayakan secara sistematis dan berkelanjutan. BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BULELENG

PEMBENTUK IPM BULELENG (1) ANGKA HARAPAN HIDUP saat lahir (tahun) HARAPAN LAMA SEKOLAH (tahun) (Sumber: BPS Kab. Buleleng) (Sumber: BPS Kab. Buleleng) BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BULELENG

PEMBENTUK IPM BULELENG (2) RATA-RATA LAMA SEKOLAH (tahun) PENGELUARAN PER KAPITA (ribu rupiah/orang/tahun) (Sumber: BPS Kab. Buleleng) (Sumber: BPS Kab. Buleleng) BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BULELENG

JUMLAH PENDUDUK MISKIN (RIBU JIWA) (Sumber: BPS Kab. Buleleng) BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BULELENG

GARIS KEMISKINAN BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BULELENG GARIS KEMISKINAN (Sumber: BPS Kab. Buleleng) BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BULELENG

TINGKAT KEDALAMAN DAN KEPARAHAN KEMISKINAN Konsep yang dipakai BPS adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach) “Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran)” Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita perbulan lebih kecil dari Garis Kemiskinan. 346.398 361.387 364.064 382.598 0,530 0,551 Mar-2017 Sept-2016 Sept-2017 0,682 0,685 Mar-2018 388.451 Sept-2018 0,517 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1) mencerminkan jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap Garis Kemiskinan. Jarak yang semakin dekat menunjukkan kualitas kemiskinan yang lebih baik. Mencerminkan Variasi pengeluaran di antara penduduk miskin Nilai P2 yang semakin kecil menunjukkan kualitas kemiskinan yang lebih baik Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2) BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BULELENG

TEMA, PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BULELENG TAHUN 2020 Bagian 3

VISI “TERWUJUDNYA MASYARAKAT BULELENG YANG MANDIRI, SEJAHTERA, DAN BERDAYA SAING BERLANDASKAN TRI HITA KARANA” Mandiri Kemampuan Pemerintah Daerah bersama masyarakat Buleleng mengelola pembangunan daerah Sejahtera Terpenuhinya hak dasar masyarakat untuk kehidupan yang berkualitas. Berdaya Saing Kemampuan daerah dalam mengatasi tantangan dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan komparatif dan kompetitif untuk peningkatan nilai tambah daerah. Berlandaskan Tri Hita Karana Berlandaskan hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan lingkungan alam dan isinya, dan manusia dengan manusia. BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BULELENG

MISI Memantapkan Pembangunan Ekonomi untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif MISI 1 MISI 2 Pengembangan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis pada Produk Unggulan Daerah Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional, Berbudaya dan Berintegritas MISI 3 Memantapkan Partisipasi Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan MISI 4 Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah untuk Pemenuhan Pelayanan Publik MISI 5 Mewujudkan Pembangunan Buleleng yang Berbudaya dan Berkelanjutan (Sustainable Development) MISI 6 BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BULELENG

TEMA PRIORITAS TEMA & PRIORITAS RKP TAHUN 2020 Pembangunan Manusia PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) UNTUK PERTUMBUHAN BERKUALITAS Pembangunan Manusia Pembangunan Ekonomi Pembangunan Kewilayahan Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BULELENG

Pembangunan Manusia melalui Peningkatan Pelayanan Dasar TEMA & PRIORITAS RKPD PROVINSI BALI TAHUN 2020 TEMA PRIORITAS PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA KRAMA BALI MENUJU PEMERATAAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN Pembangunan Manusia melalui Peningkatan Pelayanan Dasar Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Pariwisata, Industri Kreatif, dan Jasa Produktif Menjaga Ketentraman dan Ketertiban serta Pelestarian Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya Pengurangan Kesenjangan antar Wilayah melalui Pengembangan Infrastruktur dan Pelestarian Lingkungan Peningkatan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Pemerintahan dan Birokrasi yang Berkualitas BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BULELENG

TEMA PRIORITAS TEMA & PRIORITAS RKPD KABUPATEN BULELENG TAHUN 2020 PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) GUNA PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF BERBASIS PERTANIAN DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing Pembangunan Ekonomi dengan Mendorong Sektor Pertanian Dalam Arti Luas Pembangunan Kewilayahan Berbasis Potensi Wilayah Pemantapan Pembangunan Infrastruktur Politik, Hukum, dan Tata Kelola Pemerintahan BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BULELENG

PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) GUNA PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF BERBASIS PERTANIAN DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN Tanaman Pangan Program SKPD Penanggungjawab Pembangunan Perdesaan Berbasis Pertanian & Penanggulangan Kemiskinan Perkebunan Holtikultura Pertanian dalam arti luas Peternakan Perikanan Kelembagaan subak/ kelompok Profil Desa Miskin Terpilih Infrastruktur Perekonomian Pasar Program SKPD Penanggungjawab Bumdes Koperasi LPD Industri/kerajinan Jalan desa Program SKPD Penanggungjawab Infrastruktur Permukiman Jalan produksi Jalan usaha tani Pelayanan air bersih Sanitasi BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BULELENG

Indikator Kinerja Daerah SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BULELENG TAHUN 2020 No Indikator Kinerja Daerah Target Tahun 2020 1 Pertumbuhan ekonomi (persen) 6,50 2 PDRB per kapita (juta rupiah) 62,398 3 Penurunan penganggguran (persen) 1,82 4 Gini ratio 0,312 5 Rata-rata lama sekolah (tahun) 7,10 6 Usia harapan hidup (tahun) 71,33 7 Pendapatan Daerah Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp. 2.372,3 miliar lebih Rp. 457,3 miliar lebih Rp. 1.403,0 miliar lebih Rp. 512,0 miliar lebih 8 Belanja Daerah Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Rp. 2.479,0 miliar lebih Rp. 1.322,7 miliar lebih Rp. 1.156,43 miliar lebih 9 Pembiayaan Rp. (106,7 miliar lebih) BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BULELENG

SEKIAN dan TERIMA KASIH