Sistem Pengadaan Secara Elektronik SPSE v4.3

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
BIMBINGAN TEKNIS KABUPATEN LOMBOK TENGAH KAMIS 21 MARET 2013
Advertisements

DUKUNGAN ULP TERHADAP PELAKSANAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Dalam aplikasi e-purchasing Kendaraan Bermotor, ada 3 user yang terlibat yaitu
PERCEPATAN PELAKSANAAN APBD TA 2014
E-PURCHASING (Intermediate) Custom animation effects: spotlight text
ORGANISASI PENGADAAN MELALUI PENYEDIA : MELALUI SWAKELOLA :
PANITIA/PEJABAT PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN (PPHP)
Tata Cara e-Purchasing
Sistem Informasi RUP dan Daftar Hitam Nasional
Penggunaan Aplikasi E-Purchasing (Pejabat Pembuat Komitmen)
KEBIJAKAN DAN PERATURAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN BANYUWANGI
Kegiatan Kemitraan LKPP – APIP di Provinsi Jawa Tengah
Pembuatan Modul Pembelajaran Interaktif Berbasis Flash
PENGADAAN BARANG/JASA
Kebijakan SISMONTEPRA Modul Pelaporan TEPRA
PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 54 TAHUN 2010 BESERTA PERUBAHANNYA
RAPAT KOORDINASI PEMANTAPAN ADMINISTRASI DALAM RANGKA
E-Delivery edelivery.surabaya.go.id.
Dasar Hukum Peraturan Presiden No 54 /2010 ttg PBJ Pemerintah sebagaimana terakhir kali diubah melalui Perpres No 4 / 2015 Pasal 106 Pengadaan Barang/Jasa.
Dasar Hukum Peraturan Presiden No 54 /2010 ttg PBJ Pemerintah sebagaimana terakhir kali diubah melalui Perpres No 4 / 2015 Pasal 106 Pengadaan Barang/Jasa.
Tim UTC PBJ BKD Kab. Sidoarjo
E-TENDERING CEPAT.
PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
E-Kontrak non e-tendering
KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA MANDIRI
Alur Pengusulan Paket dan Penugasan Pokja Komposisi Pokja
LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik)
PENGADAAN BARANG/JASA
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Bagian Administrasi Pembangunan
BARANG/JASA PEMERINTAH
Kebijakan SDM PBJ Dalam Perpres 16/2018 Disampaikan pada:
E Kontrak Non E Tendering
Pelatihan Keahlian Tingkat Dasar PBJP Perpres Nomor 16 Tahun 2018
PENGADAAN BARANG /JASA DESA
SOSIALISASI DAN PRAKTIK SIRUP 2. 3 DAN SPSE 4
PENYESUAIAN APLIKASI SIRUP TERHADAP PERPRES NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH LPSE KEMENTERIAN KESEHATAN RI.
PENGENDALIAN KONTRAK.
Aplikasi SPSE versi 4.3 LPSE Kementerian Kesehatan
MATERI 8 PELAKSANAAN PBJ MELALUI PENYEDIA
P1618 SOSIALISASI Mudjisantosa Oleh :
TITIK TITIK KRITIS PROSES PENGADAN BARANG/JASA
APLIKASI MONEV PENGADAAN TERDISTRIBUSI
KEBIJAKAN E-PROCUREMENT NASIONAL Sosialisasi Penggunaan Aplikasi SPSE 4.3 dan Implementasi Cloud LPSE Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik.
Perlem LKPP Nomor 17 Tahun 2018 ULP  UKPBJ.
PENGENDALIAN KONTRAK.
MATERI PENGENALAN SPSE V4.3
Implementasi SPSE 4.3 dalam Pelaksanaan Lelang Dini Kementerian PUPR TA 2019 Kepala Subbid Sistem Informasi Pusdatin Kementerian PUPR Bogor, 18 September.
PENGADAAN BARANG/JASA
Sistem Pengadaan Secara Elektronik SPSE v 4.3
Implementasi SPSE 4.3 dalam Pelaksanaan Lelang Dini Kementerian PUPR TA 2019 Kepala Subbid Sistem Informasi Pusdatin Kementerian PUPR September 2018.
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR
PEJABAT/PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN
Informasi umum PROSES PENGADAAN BARANG dan JASA DI PTN
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta
Untuk mengajukan Pertanyaan, kritik, maupun saran :
Untuk mengajukan Pertanyaan, kritik, maupun saran :
Implementasi Perpres 16/2018 DALAM APLIKASI
PEJABAT PEmeriksa HASIL PEKERJAAN biro umum mpr ri TA 2019
Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan V. 2.3
Seksi Bimbingan Teknis LPSE
Dr. Roni Dwi Susanto, M.Si Kepala LKPP 2019
PELAKSANAAN PBJ MELALUI PENYEDIA
Peran Strategis UKPBJ dalam Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa
Dr. Roni Dwi Susanto, M.Si Kepala LKPP 2019
4 POKJA SPSE Direktorat Pengembangan
PELAKSANAAN PBJ MELALUI SWAKELOLA
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
BUDI SANTOSO, AP., M.Si Assisten Perekonomian dan Pembangunan Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 14 Januari 2019 Pemerintah Kabupaten Lebak.
Transcript presentasi:

Sistem Pengadaan Secara Elektronik SPSE v4.3 PPK Pejabat Pembuat Komitmen Kata Pengantar kepada bagaimana saat ini SPSE telah berubah dari versi 4.2 ke v 4.3 .. Namun ini hanya menampilkan dari sisi PPK saja Lalu kita akan diarahkan kepada apa saja yang menjadi tugas pokok dan fungsi seorang PPK menurut PerPres 16/2018

Apakah berbeda ? Mengacu kepada PerPres 16/18 (Bab III pasal 11) , tugas dari seorang PPK adalah : Menyusun Perencanaan Pengadaan Menetapkan Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK) Menetapkan Rancangan Kontrak Menetapkan Besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada penyedia Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan Menetapkan “Tim Pendukung” Menetapkan “Tim atau Tenaga Ahli” Melaksanakan E-Purchasing untuk nilai paling sedikit diatas Rp 200.000.000 Menetapkan SPPBJ Mengendalikan Kontrak Melaporkan Pelaksanaan dan Penyelesaian “Kegiatan” Kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan Menilai kinerja penyedia Ketika akan melakukan tender/seleksi PPTK / PHO dan FHO Pasca proses pemilihan penyedia Terlihat ada 13 tugas utama dari seorang PPK Pada urutan 1 – 5 adalah tugas utama PPK ketika akan melakukan tender/seleksi yang dilakukan secara simultan dengan proses pengajuan ke Kepala Unit PBJ Urutan 9-11 adalah kegiatan yang dilakukan ketika proses pemilihan penyedia telah selesai dilaksanakan Urutan 6-7 itu terkait dengan fungsi PPTK / PHO dan FHO dalam tugas dan fungsinya membantu PPK Lalu dimanakan peran PjPHP dan PPHP ? ,,,, itu telah dilakukan pembahasan sebelumnya “dimana” letak dan fungsi PjPHP/PPHP Pengantar slide selanjutnya adalah tampilah awal SPSE

Implementasi pada SPSE v 4.3 Ini adalah tampilah awal SPSE .. Seperti biasa input user name dan pass … maka akan diarahkan kepada dashboard PPK

Halaman Beranda PPK : Tedapat hal yang berbeda pada tampilan PPK Di versi ini PPK lah yang menginput paket pekerjaan yang akan dilelang/dilaksanakan Bagaimana cara menginput paket pekerjaan ??? -- lihat slide berikutnya

1. Buat Paket 1 2

Paket tidak akan ditemukan jika tidak diinput dalan SiRUP terlebih dahulu

Setelah ini akan muncul kotak konfirmasi yang menanyakan apakah benar ini paket yang dimaksud ?? (tidak ada slide)

Pilih jika ingin melakukan tender konsolidasi Edit nama paket jika melakukan paket konsolidasi Paket konsolidasi adalah penggabungan paket pekerjaan yang serupa ;;; mungkin bisa diberikan contohnya paket pengadaan internet pada Bagian PBJ .. Kondisi PPK nya satu saja Pilih Lokasi Pekerjaan Klik Selanjutnya

mengisi satu per satu

Pilih UKPBJ pelaksana tender/seleksi

Lalu akan muncul notifikasi paket telah tersimpan

Diskusi dan Pertanyaan : ??? Terima Kasih