PEMBULATAN DAN RENCANA KERJA TINDAK LANJUT PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
Advertisements

KOMISI II DPR RI. DaerahAMJ 2013AMJ 2014Tidak ada data Provinsi 1230 Kab/Kota Jumlah
REVIEW PERMENDAGRI 38 Tahun 2007 TENTANG BADAN KERJASAMA DESA BERKAITAN DENGAN BKAD PELESTARIAN ASSET PPK (PNPM-Mandiri Perdesaan) OLEH: NURAHMAN JOKO.
PELATIHAN PENYUSUNAN RBA UNTUK RSUD BLUD
UU Desa dan Arah Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengaturan Desa Terkait Pemanfaatan Data Base Partisipatif.
PELATIHAN MASYARAKAT PNPM-R2PN TAHUN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KEBIJAKAN DESA DAN KEGIATAN BERBASIS DESA BERDASARKAN KEWENANGAN DESA
Disampaikan Oleh : Ir. EPPY LUGIARTI, MP. KASUBDIT PKK
Sinkronisasi Program/Kegiatan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Adat dan Budaya Lokal BIDANG KETAHANAN MASYARAKAT MUKIM.
QUALITY ASSURANCE SPECIALIST (QAS) dan KETERKAITAN DENGAN PPM
ETIKA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
STRUKTUR APBD KELOMPOK 2: Rahadian Dimas A Fauzi Adi Kurniawan
TATA CARA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
MANAJEMEN KEUANGAN DESA
LATAR BELAKANG Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya (fundamental human rights). Membangun.
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH
ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
SELAMAT DATANG PADA TUTORIAL TATAP MUKA MATAKULIAH IPEM4208
TEKNIS PENYUSUNAN PERENCANAAN DESA
Ponorogo, 6 Juli 2017 Dinas Kominfo Provinsi Jatim PPID Agus DM
KONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (SUMBER DANA DARI APBN TA 2016)
DIREKTORAT FASILITASI PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA”
TUJUAN PEMBANGUNAN DESA DALAM UU DESA
PESERTA SOSIALISASI UU 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
DIREKTORAT FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DESA
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
KONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Pertemuan 15 Keuangan Desa.
MATERI SOSIALISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Oleh : Khoirul Anwar, S.STP, M.Si.
PELAPORAN DAN PERTANGGUNG-JAWABAN KEUANGAN DESA.
KONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Pertemuan 14 Pemerintah Desa.
Rangkaian Kegiatan Pembekalan Tim Penguji Provinsi
OLEH: Dr. Faizul Ishom, M.Eng
TENAGA FASILITATOR LAPANGAN ( TFL)
Pertemuan 14 Pemerintah Desa.
Posisi Pedoman Umum Pembangunan Kota Baru dengan Rencana Tata Ruang
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH
WORKSHOP I Ruang Belajar Masyarakat (Rubelmas/RBM)
DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI 2016
Planning Process at Village LeveL Adopted and modified from
Karyawan Karyawati DINPERMADES
PERMENDAGRI NOMOR 56 TAHUN 2014
Kepala Bappeda Kabupaten Pangandaran
MONITORING, PELAPORAN DAN RKTL
KERJA SAMA DESA I .N Budhi Wirayadnya,ST TA-PMD Kota Denpasar.
PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Materi : MONITORING, PELAPORAN DAN RKTL
BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PADA PEMERINTAH DAERAH
Biro Organisasi Setda Jabar
KEBIJAKAN PEMDES DALAM MENDUKUNG PERCEPATAN AKSES UNIVERSAL AIR MINUM DAN SANITASI DESA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA.
SINGARAJA, SELASA, 18 SEPTEMBER 2019
SELAMAT DATANG PESERTA PELATIHAN APARATUR PEMERINTAHAN DESA DALAM BIDANG PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DAN KEWENANGAN GAMPONG SE KOTA BANDA ACEH TAHUN.
1.UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 2.UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 3. PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan.
TUGAS DAN FUNGSI TIM PELAKSANA KEGIATAN DALAM PEKERJAAN SWAKELOLA
EVALUASI E-DATABASE SIPD JAWA TIMUR 2018
MEKANISME PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN TAHUN 2018
Pemerintah Kabupaten Banjarnegara
SELAMAT DATANG DAN SEMANGAT MENGIKUTI RAPAT KOORDINASI
POINTER LOMBA DESA DAN KELURAHAN TAHUN 2019
KETERBUKAAN INFORMASI DI PEMERINTAH DESA
PERMENDAGRI 46 TAHUN 2016 TENTANG TENTANG LAPORAN KEPALA DESA.
Unit 1. Pengantar Modul AEPI SSQ - Component 2 Modul Rencana Strategis dan Pengelolaan Keuangan 1 Unit 1.
Transcript presentasi:

PEMBULATAN DAN RENCANA KERJA TINDAK LANJUT PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA

T U J U A N : SETELAH SELESAI PENYAJIAN INI DIHARAPKAN PESERTA DAPAT: 1.MENYUSUN RENCANA KERJA TINDAK LANJUT SETELAH MENGIKUTI PELATIHAN ; 2.MENGETAHUI KEGIATAN APA SAJA YANG AKAN 3.DILAKSANAKAN SETELAH MENGIKUTI PELATIHAN; 4.MENINGKATKAN KERJASAMA DENGAN PERANGKAT DAN MASYARAKAT YANG ADA DI DESA DALAM HAL PEMBANGUNAN. W A K T U: 1 45 MENIT = 45 MENIT PB : 6. PEMBULATAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT (RTL). SPB : 6.1 RENCANA KERJA TINDAK LANJUT

PENGERTIAN RKTL 1.Sebagai perkiraan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan setelah mengikuti pelatihan 2.Merupakan gambaran dari rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh Aparatur desa 1.Sebagai perkiraan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan setelah mengikuti pelatihan 2.Merupakan gambaran dari rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh Aparatur desa

TUJUAN PENYUSUNAN RKTL 1.Untuk mengetahui kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan setelah pelatihan; 2.Meningkatkan kerjasama aparatur pemerintahan Desa dalam pelaksanaan tatakelola pemerintahan Desa yang demokratis dan akuntabel; 3.Meningkatkan kemampuan peserta menerapkan hasil pelatihan sesuai peranannya.

Untuk memperoleh gambaran yang nyata terhadap kegiatan tindak lanjut yang akan dilakukan, diperlukan identifikasi terhdp kegiatan-kegiatan yangg sekiranya dapat dilakukan. MANFAAT RKTL

Identifikasi sumber daya penunjang dlm penyusunan RKTL meliputi antara lain :  Sarana  Dana  Orang  Materil  dll

KEGIATAN RKTL a.Identifikasi pada pasca pelatihan ; b.Mendiskusikan rencana tindak lanjut ; c.Membuat kesepakata bersama ; d.Kegiatan penyusunan Rencana Kerja Tindak Lanjut ; e.Mengoresi rencana yang telah disusun ;

FORMAT RENCANA TINDAK LANJUT PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA Desa: Kec: Kab: Provinsi : NoKegiatanTujuanSasaranWaktu Penanggung Jawab Ket.

FORMAT RENCANA TINDAK LANJUT PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA Desa: Kec: Kab: Provinsi : NoKegiatanTujuanSasaranWaktu Penanggung Jawab Ket Revisi/Penyusunan RPJM Desa Penyusunan RKPDesa Penyusunan APBDesa Penyusunan Produk Hukum Desa Sebagai pedoman pembangunan 6 tahunan desa Sebagai pedoman pembangunan satu tahunan desa Sebagai acuan pengelolaan keuangan desa sesuai RKPDesa Untuk melegalisasi pelaksanaan kewenangan desa sesuai peraturan perUUan yang berlaku Penyesuaian program/ kegiatan baru Menyesuaikan RPJMDesa APBDesa sesuai Permendagri 113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Produk Hukum Desa sesuai Permendagri 111/2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa Nov-Des 2015 Juni-Sept 2015 Okt-Des Kepala Desa & BPD Kepala Desa Kepala Desa & BPD

TERIMA KASIH ATAS PARTISIPASI BAPAK/IBU DALAM PELATIHAN INI SELAMAT BERTUGAS KEMBALI KE DESA MASING-MASING MOHON MAAF BILA DALAM MEMFASILITASI BAPAK/IBU TERDAPAT KEKELIRUAN/KEALPAAN DARI FASILITATOR DAN PANITIA

 YOSMARTONO (BPMPD PROV.) :  HADIMAN (BPKAD PROV.) :