ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DALAM PERSPEKTIF ORGANISASI BIRO ORGANISASI SETDA PROV KALTIM APRIL 2019

LANDASAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014; PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016; PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TERKAIT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH; KEPUTUSAN MENTERI PAN TERKAIT PEDOMAN ANALISIS JABATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUMBER DARI SELURUH AKTIVITAS KEPALA DAERAH YANG DIBANTU OLEH PERANGKAT DAERAH ; URUSAN PEMERINTAHAN : ABSOLUT ; KONKUREN ; PEMERINTAHAN UMUM; URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN : WAJIB TERKAIT PELAYANAN DASAR; WAJIB TIDAK TERKAIT PELAYANAN DASAR; PILIHAN;

PERANGKAT DAERAH STRATEGIC APEX : KEPALA DAERAH MIDDLE LINE : SEKRETARIAT DAERAH OPERATING CORE : DINAS DAERAH TECHNO STRUCTURE : BADAN (FUNGSI PENUNJANG)

LANJUTAN …. STRATEGIC APEX = RPJMD 5 TAHUN MIDDLE LINE = KEBIJAKAN DAERAH OPERATING CORE = KEBIJAKAN OPERASIONAL SESUAI URUSAN KONKUREN PENUNJANG = MEMBERIKAN DUKUNGAN PADA PERANGKAT DAERAH LAIN

ALUR PIKIR PENYUSUNAN DOKUMEN ANJAB DAN ABK URUSAN RPJMD RENSTRA STRUKTUR LEMBAGA JABATAN AKTIVITAS BALIKAN

LANJUTAN … RPJMD DITINDAKLANJUTI DENGAN RENSTRA DAN BERSESUSAIAN MISI = AKTIVITAS OPD STRUKTUR BERSIFAT ASIMETRIS DAN SESUAI POTENSI DAERAH = TIPELOGI DAN GROUPING JABATAN : PIMPINAN TINGGI ADMINISTRASI (ADMINISTRATOR, PENGAWAS, PELAKSANA) JABATAN FUNGSIONAL ( TERAMPIL , AHLI )

LANJUTAN…. AKTIVITAS : SPM, SP, NSPK, SOP, IKU, IKI, PK BALIKAN : SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (EKSTERNAL = OMBUDSMAN; INTERNAL = LEMBAGA YANG KOMPETEN)

POKOK PENTING ANALISIS JABATAN : JABATAN APA SAJA YANG HARUS ADA DI OPD FOKUS : PELAYANAN LANGSUNG KEPADA MASYARAKAT : DIBAWAH BIDANG ABAIKAN : JABATAN DI SEKRETARIAT OPD KARENA BERSIFAT UMUM / GENERAL TERMASUK TATA USAHA SEKOLAH MENENGAH DAN SEKOLAH KHUSUS DIDAPATKAN : JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DAN JABATAN PELAKSANA BAGAIMANA JABATAN PIMPINAN TINGGI, JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS = INGAT KEMBALI PRINSIP TIPELOGI DAN GROUPING

LANJUTAN …. ANALISIS BEBAN KERJA JUMLAH PEJABAT YANG HARUS TERSEDIA DALAM OPD BERDASARKAN BEBAN KERJA BEBAN KERJA DITENTUKAN SEBAGAI BERIKUT : BEBAN KERJA OPD YANG TERKAIT PELAYANAN LANGSUNG KEPADA MASYARAKAT SELAMA SATU TAHUN BERJALAN WAKTU KERJA STANDAR DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN BEBAN KERJA DIKALI WAKTU KERJA STANDAR DIBAGI DENGAN JAM KERJA EFEKTIF DALAM SATU TAHUN = JUMLAH PEJABAT

TENAGA PELAYANAN DASAR SEKOLAH TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SEKOLAH MENENGAH BAIK SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SEKOLAH KHUSUS RUMAH SAKIT TENAGA KESEHATAN MENGACU PADA KLASIFIKASI RUMAH SAKIT SESUAI PERMENKES; TENAGA KESEHATAN MENGACU PADA PENYELENGGARAAN SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL 1 DAN 2 PERLU PENDALAMAN DENGAN PENYELENGGARA SDM PADA INSTANSI PEMBINA

KESIMPULAN PEMERINTAH DAERAH DALAM AKTIVITASNYA MEMPEDOMANI PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DENGAN TITIK BERAT PADA URUSAN KONKUREN ALUR PIKIR DALAM PENYUSUNAN DOKUMEN ANALISIS JABATAN HENDAKNYA DIPAHAMI KAIDAH MAKRO – MIKRO, UMUM KE KHUSUS; ANALISIS JABATAN MENGHASILKAN ANTARA LAIN JABATAN APA SAJA YANG HARUS TERSEDIA DI OPD AGAR MAMPU SECARA EFEKTIF MELAYANI MASYARAKAT KHUSUSNYA JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA SEMENTARA ANALISIS BEBAN KERJA DENGAN MEMPERHATIKAN PERBANDINGAN ANTARA BEBAN KERJA DAN WAKTU KERJA EFEKTIF DALAM PENYELESAIAN TUGAS MENGHASILKAN JUMLAH PEJABAT PADA OPD UNTUK MAMPU MELAKSANAKAN TUGAS JABATAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD ANGKA 3

SEKIAN DAN TERIMA KASIH