P I L K A D A PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK Melalui DPRD

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Oleh: DIREKTUR JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM
Advertisements

AGUN GUNANDJAR SUDARSA Ketua Komisi II DPR RI. UU No. 32 Tentang Pemerintahan Daerah Akan direvisi dengan inisiatif/ diusulkan Pemerintah menjadi 3 RUU,
KOMISI II DPR RI. DaerahAMJ 2013AMJ 2014Tidak ada data Provinsi 1230 Kab/Kota Jumlah
BEASISWA PPA/BBM TAHUN 2013
1. TAHUN 2007 MASIH TERDAPAT 3 DAERAH DI PROVINSI JAMBI YG BELUM MENYERAHKAN RAPERDA KE KANWIL TERMASUK KOTA JAMBI.
OPTIMALISASI PERAN POLRI DALAM MENGHADAPI PEMILU 2014
Oleh Juri Ardiantoro Komisi Pemilihan Umum RI
ALUR PENGANGGARAN DAN PENCAIRAN HIBAH, BANSOS DAN BANTUAN KEUANGAN
BEBAN KERJA IDEAL DOSEN
ANALISIS STRATEGI PENGEMBANGAN PRODUK TABUNGAN PT. BANK BUKOPIN, TBK
KALENDER AKADEMIK UNIV. DIPONEGORO TAHUN 2013/2014.
Revisi (Tgl) : 0 (22 Des 2007) KERAPATAN. Kerapatan ialah cara gatra menyebar, yg dpt berkerumun rapat2 disuatu daerah atau bertebaran jarang2 di daerah.
Siap ikut UNSD? inspired by my sister. You Most To Prepare... Mau Tahu Jadwal UNSD 2012? Hari-H.
INDEKS MUSIMAN DAN GERAKAN SIKLIS
PERINGATAN 5 TAHUN PELAKSANAAN
PENYUSUNAN TAHAPAN PEMILU KDH TAHUN 2010
Pikada Serentak Jawa Timur 2018 & Pemilu Legislatif & Presiden 2019
Pilkada serentak: Peluang dan tantangan
“REVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015” Dan
KEBIJAKAN TERKAIT PEMILIHAN KEPALA DAERAH
DEMOKRASI DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PNS
UU 23 / 14 ??.
MATA KULIAH : PENGANGGARAN PERUSAHAAN
Perkembangan Inflasi di Kota Surabaya
Vhika Meiriasari, S.E, M.Si
KEBUTUHAN & PROYEKSI LISTRIK PLN Tahun 2003 S/D 2020
Anggaran bahan mentah (direct material budget)
KEBIJAKAN BOS TA 2016 DAN MEKANISME PENYALURAN BOS 2016
SEKRETARIS BAPPEDA PROVINSI JAWA TIMUR
RANGKAIAN UJIAN NASIONAL
OTONOMI DAERAH.
MATA KULIAH : PENGANGGARAN PERUSAHAAN
Pilkada Serentak dan Penguatan Demokrasi
KONSOLIDASI DAN PEMBERSIHAN DATA ( PEMBERSIHAN DATA ANOMALI )
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
REGULASI DAN IMPLEMENTASI PENGAMPUNAN PAJAK
PERAMALAN DENGAN METODE SMOOTHING
Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah
DALAM RANGKA PAM PENDISTRIBUSIAN BAHAN UNAS THN PELAJARAN 2015/2016
RENCANA PAM UJIAN NASIONAL 2012/2013 DI WILAYAH JAWA TIMUR
Metode Penyisihan Akuntansi untuk Piutang Tak Tertagih
ANGGARAN VARIABEL.
Pertemuan dengan Orang Tua Kelas X. MIA dan X
DATA INFORMASI SDM KESEHATAN
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN SESUAI UU 23 TH.2014
UNTUK MENGHADAPI PERUSUH / KERUSUHAN PADA UMUMNYA
Materi PKn oleh Asnedi, SH.,MH
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
Klasifikasi Iklim Schmidt dan Ferguson
Pengelolaan Keuangan Pribadi Tahun
Universitas Budi Luhur Program Pascasarjana
SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
P I L K A D A PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK Melalui DPRD
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
OPTIMALISASI PERAN POLRI DALAM MENGHADAPI PEMILU 2014
PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH
M A T E R I 1. SYARAT- PENGAJUAN JABATAN FUNGSIONAL
Dr Rilla Gantino, SE., AK., MM
DATA INFORMASI SDM KESEHATAN
Makassar, April Makassar, 10 April – 27 Mei 2017.
Rapat Koordinasi Program dan Kegiatan BAPPEDA Provinsi NTB Tahun 2018
Timeline penyampaian IKD hingga Sanksi
Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan.
TAHAP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2019
Rekapitulasi SNI Penetapan Tahun April
RENCANA JADWAL SIMULASI UJIAN NASIONAL BERBASIS KOMPUTER DESEMBER 2018 == TIDAK WAJIB == NOKEGIATANPERIODE 1PERIODE 2 1Pendataan Peserta UN melalui BIOUN1.
PERENCANAAN – ANGGARAN HUBUNGAN ANTARA KUA-PPAS, RKA DAN DPA OLEH : ACHMAD ZAKI NIM : P2C
Program Studi Administrasi Pemerintahan FISIP Universitas Padjadjaran.
DATA PESERTA PEMBEKALAN KEAHLIAN GANDA BATCH-2. PERMASALAHAN :  Peserta ada yang menjabat Kepala Sekolah sehingga tidak bisa meninggalkan sekolah terlalu.
Transcript presentasi:

P I L K A D A PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK 1999-2005 Melalui DPRD Pilkada Serentak UU 1/2015, UU 8/2015 & UU 10/2016 JUNI 2005 PILKADA LANGSUNG APRIL 2014 UU 32 Tahun 2004 +1.027 PILKADA (Rata-rata 3 hari sekali) 2015: 269 daerah 2017: 101 daerah 2018: 171 daerah PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK 9 DES 2015 UTK AMJ THN 2015 & AMJ SEMESTER I THN 2016 15 FEB 2017 UTK AMJ SEMESTR II THN 2016 & THN 2017 27 JUNI 2018 UTK AMJ THN 2018 & 2019 SEPTEMBER 2020 UTK KDH/WKDH HSL PEMILIHAN 2015 THN 2022 & THN 2023 TDK DILAKS PILKADA SHG AKAN DITUNJUK PENJABAT KDH S/D PILKADA SERENTAK TAHUN 2024 PILKADA SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024