HASIL PENILAIAN & EVALUASI

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PADA K/L/Prop/Kab/Kota
Advertisements

PENILAIAN INISIATIF ANTI KORUPSI
Oleh : Hilmy Muhammadiyah Inspektur Wilayah II Itjen Kementerian Agama
SOSIALISASI ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DI - KEMENKES 1.
STRATEGI MANAJEMEN PERUBAHAN DI BATAN Hudi Hastowo BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL 1 Februari 2013.
PELAKSANAAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI.
“ Berani Jujur Langkah Awal Berantas Korupsi”
MEMULAI PERUBAHAN DENGAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN RI.
AREA PERUBAHAN PENINGKATAN MATURITAS SPIP
Penilaian Maturity Level SPIP
SASARAN REFORMASI BIROKRASI pemerintahan belum bersih, kurang akuntabel dan berkinerja rendah pemerintahan belum efektif dan efisien pelayanan publik.
EVALUASI SAKIP DAN RB PROVINSI JAWA TENGAH Oleh Kementerian PAN dan RB
KEBIJAKAN DAN STRATEGI AKSELERASI BIDANG PENGAWASAN
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI RSUP Dr. SARDJITO YOGYAKARTA
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN A. Latar belakang Tujuan kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia adalah untuk.
KEDEPUTIAN BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
MEMBANGUN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA Oleh H
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN MELANJUTKAN REFORMASI BIROKRASI
PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN SDM APIP DALAM MENDUKUNG REFORMASI BIROKRASI
REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2017
INOVASI/ PERUBAHAN TAHUN 2017 KANTOR REGIONAL VI BKN MEDAN
MEMULAI PERUBAHAN DENGAN REFORMASI BIROKRASI
PROFIL JABATAN FUNGSIONAL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
PERAN KEMENDIKBUD DALAM PEMBINAAN
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN BERAU TAHUN
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
 PEDOMAN PENILAIAN DAN STRATEGI PENINGKATAN MATURITAS SPIP (PERKA BPKP Nomor 04 Tahun 2016)
USAHA KEMENTRIAN KESEHATAN DALAM MEWUJUDKAN CLEAN GOVERMENT &GOOD GOVERMENT KELOMPOK III.
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
PROGRAM PENUNTASAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN.
PEMBINAAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI KEPALA BAGIAN PERENCANAAN.
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
TEUKU NILWAN (Inspektur IV)
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
PEMBINAAN UNIT KERJA BERPREDIKAT WBK/WBBM
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
Sarjana Terapan (D-IV) Pekerjaan Sosial Program Studi Jumlah mahasiswa Jumlah alumni ( ) Sarjana Terapan (D-IV) Pekerjaan.
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2018
PROGRAM PENUNTASAN PEMBANGUNAN
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERCEPATAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
EVALUASI SAKIP PTN DAN LLDIKTI
REVIU DAN EVALUASI BERBASIS APLIKASI
Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
PERMENPAN RB NO. 11 TH TT ROADMAP RB AREA PERUBAHAN PENGUATAN PENGAWASAN
EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KEMENDIKBUD TAHUN 2017
GRATIFIKASI Peraturan BPOM Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan BPOM Bimtek pelaporan Gratifikasi melalui Aplikasi Gratifikasi.
Oleh : Dr H Haswandi, S.H.,S.E.,M.Hum.,M.M. Dirbinganis Badilum
PELAKSANAAN & PEMBANGUNAN
Semangat Baru MERAIH MATURITAS SPIP LEVEL 3
PERENCANAAN KEBUTUHAN PEGAWAI SESUAI DENGAN KEBUTUHAN ORGANISASI
SOSIALISASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS POLITEKNIK PELAYARAN SUMATERA BARAT MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) – WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI.
STRATEGI PERCEPATAN MENUJU PEMERINTAH YANG BERSIH, EFEKTIF DAN EFISIEN
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
Drs. Agus Uji Hantara, Ak., M.E.
Oleh : INSPEKTORAT JENDERAL KEMENKES RI SOSIALISASI “MEMBANGUN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WBK/WBBM” (PERMENPAN-RB NO 52 TAHUN 2014 ) DI LINGKUNGAN PUSDIK.
KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2019
EVALUASI REFORMASI BIROKRASI,
1 2 Jeanny HV Hutauruk,SE,MM,Ak,CA Jeanny HV Hutauruk,SE,MM,Ak,CA MAHKAMAH AGUNG Santika Hotel – Bekasi 25 – 26 November 2015.
PENGENDALIAN DENGAN PENDEKATAN MANAGEMEN RISIKO
Implementasi Reformasi Birokrasi dan Penanganan Benturan Kepentingan
DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN LINGKUP DITJEN.PSDKP – KKP
Materi Rapat Persiapan Evaluasi AKIP RB Tahun 2019
KEBIJAKAN PENERAPAN DAN PENILAIAN PIPK KEMENTERIAN KESEHATAN
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) KKP Teuku Nilwan Inspektur IV Inspektorat Jenderal KKP Bogor, 14 Mei 2019.
PERAN POLTEKES ERA REVOLUSI INDUSTRI 4
PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA KEMENTERIAN PARIWISATA TAHUN 2018
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2019
Transcript presentasi:

HASIL PENILAIAN & EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM DI LINGKUNGAN DITJEN PSDKP TAHUN 2017-2018

UNIT KERJA YANG DINILAI ULANG TPI UNTUK DITETAPKAN WBK OLEH MKP TAHUN 2018 8 diantaranya telah diusulkan ke TPN namun belum dinilai Menpan *berwarna kuning DJPRL BPSPL Denpasar* DJPT PPS Nizam Zachman* DJPB BBPBAP Jepara BPBAT Mandiangin* DJ PDSPKP BBP2HP* DJ PSDKP Pangkalan PSDKP Bitung* BRSDM BROL Perancak* Politeknik KP Sidoarjo BPPP Banyuwangi SUPM Waiheru* BKIPM BKIPM Kelas I Denpasar BBKIPM Jakarta I BKIPM Kelas II Manado*

a. Hasil Penilaian Berdasarkan Unit Kerja Catatan penilaian 2018: Dari 13 unit kerja, 7 lolos (53,8%); DJPT dan DJPDS dalam tahun 2018 belum berhasil lolos unit kerjanya; Deviasi antara urutan 1 dengan urutan terakhir: 27,85 (86,46 – 58,61) indikasi bahwa WBK belum berjalan optimal Keterangan: MMS = Memenuhi Syarat, TMMS = Tidak Memenuhi Syarat

b. Hasil Penilaian Berdasarkan Waktu (Evaluasi, Pemantauan, Prapenilaian, Pleno Penilaian) Catatan: Kehadiran Tim Evaluasi, Pemantau, Prapenilai berpengaruh positif terhadap peningkatan nilai; Hanya di SUPM Waeheru yg nilainya relatif stabil; Nilai di 7 Satker meningkat sejak evaluasi s.d. prapenilaian; Penurunan nilai pada saat pleno disebabkan kualitas dokumen dan implementasi belum sesuai kriteria penilaian Untuk mencegah CoI penilaian saat evaluasi, pemantauan, dan prapenilaian dilakukan oleh Tim yg berbeda.

c. Tingkat Capaian berdasarkan “Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil” Catatan: Nilai “Komponen hasil” lebih tinggi dari “komponen pengungkit” Rendahnya nilai komponen pengungkit: Pendokumentasian belum tertib; Pemahaman akan jenis dan kualitas dokumen yg hrs dilengkapi, masih beragam; Pedoman penilaian dari Kemen PAN dan RB msh bersifat umum sehingga persepsi terhadap kualitas dokumen masih beragam.

d. Tingkat Capaian pada “15 Jawaban Rinci Tertinggi” Catatan: Beberapa hal menjadi modal Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di KKP a.l.: Budaya kerja dan pola fikir; Media sosialisasi; Data kepegawaian; Kesempatan diklat; Layanan terpadu; Pimpinan sbg Role model; TNA dan kesenjangan kompetensi; IKU telah SMART, dll.;

e. Tingkat Capaian pada “15 Jawaban Rinci Terendah” Catatan: Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian a.l.: Aktivitas pengendalian risiko; Penerapan SOP; Gratifikasi; Benturan Kepentingan; Penilaian risiko; WBS: Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku; dll.

HASIL PENILAIAN PEMBANGUNAN ZI MENUJU WBK pADA PANGKALAN PSDKP BITUNG TAHUN 2018

HASIL EVALUASI PEMBANGUNAN ZI MENUJU WBK pADA DIREKTORAT PEMANTAUAN DAN OPERASI ARMADA TAHUN 2017 *Tidak Memenuhi Syarat WBK karena persentase temuan yang ditindaklanjuti kurang dari 3,5 dan Nilai Indikator Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN kurang dari 18

Kelemahan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Dukungan Anggaran untuk kegiatan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM belum optimal Komitmen Tidak seluruh pegawai (pimpinan s.d. level staf) memiliki komitmen untuk mewujudkan WBK di unit kerjanya; Tidak berlanjutnya proses pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM di unit kerja Predikat WBK hanya sekedar ajang lomba; Hanya dilaksanakan oleh orang-orang tertentu dan berfokus pada pemenuhan dokumen; Pemahaman bahwa WBK adalah tugas tambahan; Monitoring dan Evaluasi Belum dilakukan oleh unit kerja dan unit eselon I, sehingga belum teridentifikasi permasalahan/kendala yang dapat menjadi hambatan dalam pencapaian tujuan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM

Integritas, Profesionalitas, Inovasi Inspektorat Jenderal KKP Integritas, Profesionalitas, Inovasi