Dr. Asropi, SIP, MSi- Lembaga Administrasi Negara

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Advertisements

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Daerah)
Direktorat Pembinaan SMA
Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJP/MD)
Latar Belakang SK Kepala LAN Nomor 239 Tahun 2003 sudah terlalu lama/perlu disesuaikan dengan kondisi yang ada; Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 29 Tahun.
TEKNIS PENYUSUNAN LAKIP PERMENPAN RB NO 29 TAHUN 2010
Penyajian Kinerja Instansi
ASROPI, SIP, MSi LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA.
EVALUASI A K I P PERMENPAN 25/2012
Rencana Strategis SKPD
SESI IV Pengertian Satker Format Baru RKA K/L 2011 Kesimpulan.
PENGANTAR KEPALA BKKBN KONFERENSI PERS
Sosialisasi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) RAN/RAD - GRK
MODEL PENGEMBANGAN KTSP SMA
BUAT SURAT KEPUTUSAN TIM PENYUSUN;
Ruang Lingkup PP 39/2006 dan Pengenalan Aplikasi e-Monev Daerah
SINERGITAS TARGET KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
PENYUSUNAN LAKIP 2007 KAITAN dengan PP 8 / 2006 ttg Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja , dan PP 3 / 2007 ttg LPPD.
Peran Kementerian Negara PAN dalam Penguatan Akuntabilitas
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
Rencana kerja kementerian/lembaga tahun 2013
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN IZIN LINGKUNGAN
Jakarta, 23 September 2013 Oleh : Titi Eko Rahayu
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Alamat blog: Kedeputian II Bidang Kajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan Lembaga Administrasi.
Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2015
SAKIP DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.
Laksono Trisnantoro Dwi Handono Sulistyo KMPK FK UGM
KERANGKA UMUM PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA
IMPLEMENTASI SAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR
Nilai dan rekomendasi sakip
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
PEDOMAN PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA DAN PELAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PERMENPAN Nomor 29 Tahun 2010.
TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN
Grand Aquila, Bandung, 6 Agustus 2012
INSPEKTORAT DAERAH KAB. NGANJUK
SAKIP 2017 SISTEM AKUNTABLITAS INSTANSI PEMERINTAH
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR
PENGUKURAN DAN PELAPORAN KINERJA
Asistensi Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi
Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja
PENYUSUNAN DAN PELAPORAN KINERJA
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
RENSTRA SKPD BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 54 TAHUN 2010
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
Biro Organisasi SETDA Prov Jabar
PERJANJIAN KINERJA.
TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) Sesuai pepres no.29 tahun 2014.
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
Biro Organisasi SETDA Prov Jabar
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
Dr. Asropi, SIP, MSi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi
Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja
PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SKPD
Menuju Laporan Kinerja yang Akuntabel
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PERANGKAT DAERAH
EVALUASI implementasi SAKIP
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PERANGKAT DAERAH
TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN AKIP
Sistematika laporan kinerja instansi pemerintah tahun 2018
AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DR.H. Dailibas,SE.,MM.,MAk.,Ak.,PIA.,CFrA.,CA DR.H. Dailibas,SE.,MM.,MAk.,Ak.,PIA.,CFrA.,CA.
Penyusunan Pelaporan Kinerja
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit 1. Pengantar Modul AEPI SSQ - Component 2 Modul Rencana Strategis dan Pengelolaan Keuangan 1 Unit 1.
Transcript presentasi:

Dr. Asropi, SIP, MSi- Lembaga Administrasi Negara Renstra skpd dan lakip Dr. Asropi, SIP, MSi asropi0703@gmail.com Lembaga Administrasi Negara, 2013 Dr. Asropi, SIP, MSi- Lembaga Administrasi Negara

Dr. Asropi, SIP, MSi- Lembaga Administrasi Negara Curriculum Vitae Nama : Dr. Asropi, SIP, MSi Tempat/tgl Lahir : Tegal, 7 Maret 1972 NIP : 19720307 199802 1 001 Jabatan : Pembantu Ketua I Bidang Akademik Kantor : STIA LAN, JL. Administrasi II Pejompongan, Jakarta Pusat Pendidikan : 1. S-1, Adm. Negara FISIP UGM 2. S-2, Adm. Negara FISIP UI 3. S-3, Adm. Negara FISIP UI Pengalaman Narasumber/Mengajar : 1. Mengajar Diklatpim IV di SESKOAL, 30 Januari 2013, materi: 1) “Dasar-dasar Administrasi “ dan 2) “Dasar-dasar Kepemerintahan yang Baik” 2. Narasumber pada “Pembinaan Aparatur Perencanaan Pembangunan Daerah bagi SKPD”, yang diselenggarakan BAPPEDA Kab. Ciamis, Jawa Barat, di Pangandaran, 4 Februari, 2013, materi: “Perencanaan: Definisi dan Konsep (disertai Teknik Penyusunan Visi dan Misi Organisasi)” 3. Mengajar Diklatpim IV di Puslitbangdiklat LPP RRI, 12 Februari 2013, materi: “Otonomi dan Pembangunan Daerah”. Alamat email : asropi0703@gmail.com Alamat web : asropi.wordpress.com Dr. Asropi, SIP, MSi- Lembaga Administrasi Negara

KEBIJAKAN TERKAIT SAKIP UU No. 28/1998 ttg Penyeleggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN PP No. 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Inpres 7/1999 ttg Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Keputusan kaLAN No. 589/IX/6/Y/1999 ttg Pedoman penyusunan Pelaporan AKIP Keputusan Ka LAN No. 239/IX/6/Y/2003 ttg Pedoman penyusunan Pelaporan AKIP PermenPAN dan RB Nomor 29/2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PermenPPN/Kepala Bappenas No. 5/2008 ttg Renstra KL Permendagri No. 54/2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Dr. Asropi, SIP, MSi- Lembaga Administrasi Negara

KONSEP DASAR SAKIP Planning Organizing Actuating Controlling Dokumen RPJMD dan Renstra SKPD Planning Organizing Actuating Controlling Dokumen Rencana Kinerja Dokumen Laporan AKIP Dokumen Penetapan Kinerja

RPJMD Muatan RPJMD (pasal 64 Permendagri No. 54 Tahun 2010) pendahuluan; gambaran umum kondisi daerah; gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan; analisis isu-isu srategis; visi, misi, tujuan dan sasaran; strategi dan arah kebijakan; kebijakan umum dan program pembangunan daerah; indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan; dan penetapan indikator kinerja daerah.

Renstra SKPD Muatan Renstra SKPD (Permendagri No. 54 Tahun 2010) pendahuluan; gambaran pelayanan SKPD; isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi; visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan; rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif; dan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Perumusan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Renstra SKPD Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PADA TAHUN KE- 1 2 3 4 5 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) √

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD...........................*) Provinsi/ Kabupaten/Kota.......................**) Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD Penanggungjawab Lokasi Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD target Rp (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) Tujuan 1 Sasaran 1 Program ................ Kegiatan................ Sasaran 2 Dst ....................... √

Rencana tingkat capaian Perencanaan Kinerja Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Memuat: Sasaran strategis Indikator kinerja Utama Target Sasaran Program Kegiatan Keterangan Uraian Indikator Rencana tingkat capaian (target) Indikator Kinerja Satuan 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Perencanaan Kinerja Perencanaan Kinerja Provinsi/Kabupaten/kota, memuat: Sasaran Strategis yang sudah dituangkan dalam RPJMD Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu indikator kinerja daerah (IKD) yang sudah dituangkan dalam RPJMD dan relevan dengan sasaran strategisnya (, lihat IKD dalam lampiran 1 Permendagri No.54 Tahun 2010, tabel T-1 .A.1) Target-target untuk setiap IKU

Perencanaan Kinerja Perencanaan Kinerja SKPD, memuat: Sasaran Strategis yang sudah dituangkan dalam Rencana Startegis (Renstra) SKPD (lihat, muatan Renstra SKPD di pasal 93 Permendagri No. 54 Tahun 2010) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran SKPD dan sudah dituangkan dalam Renstra SKPD Target-target untuk setiap IKU

Perencanaan Kinerja Provinsi/Kabupaten/Kota : Tahun : Formulir Rencana Kinerja tahunaan (RKT) Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Provinsi/Kabupaten/Kota : Tahun : Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Sesuai dokumen RPJMD Indikator kinerja Sasaran Strategis Target dari masing-masing Indikator kinerja Sasaran Strategis

Perencanaan Kinerja SKPD : Tahun : Formulir Rencana Kinerja tahunan (RKT) SKPD SKPD : Tahun : Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Sesuai dengan dokumen Renstra SKPD Indikator kinerja Sasaran Strategis Target dari masing-masing Indikator kinerja Sasaran Strategis

Penetapan Kinerja Penetapan kinerja, meliputi: Pernyataan penetapan kinerja Lampiran perjanjian (formulir penetapan kinerja)

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA TINGKAT PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA --- Logo Lembaga --- PENETAPAN KINERJA TAHUN ……. Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Jabatan : Pada tahun ….. ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. ................, .......... Gubernur/Bupati/Walikota ..... .......................................

Penetapan Kinerja PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) --- Logo Lembaga --- PENETAPAN KINERJA TAHUN ……. Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ............................................... Jabatan : ............................................... Selanjutnya disebut pihak pertama Selaku atasan langsung pihak pertama Selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama pada tahun ….. ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. .........., ............. Pihak Kedua, Pihak Pertama,

Penetapan Kinerja Provinsi/Kabupaten/Kota : TahunAnggaran : Formulir Penetapan Kinerja Tingkat Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Provinsi/Kabupaten/Kota : TahunAnggaran : Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Jumlah Anggaran Tahun ............... Rp. ....................... Tempat, ..........................20.............. Gubernur/Bupati/Walikota .................................... (.............................................)

Penetapan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah : TahunAnggaran : Formulir Penetapan Kinerja Tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah Penetapan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah : TahunAnggaran : Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/ Kegiatan Anggaran Jumlah Anggaran : Program ............... Rp. ....................... Program ................Rp.......................... dst Gubernur/Bupati/Walikota ...................... (.............................................) Tempat, ..........................20.............. Kepala Dinas ...................... (.............................................)

Sesuai dokumen Penetapan Kinerja Pengukuran Kinerja Formulir Pengukuran Kinerja Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota Provinsi/Kabupaten/Kota : Tahun Anggaran : Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi % Jumlah Anggaran Tahun............................Rp........... Jumlah Realisasi Anggaran Tahun.............Rp......... Sesuai dokumen Penetapan Kinerja

Sesuai dokumen Penetapan Kinerja Formulir Pengukuran Kinerja Tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pengukuran Kinerja SKPD/Unit Kerja Mandiri : Tahun Anggaran : Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi % Jumlah Anggaran Tahun............................Rp........... Jumlah Realisasi Anggaran Tahun.............Rp......... % Penyerapan Anggaran Tahun.................Rp.............. Sesuai dokumen Penetapan Kinerja

KEDUDUKAN LAKIP DALAM SAKIP Perencanaan Pelaporan LAKIP SAKIP pengukuran Monitoring dan evaluasi #MEMBANGUN AKUNTABILITAS TIDAK SAMA DENGAN MENYUSUN LAKIP# Dr. Asropi, SIP, MSi- Lembaga Administrasi Negara

KEDUDUKAN LAKIP DALAM SAKIP KepmenPAN No. KEP/135/M.PAN/9/2004 Tahapan Pelaksanaan Evaluasi LAKIP Survei Pendahuluan Renstra Evaluasi atas penerapan sistem AKIP Sistem pengukuran kinerja Penyajian informasi dalam LAKIP (Format penyajian dan isi informasi yang dilaporkan) Evaluasi atas akuntablitas kinerja instansi/unit kerja PermenPAN dan RB No. 25 Tahun 2012 Langkah-langkah Evaluasi AKIP Evaluasi atas komponen akuntabilitas kinerja Perencanaan kinerja Pengukuran kinerja Pelaporan Kinerja Penilaian dan Penyimpulan Evaluasi kinerja Pencapaian kinerja Dokumen LAKIP Dr. Asropi, SIP, MSi- Lembaga Administrasi Negara

KEDUDUKAN LAKIP DALAM SAKIP No. Katagori Nilai Angka Interpretasi 1 AA >85-100 Memuaskan 2 A >75-85 Sangat Baik 3 B >65-75 Baik, perlu sedikit perbaikan 4 CC >50-65 Cukup, perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar 5 C >30-50 Kurang 6 D 0-30 Sangat Kurang Dr. Asropi, SIP, MSi- Lembaga Administrasi Negara

Logical frame Penyusunan LAKIP Penanda-tanganan oleh Pimpinan Dokumen Renstra Dokumen Renja Dokumen Tapkin Dokumen IKU Data Kinerja LHE Tahun sebelumnya Executive Summary Bab I Pendahuluan Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Bab III Akuntabilitas Kinerja Bab IV Penutup Lapiran-lampiran Penyusunan Out Line LAKIP Persiapan Pengisian Out line LAKIP Penanda-tanganan LAKIP Pembentukan Tim/Penugasan Kebijakan Rujukan Dokumen-dokumen SAKIP Data Kinerja Dr. Asropi, SIP, MSi- Lembaga Administrasi Negara

Penyusunan LAKIP: Persiapan 1 2 Rencana Strategis Penugasan / pembentukan Tim Penyiapan Dokumen Rencana Kinerja Penetapan Kinerja Indikator Kinerja Utama Pengukuran Kinerja Sistem Informasi Kinerja Dr. Asropi, SIP, MSi- Lembaga Administrasi Negara

Penyusunan LAKIP: Out Line LAKIP (PermenPAN dan RB No. 29 tahun 2010) Executive Summary Bab I Pendahuluan Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Bab III Akuntabilitas Kinerja Bab IV Penutup Lapiran-lampiran Dr. Asropi, SIP, MSi- Lembaga Administrasi Negara

Penyusunan LAKIP: Pengisian Out Line LAKIP Prinsip LAKIP 1 2 3 4 5 6 7 8 Menyajikan informasi pencapaian IKU Bukan kompilasi dari Unit Kerja di bawahnya Menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome Menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan Menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja Menyajikan pembandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan pembandingan lain yang Diperlukan Menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian kinerja Informasi kinerja dalam LAKIP dapat diandalkan PermenPAN dan RB No. 25 tahun 2012 Dr. Asropi, SIP, MSi- Lembaga Administrasi Negara

Penyusunan LAKIP: Pengisian Out Line LAKIP MANAJEMEN KINERJA BERBASIS IT MANUAL Dr. Asropi, SIP, MSi- Lembaga Administrasi Negara

Penyusunan LAKIP: Pengisian Out Line LAKIP Gambaran Umum Tugas dan Fungsi O – T Value S – W PENDAHULUAN 1 Dr. Asropi, SIP, MSi- Lembaga Administrasi Negara

Penyusunan LAKIP: Pengisian Out Line LAKIP Sasaran Strategis IKU Target PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA RENCANA STRATEGIS RENCANA KINERJA PENETAPAN KINERJA 2 Dr. Asropi, SIP, MSi- Lembaga Administrasi Negara

Penyusunan LAKIP: Pengisian Out Line LAKIP Sasaran IKU PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA RENCANA STRATEGIS RENCANA KINERJA PENETAPAN KINERJA 2 Target (Pra DIPA) Sasaran Strategis IKU Target (Setelah DIPA) Dr. Asropi, SIP, MSi- Lembaga Administrasi Negara

Penyusunan LAKIP: Pengisian Out Line LAKIP Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis Sistem Informasi Data Kinerja AKUNTABILITAS KINERJA 3 Rencana vs Realisasi (Penetapan Kinerja) Kinerja Tahun Sekarang vs Kinerja Tahun-tahun sebelumnya Faktor-faktor Berpengaruh terhadap Kinerja Kinerja di luar Penetapan Kinerja Kinerja Keuangan Dr. Asropi, SIP, MSi- Lembaga Administrasi Negara

Penyusunan LAKIP: Pengisian Out Line LAKIP PENUTUP Ukuran Kinerja Simpulan Rekomendasi 4 Dr. Asropi, SIP, MSi- Lembaga Administrasi Negara

Penyusunan LAKIP: Pengisian Out Line LAKIP EXECUTIVE SUMMARY IKU Kinerja Rekomendasi Faktor Berpengaruh 5 Dr. Asropi, SIP, MSi- Lembaga Administrasi Negara

Penyusunan LAKIP: Pengisian Out Line LAKIP LAMPIRAN-LAMPIRAN Isian Formulir Perencanaan Kinerja I Isian Formulir Penetapan Kinerja II Isian Formulir Pengukuran Kinerja III 6 Dr. Asropi, SIP, MSi- Lembaga Administrasi Negara