Disusun oleh : Eny Tarbiyatun SR, S. Pd

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
MATERI 6 HUKUM KEPAILITAN.
Advertisements

Rumah Susun Di INDONESIA.
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
Mendirikan Koperasi dan Proses Pengesahan Badan Hukum Koperasi
HUKUM WAKAF Widhi handoko.
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
Studi Kelayakan Bisnis
Bab 2 menganalisis aspek-aspek perencanaan usaha
SURAT IZIN TEMPAT USAHA (SITU)
TUGAS OBSERVASI LAPANGAN
VERIFIKASI – VALIDASI BERKAS ADMINISTRASI
BADAN PENANAMAN MODAL Menu Utama.
YAYASAN Stichting.
KETENTUAN UMUM & TATA CARA PERPAJAKAN (KUP)
CARA MENDIRIKAN YAYASAN/LSM DAN PERSEROAN TERBATAS (pt)
Aspek Hukum Rini Aprilia, M.Sc.
PEDOMAN TATA CARA MENDIRIKAN KOPERASI
PERSEROAN TERBATAS (PT)
Rika Kharlina Ekawati, S.E., M.T.I
Aspek Hukum (Yuridis) Aspek hukum bertujuan untuk meneliti keabsahan, kesempurnaan dan keaslian dokumen-dokumen yang dimiliki. Bentuk Badan Usaha: 1. Perusahaan.
Triyanto Univ. Sebelas Maret – Surakarta
Sektor Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Persiapan pendirian usaha
PERSIAPAN PENDIRIAN USAHA DRS. UNTUNG KALIMANTORO
Legalitas Bentuk dan Kegiatan Usaha
Sektor Sosial Menu Utama.
Satuan Pendidikan : SMK Mata Pelajaran : Kewirausahaan Kelas/Semester : XI/1 Materi Pokok : Merencanakan usaha kecil/mikro Kompetensi Dasar.
ASPEK HUKUM F. Hafiz Saragih M.Sc.
Lecture Note: Trisnadi Wijaya, S.E., S.Kom
KEBIJAKAN PEMBERIAN HIBAH DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
MENGANALISA ASPEK-ASPEK
STUDI KELAYAKAN BISNIS Session - 2
STIE DEWANTARA ASPEK HUKUM Studi Kelayakan Bisnis, Sesi 4.
BADAN HUKUM KOPERASI.
SOSIALISASI SITU.
PENDIRIAN BADAN USAHA Zainal Abidin.
OLEH: YUSNEDI, SH, M.Hum SABRINA UTAMI, S.IP, M.Si
PERATURAN , REGULASI DI BIDANG IT
KEBIJAKAN PERDAGANGAN
Aspek Hukum.
Perda Nomor 15 Tahun 2010 tentang BPHTB
PERTEMUAN KE-3 KETENTUAN UMUM TATA CARA PERPAJAKAN
ALUR BPHTB Kepala Bag.Pemerintahan & Otonomi Daerah melakukan pemeriksaan berkas validasi dan membubuhi paraf untuk selanjutnya disampaikan kepada petugas.
Bentuk-bentuk usaha (CV, perseorangan, perseroan, koperasi, dll.)
DASAR : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RI NOMOR: 168 TAHUN 2010
NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) PPKP (Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak)
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KETENTUAN DAN TATA CARA PERPAJAKAN -1
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
ASPEK HUKUM DALAM SKB Juhari, S.E. M.M..
MENGURUS IZIN USAHA   Sebelum usaha dimulai , satu tahap yana tidak boleh dilupakan adalah masalah perizinan. Tidak semua jenis usaha kecil diwajibkan.
KETENTUAN UMUM & TATA CARA PERPAJAKAN (KUP)
SOSIALISASI KARTU MASYARAKAT INDONESIA DI LUAR NEGERI (KMILN)
Studi Kelayakan Bisnis
Presented by: Cempaka Paramita,
DRS ANWAR SEMBIRING M.Pd
SOSIALISASI KARTU MASYARAKAT INDONESIA DI LUAR NEGERI (KMILN)
General Affair (Izin Usaha)
Proses Pembentukan Koperasi
PENGESAHAN ANGGARAN DASAR
YAYASAN Stichting.
Presented by : Kelompok 12
Mendirikan Koperasi dan Proses Pengesahan Badan Hukum Koperasi
SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)
kaRTU MASYARAKAT INDONESIA LUAR NEGERI (KMILN)
1 PROSES PENGESAHAN BADAN HUKUM KOPERASI UU 25/1992 PP 4/1994
VERIFIKASI DATA 1. 2 ASPEK LEGAL YANG PERLU DI PERHATIKAN DALAM PEMBIAYAAN DOKUMEN – DOKUMEN HUKUM YANG DAPAT DIJADIKAN SUMBER INFORMASI, ANTARA LAIN.
LEGALISASI ASET BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH
Perubahan alamat Perusahaan
Transcript presentasi:

Disusun oleh : Eny Tarbiyatun SR, S. Pd ADMINISTRASI USAHA Disusun oleh : Eny Tarbiyatun SR, S. Pd

Perijinan usaha Perijinan usaha/perusahaaan adalah suatu bentuk persetujuan atau pemberiaan ijin dari pihak yang berwenang atas penyelenggaraan kegiatan usaha yang dilakukan oleh perseorangan maupun badan.

Jenis-jenis perijinan usaha Ijin prinsip Ijin penggunaan tanah Ijin mendirikan bangunan (IMB) Surat ijin tempat usaha (SITU) Surat ijin usaha perdagangan (SIUP)

Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Adalah ijin yang dikeluarkan oleh Pemda.dalam hal ini oleh Dinas Pengawas Pembangunan Dalam akta pendirian perusahaan,antara lain tercantum hal-hal berikut : Tanggal pendirian Bentuk dan nama perusahaan Nama para pendiri Alamat tempat usaha Tujuan pendirian usaha Besarnya modal usaha Kepengurusan dan tanggung jawab Tahun buku, dsb

Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) Adalah ijin yang dikeluarkan oleh bagian undang-undang gangguan pemda setempat. Syarat –syarat permohonan SITU Foto copy akta pendirian perusahaan Denah tempat kedudukan usaha Surat persetujuan Foto copy Ktp Surat bukti pelunasan PBB

Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) Merupakan surat tanda daftar untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan yang diberikan kepada perusahaan yang keseluruhan investasinya (diluar tanah,bangunan) senilai Rp 200.000.000,- Untuk dapat melaksanakan usaha perdagangan harus memiliki SIUP (surat ijin usaha perdagangan)

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Adalah suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak Syarat-syarat memperoleh NPWP Fotocopi akta pendirian tanah Fotocopi SITU Fotocopi KTP Surat kuasa (bagi yang diwakilkan)

Ijin usaha lainya Perijinan usaha lainya yang perlu dimiliki oleh perusahaan adalah sebagai berikut: NRP (Nomor Register pajak) NRB (nomor Rekening Bank) ANDAL (analisi dampak Lingkungan)

NRP Syarat syarat pengajuan NRP Fotocopi KTP Fotocopy akta Pendirian Usaha Fotocopy Surat Ijin Usaha Fotocopi NPWP

NRB Syarat pengajuan NRB Fotocopi KTP Contoh tanda tangan pemimpin dan bendahara Tanda bukti setoran Lembar pembentukn setoran

ANDAL ANDAL diperlukan untuk menjaga agar lingkungan tempat usaha bebas dari pencemaran limbah. Syarat-syarat ANDAL Fotocopi penanggung jawab perusahaan Fotocopi akta pendirian tanah Fotocopi surat ijin usaha Fotocopi NPWP Fotocopi NRP Fotocopi denah lokasi