BIMTEK Penerapan Tata naskah Dinas Untuk Meningkatkan Tata Cara Administrasi Pelayanan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informaasi Provinsi Banten Yang Profesional Mei 2014

Naskah Dinas Peraturan Gubernur Banten Nomor 24 Tahun 2012 Tentang PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN Pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan penyimpanan naskah dinas serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan

NASKAH DINAS Pengertian : Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Prinsip : a. ketelitian; b. kejelasan; c. singkat dan padat; dan d. logis dan meyakinkan

NASKAH DINAS PRODUK HUKUM NASKAH DINAS SURAT

NASKAH DINAS SURAT GUB WAGUB surat edaran; surat kuasa; surat undangan; surat panggilan; pengumuman; telegram; berita acara; piagam; sertifikat, dan STTPP. surat biasa; surat keterangan; surat perintah; surat izin; surat perintah tugas; surat ket. melaksanakan tugas; nota dinas; lembar disposisi; laporan; rekomendasi; memo telaahan staf; AN.GUB

NASKAH DINAS SURAT Ka. SKPD Ka. UPT surat edaran; surat biasa; surat perintah; surat perintah perjalanan dinas; surat kuasa/surat kuasa khusus; surat undangan; surat keterangan melaksanakan tugas; surat panggilan; nota dinas; lembar disposisi; telaahan staf; pengumuman; laporan; rekomendasi; berita acara; memo; dan daftar hadir. surat keterangan; surat izin; surat perintah tugas; sertifikat. AN. Ka. SKPD

Bukti Pertanggungjawaban Peraturan Gubernur Banten Nomor 2 Tahun 2014 Tentang PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2014

Bukti Pertanggungjawaban Honorarium : (a) Keputusan Gubernur/PA/KPA tentang Pembentukan Tim/Kepanitiaan; (b) Daftar Hadir; (c) Daftar Penerima Honor yang sudah ditandatangani; (d) Laporan Tim ; (e) Bukti Surat Setoran Pajak; (f) Surat Undangan

Bukti Pertanggungjawaban Honorarium :

Bukti Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas : (a) SPT; (b) Visum; (c) Laporan Hasil Perjalanan Dinas; (d) Surat Perintah Bayar; (e) Rincian Perjalanan Dinas; (f) Kuitansi/Tanda Terima Uang (Lumpsum); (g) Struk BBM; (h) Struk Tol; (i) Struk Parkir; (j) Kuitansi Sewa Kendaraan; (k) Nota Sewa Kendaraan; (l) Kuitansi Sewa Penginapan; (m) Nota Sewa Penginapan; (n) Surat pernyataan pengeluaran riil apabila tidak dapat menggunakan bukti-bukti pengeluaran yang ditandatangani oleh pelaksana perjalanan dinas dengan mengetahui/menyetujui KPA/PA.

Bukti Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas :

Bukti Pertanggungjawaban Studi banding : Max. 15 orang, Max 16 Orang (mengikutsertakan masyarakat) Max 4 hr, Permohonan ijin secara tertulis berisi : tujuan/lokasi kunjungan kerja/studi banding, waktu kunjungan kerja/studi banding, jumlah biaya yang dibutuhkan, nama pejabat dan pelaksana, output dan manfaat kunjungan kerja/studi banding yang dapat diterapkan Spjnya : SPT; Visum; Laporan Hasil Perjalanan Dinas/Studi Banding; Surat Perintah Bayar; Rincian Perjalanan Dinas; Kuitansi/Tanda Terima Uang (Lumpsum); Struk BBM; Struk Tol; Struk Parkir; Kuitansi Sewa Kendaraan s.d. Pelabuhan/Bandara/ Stasiun; Nota Sewa Kendaraan s.d. Pelabuhan/Bandara/ Stasiun; Kuitansi Sewa Penginapan; Nota Sewa Penginapan; Tiket Moda Transportasi; Boarding Pass; Biaya Kelebihan Bagasi; Surat pernyataan pengeluaran riil apabila tidak dapat menggunakan bukti-bukti pengeluaran yang ditandatangani oleh pelaksana perjalanan dinas dengan mengetahui/menyetujui KPA/PA.

Bukti Pertanggungjawaban Studi banding : substansi kebijakan yang sedang dirumuskan dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel

Terima Kasih Atas Perhatiannya