IMPLEMENTASI NATIONAL SINGLE WINDOW DI DEPARTEMEN KESEHATAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
IMPLEMENTASI E-CATALOGUE OBAT Tahun 2014
Advertisements

REGISTRASI KEPABEANAN
Lebih Mudah Lebih Murah Lebih Cepat
Materi Sosialisasi Mekanisme Pembayaran Pungutan OJK
PEMBEBASAN BEA MASUK INDUSTRI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK
SOSIALISASI E-CATALOGUE OBAT
UNIT PELAYANAN TERPADU
FASILITAS BEA MASUK DALAM RANGKA INVESTASI/ PENANAMAN MODAL
PENGATURAN LABEL PRODUK PANGAN DAN NON PANGAN DALAM RANGKA PENGUATAN PASAR DOMESTIK dr. Bayu khrisnamurti wakil menteri KEMENTERIAN PERDAGANGAN RI 11.
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN OLAHRAGA YANG DIIMPOR OLEH INDUK ORGANISASI OLAHRAGA NASIONAL Homepage
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG LAPORAN BULANAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI Jakarta, 22 November 2013.
Sosialisasi & Penjelasan Peraturan / Kebijakan Baru Kepabeanan
PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN MELALUI e-FILING DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Nasional
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SOSIALISASI KEBIJAKAN BAN-PT di hadapan para peserta Rapat Kerja Daerah Pimpinan PTS di lingkungan Kopertis Wilayah III di Jakarta 23 September.
Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian
IMPLEMENTASI NATIONAL SINGLE WINDOW DI DEPARTEMEN KESEHATAN
PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI PRECURSOR BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Dasar Hukum dan Persyaratan Penerbitan Rekomendasi/Pertimbangan Teknis di Lingkungan Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan Jakarta, 28.
VERIFIKASI – VALIDASI BERKAS ADMINISTRASI
E-report alkes dan Pkrt e-watch alkes dan PKRT e-Infoalkes dan PKRT
KEBIJAKAN KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL PADA BARANG
Disampaikan oleh : Direktur Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian
SOSIALISASI PERMENKES RI 889/MENKES/PER/V/2011
SISTEM OTOMASI FASILITAS KEPABEANAN
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN ALAT KESEHATAN DAN PKRT
KETENTUAN LARangan dan pembatasan IMPOR
Dasar Hukum PASAL 25 AYAT (1) HURUF F UNDANG- UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 143/KMK.011/1997.
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI Jakarta, Juni 2014
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KESEHATAN KERJA
PENERAPAN E-CATALOGUE
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN IMPOR PRODUK KEHUTANAN
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN BANYUWANGI
KPPBC TMP TANJUNG EMAS Ruang Aula Lantai IV Kamis, 23 Februari 2017
REGISTRASI KEPABEANAN
Kementerian Keuangan RI
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : PMK- 70 /PMK
Solo-Salatiga, Maret 2016 Direktorat Impor
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN, PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN, DAN KETERLAMBATAN.
KEBIJAKAN PERDAGANGAN
APLIKASI KELUARGA SEHAT
Dasar Hukum Peraturan Presiden No 54 /2010 ttg PBJ Pemerintah sebagaimana terakhir kali diubah melalui Perpres No 4 / 2015 Pasal 106 Pengadaan Barang/Jasa.
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI Jakarta, Juni 2014
TATA CARA PENGISIAN FORMULIR REGISTRASI KEPABEANAN
REGISTRASI KEPABEANAN (untuk PENGGUNA JASA)
SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM
Bali Nusa Dua Convention Center,
Bimbingan Teknis eFiling
POKOK-POKOK PIKIRAN PERATURAN KEPALA BKPM tentang S P I P I S E
Pembuatan Sistem Rekomendasi Impor Limbah Non B3
SOSIALISASI DAN PELATIHAN e-PUPNS 2015
OLEH VINNY S. MUSTAFA NIRMALA N. P. HOWAN
NOMOR IDENTITAS KEPABEANAn (N.I.K)
KETENTUAN IMPOR BARANG PINDAHAN (PMK NOMOR: 28/PMK.04/2008)
KETENTUAN IMPOR BARANG KIRIMAN (PMK NOMOR: 182/PMK.04/2016)
Apa, Mengapa & Bagaimana Menggunakan e-Filing ?
APLIKASI SISTEM PELAYANAN PERIZINAN ONLINE KEGIATAN USAHA HILIR MIGAS
KPU BC Tipe C Soekarno-Hatta Kamis, 16 Agustus 2018
Aplikasi-Aplikasi pada DJBC
Komisi Pemberantasan Korupsi
Pengembangan Aplikasi Pendaftaran Varietas Lokal Secara Online
Sistem Aplikasi Pelayanan Kepabenan dan Cukai Pertemuan 5 : Pengenalan dan Environment CEISA.
Kebijakan Penyelenggaraan
KEBIJAKAN TDP DALAM BENTUK NIB SERTA
KEBIJAKAN KEIMIGRASIAN SESUAI DENGAN PERPRES 20 TAHUN 2018
TATA CARA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
PETUNJUK TEKNIS PENERBITAN SERTIFIKAT DALAM BENTUK ELEKTRONIK
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
Transcript presentasi:

IMPLEMENTASI NATIONAL SINGLE WINDOW DI DEPARTEMEN KESEHATAN DISAMPAIKAN DALAM SOSIALISASI DAN PENERAPAN E-LICENSING DEPARTEMEN KESEHATAN MERCURE CONVENTION CENTRE, 13 DESEMBER 2008

LATAR BELAKANG Implementasi ASEAN Single Window pada tahun 2009 mewajibkan Indonesia sebagai negara anggota ASEAN untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut dan harus menyiapkan National Single Window) pada akhir 2008. Kegiatan Single Window di level nasional harus sudah terlaksana secara menyeluruh mencakup semua Departemen dan Kementerian/Lembaga Negara sebagai GA (Government Agencies) yang mempunyai aktivitas perizinan terkait dengan Ekspor dan Impor pada akhir tahun 2008

PERIZINAN YANG TERKAIT DALAM INSW DI DEPARTEMEN KESEHATAN Surat Persetujuan Impor Prekursor. Surat Persetujuan Impor Psikotropika. Surat Persetujuan Impor Narkotika. Registrasi Alat Kesehatan Luar (AKL). Registrasi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Luar (PKL). Surat Keterangan Impor (SKI).

PAYUNG HUKUM 1. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka National Single Window 2. Cetak Biru (Blue Print) Penerapan Sistem National Single Window (NSW) di Indonesia 3. Di Departemen Kesehatan adalah Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 825/Menkes/SK/IX/2008

Keputusan Menteri Kesehatan RI Lingkungan Departemen Kesehatan No. 825/MENKES/SK/IX/2008 Tanggal 3 September 2008 Tentang Pemberlakuan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window Lingkungan Departemen Kesehatan

MENETAPKAN : Kesatu : Memberlakukan Sistem Elektronik Indonesia National Single Window (INSW) di lingkungan Departemen Kesehatan dalam dokumen kepabeanan dan perizinan yang berkaitan dengan ekspor dan/atau impor Narkotika, Psikotropika, prekursor, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kedua : Pelaksanaan Sistem elektronik Indonesia National Single Wndow (INSW) di lingkungan Departemen Kesehatan dimaksud dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

Ketiga : Ketentuan teknis pelaksanaan prosedur operasional standar Indonesia National Single Window (INSW) dan Service Level Arrangement ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Keempat : Dalam hal sistem elektronik tidak berfungsi sebagaimana mestinya, penanganan secara manual dapat dilaksanakan sesuai prosedur keadaan darurat yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, ditetapkan di Jakarta, tanggal 3 September 2008

E-LICENSING DEPARTEMEN KESEHATAN Ditjen Binfar dan Alkes sudah membangun Elektronik-Licensing (E-Licensing) untuk perizinan terkait dengan Eksport dan Import serta sudah terkoneksi dan terintegrasi dengan Portal NSW di Bea Cukai dengan memanfaatkan jaringan online yang ada di Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Depkes RI.

Pengiriman Perijinan ke Portal NSW http://www.insw.go.id Web-Service Database GA Portal NSW Intermediary Application Web Service adalah program aplikasi yang dapat diakses oleh aplikasi lain sehingga memungkinkan terjadinya inter-operabilitas dan interkoneksi antar sistem aplikasi. Departemen Kesehatan telah memiliki in-house system yang berfungsi sebagai web-service untuk proses transfer data perijinan ke portal NSW 9

TUJUAN PELATIHAN PESERTA MAMPU MENGAKSES SISTEM YANG ADA UNTUK PELAKSANAAN IMPORT PRODUK ALKES, PKRT, NARKOTIK DAN PSIKOTROPIK

PERIZINAN SPI/IP/IT ELEKTRONIK Importir/kuasanya Petugas Administrasi BPOM Petugas Teknis Pejabat Penindak lanjut I & II Pejabat Perekomendasi Pejabat Penandatangan 1 2 3 4 5 6 7 Setuju Registrasi Dokumen pendukung Verifikasi administrasi Username/ password Permohonan SPI/IP/IT Aplikasi Online IP/IT SPI Dokumen Pendukung Verifikasi administrasi Analisa Print out Hasil analisa Rekomendasi Tanda Tangan Verifikasi teknis Tindak lanjut 1 SPI Tidak Ya Setuju Konfirmasi ke Pengguna Jasa Tindak lanjut 2 Revisi jumlah Transfer data ke NSW Portal Selesai

ALAMAT E-LICENSING DEPARTEMEN KESEHATAN www.e-pharm.depkes.go.id http://www.depkes.go.id http://www.binfar.depkes.go.id http://www.e-pharm.depkes.go.id

Terima Kasih Ditjen Binfar dan Alkes Untuk Informasi : Gedung Departemen Kesehatan Jalan HR Rasuna Said Kav X-5 No 04-09 Kuningan Jakarta Selatan Perizinan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Telp/Fax : 5201590 Ext. 8176 Perizinan Alat Kesehatan dan PKRT Telp/Fax : 5201590 Ext. 7201 http://www.depkes.go.id http://www.binfar.depkes.go.id http://www.e-pharm.depkes.go.id