KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK FEBRUARI 2010 PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 80/PMK.03/2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 184/PMK.03/2007.
Advertisements

PEMBAYARAN DAN PELAPORAN
Lebih Mudah Lebih Murah Lebih Cepat
EVALUASI ATAS PELAKSANAAN TUGAS BANK GIRO POS PADA KPPN PALEMBANG
Hak dan Kewajiban Wajib Pajak
PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN MELALUI e-FILING DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Chapter II Ketentuan Umum & Tata Cara Perpajakan (KUP)
Hak dan Kewajiban Wajib Pajak
PER-24/PJ/2012, TANGGAL 22 NOVEMBER 2012
PER-24/PJ/2012 TGL 22 NOVEMBER 2012 (MULAI BERLAKU TGL 1 APRIL 2013) 32 1 SOSIALISASI PENOMORAN FAKTUR PAJAK PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG.
Penyampaian SPT Tahunan secara e-Filing
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Dasar Hukum : Undang-undang No. 28 tahun 2007.
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE
DEFINISI SPT adalah SPT Masa/Tahunan berbentuk Formulir Elektronik
BILLING SYSTEM (SISTEM PEMBAYARAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK)
PERTEMUAN #2 HAK DAN KEWAJIBAN WP
PERTEMUAN 10 SURAT PEMBERITAHUAN 8 MEI 2011 Surat Pemberitahuan.
Penghapusan Sanksi Administrasi Sebagai Akibat: 1
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015
PEMBUKUAN DALAM PERPAJAKAN
EVALUASI IMPLEMENTASI SIMPONI dan PENGGUNAAN BAS KEMENTERIAN KESEHATAN
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/Pmk
E-LEARNING MATA KULIAH. : PERPAJAKAN 1 DOSEN. : MOMO KELAS
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
PMK- 91/PMK.03/2015 IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA CAB. BALI
KETENTUAN UMUM DAN TATACARA PERPAJAKAN
Electronic Filing Identification Number
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Undang-Undang No
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN, PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN, DAN KETERLAMBATAN.
Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, Atau Pengambilalihan Usaha PERATURAN MENTERI.
PPh PASAL 26.
IV PEMBAYARAN PAJAK.
Pembayaran Pajak Secara Elektronik
LANJUTAN PERTEMUAN KE-6 SURAT SETORAN PAJAK DAN PEMBAYARAN PAJAK
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN (Hari 1)
Pengantar KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
Penting! Simulasi e-Filing 1770SS & 1770S
DJP ONLINE.
PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23/26
SPT DAN SSP Sri Andriani, SE, M.Si.
Memahami SPT, pernyetoran, dan pelaporan pajak
SURAT KETERANGAN DOMISILI BAGI SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI INDONESIA DALAM RANGKA PENERAPAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL.
E-FILING Cara pelaporan SPT secara ELEKTRONIK, dilakukan ONLINE & REAL TIME melalui INTERNET pada website Direktorat Jenderal Pajak
FORMULIR 1107 (Per-146/PJ/2006 tgl )
Mekanisme Perpajakan bagi Bendaharawan atas BELANJA BARANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN BAGI BENDAHARAWAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
NPWP DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
PER-24/PJ/2012, TANGGAL 22 NOVEMBER 2012
SUBYEK PAJAK Adalah Semua manusia yang lahir dengan status kewarganegaraannya ditetapkan sebagai WNI. Sehingga semua orang yang berdomisili di Indonesia.
PERTEMUAN 10 SURAT PEMBERITAHUAN 8 MEI 2011 Surat Pemberitahuan.
Bimbingan Teknis eFiling
MATERI KULIAH PENGERTIAN RESTITUSI
PEMUNGUT PPN Niken Nindya H, SE., MSA., CA..
Pph PSL 26 MUST PRAM.
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
KETENTUAN UMUM & TATA CARA PERPAJAKAN (KUP)
Surat Pemberitahuan (SPT)
PERTEMUAN IV.
PPN MEMBANGUN SENDIRI Niken Nindya H, SE., MSA., CA.
Pertemuan 6 : KEWAJIBAN PERPAJAKAN
Pertemuan 8 : TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK
KEWAJIBAN PERPAJAKAN SETELAH MEMILIKI NPWP
Cara Penyampaian SPT Langsung Cara Penyampaian Pos Cara Lain KPP KP2KP
PEMBAYARAN PAJAK V DIREKTORAT JENDERAL PAJAK.
Sistem Informasi PNBP Online (Simponi)
Apa, Mengapa & Bagaimana Menggunakan e-Filing ?
KEWAJIBAN PERPAJAKAN BENDAHARA PEMERINTAH
SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)
Transcript presentasi:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SOSIALISASI PELAKSANAAN UJI COBA SISTEM PEMBAYARAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK (BILLING SYSTEM) PERATURAN MENTERI KEUANGAN Nomor 204/PMK.05/2011 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 60/PMK.05/2011 TENTANG PELAKSANAAN UJI COBA PENERAPAN SISTEM PEMBAYARAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK (BILLING SYSTEM) DALAM SISTEM MODUL PENERIMAAN NEGARA

Uji Coba Billing System Pelaksanaan Uji Coba Billing System Mulai 6 Februari 2012 Improving Process, Delivering Possibilities

Apa itu... BILLING SYSTEM ..?. Pembayaran pajak melalui Teller Bank/Pos, ATM, atau internet banking dengan menggunakan “Kode Billing” pada Bank/Pos Persepsi. SSP ...... Kode Billing Via INTERNET Tanpa perlu membuat SSP manual..!!! Hanya dengan menyampaikan “dana pajak + Kode Billing”, pembayaran pajak selesai dengan mudah. Improving Process, Delivering Possibilities

RUANG LINGKUP UJI COBA BILLING SYSTEM PT POS: 1. KPP Pratama Bandung Bojonagara; 2. KPP Pratama Bandung Cibeunying; 3. KPP Pratama Bandung Cicadas; 4. KPP Pratama Bandung Karees; 5. KPP Pratama Bandung Tegallega. PT Bank Mandiri, Tbk. 1. Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu; 2. Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua; 3. Kantor Pelayanan Pajak Badan Usaha Milik Negara; dan 4. Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Orang Pribadi. Improving Process, Delivering Possibilities

RUANG LINGKUP UJI COBA BILLING SYSTEM Wajib Pajak: Seluruh Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan selain bendahara pemerintah yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak tersebut. Pelayanan Pembayaran: Terbatas pada pembayaran melalui loket (Psl 2(3) PER-92/PB/2011). Jenis Pajak: PPh dan/atau PPN atas nama Wajib Pajak sendiri, tidak termasuk pajak-pajak dalam rangka impor dan pajak-pajak potongan/pungutan Improving Process, Delivering Possibilities

TAHAPAN PROSES BILLING SYSTEM Proses Pendaftaran Proses Pembuatan Kode Billing Proses Pembayaran Proses Penutupan Keikutsertaan Improving Process, Delivering Possibilities

PROSES PENDAFTARAN Klik .... PENDAFTARAN Mendaftar kepesertaan melalui http://sse.pajak.go.id untuk mendapatkan: identitas pengguna (user id) Personal Identification Number (PIN) Improving Process, Delivering Possibilities

Klik... Daftar Baru Improving Process, Delivering Possibilities

Klik .... Improving Process, Delivering Possibilities

Klik .... Improving Process, Delivering Possibilities

Permohonan pendaftaran billing system Anda telah masuk ke DJP.... Improving Process, Delivering Possibilities

Kemudian.... Periksa e-mail Anda untuk melihat PIN dan alamat/kode aktivasi untuk mengaktifkan akun Anda. Improving Process, Delivering Possibilities

Romli Atmaja Klik .... Improving Process, Delivering Possibilities

Klik .... Improving Process, Delivering Possibilities

Klik .... Improving Process, Delivering Possibilities

PROSES PEMBUATAN KODE BILLING Klik lagi .... PEMBUATAN KODE BILLING Pembuatan Kode Billing dengan menginput setoran pajak pada laman http://sse.pajak.go.id menggunakan identitas pengguna (user id) dan Personal Identification Number (PIN). Ketentuan Kode Biling: Kode Billing berlaku dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam sejak diterbitkan dan setelah itu secara otomatis terhapus dari sistem dan tidak dapat dipergunakan lagi. Wajib Pajak dapat membuat kembali Kode Billing (yang baru). Bukti Penerimaan Negara (hard-copy ataupun secara elektronik) yang diperoleh Wajib Pajak dalam pelaksanaan uji coba penerapan pembayaran pajak secara elektronik dianggap sebagai Surat Setoran Pajak dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Improving Process, Delivering Possibilities

Klik .... Romli Atmaja ROMLI ATMAJA Orang Pribadi (411125) Improving Process, Delivering Possibilities

Klik ini .... Kode Billing akan diterbitkan Romli Atmaja 58.137.627.4-424.000 ROMLI ATMAJA Klik ini .... Kode Billing akan diterbitkan Orang Pribadi (411125) Improving Process, Delivering Possibilities

Kode Billing Yang diterbitkan Romli Atmaja ROMLI ATMAJA JL. BABAKAN TAROGONG NO. 353 Kode Billing Yang diterbitkan

PROSES PEMBAYARAN PEMBAYARAN Pembayaran dengan menyampaikan Kode Billing yang telah diperoleh kepada Teller Bank/Pos; atau memasukan Kode Billing melalui mesin ATM/internet banking yang disediakan Bank Persepsi yang ditunjuk. Kode Billing Improving Process, Delivering Possibilities

Proses Penutupan Keikutsertaan dalam Uji Coba Billing System WP KPP Surat Permohonan *) Penutupan kepesertaan WP dalam uji coba billing system dapat dilakukan secara jabatan dalam hal WP pindah ke KPP selain yang ditunjuk untuk melaksanakan uji coba. Improving Process, Delivering Possibilities

Terima Kasih