Kegiatan Membangun Sendiri (KMS) Direktorat Jenderal Pajak 2013

APA YANG DIMAKSUD KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI?

Kegiatan Membangun Sendiri ” Kegiatan Membangun Sendiri adalah kegiatan membangun bangunan yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.” Pasal 2 ayat (3) PMK No.163/PMK.03/2012

Pasal 2 ayat (4) PMK No.163/PMK.03/2012 Bangunan ”Bangunan berupa satu atau lebih konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada satu kesatuan tanah dan/atau perairan”. Pasal 2 ayat (4) PMK No.163/PMK.03/2012

Pasal 2 ayat (4) PMK No.163/PMK.03/2012 Kriteria bangunan konstruksi utamanya terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejenis, dan/atau baja; diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha; dan luas keseluruhan paling sedikit 200m2 (dua ratus meter persegi). Pasal 2 ayat (4) PMK No.163/PMK.03/2012

Kriteria Kegiatan Membangun Sendiri Dalam hal kegiatan dilakukan secara bertahap, maka dianggap merupakan satu kesatuan kegiatan sepanjang tenggang waktu antara tahapan-tahapan tersebut tidak lebih dari 2 (dua) tahun. Pasal 2 ayat (4) PMK No.163/PMK.03/2012

Yang termasuk kriteria Kegiatan Membangun Sendiri kegiatan membangun bangunan yang dilakukan melalui kontraktor atau pemborong tetapi atas kegiatan membangun tersebut tidak dipungut PPN, dan kontraktor atau pemborong tersebut bukan merupakan PKP. Huruf A angka 3 SE-53/PJ/2012

Tempat dan saat terutang PPN

Tempat dan saat mulai terutang Saat terutangnya PPN atas kegiatan membangun sendiri dimulai pada saat dibangunnya bangunan sampai dengan bangunan selesai Tempat PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri adalah di tempat bangunan tersebut didirikan Pasal 4 ayat (1) PMK-163/PMK.03/2012

Pasal 4 ayat (1) PMK-163/PMK.03/2012 Tempat terutang Tempat PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri adalah di tempat bangunan tersebut didirikan Pasal 4 ayat (1) PMK-163/PMK.03/2012

Tarif dan pengenaan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri Tarif PPN: 10% x 20% dari Jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau dibayarkan untuk membangunan bangunan, tidak termasuk harga perolehan tanah Pasal 3 PMK-163/PMK.03/2012

SUBJEK PAJAK Orang Pribadi Subyek Pajak Badan Bentuk Usaha Tetap

OBJEK Pajak Kegiatan Membangun Sendiri Bangunan konstruksi utamanya terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejenis, dan/atau baja; diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha; dan luas keseluruhan paling sedikit 200m2 (dua ratus meter persegi).

KEWAJIBAN PERPAJAKAN

Pembayaran dan Pelaporan Pajak Wajib Pajak: Badan dan Orang Pribadi WP Non PKP SSP Lbr 3 pada KPP Pratama tempat bangunan dibangun WP PKP SSP Lbr 3 (asli) pada KPP Pratama tempat bangunan dibangun WP PKP SPM + SSP Lb 3 (kopi) Dalam hal KPP Pratama tempat terdaftar berbeda dengan tempat bangunan dibangun

Pembayaran dan Pelaporan Pajak Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Dalam hal PKP terdaftar pada KPP MADYA, KPP Wajib Pajak Besar, atau KPP Jakarta Khusus SSP lb.3 kopi + SPT Masa PPN SSP lb.3 asli KJP : 411211 MAP: 103 KPP Pratama tempat bangunan didirikan KPP Madya, WP Besar atau Jakarta Khusus tempat PKP terdaftar

Terima Kasih Bangga bayar pajak

PERHATIAN UNTUK KEPERLUAN PENYULUHAN, BAHAN PRESENTASI INI (SLIDE) DAPAT DIMODIFIKASI ATAU DIKONDISIKAN SESUAI DENGAN KEPERLUAN SEPERTI DENGAN MENAMBAH ATAU MENGURANGI SLIDE YANG ADA.