LEBIH DEKAT DENGAN PAJAK

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PENERIMAAN NEGARA 1.
Advertisements

PENERIMAAN PEMERINTAH
KEBIJAKAN PENGALIHAN PBB-P2 DAN BPHTB SEBAGAI PAJAK DAERAH DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH.
PENGERTIAN PAJAK APA SICH PAJAK ITU ??? UNTUK APA PAJAK ITU ?? ????
KETENTUAN UMUM DAN TATACARA PERPAJAKAN
Pertemuan 1 DASAR-DASAR PERPAJAKAN
Penggolongan Pajak dan Sistem Pemungutan Pajak
Manajemen Penerimaan Daerah
Tahapan Persiapan Pengalihan PBB P2 dan BPHTB sebagai Pajak Daerah
DESENTRALISASI FISKAL
Hukum Pajak Pokok Bahasan : Filosofi Pemungutan Pajak
PEMUTAKHIRAN DATA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DISUSUN OLEH SITI SOPIAH
Generasi Muda Mengerti & Peduli Pajak
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
RENCANA PEMBIAYAAN.
PAJAK DAERAH.
PAJAK NEGARA DAN PAJAK DAERAH
PERPAJAKAN DASAR-DASAR Mata Kuliah: Perpajakan
DANA PERIMBANGAN (1) (DANA BAGI HASIL PBB, BPHTB)
Perpajakan Fiki andika A
PAJAK DAERAH.
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
PENERIMAAN PEMERINTAH
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Referensi : “Perpajakan Indonesia”, Buku 1. Pengarang : Waluyo UU KUP No. 16 Tahun 2009 UU PPh No. 36 Tahun 2008.
SUBYEK PAJAK Adalah Semua manusia yang lahir dengan status kewarganegaraannya ditetapkan sebagai WNI. Sehingga semua orang yang berdomisili di Indonesia.
Pertemuan 1 DASAR-DASAR PERPAJAKAN
department of public administration
Materi 3.
Penggolongan, tarif dan sanksi pajak
ASSALAMU’ALAIKUM Wr.Wb.
Pertemuan 11. Penerimaan dan Pembiayaan Negara/Daerah
Jenis Pajak Menurut subjek pajaknya Menurut sifat pemungutannya
Penggolongan, tarif dan sanksi pajak
Jenis-jenis Pajak Administrasi perpajakan.
Pajak Daerah Undang-undang no. 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah PP no.65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah PP no.66 tahun 2001.
3. Penggolongan dan Jenis Pajak
P A J A K ????? By : JS 2017.
DI INDONESIA Disusun oleh: Nadia Puspaningtyas A. A
PENERIMAAN PEMERINTAH
Oleh: I Putu Nuratama, S.E., M.Si., Ak
Pengantar Perpajakan (Seri ke-2)
Pertemuan 3 : PEMBAGIAN PAJAK
Ekonomi untuk SMA/MA kelas XI Oleh: Alam S..
department of public administration
PAJAK.
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Pajak Daerah Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Berbagai Pajak dan Contoh Menghitungnya
Formative test PERPAJAKAN 1
Materi 5.
PAJAK.
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH BARU
Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia
PENERIMAAN PEMERINTAH
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH oleh Nisa Putri Bagaswati
Deskripsi Penerimaan Kabupaten Pacitan
Kewirausahaan (perpajakan)
Pertemuan 11. Penerimaan dan Pembiayaan Negara/Daerah
PENYEMPURNAAN UNDANG-UNDANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
Ketentuan Pajak Daerah (UU Nomor 28 Tahun 2009) Bagian 2 1.
Pertemuan 11. Penerimaan dan Pembiayaan Negara/Daerah
PAJAK NEGARA PAJAK DAERAH
MENGENAL LEBIH DEKAT TENTANG PAJAK.
PENERIMAAN PEMERINTAH
Pajak Pusat & Pajak Daerah.
Pertemuan 11. Penerimaan dan Pembiayaan Negara/Daerah
Pertemuan 11. Penerimaan dan Pembiayaan Negara/Daerah
PERPAJAKAN. Dasar-Dasar Perpajakan Definisi Menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang perubahan ke-empat atas Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang.
Transcript presentasi:

LEBIH DEKAT DENGAN PAJAK Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2013 LEBIH DEKAT DENGAN PAJAK

PENGERTIAN PAJAK Menurut UU No. 28 Tahun 2007 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Konon kata para ahli, “pajak” itu iuran yang tanpa imbalan langsung kepada kita…jadi buat apa bayar pajak…?

Penggunaan APBN 2013 Energi dan lainnya Perhubungan Pemukiman Irigasi 1. Pembangunan infrastruktur Energi dan lainnya Perhubungan Pemukiman Irigasi

Penggunaan APBN 2013 2. Meringankan Beban dan Menyejahterakan Rakyat Layanan Pendidikan Penanggulangan Kemiskinan Layanan kesehatan Ketahanan pangan Subsidi

Penggunaan APBN 2013 Pertahanan Negara Keamanan dan Ketertiban 3. Mewujudkan Suasana Aman Dan Tenteram Dan Kepastian Hukum Bagi Kehidupan Rakyat Dan Dunia Usaha Pertahanan Negara Keamanan dan Ketertiban

SUBSIDI SUBSIDI ENERGI BBM LISTRIK NON ENERGI PANGAN PUPUK BENIH, DLL PELAYANAN PUBLIK SUBSIDI

DANA TRANSFER KE DAERAH Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak Sumber Daya Alam Suspen Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian

Sumber Penerimaan Negara (APBN): Menjual Sumber Daya Alam Pinjaman Luar Negeri dan Dalam Negeri Pajak

TETAPI ……. SUMBER DAYA ALAM KITA SEMAKIN LAMA SEMAKIN MENIPIS DAN TIDAK BISA DIPERBAHARUI SEDANGKAN UTANG AKAN MENIMBULKAN BIAYA BUNGA YANG SANGAT TINGGI, SEHINGGA BIAYA YANG HARUS KITA BAYAR AKAN BERLIPAT

PAJAK ..... MENGAJAK PERAN SERTA RAKYAT UNTUK MEMBIAYAI NEGARANYA SENDIRI RAKYAT YANG MANA ?? RAKYAT YANG SUDAH MEMENUHI SYARAT UNTUK MEMBAYAR PAJAK YAITU YANG SUDAH MEMILIKI PENGHASILAN MELEBIHI PTKP DALAM SATU TAHUN Note: PTKP = Penghasilan Tidak Kena Pajak

Dalam Pembangunan Bangsa Peran Pajak Dalam Pembangunan Bangsa APBN Perpajakan

Target Penerimaan Perpajakan Membiayai 74% APBN 2013 1.134 Triliun

Kas Negara melalui Bank dan Kantor Pos DJP mengadministrasikan SIKLUS PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA APBN/APBD APBN/APBD Kementerian/Lembaga Masyarakat Fasilitas publik Kas Negara melalui Bank dan Kantor Pos DJP mengadministrasikan

Lalu bagaimana caranya agar saya bisa ikut berpartisipasi membangun negeri dengan membayar pajak?

Nomor Pokok Wajib Pajak Fungsi NPWP Sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Sebagai identitas WP Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan Menjadi persyaratan dalam pelayanan umum, misalnya paspor, kredit bank, dan lelang Dapat dibuat di: KPP/KP2KP e-registration Mobil Pajak Keliling

BUKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK Bayar Pajaknya BANK Setelah dihitung sendiri, ke mana pajak dibayarkan? KANTOR POS BUKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK

Pajak Pusat Pajak Daerah JENIS PAJAK Menurut pengelolanya 1 Pajak Pusat dikelola oleh pemerintah pusat (DJP) 2 Pajak Daerah dikelola oleh pemerintah daerah

Pajak Pusat Rp PPh (Pajak Penghasilan) Dikenakan atas penghasilan yg diterima Rp Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Dikenakan atas setiap penyerahan Barang dan Jasa Kena Pajak serta Barang Mewah (pajak konsumsi) Pajak Bumi & Bangunan Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (PBB-P3) Dikenakan atas pemanfaatan Bumi & Bangunan Bea Meterai Pajak atas pemanfaatan dokumen tertentu

Pajak Daerah Bioskop Provinsi Kota/Kabupaten Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Pajak Air Permukaan; dan Pajak Rokok Kota/Kabupaten Pajak Bumi & Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pajak Restoran Pajak Reklame (Iklan) Pajak Parkir Pajak Hiburan Pajak Penerangan Jalan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pajak Air Tanah Pajak Sarang Burung Walet 20

“kalo masih belum ngerti cara ngitung, bayar dan lapor pajak, gimana…

“gampang…kita bisa konsultasi sama petugas “AR” di KPP tentang semua masalah perpajakan yg kita perlukan” “AR” = account representative