RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP)

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
IMPLEMENTASI E-CATALOGUE OBAT Tahun 2014
Advertisements

Pengembangan LPSE Nasional Menuju 100% Eprocurement
PENYUSUNAN FORMASI PNS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
PELAKSANAAN PEKERJAAN DENGAN KONTRAK TAHUN JAMAK
BIMBINGAN TEKNIS KABUPATEN LOMBOK TENGAH KAMIS 21 MARET 2013
SOSIALISASI E-CATALOGUE OBAT
Direktorat Penyelesaian Sanggah, Deputi 4 – LKPP
TENTANG PENYELESAIAN TAGIHAN ATAS BEBAN APBN PADA SATUAN KERJA
DUKUNGAN ULP TERHADAP PELAKSANAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
E-Monev Albert Fleming Lukito Agusdianto Bayu Astha Linda W
LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Dalam aplikasi e-purchasing Kendaraan Bermotor, ada 3 user yang terlibat yaitu
PELAKSANAAN KEGIATAN APBD TA. 2013
Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang
e-PURCHASING BUKU KURIKULUM 2013
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL
OPTIMALISASI DAN PERCEPATAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MELALUI E-PROCUREMENT Pusat LPSE KEMENTERIAN KEUANGAN.
E-PURCHASING (Intermediate) Custom animation effects: spotlight text
PENERAPAN e-PROCUREMENT
ORGANISASI PENGADAAN MELALUI PENYEDIA : MELALUI SWAKELOLA :
PANITIA/PEJABAT PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN (PPHP)
Penyusunan Renja Perubahan
E-KATALOG E-PURCHASING.
PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 70 TAHUN 2012
Rencana Umum Pengadaan (RUP) Dan Metode Pengumumannya Melalui SiRUP
MATRIKS PERATURAN PRESIDEN No. 54/2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH besertaREVISINYA (PERATURAN PRESIDEN No. 70/2012)
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
PENERAPAN E-CATALOGUE
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DALAM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL Tahun Anggaran 2011
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN BANYUWANGI
TEPRA BERBAGI PENGALAMAN PELAKSANAAN TEPRA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEBIJAKAN dan teknis RENCANA UMUM PENGADAAN
PENAYANGAN DAFTAR HITAM PADA DAFTAR HITAM NASIONAL
RAPAT KOORDINASI PEMANTAPAN ADMINISTRASI DALAM RANGKA
PENAYANGAN DAFTAR HITAM PADA DAFTAR HITAM NASIONAL
PERAN INSPEKTORAT DALAM MENGAWAL PENGADAAN BARANG DAN JASA
MATERI 7 PENGANTAR E-PROCUREMENT
Sistem Informasi Pendukung SPSE (SIPS)
Dasar Hukum Peraturan Presiden No 54 /2010 ttg PBJ Pemerintah sebagaimana terakhir kali diubah melalui Perpres No 4 / 2015 Pasal 106 Pengadaan Barang/Jasa.
Dasar Hukum Peraturan Presiden No 54 /2010 ttg PBJ Pemerintah sebagaimana terakhir kali diubah melalui Perpres No 4 / 2015 Pasal 106 Pengadaan Barang/Jasa.
Suyitno LPSE Depdiknas
ARAHAN PLT. SEKRETARIS DAERAH
KEBIJAKAN PENYUSUNAN RENCANA UMUM PENGADAAN
EXPOSE PENGADAAN BARANG/JASA
E-Kontrak non e-tendering
Panduan Pengusulan PP-PTS 2018
Alur Pengusulan Paket dan Penugasan Pokja Komposisi Pokja
LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik)
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
BARANG/JASA PEMERINTAH
Sosialisasi APLIKASI BANTU PERBANDAHARAAN
TEPRA BERBAGI PENGALAMAN PELAKSANAAN TEPRA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
E Kontrak Non E Tendering
SOSIALISASI DAN PRAKTIK SIRUP 2. 3 DAN SPSE 4
PENYESUAIAN APLIKASI SIRUP TERHADAP PERPRES NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH LPSE KEMENTERIAN KESEHATAN RI.
Aplikasi SPSE versi 4.3 LPSE Kementerian Kesehatan
P1618 SOSIALISASI Mudjisantosa Oleh :
APLIKASI MONEV PENGADAAN TERDISTRIBUSI
Implementasi SPSE 4.3 dalam Pelaksanaan Lelang Dini Kementerian PUPR TA 2019 Kepala Subbid Sistem Informasi Pusdatin Kementerian PUPR Bogor, 18 September.
KATALOG ELEKTRONIK DAERAH
Sistem Pengadaan Secara Elektronik SPSE v 4.3
Implementasi SPSE 4.3 dalam Pelaksanaan Lelang Dini Kementerian PUPR TA 2019 Kepala Subbid Sistem Informasi Pusdatin Kementerian PUPR September 2018.
APLIKASI BANTU Perbendaharaan
Implementasi Perpres 16/2018 DALAM APLIKASI
Pejabat Pengadaan Management Training SPSE Versi 4.
Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan V. 2.3
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULELENG
Padang, 26 – 29 Agustus 2019 PENGANTAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN.
OLEH : BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KABUPATEN LAMANDAU
Transcript presentasi:

RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP)

Peraturan Presiden Nomor 54/2010 dan Perubahannya DASAR HUKUM RUP Peraturan Presiden Nomor 54/2010 dan Perubahannya Perka LKPP Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Rencana Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Inpres No 1 Tahun 2013 ttg Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2013 Surat Edaran Deputi Monev & PSI No. 5/SE/D.II/12/2012 Tentang Pemberian Akun Aplikasi RUP

SIAPA YANG MEMBUAT RUP ?

Peraturan Presiden Nomor 54/2010 dan Perubahannya DASAR HUKUM PENGUMUMAN RUP Peraturan Presiden Nomor 54/2010 dan Perubahannya Pasal 22 (1) PA menyusun Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kebutuhan pada K/L/D/I masing masing

PENGGUNA ANGGARAN (PA) Admin RUP Lampiran Peraturan Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2012 PA/KPA menunjuk personel masing-masing untuk menjadi petugas admin dalam aplikasi RUP Surat Edaran Deputi Monev & PSI No. 5/SE/D.II/12/2012 Tentang Pemberian Akun Aplikasi RUP

Peran dalam penggunaan Aplikasi: Admin RUP SKPD Bertanggung jawab atas pengisian RUP untuk wilayah kerja mereka masing-masing Peran dalam penggunaan Aplikasi: – Melakukan Input data RUP yang akan diumumkan – Dapat mengunduh/export ( PDF ) data RUP satker – Dapat melihat dan mengunduh pengumuman

KAPAN RUP DIBUAT/DITAYANGKAN ?

Peraturan Presiden Nomor 54/2010 dan Perubahannya DASAR HUKUM PENGUMUMAN RUP Peraturan Presiden Nomor 54/2010 dan Perubahannya Pasal 23 (1) Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa pada K/L/D/I untuk Tahun Anggaran berikutnya, harus diselesaikan pada Tahun Anggaran yang berjalan.

Peraturan Presiden Nomor 54/2010 dan Perubahannya DASAR HUKUM PENGUMUMAN RUP Peraturan Presiden Nomor 54/2010 dan Perubahannya Pasal 25 (2) PA pada Pemerintah Daerah mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa secara terbuka kepada masyarakat luas, setelah APBD yang merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah daerah

Peraturan Presiden Nomor 54/2010 dan Perubahannya APA YANG DIUMUMKAN ? Peraturan Presiden Nomor 54/2010 dan Perubahannya Pasal 22 (2) Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang akan dibiayai oleh K/L/D/I sendiri; dan/atau b. kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang akan dibiayai berdasarkan kerja sama antar K/L/D/I secara pembiayaan bersama (co-financing), sepanjang diperlukan.

DIMANA DIUMUMKAN ?

Peraturan Presiden Nomor 54/2010 dan Perubahannya DASAR HUKUM PENGUMUMAN RUP Peraturan Presiden Nomor 54/2010 dan Perubahannya Pasal 25 (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam website Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE

Peraturan Presiden Nomor 54/2010 dan Perubahannya DASAR HUKUM PENGUMUMAN RUP Peraturan Presiden Nomor 54/2010 dan Perubahannya Pasal 1 4. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 42. Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi Pengadaan Barang/Jasa secara nasional yang dikelola oleh LKPP.

Peraturan Presiden Nomor 54/2010 dan Perubahannya DASAR HUKUM PENGUMUMAN RUP Peraturan Presiden Nomor 54/2010 dan Perubahannya Pasal 112 (2) K/L/D/I wajib menayangkan Rencana Umum Pengadaan dan pengumuman Pengadaan di website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE. (3) Website masing-masing Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Institusi wajib menyediakan akses kepada LKPP untuk memperoleh informasi Rencana Umum Pengadaan dan pengumuman Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Peraturan Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2012 DASAR HUKUM PENGUMUMAN RUP Peraturan Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2012 Pasal 2 Memberikan acuan bagi PA/KPA, PPK dan ULP/PP dilingkungan K/L/D/I di dalam tata cara pengumuman RUP Mewujudkan Kesamaan pemahaman terhadap RUP dan keseragaman format pengumuman RUP. Mempercepat pengumuman RUP dengan menggunakan aplikasi yang disediakan oleh LKPP. Pasal 6 Format RUP wajib diunggah dalam Portal Pengadaan Nasional dengan aplikasi yang terdapat pada website : www.inaproc.lkpp.go.id

LKPP sebagai lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa, membuat dan mengembangkan Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP)

Website SiRUP • Production http://inaproc.lkpp.go.id/sirup • Versi Latihan http://inaproc.lkpp.go.id/sirup-lat – Akun latihan • Username/login : dipertads • Password : diperta

SUPPORT LPSE Kab. Deli Serdang Website : http://lpse.deliserdangkab.go.id Email : lpse_kabds@yahoo.co.id Tel : 061-7954253