SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
FASILITAS IMPOR KEGIATAN PANAS BUMI
Advertisements

PEMBAYARAN DAN PELAPORAN
PEMBEBASAN BEA MASUK INDUSTRI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK
Tata Cara Penghitungan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor
FASILITAS BEA MASUK DALAM RANGKA INVESTASI/ PENANAMAN MODAL
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN OLAHRAGA YANG DIIMPOR OLEH INDUK ORGANISASI OLAHRAGA NASIONAL Homepage
KEPABEANAN I PUTU AGUS ARJAYA OLEH :
PRESS CONFERENCE Januari 2013
Fungsi DJBC Revenue Collector Community Protector Trade Facilitator
Pembebasan Bea Masuk atas barang untuk keperluan Museum, Kebun Binatang, dan Tempat Lain Semacam Itu Yang Terbuka Untuk Umum, serta barang untuk Konservasi.
PROSEDUR FASILITAS KEPABEANAN PEMBEBASAN BEA MASUK
PROSEDUR FASILITAS KEPABEANAN PEMBEBASAN BEA MASUK
SISTEM OTOMASI FASILITAS KEPABEANAN
PELAKSANAAN EKSPOR EXIM Week 10 – IBM Universitas Ciputra Importir
Dasar Hukum PASAL 25 AYAT (1) HURUF F UNDANG- UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 143/KMK.011/1997.
KEGIATAN USAHA HULU.
PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
REGISTRASI KEPABEANAN
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan Dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu.
Kementerian Keuangan RI
E-LEARNING MATA KULIAH : PERPAJAKAN 1 DOSEN : MOMO KELAS : 21
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
FAKTUR PAJAK KETENTUAN YANG MENGATUR ■ 38/PMK.03/2010
Solo-Salatiga, Maret 2016 Direktorat Impor
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
Kementerian Keuangan RI
DASAR HUKUM UU KEPABEANAN
LANJUTAN PERTEMUAN KE-6 SURAT SETORAN PAJAK DAN PEMBAYARAN PAJAK
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
DIREKTORAT PERENCANAAN PENERIMAAN-SUBDIT PENYULUHAN
PROSEDUR By Christiandi Wianto.
Hertiana Ikasari, SE, MSi
REGISTRASI KEPABEANAN (untuk PENGGUNA JASA)
Memahami SPT, pernyetoran, dan pelaporan pajak
ajustment/opinion/deal
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
PROSES PERDAGANGAN LUAR NEGERI
TAHAPAN PERSIAPAN EKSPOR
KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR
Logistik : Impor, Perijinan, Transportasi & Peraturan
Letter Of Credit Eksportir
DASAR HUKUM Dasar Hukum Pengertian Tidak Dipungut Bea Masuk
PEMUNGUT PPN Niken Nindya H, SE., MSA., CA..
ALLPPT.com _ Free PowerPoint Templates, Diagrams and Charts
Tax HIGHLIGHTS Perubahan NPWP
Mitra Utama yang selanjutnya disebut MITA adalah:
FASILITAS PENGELUARAN BARANG
PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG
Value Added Tax (2) Perpajakan 2 06/12/2016.
Pertemuan 8 : TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK
ajustment/opinion/deal
DOKUMEN EKSPOR IMPOR Asep Anwar.
PEMBAYARAN PAJAK V DIREKTORAT JENDERAL PAJAK.
DOKUMEN-2 DALAM JUAL BELI YANG PEMBAYARANNYA DENGAN PEMBUKAAN L/C
Sistem Nilai Pebean: Gambaran Singkat
Menjelaskan Proses dan Prosedur Impor
Menjelaskan Proses dan Prosedur Ekspor
KETENTUAN IMPOR BARANG KIRIMAN (PMK NOMOR: 182/PMK.04/2016)
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN 13 Maret 2014
PUSAT LOGISTIK BERIKAT (PLB)
KPU BC Tipe C Soekarno-Hatta Kamis, 16 Agustus 2018
USER SPECIFIC DUTY FREE SCHEME PMK Nomor 31/PMK.010/2017
Tata Cara Pengisian Izin Timbun
Teknis Kepabeanan Kelompok 2 Bestya Nora Savira (04)
EKSPOR IMPOR Dokumen apa saja yang dibutuhkan dalam ekspor dan impor? 2. packing list, 1. commercial invoice 3. bill of lading 4. Surat Keterangan Asal.
PROSES PERDAGANGAN LUAR NEGERI
Tempat Penimbunan Berikat
Transcript presentasi:

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT INVENTORY & LOGISTIC DIVISION MASTER LIST

Agenda Definisi Peraturan Dokumen Pendukung Contoh Form / Persetujuan

RKBI/ML ( Rencana Kebutuhan Barang Impor/Masterlist) : DEFINISI RKBI/ML ( Rencana Kebutuhan Barang Impor/Masterlist) : Adalah dokumen Rencana Kebutuhan Barang Impor yang diajukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk suatu kegiatan operasi dalam lingkup Kegiatan Usaha Hulu MIGAS sebagai dasar pengajuan impor Barang Operasi Perminyakan, yang berisikan daftar barang-barang.

RIB ( Rencana Impor Barang ) : DEFINISI RIB ( Rencana Impor Barang ) : Adalah RKBI/Masterlist yang sudah ditandasahkan Ditjen MIGAS untuk dipergunakan sebagai dasar pengajuan pembebasan Bea Masuk dan/atau Pajak dalam rangka impor tidak dipungut

BOP ( Barang Operasi Perminyakan ) : DEFINISI BOP ( Barang Operasi Perminyakan ) : Barang/peralatan yang dipergunakan untuk operasi Kegiatan MIGAS. Barang Operasi yang diperoleh melalui Impor, wajib menggunakan RIB untuk mendapatkan pembebasan atas BM (Bea Masuk) dan/atau PDRI (Pajak Dalam Rangka Impor ) Barang Operasi terdiri dari : Barang Bukan Sewa Barang Sewa

DASAR HUKUM PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR : 037 TAHUN 2006 TANGGAL : 6 JUNI 2006 TATACARA PENGAJUAN RENCANA IMPOR DAN PENYELESAIAN BARANG YANG DIPERGUNAKAN UNTUK OPERASI KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR : 177/PMK.011/2007 TANGGAL : 28 DECEMBER 2007 PEMBEBASAN BEA MASUK PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR : 224/PMK.011/2012 TANGGAL : 26 DESEMBER 2012 PEMBEBASAN PPH

Purchase Order /Contract Proforma Invoice Dokumen Pengajuan RKBI Nama Dokumen PIC Purchase Order /Contract KEI Proforma Invoice Contractor Request For Witness ( untuk Manufacture Batam / Cilegon ) Mill Certificate ( Untuk OCTG ) Catatan: KEI hanya akan memproses Masterlist selama barang / peralatan yang diimpor sesuai dengan daftar barang/peralatan impor yang sudah disetujui oleh Perusahaan ketika proses tender.

Contoh Form Pengajuan RKBI

Contoh Form Pengajuan RKBI

Contoh Surat Keputusan MenKeu

Contoh Form Pengajuan RKBI

Contoh Persetujuan Barang Sewa Bukan Baru

Contoh Shipping Documents Note : Dalam Shipping document harus ada 3 pihak : Shipper (Vendor di LN) ; Sold To (Vendor DN) dan Consignee (KEI)

Contoh Shipping Documents

Contoh Pemberitahuan Impor Barang ( PIB )+SPPB Uraian barang dalam PIB harus sesuai dengan Master list, seperti : jumlah barang, satuan barang dan spesifikasi barang.

Contoh SPPB

Permasalahan yang ada - PPJK ( Pegusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan) tidak mengerti proses clerance bagi KKKS - Kurangnya koordinasi / komunikasi baik pada saat proses pengajuan maupun clearance - Uraian barang pada commercial invoice yang tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Masterlist