GANGGUAN KAMTIBMAS DAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Advertisements

Latar Belakang Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-undang.
IRJEN POL. Drs. RONNY F. SOMPIE, S.H., M.H.
BAB IV UUPA SEBAGAI DASAR PEMBENTUKAN HK AGRARIA NASIONAL
Undang-undang no 36 tahun 2009 tentang kesehatan
STRUKTUR POLITIK NEGARA
KEBIJAKAN BIRO HUKUM DAN KLN DALAM BIDANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KETERKAITAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN.
SOSIALISASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL.
PERAN SENKOM DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
PEMBEKALAN KABAHARKAM POLRI IRJEN POL. Drs. PUTUT EKO BAYUSENO, S.H.
Hak atas Kebebasan Pribadi
Manajemen Integrasi Proyek
PERAN PPID DAN PPID PEMBANTU DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK
UU NO. 2 TH 2002 TTG UU KEPOLISIAN
APLIKASI HAK ASASI MANUSIA
IMPLEMENTASI PENGGUNAAN PHH BRIMOB
UU 21/2000 (SP/SB) Penjelasan Umum Ayat (1)
Pokok-Pokok Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Gonthor R. Aziz, SH., LLM.
BIRO BINAMITRA POLDA METRO JAYA Jl. Jend. Sudirman No
SUNSET POLICY.
PENDEKATAN EDUKATIF DALAM PENGEMBANGAN DESA SIAGA
Peran Advokat dalam Mediasi
HUKUM PERDATA (Pengertian, Asas, Hak-hak Keperdataan Warga Negara, dan Hak-hak Masyarakat Hukum Adat) Oleh Sudi Prayitno Disampaikan dihadapan.
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN
PARTISIPASI SENKOM MITRA POLRI DALAM MEMELIHARA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KOMPOL A.M. BANGUN. SH.
Pengaturan dan pengawasan bank diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia sebagai : lembaga kepercayaan masyarakat, pelaksana kebijakan.
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
HASIL STUDY BANDING TTG KEPOLISIAN JEPANG DI PERFECTUR FUKUOKA
NOTA KESEPAKATAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DGN PGRI
Pedoman bagi petugas Polmas.
Struktur Penyelenggara Pemerintahan Daerah : Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
CEKLIST LAPORAN QUICK WINS PROGRAM II 2015
PAPARAN KAPOLSEK BANYUDONO Dalam Rangka
APAKAH KONFLIK ITU MRP MASALAH ATAU HIKMAT?
TAKTIK DAN TEHNIK NEGOSIASI
KASAT RESKRIM POLRES KONAWE SELATAN
DALAM MENCIPTAKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN
Perkabaharkam Nomor : 1 Tahun 2011
POLMAS NUSANTARA STRATEGI & IMPLEMENTASI
STRATEGI KEMITRAAN POLRI DAN SENKOM
Perkembangan Hukum Peradilan Pidana Anak
Drs. AGUS ANDRIANTO, S.H. PERAN POLDA DALAM PENEGAKKAN HUKUM
STRATEGI POLMAS DALAM MEMBANGUN KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP POLRI
PERANAN KELOMPOK PEDULI KEAMANAN DALAM MENJAGA KAMTIBMAS
APLIKASI HAK ASASI MANUSIA
HUKUM PAJAK ( TAX LAW ) MK-6 JULIUS HARDJONO
POLITIK PEMBANGUNAN HUKUM
PENGAWASAN TINDAK KEKERASAN
KERJA SAMA DI BIDANG AGRARIA/PERTANAHAN DAN TATA RUANG
DALAM RANGKA PAM PENDISTRIBUSIAN BAHAN UNAS THN PELAJARAN 2015/2016
RENCANA PAM UJIAN NASIONAL 2012/2013 DI WILAYAH JAWA TIMUR
2. Pengaruh Aspek Politik
TIGA MISI UTAMA KAPOLRES MALANG KOTA Rencana Aksi
Kewenangan DJBC Kewenangan Administratif: Kewenangan Yudikatif:
UNTUK MENGHADAPI PERUSUH / KERUSUHAN PADA UMUMNYA
Rule Of law (PENEGAKAN SUPREMASI HUKUM) 1.
Sosialisasi materi diklat sertifikasi hakim anak dalam SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Oleh: nartilona rangkasbitung, 4 oktober 2017.
Oleh : KOMBES POL (PURN) RACHMAT BUDI UTOMO
JENIS DAN MODEL KONFLIK
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Oleh DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
Dosen Polmas pada Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian – PTIK
PRINSIP DASAR MANAJEMEN BENCANA
Di Gedung Rekonfu Polres Pemalang, 25 Mei 2016
Penetapan Kinerja ( TAPJA )
APLIKASI HAK ASASI MANUSIA
UNDANG UNDANG KESEHATAN
A. Tugas Pokok Satpam Menyelenggarakan keamanan dan ketertiban dilingkungan /kawasan kerja khususnya pengamanan phisik ( Physical Security ) b. Fungsi.
Oleh : DIREKTORAT BINMAS POLDA BENGKULU
INTEROGASI Pengertian.
Transcript presentasi:

GANGGUAN KAMTIBMAS DAN KONDISI DAN ANALISA GANGGUAN KAMTIBMAS DAN PENYELESAIAN KONFLIK BIRO BINAMITRA POLDA METRO JAYA JAKARTA, 27 MARET 2009

P E N D A H U L U A N PROSES REFORMASI YG TLH DAN SEDANG BERKEMBANG UTK MENUJU MASY SIPIL YG DEMOKRATIS TELAH MEMBAWA BERBAGAI PERUBAHAN DI DLM SENDI2 KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA, SBG AKIBAT ADANYA KRISIS EKONOMI DAN KRISIS KEPERCAYAAN.

PADA ERA REFORMASI INI SETIAP WARGA BEGARA / MASY PADA ERA REFORMASI INI SETIAP WARGA BEGARA / MASY. BEBAS UTK MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM, YG DILINDUNGI OLEH UU. NAMUN, DLM MELAKUKAN KEGIATAN UTK MENYAMPAIKAN PENDAPATNYA SETIAP WARGA NEGARA WAJIB MENGIKUTI PERATURAN YG ADA, TETAPI DI DLM PRAKTEKNYA TDK SEMUA WARGA NEGARA BAIK PERORANGAN, ORGANISASI, KELOMPOK TDK MENGIKUTI PERATURAN YG TLH DITETAPKAN. SEHINGGA, SERING TERJADI GEJOLAK YG DPT MENGGANGGU KAMTIBMAS.

POLRI YG SAAT INI SEDANG MELAKSANAKAN PROSES REFORMASI UTK MENJADI KEPOLISIAN SIPIL, POLRI LEBIH MENITIK BERATKAN PENDEKATAN KPD MASY. DGN MENGEDEPANKAN KEMITRAAN DLM RANGKA PEMECAHAN MASALAH2 SOSIAL YG DISEBUT DGN COMMUNITY POLICING/ FKPM

11 JENIS KASUS GANGGUAN KAMTIBMAS PEMBUNUHAN ANIRAT CURAT CURAS 5. CURAN MOR R4 / 2 6. KEBAKARAN 7. PERJUDIAN 8. PERAS / ANCAM 9. PERKOSAAN 10. NARKOTIKA 11. KENKLN REMAJA

SITUASI KAMTIBMAS ( JAN S/D MAR 2008 ) KRIMINALITAS LANTAS KONTIJENSI JML 11 JENIS KSS CT = 9.007 CC = 3.961 CR = 43,97 % JENIS KEJADIAN : - LAKA - TABRAK LARI - GAR LALIN LAKA LANTAS : - MD - LB - LR - RUGI = 1.127 = 203 = 176,668 = 246 = 564 = 627 = ±250,8 J TEROR/BOM CURAS DGN SENPI UNRAS PERKELAHIAN MASSAL ANTAR POK/GOL BENCANA ALAM = 53 = 31 = 301 = 6 = 1

TUGAS POKOK POLRI UU NO. 2 / 2002 ( Psl. 13 ) MEMELIHARA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT. MENEGAKKAN HUKUM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN, PENGAYOMAN, PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT

PENGEMBAN FUNGSI KEPOLISIAN UU NO. 2 / 2002 ( Psl. 3 ) ALAT-ALAT KEPOLISIAN KHUSUS ( ALPOLSUS ) PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL ( PPNS ) BENTUK-BENTUK PENGAMANAN SWAKARSA ( PAM SWAKARSA ) YG DIMAKSUD DGN ALAT2 KEPOLISIAN KHUSUS ( ALPOLSUS ) ADALAH ALAT2 ATAU BADAN PEMERINTAH YG OLEH ATAU ATAS KUASA UNDANG2 DIBERI WEWENANG UTK MELAKSANAKAN FUNGSI KEPOLISIAN DIBIDANG MASING2 ( PENJELASAN PASAL 3 (1) a UU NO.2 TH 2002 ). YG DIMAKSUD DGN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) ADALAH PEJABAT PEGAWAI NEGERI SIPIL TERTENTU YG BERDASARKAN UNDANG2 DITUNJUK SELAKU PENYIDIK DAN MEMPUNYAI WEWENANG UTK MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DLM LINGKUP UNDANG2 YG MENJADI DASAR HUKUMNYA MASING2. ( PASAL 1 NO. 11 UU NO. 2 TH 2002 ) YG DIMAKSUD DGN BENTUK2 PENGAMANAN SWAKARSA ADALAH SUATU BENTUK PENGAMANAN YG DIADAKAN ATAS KEMAUAN, KESADARAN DAN KEPENTINGAN MASYARAKAT SENDIRI YG KEMUDIAN MEMPEROLEH PENGUKUHAN DARI KEPOLISIAN NEGARA RI SEPERTI : SATPAM, SECURITY, PENGAMANAN DALAM DAN POS KAMLING. ( PENJELASAN PASAL 3 (1) c UU NO. 2 TH 2002 )

Psl. 14 ( f ) UU NO. 2 / 2002 POLRI BERTUGAS ANTARA LAIN : MELAKUKAN KOORDINASI, PENGAWASAN, DAN PEMBINAAN TEKNIS TERHADAP : ALAT-ALAT KEPOLISIAN KHUSUS ( ALPOLSUS ) PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL ( PPNS ) BENTUK2 PENGAMANAN SWAKARSA

MASY ADIL MAKMUR & SEJAHTERA Fungsi Teknis Bimmas / Binamitra COMMUNITY POLICING MASY ADIL MAKMUR & SEJAHTERA MASYARAKAT Ciri-ciri Masy yg memiliki Daya Tangkal ( Preemtif ) Daya Cegahl ( Preventif ) Daya Lawan / Tolak ( Represif ) Ketaatan thdp hukum Terhindar menjadi Korban. Tdk menjadi pelaku

TATA TENTREN KERTA RAHARJA TUGAS BIMBINGAN MASYARAKAT PETUGAS & MASY SBG SUBJEK DAYA CEGAH / PRE EMTIF PELAKS FUNGSI BIMMAS PENGEMBAN FUNGSI KEPOLISIAN ( PFK ) NON POLRI POLSUS / PPNS SATPAM / SECURITY POSKAMLING MITRA POLRI POKDAR KTMS DA’I KTMS PRASBHARA PKS SAKSI PELAPOR / INFORMAN TOMAS F S K L S M TIDAK JADI PELA-KU ( HILANGKAN NIAT NEGATIF BANGUN POSITIF ) MELAKS BIN POT-MAS / JAGA TEGAK-NYA NORMA MASY SBG OBYEJEK PULPATMAS / OMBUDS-MEN = TAMPUNG KE-LUH KESAH MASY PENYULUHAN = HILANGKAN NIAT JA-HAT, TUMBUH-KAN NIAT BAIK. DIKLATMAS = BINA KE-SAMAPTAAN MASY LAKS KAMLING TIBMAS = BINA KESA-DARAN / KEPATUHAN MASY. REHABILITASI = PENYESUAIAN / PENGEMBALIAN PERILAKU & SITUASI MEN-JADI KONDUSIF. BANGUN INDI / MASY POTENSIAL POSITIF DAYA TANGKAL / PREVENTIF TUGAS BIMMAS TATA TENTREN KERTA RAHARJA TDK MENJADI KORBAN LAKS PAM LING ELEMINIR INDI / MASY POTENSIAL NEGATIF DAYA LAWAN / UNGKAP / REPRESIF BANTU AMANKAN TKP / BB. MENANGKAP PELAKU ( TER-TANGKAP TANGAN ) MENJADI SAKSI MELAPOR / BERI INFORMASI

PENDIDIKAN PELATIHAN MASYARAKAT PERAN AKTIF KAMLING SATPAM POLSUS PENDUKUNG P K S SAKA BHAYANGKARA SIMPATISAN DA’I KAMTIBMAS POKDAR KTM MASYARAKAT POTENSIAL POSITIF PULPATMAS PENYULUHAN DIKLATMAS TIBMAS REHABILITASI BIMBINGAN MASYARAKAT ANAK NAKAL GELANDANGAN PENGANGGURAN W T S RESIVIDIS KORUPTOR MASYARAKAT POTENSIAL NEGATIF MASYARAKAT MEMILIKI DAYA CEGAH & DAYA TANGKAL

STRATEGI BINKAMTIBMAS SISKAMTIBMAS YANG BERSIFAT SWAKARSA BERINTIKAN POLRI SEBAGAI MITRA MASY MENGUTAMAKAN PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN. PEMBINAAN KESADARAN MASYARAKAT FUNGSI BIMMASPOL PENYULUHAN & PULPATMAS DIKLATMAS DLM KEAMANAN SWAKARSA PENERTIBAN MASYARAKAT REHABILITASI SOSIAL

YG DITUMBUHKAN DLM BINKAMTIBMAS SWAKARSA TIDAK MAU JADI PELAKU TIDAK MAU JADI KORBAN MAU MEMBERI INFORMASI / JADI SAKSI. MAU MENANGKAP TANGAN PELAKU KEJAHATAN MAU MEMBANTU PAM TKP MAU MEMBERI PERTOLONGAN KORBAN MAU MENGAMANKAN LINGKUNGAN MAU MENJAGA TEGAKNYA NORMA YG BERLAKU KESADARAN TTG KAMTIBMAS YG DPT DIJADIKAN KEKUATAN NYATA DLM PAM LINGKNYA MELALUI UPAYA TANGKAL, CEGAH & TANGGULANGI KEJAHATAN MENGELIMINIR FKK DIBIDANG FUNGSI & PERAN MASING2 INSTANSI PEMERINTAH / SWASTA SEHINGGA TIDAK MENJADI AF.

LANGKAH2 POLRI DALAM RANGKA PENYELESAIAN KONFLIK HASIL PENGAMATAN INFORMASI MASY MASS MEDIA PUL BAKET RT / RW TOGA TOMAS ORMAS INSTANSI PEMERINTAH & NON PEMERINTAH F S K / FKPM

BIJAK KAPOLDA BIJAK POLDA METRO JAYA B I D O P S N A L MEMBANGUN SISTEM INTEGRASI APLIKASI POLISI ( SIAP ) UTK MENINGKATKAN YAN POLRI SMS CENTRE 1717 SISTEM PATROLI DILENGKAPI GPS PROGRAM PANIC BOTTOM PD TITIK RAWAN KEJAHATAN TELP. BEBAS PULSA 112 & RADIO SUARA METRO PERBANYAK KEHADIRAN POLISI BERSERAGAM  QUICK RESPONS TIME ( 15 ‘ ) BANGUN TMC  DITLANTAS  TANGGULANGI MSLH LANTAS PERBANYAK POSPOL UTK TINGKATKAN YAN EFEKTIFKAN COMMUNITY POLICING  TIADA HARI TANPA KAWAN BARU TEKAN KEJ. KONVENSIONAL YG MERESAHKAN UNGKAP TUNTAS JARINGAN PELAKU TEROR TANGGULANGI LAHGUN NARKOBA  KONSISTEN BANGUN PUAN INTELIJEN & PERKUAT JARINGAN INFO SERTA DETEKSI DINI TANGANI & LAYANI GIAT UNRAS  SCR MANUSIAWI, PERSUASIF  OBYEK WISATA PAM PELAKS. PEMB. PEMDA DKI, BANTEN & JABAR PAM VVIP & VIP SERTA GIAT SUS TARAF NASIONAL & INTERNASIONAL B I D O P S N A L BIJAK KAPOLDA

BINLUH LANGSUNG TIDAK LANGSUNG BENTUK KEGIATAN BINLUH LANGSUNG CERAMAH TATAP MUKA SAMBANG PENLING SEMINAR DIKLAT MASY TIDAK LANGSUNG SPANDUK BROSUR BILBOARD INFO POL HIMBAUAN

TERJADI TINDAK KRIMINAL MASYARAKAT TDK MEMAKAI PERHIASAN MENCOLOK BAWA UANG SECUKUPNYA KUNCI PINTU / PENGAMANAN PERLU PENGAWALAN ( BANK ) TDK OVER DLM MENGGUNAKAN HP. TDK MEMBUKA KACA MOBIL DITEMPAT RAWAN APARAT PATROLI SAMBANG PENJAGAAN BINLUH TINDAK KRIMINALITAS JGN PANIK ( PERLU ) BERTTINDAK KENALI CIRI2 PELAKU LAPOR POLISI TERDEKAT HUB SUARA METRO 911 CALL CENTRE 112 KALAU TERPAKSA MASUKAN KEND. ANDA KE KANTOR / POLS POLISI TERJADI TINDAK KRIMINAL

Polmas / Community Policing 1. KEMITRAAN COMMUNITY POLICING MENUNTUT KEDUDUKAN MASY DGN POLISI SETARA / SEJAJAR KEMITRAAN DLM GIAT2 COMMUNITY POLICING HRS DIPRIORITASKAN. MEMBERDAYAKAN SEMUA POTENSI MASY DLM UPAYA MEMELIHARA BIN KAMTIBMAS. PENDIRIAN FORUM & DEWAN2 PENGURUS KEMITRAAN DLM COMMUNITY POLICING. PEMBENTUKAN BADAN2 LAINNYA. SURVAY, WAWANCARA, LOKAKARYA DAN PULPATMAS 2. PEMECAHAN MASALAH ( PROBLEM SOLVING ) MENGIDENTIFIKASI, MENGKAJI POTENSI KEJAHATAN & KONFLIK DI MASY SERTA MSLH YG SEDANG TERJADI GUNA MENDETEKSI TIMBULNYA MSLH BARU. PEMECAHAN MASALAH DGN CARA MENGANALISA. PEMECAHAN MASALAH JG MENCAKUP RESOSIALISASI KONFLIK & METODE PEMECAHAN MASALAH. COMMUNITY POLICING TERFOKUS PD PENANGANAN KEJAHATAN SECARA PRE-EMTIF & PREVENTIF.

SYARAT2 SEORANG NEGOSIATOR NEGOSIASI ADALAH SENI & ILMU UTK MELAKUKAN PERUNDINGAN DG MELAKUKAN TAWAR MENAWAR UTK MENUJU WIN-WIN SOLUTION DG KOMUNIKASI SBG MEDIA UTAMA SYARAT2 SEORANG NEGOSIATOR MATANG EMOSI TKT INTELIGENSI YG CUKUP BAIK MAMPU MENGANALISA INISIATIF TINGGI VERBAL MAMPU MEMPENGARUHI LAWAN BICARA. PENDENGAR YG BAIK KEMAMPUAN INTERVIEW YG BAIK MAMPU KERJA SAMA TEAM KREATIF SABAR TIDAK SUKA BOHONG MENGUSAI MASALAH ILMU PENDUKUNG NEGOSIASI KOMUNIKASI PSIKOLOGI ANTROPOLOGI BUDAYA SOSIOLOGI PENGETAHUAN HAM UU NO. 26 / 2002. HUKUM

Learning by Experience NEGOSIATOR MENYELESAIKAN MASALAH DG BAIK DGN ARTIAN MENCIPTAKAN SITUASI KAMTIBMAS YG AMAN & TERTIB. Tugas Fungsi KITA UPAYAKAN UTK BEKERJA SAMA AGAR KEPENTINGAN BERSAMA TERCAPAI. Peranan SEBAGAI MEDIATOR PENYELESAIAN MASALAH DG BERBAGAI CARA / ALTERNATIF AGAR PERBEDAAN KEPENTINGAN BISA DIKOMPROMIKAN DLM BENTUK KESEPAKATAN ( TIE UP THE LOOSE END ). Learning by Experience ( BELAJAR DARI PENGALAMAN )

PERAN TEAM NEGOSIATOR DALAM KASUS UNJUK RASA TYPE UNJUK RASA UNJUK RASA DAMAI MOGOK RUSUH METHODE PENGENDALIAN UNJUK RASA MASSA DAMAI. PRINSIP PENGERAHAN KEKUAT AN : PERSUASIF , MASSA ADLH MITRA. MASSA DIHADAPI OLEH TEAM NEGOSIATOR TEAM NEGO BERNEGOSIASI DG PIMPINAN / TOKOH MASSA AGAR MASSA TETAP DLM KEADAAN TERTIB MULAI SAAT BERKUMPUL S/D BUBAR. SATUAN DALMAS DISIAGAKAN DISEKITAR LOKASI UNRAS, DG KEKUATAN DISESUAIKAN DG HAKEKAT ANCAMAN, TUGAS NYA ADALAH MENJAGA AGAR UNRAS BERJALAN DG TERTIB TDK DIGANGGU / MENGGANGGU PIHAK LAIN. TEAM DOKUMENTASI MENG AMBIL DOKUMEN DG TUSTEL / HANDY CAM. LAPORKAN SETIAP PER KEMBANGAN KPD ATASAN TUGAS BERAKHIR APABILA MASSA SDH BUBAR. METHODE UNJUK RASA ORASI SPANDUK MOGOK PERAN TEAM NEGOSIATOR DALAM KASUS UNJUK RASA MELAKUKAN NEGOSIASI AGAR UNRAS BERJALAN AMAN, TERTIB & LANCAR TDK MENGGANGGU / DIGANGGU PIHAK LAIN. MENANAMKAN KEPERCAYAAN PADA MASSA BAHWA POLRI ADALAH MITRA

SEKIAN TERIMA KASIH dan