TP PEMILU DAN EVALUASI SENTRA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
B. Kewenangan/Kompetensi Pengadilan
Advertisements

SOP PPID DAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
Oleh: DIREKTUR JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM
PERAN BAWASLU DALAM MEWUJUDKAN PEMILU 2014 YANG DEMOKRATIS
POLRI SOSIALISASI UU no. 11 TAHUN 2012 tentang
Susunan dan Kekuasaan Badan Peradilan Umum dan Khusus
PENYIDIKAN Kelompok II M.Akbar Arafah
POTENSI KERAWANAN PEMILU
Disampaikan Siti Roswati Handayani, SH., MPA. Yogyakarta, 17 Juni 2013.
SOSIALISASI PEMILU 2009 KPU Kabupaten Sragen. SUBSTANSI KAMPANYE Dasar Hukum: UU 10 /2008 PEMILU -Kampanye Pasal 76 – 140 UU 10/2008 -Peraturan KPU No.19/2008.
SOSIALISASI PEMILU 2009 KPU Kabupaten Sragen.
Penerapan Perlindungan bagi Saksi dan Korban dalam Perkara Pidana Yang ditangani Oleh Kejaksaan Republik Indonesia Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung.
OPTIMALISASI PERAN POLRI DALAM MENGHADAPI PEMILU 2014
Oleh: Nelson Simanjuntak Badan Pengawas Pemilu RI
TEHNIS BANTUAN HUKUM BAGI PNS YANG TERLIBAT KASUS HUKUM.
DR. Hj. MARNI EMMY MUSTAFA, SH.,MH Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat
PUTUSAN PIDANA Aristo M A P.
PERAN PPID DAN PPID PEMBANTU DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK
KEPUTUSAN KAPOLRI NO. POL
Prosedur Beracara Arbitrase
PENANGKAPAN PENAHANAN
Perkara Pidana, Penyidikan, dan Penuntutan
Penyelesaian Sengketa TUN
LEMBAGA NEGARA MENURUT UUD NRI TAHUN 1945 UUD 1945 KY DPR DPD MPR BPK
SUNSET POLICY.
PRAKTEK HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI
Oleh Juri Ardiantoro Komisi Pemilihan Umum RI
JENIS-JENIS LELANG.
MEKANISME KERJA DAN PELAPORAN RELAWAN KELOMPOK KERJA NASIONAL (POKJANAS) GERAKAN SEJUTA RELAWAN PENGAWAS PEMILU 2014.
SESI 6 MENGAMANKAN SUARA CALEG PEREMPUAN
Wewenang, Kewajiban, dan Hak
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
SELAMAT BERJUMPA SELAMAT BERJUMPA.
NOTA KESEPAKATAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DGN PGRI
ASPEK HK ACARA MK.
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DAN PENANGANAN LIMBAH B-3
Surat Kuasa.
PENUNTUTAN Dr.setyo utomo,sh.,m.hum
SALAM ADHYAKSA.
Se-Kecamatan Peso 09 Juni 2015 BIMTEK PPS PENCALONAN PERSEORANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUNGAN 2015.
REKRUTMENT KPPS Oleh KPU Kota Semarang.
Pengawasan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 2015
Pelatihan Saksi Peserta Pemilukada
KETENTUAN TENTANG POLITIK UANG dalam UU No. 10 Tahun 2016
HUKUM ACARA PERDATA Pengertian:
Acara Peradilan Pidana Anak
Drs. AGUS ANDRIANTO, S.H. PERAN POLDA DALAM PENEGAKKAN HUKUM
Penyitaan.
KANIT I RESUM SAT RESKRIM POLRES BOGOR
HUKUM ACARA PHPU (berdasarkan UU MK dan Peraturan MK)
HUKUM PAJAK ( TAX LAW ) MK-6 JULIUS HARDJONO
HUKUM ACARA PIDANA.
963 PELANGGARAN DALAM PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
Sosialisasi materi diklat sertifikasi hakim anak dalam SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Oleh: nartilona rangkasbitung, 4 oktober 2017.
PERSOALAN HUKUM DALAM PEMILIHAN GUBERNUR dan WAKIL GUBERNUR TAHUN 2018
PERKULIAHAN VII.
Oleh : LUDFIE JATMIKO Alat Bukti Keterangan Ahli Sesi IV
Oleh : LUDFIE JATMIKO Alat Bukti Keterangan Ahli Sesi IV
DIVISI HUKUM DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PEMILU BAWASLU PROVINSI JATENG
OPTIMALISASI PERAN POLRI DALAM MENGHADAPI PEMILU 2014
Pemilu di Indonesia Tahun 2004
Di Gedung Rekonfu Polres Pemalang, 25 Mei 2016
Penanganan Perkara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu DPR, DPD, DPRD
Oleh: INDRA TRITUSIAN Ketua Bawaslu Kabupaten Batang Hari Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran Oleh: INDRA TRITUSIAN Ketua Bawaslu Kabupaten Batang Hari.
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMU KOTA SUNGAI PENUH TEKNIS PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILIHAN UMUM BERDASARKAN PERBAWASLU 8/2018.
MUNSIR SALAM KOORDIV PENGAWASAN DAN HUBAL BAWASLU PROVINSI SULTRA Disampaikan pada Kegiatan RAKERNIS PENINGKATAN SDM BAWASLU KAB/KOTA dan PANWASCAM GELOMBANG.
OPTIMALISASI PERAN POLRI PENANGANAN PELANGGARAN HUKUM TP PEMILU 2019 YANG BERINTEGRITAS GUNA TERUJUDNYA SITUASI KAMDAGRI YANG KONDUSIF KOMPOL AFRIZAL.
PROSEDUR TINDAKAN KEPOLISIAN TERHADAP PEJABAT NEGARA
SOSIALISASI PELANGGARAN PEMILU Zulham Efendi Irfan. BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI ACEH
Transcript presentasi:

TP PEMILU DAN EVALUASI SENTRA PENYIDIKAN TP PEMILU DAN EVALUASI SENTRA GAKKUMDU OLEH KABARESKRIM POLRI

PENYELENGGARAAN PEMILU TTG PEMILU PRES/WAPRES DASAR HUKUM UU NO. 10 TH 2008 TTG PEMILU LEGISLATIF UU NO. 22 TH 2006 TTG PENYELENGGARAAN PEMILU UU NO. 42 TH 2008 TTG PEMILU PRES/WAPRES UU NO. 2 TH 2002 TTG POLRI UU NO. 2 TH 2008 TTG PARPOL UU NO. 23 TH 2006 TTG ADM KEPENDUDUKAN UU NO. 8 TH 1981 TTG KUHAP PERATURAN KPU NO. 9 S/D 13 PERATURAN BAWASLU NO. 5 TH 2008

TUGAS POLRI TUGAS PENGAMANAN PEMILU 2. TUGAS PENEGAKAN HUKUM DALAM PEMILU 2009 TUGAS PENGAMANAN PEMILU 2. TUGAS PENEGAKAN HUKUM ( PENYIDIKAN TP PEMILU ) KEDUA TUGAS TSB SALING TERKAIT : PENGAMANAN DILAKUKAN SCR KETAT, PELANGGARAN PEMILU BERKURANG =TUGAS GAKKUM JADI RINGAN.

TAHAPAN PEMILU 16 MAR – 5 APR 2009 MASA KAMPANYE (RAPAT UMUM) LEGISLATIF PRES / WAPRES 16 MAR – 5 APR 2009 MASA KAMPANYE (RAPAT UMUM) 6 – 8 APRIL 2009 MASA TENANG 9 APRIL 2009 PEMUNGUTAN SUARA 9 -24 APRIL 2009 PENGHITUNGAN SUARA 9 MEI 2009 PENETAPAN HASIL PEMILU 1 OKT 2009 PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI 20 OKT 2009

TP PEMILU KETENTUAN PIDANA : UU NO. 10 TH 2008 YAITU PASAL 260 S/D 311 ADALAH PELANGGARAN THD KETENTUAN PIDANA PEMILU YG DIATUR DL UU NO.10/2008 /UU NO.42 TH 2008 YG PENYELESAIANNYA MELALUI PERADILAN UMUM KETENTUAN PIDANA : UU NO. 10 TH 2008 YAITU PASAL 260 S/D 311 2. UU NO. 42 TH 2008 YAITU PASAL 202 S/D 259

PENYIDIKAN TP PEMILU PENYIDIK : PENYIDIK POLRI ( dari fungsi RESKRIM) 1 HUKUM ACARA : GUNAKAN KUHAP, KECUALI DITENTUKAN LAIN DL UU PEMILU (UU NO. 10/2008 & UU NO. 42/2008) (AZAS LEX SPESIALIS): 2 3 SUBYEK TP PEMILU : SETIAP ORANG/PEJABAT/PETUGAS/PERUSH/ LEMBAGA/CALON YG DISEBUTKAN DL KETENTUAN PIDANA UU PEMILU.

PROSES PELAPORAN PELANGGARAN UU PEMILU (LEGISLATIF & PRES/WAPRES) PELAPOR 3 hr 7 hr -WNI (HAK PILIH) -PEMANTAU -PESERTA SANKSI ADMIN ADMIN KPU Ps. 266 BA/ PANWASLU GAR PEMILU KOORDINASI (Ps 63) 5 hr SIDIK TUNTUT SIDANG POLRI JPU PN SENTRA GAKKUMDU PIDANA 14 hr 5 hr 7 hr BA/PANWASLU JAKSA PENYIDIK P-19 = 3 hr Perbaikan 3 hr

KENDALA DL PENYIDIKAN WAKTU PENYIDIKAN YG SINGKAT (MAX 14 HARI ) ADA BEBERAPA HAL YG TDK DIATUR PERBEDAAN INTERPRETASI ANTAR APARAT GAKKUM 4. UU BANYAK TIMBULKAN KERAWANAN SENTRA GAKKUMDU

DATA TP PEMILU SELESAI KET P-21 SP-3 JUMLAH 26 NO KESATUAN JML LAP KRM PRO SES SIDIK KRM JPU SELESAI KET P-21 SP-3 TDK DI TERUSKAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 BARESKRIM POLDA SUMUT POLDA RIAU POLDA JAMBI POLDA METRO POLDA JABAR POLDA BALI POLDA KALSEL POLDA SULUT POLDA G.TALO POLDA MALUT - DIKEMBALIKAN OLEH JPU KRN LWT WAKTU JUMLAH 26

TUGAS POKOK SENTRA GAKKUMDU MENYELENGGARAKAN PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PEMILU SECARA TERPADU : SEJAK PENERIMAAN LAPORAN PENELITIAN LAPORAN PENYIDIKAN/ PEMBERKASAN PENYERAHAN BERKAS PERKARA KE JPU

EVALUASI SENTRA GAKKUMDU HASIL PENYIDIKAN MSH BANYAK BERKAS PERKARA YG DI SP-3, BERARTI KURANG DIBERDAYAKAN PERAN SENTRA GAKKUMDU PENYIDIKAN BLM MEMPEDOMANI BUKU PEDOMAN PENYIDIKAN TP PEMILU (MSH ADA LAPORAN GUNAKAN LP BUKAN MODEL A1) SEDIKITNYA LAP TP PEMILU YG DILAPORKAN MENUNJUKAN KURANGNYA BERPERANYA PENGAWAS PEMILU MSH ADANYA PERBEDAAN PERSEPSI ANTAR APARAT GAKKUM (DL HITUNG WAKTU) SHG GAKKUM TDK DPT DILANJUTKAN

RUANG SENTRA GAKKUMDU 1. RUANG SENTRA GAKKUMDU MASING-2 SDH ADA, NAMUN PER LENGKAPAN TDK SAMA 2. BUKU-2 MUTASI, REGISTER, DATA YG BERKAITAN PEMILU 2009 3. PETUGAS PIKET SEBAGIAN BESAR HANYA DR PENYIDIK PENYIDIK TP PEMILU SUDAH DITUNJUK PENYIDIK TP PEMILU DG SURAT PERINTAH 2. BELUM TERUJI KEMAMPUAN PENYIDIKAN (MSH DILAKS SPT SIDIK TINDAK PIDANA UMUM 3. PENYIDIK MALAS BACA BUKU PEDOMAN PENYIDIKAN TP PEMILU SHG MSH ADA KEBIJAKAN PIMPINAN YG TDK DIKETAHUI

PENEKANAN SENTRA GAKKUMDU HRS BERJALAN & DIBERDAYAKAN - SBG WADAH KOORDINASI & KERJASAMA - SOLUSI KETERBATASAN WAKTU - SEMUA UNSUR (JPU, PENYIDIK, PANWAS) BISA MEMANFAATKAN (LENGKAPI SARANA & PETUGAS PIKET ) KOMITMEN UTK PATUHI BATASAN WAKTU DL UU PEMILU - UU PEMILU TDK MUNGKIN DIRUBAH - MELEWATI BATAS WAKTU SIDIK, ADA AKIBAT HUKUMNYA (PROSES HUKUM TDK DPT DILANJUTKAN) - BATASAN WAKTU BERDASARKAN WAKTU HARI KERJA (HARI LIBUR TDK DIHITUNG)

BEBERAPA HAL YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN PENANGANAN TINDAKPIDANA PEMILU MENGGUNAKAN ACARA PEMERIKSAAN SINGKAT 1 2 UTK MENGANTISIPASI KETIDAK HADIRAN SAKSI DI PERSIDANGAN, SEMUA SAKSI DIAMBIL SUMPAHNYA 3 UTK MEMANGKAS BIROKRASI YG DPT MENHAMBAT WAKTU SELRA, PENYIDIK DPT DIBERI KEWENANGAN MENANDATANGANI SURAT/MINDIK 4 TINDAKAN KEPOLISIAN THD ANGT LEGISLATIF & PEJABAT NEGARA TTT YG MEMERLUKAN IJIN KHUSUS, TDK PERLU IJIN DL TP PEMILU

5 P-19 DL PENYIDIKAN TP PEMILU HANYA 1 (SATU) KALI, SEDANG P-21 & TAHAP II DISERAHKAN WAKTUNYA SESUAI KESEPAKATAN JPU & PENYIDIK SEPANJANG TDK LEWATI BATAS WAKTU DL UU 6 TP PEMILU YG DITEMUKAN OLEH ANGT POLRI, DISERAHKAN KPD BA/PAN WASLU ATAU PIHAK2 LAIN YG PUNYA HAK MELAPORKAN TP PEMILU 7 PELANGGARAN PEMILU YG DILAKUKAN ANGT TNI DISERAHKAN OLEH BA/ PANWASLU KE POM TNI 8 ADA 6 PSL DL UU NO. 10 TH 2008 YG PELAKUNYA DPT DITAHAN (PSL 266, 291, 297, 298,300 & 306), NAMUN DL PENYIDIKAN SEJAUH MUNGKIN PELAKUNYA TDK DITAHAN. 9 ATAS PERMINTAAN JPU ANGT POLRI MEMBANTU MENGHADAPKAN SAKSI & TSK KE PERSIDANGAN TP PEMILU (SESUAI KESEPAHAMAN BERSAMA)

? WASPADAI PSL 257 (1) UU NO.10/2008 PUTUSAN PENGADILAN THD GAR TP PEMILU YG DPT PENGARUHI PEROLEHAN SUARA, HRS SDH SELESAI 5 HR SEBELUM PENETAPAN HSL PEMILU SCR NAS TEKANAN/ UNRAS - ANARKHIS TAP HSL PEMILU MOLOR PENETAPAN HSL PEMILU SCR NAS DILAKS 30 HR SETELAH PEMUNGUTAN SUARA PENGADILAN ? ADA 17 PSL PELANGGARAN PIDANA PEMILU YG DPT PENGARUHI PEROLEH AN SUARA PESERTA PEMILU JPU PUTUSAN MK PENYIDIK -TOLAK -HTG ULANG -PS ULANG BA/PANWASLU PERKARA TERHENTI KRN TDK CUKUP WAKTU GUGAT KE MK TERJADI TP PEMILU DR PASAL-2 TSB (17 PSL) APARAT GAKKUM WAKTUNYA BISA 1, 5 atau 10 HR SETELAH PUNGUT SUARA AKAN DIPERJUANGKAN SCR KERAS OLEH PELAPOR/PARPOL SETELAH TAP HSL PEMILU

LAKS PENGAMANAN PEMILU SCR KETAT DG PERENCANAAN YG BAIK PENGAMANAN JANGAN HANYA FOCUS PD SAAT KAMPANYE, MASA TENANG & HR PUNGUT SUARA TTP JUGA SAAT HITUNG SUARA HINGGA SELESAI PENGAMANAN PERHITUNGAN SUARA DI TPS, PPK, KPUD KAB/KOTA, KPUD PROP & KPU PUSAT PENGAMANAN KOTAK SUARA DL PERJALANAN & PENYIMPANANNYA

RAWAN TERTINGGI ? PIMNAS KOSONG TAP HSL PEMILU MOLOR OPS 1818 KONTIN PRES/WKL TDK DPT DILANTIK TG 20 OKT OPS KONTIN JENSI 1818 PIMNAS KOSONG GANGGUAN KEAMANAN ? BENCANA ALAM RAWAN : KONFLIK SOS UNRAS, RUSAL SABOTASE, TERROR REBUT/ AMBIL ALIH KEKUASAAN ANC BERSENJATA PEOPLE POWER SEPARATIS

TERIMA KASIH 19