TUNJANGAN KINERJA pns Tohar Bayoangin Kepala Kanwil Kementerian Agama

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
TUGAS DAN IZIN BELAJAR BAGI PNS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA
Advertisements

Pembebasan Sementara dan Pengaktifan PNS Dosen
PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
SOSIALISASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL Sudarsono SH.MH SEKJEN Forkom Dosen Kopertis7.
PAPARAN : PP 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PNS
KEWAJIBAN DAN LARANGAN Kewajiban Larangan
(Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2011)
HAK DAN KEWAJIBAN PNS PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA
TUGAS BELAJAR KAITANNYA DENGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN DOSEN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
PERSYARATAN CALON PESERTA TUGAS BELAJAR :
SOSIALISASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL.
PEMBINAAN DOSEN PNS DI LINGKUNGAN KOPERTIS WILAYAH VII SOSIALISASI
PENILAIAN PRESTASI KERJA (Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2011)
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEBIJAKAN BIRO HUKUM DAN KLN DALAM BIDANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
• Pencapaian sasaran kinerja
SOSIALISASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL.
PEMBERIAN TUGAS DAN IZIN BELAJAR BAGI PNS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA Disampaikan dalam Kegiatan Sosialisasi Pemberian Tugas dan Izin Belajar bagi.
PETUNJUK TEKNIS PP NOMOR 46 TAHUN 2011
________________ PENILAIAN PRESTASI KINERJA DAN PERHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENHUB.
OLEH DENDA DJUANDA, S.H, M.M.
MEKANISME Pengangkatan jfu dan pemberian tunjangan kinerja
Subbag umum / kepegawaian
PEMBINAAN PNS DOSEN YANG DIPERBANTUKAN DI LUAR INSTANSI INDUK
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2013
PERMENDIKBUD RI NOMOR 107 TAHUN 2013
KONSEP SURAT PERINTAH KERJA TENAGA OPERASIONAL DAN CARA PERHITUNGAN
DISIPLIN PEGAWAI BIDANG II.
PEMBERHENTIAN PNS.
Persiapan dan Peran Perekam Medis Dalam Menghadapi Jabatan Fungsional Profesi Perekam Medis Sugeng, SKM.
TUNJANGAN KINERJA DAERAH TUNJANGAN KINERJA DAERAH
DISIPLIN PNS Disusun Oleh : SUTRISNO, S.H.,M.H
PERMENRISTEKDIKTI NOMOR 31 TAHUN 2016
SOSIALISASI TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
BKD KOTA DUMAI 2015 PERATURAN WALIKOTA NOMOR 41 TAHUN 2015
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PNS
TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI
PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI
PENYUSUNAN DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI
REMUNERASI TENAGA KEPENDIDIKAN Universitas Brawijaya
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 214/PMK.1/2011
TAMBAHAN PENGHASILAN PNS Badan kepegawaian Daerah
POKOK – POKOK MATERI PP NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Calon Tenaga Kependidikan Tetap.
SISTEM INFORMASI PRESENSI PEGAWAI
Oleh : Drs. H. Masrawan, M.Ag Kepala Bagian Tata Usaha
PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI PERATURAN GUBERNUR NOMOR 193 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH.
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PNS YANG MENJABAT GURU
PERGUB NO. 193 TAHUN 2015 TUNJANGAN KINERJA DAERAH
PERMA N0. 7 Tahun 2016 PENEGAKAN DISIPLIN KERJA HAKIM PADA MAHKAMAH AGUNG RI DAN BADAN PERADILAN YANG ADA DI BAWAHNYA SK KMA NO. 069/KMA/SK/V/2009 TENTANG.
Sosialisasi Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil.
D A S A R : PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN.
PERKAP NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERKAP NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN.
TUNJANGAN KINERJA DAERAH ( TKD)
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PMK NOMOR 93/PMK.01/2018 tentang PERUBAHAN KEDUA PMK NOMOR 214/PMK.01/2011.
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Rencana Penerapan E- Kinerja bagi PNS di lingkungan
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NO. 24 TAHUN 2017 TENTANG
DISAMPAIKAN OLEH SEKRETARIS BRSDM KP
Peraturan Gubernur Nomor 184 Tahun 2017 tentang
Sosialisasi PERKA LIPI 13/2015
Kamis, 24 Januari 2019 Di Ruang ASN BKPPD Kabupaten Klatyen
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
Evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan absensi elektronik
E arly W arning S ystem Menggunakan SMS Gateway
Bahan materi “Sosialisasi Kebijakan Analisa jabatan Analisa Beban Kerja, Evaluasi jabatan, penataan pegawai, dan Tambahan Penghasilan Pegawai” 8 Januari.
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KPU RI
UNIVERSITAS JEMBER JEMBER, 07 MEI 2019
TATA CARA PEMBERIAN CUTI PNS DIREKTORAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.
Transcript presentasi:

TUNJANGAN KINERJA pns Tohar Bayoangin Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara

Tunjangan Kinerja Tunjangan yang diberikan atas dasar capaian kinerja, diberikan setiap bulan, dan dihitung berdasarkan kehadiran (kerja) dan capaian kinerja (Dibayarkan mulai Juli 2014) Capaian kinerja adalah realisasi hasil kerja dari kontrak kinerja (dengan atasan langsung).

Pegawai Yg Tak Menerima Tukin Yg tak memiliki tugas/jabatan/pekerjaan tertentu Diberhentikan sementara atau dinonaktifkan, yg diberhentikan dengan atau tidak dengan hormat Yg dipekerjakan di luar kemenag Cuti melahirkan anak ke 3 dst, cuti besar, cuti di luar tanggungan negara Dikenakan hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri Tidak hadir kerja tanpa alasan

DIBUKTIKAN DENGAN REKAM KEHADIRAN SECARA ELEKTRONIK … WAJIB!!! Masuk dan Jam Kerja PNS bekerja 5 hari dalam seminggu setara dengan 37.5 jam Senin – Kamis : 07.30 – 16.00 Istirahat : 12.00 – 13.00 Jumat : 07.30 – 16.30 Istirahat : 11.30 – 13.00 DIBUKTIKAN DENGAN REKAM KEHADIRAN SECARA ELEKTRONIK … WAJIB!!!

Penyimpangan thd Rekam Elektronik Perangkat rusak Terjadi keadaan memaksa (force majeur) Yang bersangkutan belum terdaftar Tugas luar, dibuktikan dengan surat tugas Lokasi kerja tak memungkinkan dipasang perangkat elektronik

Anda Melanggar Jika Tidak masuk kerja Terlambat masuk kerja dan/atau pulang lebih awal ‘Menghilang’ tanpa surat tugas dari atasan Tidak melakukan rekam kehadiran elektronik

Ketentuan Pelanggaran 1 hari off, dihitung 1 hari Terlambat masuk atau pulang lebih awal, dihitung jumlah waktu keterlambatan atau kepulangan awal ‘menghilang’ tanpa surat tugas Tidak absen secara elektroniks

Anda TIDAK Melanggar jika Sakit kurang 3 hari, memberi tahu atasan Sakit maksimal 3 hari, dengan surat dokter Sakit antara 3 s/d 30 hari berturut-turut, dibukikan dengan keterangan rawat inap dari rumah sakit

PENILAIAN KINERJA Didasarkan pada kehadiran kerja dan capaian kinerja Penilaian capaian kinerja didasarkan pada kontrak kinerja dengan atasan langsung

Pembayaran Penambahan dan Pegurangan Kelas jabatan menentukan besaran pembayaran Jika terjadi perubahan kelas jabatan bagi pjb struktural, penyesuaian tunjangan kinerjanya diberikan pada bulan berikutnya, sejak tgl pelantikan

Tukin CPNS dibayar 80% Tukin dibayarkan 50% utk yg tugas belajar Tukin pegawai dari luar kemenag dibayarkan selisih tukin instansi induk dan tukin kemenag

Penabahan Tukin diberikan 50% dari selisih tukin kelas jabatan di atasnya bagi pegawai yang mendapat nilai capaian kinerja lebih baik

Pengurangan tukin berlaku bagi Pegawai yang tdk masuk / mangkir kerja Yg terlambat masuk kerja (terlambat pulang?) Yang pulang sebelum waktunya Yang tidak mengisi daftar hadir Yang dijatuhi hukuman disiplin

Pengurangan Tukin Keterlambatan (TL) Lama Keterlambatan Persentase Pengurangan TL. 1 1 – 31 menit 0.5% TL. 2 31 – 61 menit 1% TL. 3 61 – 91 menit 1.25% TL. 4 > Menit dan/atau tdk mengisi daftar hadir masuk kerja 1.50% Pegawai yg tak masuk lebih dari 3 hari karea sakit tanpa surat keterangan dikenakan pengurangan 2% setiap harinya

Hukuman disiplin Ringan Sedag Berat

Hukuman Disiplin Ringan Sebesar 20% selama 1 bulan, jika hukumannya berupa teguran lisan 30% selama 2 bulan jika berupa teguran tertulis 40% selama 3 bulan, jika berupa berupa pernyataan tidak puas

Disiplin Sedang 40% selama 6 bulan, jika berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun 50% selama 8 bulan, jika berupa penundaan kenaian pangkat selama 1 tahun 60% selama 10 bulan, berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun

Disiplin Berat 60% selama 12 bulan, jika berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun 70% selama 12 bulan, jika berupa pemindahan dlm rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah 80% selama 12 bulan, jika berupa pembebasan dari jabatan

Jika nilai kinerja di bawah baik Nilai cukup, pengurangan sebesar 10% Nilai kurang, pengurangan sebesar 25% Nilai buruk, pengurangan sebesar 50%

Ada Bantuan Sesuai dengan Amal Ibadah Masing-Masing TERIMAKASIH Ada Bantuan Sesuai dengan Amal Ibadah Masing-Masing