PENATAUSAHAAN PIUTANG PNBP DENGAN SISTEM INFORMASI BATAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PEDOMAN AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
Advertisements

Pembukuan & LPJ Bendahara
TENTANG PENYELESAIAN TAGIHAN ATAS BEBAN APBN PADA SATUAN KERJA
EVALUASI ATAS PELAKSANAAN TUGAS BANK GIRO POS PADA KPPN PALEMBANG
PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN 2012
MEMAHAMI LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
BELANJA BANTUAN SOSIAL PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Perdirjen Perbendaharaan No. PER-69/PB/2006
Rapat Pembahasan Pembayaran Honorarium Tim Tahun Anggaran 2014
KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB BENDAHARA SATKER PENGELOLA APBN (Sesuai PMK No. 162/PMK.05/2013) KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT.
Mekanisme Pencairan Tunjangan Sertifikasi Dosen
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan BLU ke Dalam Laporan Keuangan Kementerian.
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan TA 2011
PERSIAPAN PENYUSUNAN DIPA TAHUN ANGGARAN 2007
MODUL PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) Disampaikan pada: Rapim Ditjen Perbendaharaan DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN.
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
PELAPORAN REALISASI ANGGARAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
Penghapusan Piutang Negara
PRESENTASI MULTIMEDIA APLIKASI AKUNTANSI PEMERINTAHAN-03 SUDJANA-NIP: Kode Matakuliah : 4112 APLIKASI AKUNTANSI PEMERINTAHAN-03.
PENGELOLAAN DANA RISET BADAN LAYANAN UMUM
DASAR HUKUM I. Nomor : 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara /Lembaga/Kantor/Satuan Kerja. II. Nomor : 05/PMK.05/2010 tentang.
Penagihan Piutang Negara (tanpa Surat Paksa)
Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan-Ditjen Perbendaharaan
Penatausahaan Keuangan Daerah
PENATAUSAHAAN KEUANGAN ANGGARAN
II.D. PROSEDUR PEMBAYARAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Pembiayaan Pembangunan
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
EVALUASI IMPLEMENTASI SIMPONI dan PENGGUNAAN BAS KEMENTERIAN KESEHATAN
INSPEKTORAT WILAYAH VI
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ) BENDAHARA PENGELUARAN
Pemberian Uang Muka Kerja Kepada Madrasah Swasta Dari Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Dalam Rangka Penyaluran Dana BOS Madrasah TA.
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-31/PB/2016
SOP Penyusunan data Barang Milik Negara (BMN)
SOSIALISASI PERDIRJEN NO 44/PB/2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENERIMAAN NEGARA PADA AKHIR TAHUN 2016.
Peningkatan Kemampuan Bidang Perbendaharaan Kementerian Kesehatan
Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
MEKANISME PENCAIRAN DANA BOPTN
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 15/PMK
TATA CARA PENGAJUAN DANA KEGIATAN KE BAGIAN KEUANGAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
PERATURAN MENTERI KEUANGAN (PMK)
Sistem Pengelolaan Keuangan Negara dan Pemerintah Pusat
DIT. AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DITJEN PERBENDAHARAAN 2011
Mekanisme Pembayaran atas Pelaksanaan APBN dan APBD
PAPARAN Inspektur Wilayah III
Perbendaharaan Negara
PEMBAYARAN PAJAK V DIREKTORAT JENDERAL PAJAK.
Pembiayaan Pembangunan
Chapter 3 Perbendaharaan Negara
LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2018 BIRO KEUANGAN DAN BMN 05 FEBRUARI 2018.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK
SISTEM DAN OPERASIONAL PROSEDUR KEUANGAN BLU-UNDIP
APLIKASI BANTU Perbendaharaan
PENGELOLAAN HIBAH LANGSUNG DALAM BENTUK UANG
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Pekalongan, 25 s.d 27 September 2018
APLIKASI BANTU Perbendaharaan
PENATAUSAHAAN KEUANGAN
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK
2019 PENGAWASAN & PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN KEGIATAN INSPEKTORAT
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA BADAN LAYANAN UMUM
APLIKASI BENDAHARA PENERIMAAN BOGOR, 30 MARET 2017.
Transcript presentasi:

PENATAUSAHAAN PIUTANG PNBP DENGAN SISTEM INFORMASI BATAN Workshop PENATAUSAHAAN PIUTANG PNBP DENGAN SISTEM INFORMASI BATAN Kamis, 2 Oktober 2014 S u s a n a PPIKSN

Latar Belakang Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Nomor PER-85/PB/2011 tentang Penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga Standar Operasional Prosedur (SOP) Penatausahaan Piutang PNBP BATAN Nomor : SOP 036.02/KU 04 02/UM www.batan.go.id

Ruang Lingkup Jenis Piutang : Kegiatan : Piutang Belanja Pegawai Piutang PNBP Fungsional (Layanan Jasa) Piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Kegiatan : Melakukan pencatatab piutang, penerimaan pembayaran dan setoran Melakukan administrasi dokumen Mencetak Laporan (kartu piutang, buku pembantu bendahara, laporan semester dan rekapitulasi) www.batan.go.id

Pengguna Aplikasi Level Satuan Kerja : Level BATAN : Bendahara / Petugas Pembukuan Piutang ( melakukan administrasi data piutang satuan kerja ) Pimpinan Satuan Kerja ( melakukan monitoring ) Level BATAN : Biro Umum ( melakukan administrasi data piutang TGR, monitoring data seluruh satker, melakukan rekapitulasi tingkat BATAN ) Pimpinan Auditor internal dan eksternal ( melakukan audit data ) www.batan.go.id

Piutang Pengembalian Belanja Pegawai Timbulnya piutang yang disebabkan oleh kelebihan pembayaran gaji atau tunjangan yang telah diterima pegawai Terjadi karena Daftar Gaji Pegawai disusun dan diajukan ke KPPN dilakukan pada bulan N-1 artinya untuk pengajuan gaji bulan September dilakukan pada bulan Agustus Terbitnya Surat Keputusan (SK) yang menyebabkan penurunan tunjangan pegawai dan berlaku surut www.batan.go.id

Alur Proses Pengelolaan Penatausaan Piutang Pengembalian Belanja Pegawai www.batan.go.id

Proses (1) PPABP membuat dan mengirim laporan timbulnya piutang ke bendahara / Petugas Pembukuan Piutang www.batan.go.id

Proses (2) Bendahara mencatat data timbulnya piutang www.batan.go.id

Proses (3) Bendahara mencatat waktu terima pembayaran dan setor ke Bank/Kantor Pos www.batan.go.id

Proses (4) Melakukan posting data www.batan.go.id

Proses (5) Mencetak Laporan www.batan.go.id

Proses (6) Mencetak Laporan www.batan.go.id

Piutang PNBP Fungsional Timbulnya piutang yang disebabkan oleh adanya layanan jasa dan telah jatuh tempo pembayaran www.batan.go.id

Alur Proses Pengelolaan Penatausaan Piutang PNBP Fungsional www.batan.go.id

Portal Sistem Informasi BATAN www.batan.go.id

Login Aplikasi SIPPIN www.batan.go.id

User Level Satuan Kerja Level Pengelola (Bendahara/Petugas Pembukuan Piutang) Username : admin_<satuan kerja> (admin_ppiksn) Password : batan Level Pimpinan (KPA, PPK, Kabag TU, Kasub Keuangan) Username : <satuan kerja> (ppiksn) www.batan.go.id

Koneksi Jaringan Hotspot : BATANnet_Gd.71_Lt.2A Username : tamubatan Password : ppiksn www.batan.go.id