Pemilih dalam Pemilu Legislatif 2014

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Oleh: DIREKTUR JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM
Advertisements

Masalah dan Potensi Masalah Pada Pemilu 2014
KOMISI II DPR RI. DaerahAMJ 2013AMJ 2014Tidak ada data Provinsi 1230 Kab/Kota Jumlah
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA BAGI WNRI DI LUAR NEGERI
TAHAPAN, PROGRAM, & JADUAL
TUGAS DAN FUNGSI PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI (PPLN)
SOSIALISASI PERATURAN KPU NOMOR 8 TAHUN 2012 Oleh : Arief budiman Malang, 10 agustus 2012.
BINTEK KAMPANYE, PEMBENTUKAN KPPS DAN TUNGRA PEMILIHAN BUPATI GARUT TAHUN 2013 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut.
KOMISI PEMILIHAN UMUM JALAN IMAM BONJOL NO. 29 JAKARTA
BADAN LEGISLASI DPR-RI TAHUN LATAR BELAKANG PERUBAHAN  Program Prolegnas Prioritas tahun 2010  Penyempurnaan Lesgislasi RUU Paket Politik  Peningkatan.
SOSIALISASI PEMILU 2009 KPU Kabupaten Sragen. SUBSTANSI KAMPANYE Dasar Hukum: UU 10 /2008 PEMILU -Kampanye Pasal 76 – 140 UU 10/2008 -Peraturan KPU No.19/2008.
SOSIALISASI PEMILU 2009 KPU Kabupaten Sragen.
BEM Se-UNS Kawal Pemilu 2014 Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta Kabinet Pertanian Mandiri.
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden TAHUN (Berdasarkan UU No
MENCIPTAKAN PEMILU BERKWALITAS
BEBERAPA KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN BERKAITAN DENGAN PELAYANAN KESEHATAN GAKIN DAN PKPS BBM 2005 DIREKTORAT JPKM DITJEN BINA KESEHATAN MASYARAKAT.
GAMBARAN UMUM PEMILU 2014 DI LUAR NEGERI
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH
(Divisi PEMUTAHIRAN DATA PEMILIH)
Lembaga Survei Indonesia - IFES Indonesia Survei Nasional Pasca Pemilihan Umum Presiden 2014 Oktober 2014.
Divisi Sosialisasi, Data, dan Informasi
KONFLIK-KONFLIK PILKADA YANG TERJADI SELAMA INI
PELAPORAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PEMILU PARTAI POLITIK 2014
Oleh Juri Ardiantoro Komisi Pemilihan Umum RI
Divisi pengawasan bawaslu ri
PENGEMBANGAN SMK PUSAT LAYANAN TIK
ALUR PENGANGGARAN DAN PENCAIRAN HIBAH, BANSOS DAN BANTUAN KEUANGAN
SESI 6 MENGAMANKAN SUARA CALEG PEREMPUAN
TAHAPAN PEMILU, Pendaftaran & VERIFIKASI Parpol Menjadi Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi & DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 IDA BUDHIATI, S.H.,
PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI ISTANBUL
PENYELENGGARAAN PEMILU KEPALA DAERAH SERENTAK
BIMTEK PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PPS
Se-Kecamatan Peso 09 Juni 2015 BIMTEK PPS PENCALONAN PERSEORANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUNGAN 2015.
PENYUSUNAN TAHAPAN PEMILU KDH TAHUN 2010
Pikada Serentak Jawa Timur 2018 & Pemilu Legislatif & Presiden 2019
PENYELENGGARAAN PEMILU
Pemutakhiran Data Pemilih dalam
REKRUTMENT KPPS Oleh KPU Kota Semarang.
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS
COKLIT & PEMUTAKHIRAN DATA & DAFTAR PEMILIH Bimtek Mutarlih PPK & PPS
Pelatihan Saksi Peserta Pemilukada
POTENSI DAN ANTISIPASI PERMASALAHAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
KODIFIKASI PERATURAN KPU TENTANG PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU.
KODIFIKASI PERATURAN KPU TENTANG PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA.
Tugas dan kewenangan KPU Provinsi dPerwakilan alam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan.
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN/PPK
Potensi Sengketa Pemillu Presiden dan Wakil Presiden
BIMTEK MUTARLIH (PELAKSANAAN COKLIT) PILGUB JATENG 2013 BAGI PPS
KEBIJAKAN KPU TENTANG PENDAFTARAN,
PELATIHAN SAKSI TENTANG PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN.
ARIEF BUDIMAN, S.S., S.IP., MBA.
Menjadi Perempuan Cerdas Berpolitik
POTENSI MASALAH PEMUNGUTAN & REKAPITULASI SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.
PEDOMAN TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.
TERKAIT VERIFIKASI PARTAI POLITIK
TAHAPAN,PROGRAM DAN JADWAL Pilgub JATENG 2013
HABIB M. ROHAN KPU KAB. JEMBER
PEDOMAN TEKNIS TATAKERJA PPK, PPS, dan KPPS
RAKOR DENGAN ISTANSI PERSIAPAN DAFTAR PEMILIH PILGUB JATENG 2018
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
Disampaikan oleh kpu KAB. KARANGANYAR
KPU KAB. KARANGANYAR DALAM MENGANTISIPASI KECURANGAN PEMILU
BIMBINGAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
PENGADAAN , PENCETAKAN DAN DISTRIBUSI
logistik PEMILIHAN 2017 Pemetaan Masalah Logistik
TATA KERJA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILU TAHUN 2019
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS PEMILU DALAM PENGAWASAN PENGADAAN, DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM 2017 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN.
Transcript presentasi:

Pemilih dalam Pemilu Legislatif 2014 Mas Khairani Komisioner KPU Mandailingnatal Divisi Sosialisasi, Data, dan Informasi Disampaikan dalam Bimbingan Teknis Sistem Perhitungan dan Pemungutan Suara PPK se-Mandailingnatal

Dasar rujukan: UU NO. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah PKPU No. 09 Tahun 2013 tentang Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Lanjutan PKPU No.26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

DPT Madina 12 September 2013, sebanyak 302.626 Pemilih 12 Oktober 2013, sebanyak 301.469 Pemilih 1 November 2013, sebanyak 301.373 Pemilih dengan NIK dan NKK Invalid sebanyak 48.934 Pemilih 30 November 2013, sebanyak 298.004 Pemilih dengan jumlah NIK dan NKK perbaikan sebanyak 31.422 16 Januari 2014 jumlah pemilih 297.171 Pemilih dan progres NIK dan NKK hingga 16 Januari 2014 sebanyak 17.512 Hingga saat ini, dengan jumlah DPT yang sama, progres NIK dan NKK Madina berada pada posisi 10.883.

Upaya Penyempurnaan DPT Meski DPT telah ditetapkan, namun pemilih yang belum terdaftar masih memperoleh kesempatan untuk mendaftarkan diri sebagai pemilih Penyelenggara tetap berupaya menyisir pemilih yang namanya belum masuk dalam DPT sejak akhir Desember 2013.

Istilah-Istilah Daftar Pemilih DPS: Daftar Pemilih Sementara DPSHP: Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan DPT: Daftar Pemilih Tetap Daftar Pemilih Khusus: pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dimasukkan dalam DPK DPTb (Daftar Pemilih Tambahan): yaitu pemilih yang terdaftar di TPS asal menggunakan hak pilihnya di TPS lain jika masih ada sisa surat suara dalam TPS tersebut. DPKTb (Daftar pemilih khusus tambahan), yaitu pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPK, DPTb boleh memilih di TPS sesuai alamat yang tertera dalam KTP/Paspor atau identitas lain yang masih berlaku, jika masih ada sisa surat suara dalam TPS tersebut.

Daftar Pemilih Khusus Hingga 15 Maret ke depan, KPU Madina masih terus-menerus melakukan verifikasi calon DPK ke dalam sidalih. Data calon DPK Madina yang telah dilaporkan ke KPU Sumut sebanyak 3.978 pemilih (1,34% dari total DPT Madina) Usai pengiriman data calon DPK, kembali masuk usulan nama-nama calon pemilih khusus dari berbagai kecamatan di Madina. Diperkirakan, total angka calon DPK Madina mendekati 6.000 pemilih. DPK ditetap oleh KPU Propinsi pada 30 Maret. Pencetakan dan pendistribusian DPK dilakukan KPU propinsi pada 1-4 April

DPTb Pemilih yang terdaftar dalam DPTb adalah pemilih yang karena KEADAAN TERTENTU tidak dapat memberikan suara di TPS asal tempat pemilih terdaftar dalam DPT dan memberikan suara di TPS lain.

Lanjutan KEADAAN TERTENTU yang dimaksud adalah: Menjalankan tugas di tempat lain pada hari dan tanggal pemungutan suara Menjalani rawat inap di rumah sakit Menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan Tugas belajar Pindah domisili Tertimpa bencana alam

Surat Suara Acuan jumlah surat suara per TPS adalah jumlah pemilih yang tertera dalam DPT Harus ada rencana antisipasi jumlah pemilih tambahan melebihi 2% dari Daftar Pemilih Tetap yang tidak menjadi acuan jumlah surat suara (DPK, DPTb, DPKTb).

Proses Pengolahan Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2014 TPS/KPPS Mencatat rekap hasil penghitungan suara ke dalam Form C-1 yang akan dikirim langsung ke KPU Kab/Kota melalui PPS. PPS - Menerima dan mengumpulkan Form C-1 dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dan mengirimkannya pada kesempatan pertama ke KPU Kab/Kota (alternatif 1) - Mengirimkan hasil rekapitulasi penghitungan suara untuk seluruh TPS dalam bentuk excel ke KPU RI (jika memungkinkan).

lanjutan PPK - Menerima dan mengumpulkan Form C- 1 dari seluruh PPS di wilayah kerjanya dan mengirimkannya pada kesempatan pertama ke KPU Kab/Kota (alternatif 2) - Mengirimkan hasil rekapitulasi penghitungan suara untuk seluruh PPS dalam bentuk excel ke KPU RI.

lanjutan KPU kabupaten/kota - Men scan Lampiran Form.C-1 sebagai e-document dalam bentuk PDF - Mengirim data hasil scan ke KPU-RI. KPU RI - Menerima data rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam bentuk excel dari PPS/PPK/ KPU Kab/Kota - Mengolah data tersebut - Menayangkan informasi hasil penghitungan suara di web KPU - Membuat laporan lainnya - Menerima data PDF hasil scan Form C-1 dari KPU Kab/Kota

RENCANA ALUR PENGOLAHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILU 2014