DIALOG NASIONAL: e-Voting Menuju Pemilu Elektronik di Indonesia

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
AGUN GUNANDJAR SUDARSA Ketua Komisi II DPR RI. UU No. 32 Tentang Pemerintahan Daerah Akan direvisi dengan inisiatif/ diusulkan Pemerintah menjadi 3 RUU,
Advertisements

TAHAPAN, PROGRAM, & JADUAL
P ENYELESAIAN S ENGKETA P EMILU M ENURUT UU N O. 8 T AHUN 2012 J AKARTA, 8 M ARET 2013 D RS. A GUN G UNANJAR S UDARSA, BC.I P.M SI K ETUA K OMISI II DPR.
TUGAS DAN FUNGSI PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI (PPLN)
Pelaksanaan Penerimaan, Sortir, Pengesetan, Pendistribusian dan Pelaporan Logistik Pilgub Jateng 2013 di Tingkat KPU Kabupaten/Kota , PPK, PPS dan KPPS.
BINTEK KAMPANYE, PEMBENTUKAN KPPS DAN TUNGRA PEMILIHAN BUPATI GARUT TAHUN 2013 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut.
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
POTENSI KERAWANAN PEMILU
BADAN LEGISLASI DPR-RI TAHUN LATAR BELAKANG PERUBAHAN  Program Prolegnas Prioritas tahun 2010  Penyempurnaan Lesgislasi RUU Paket Politik  Peningkatan.
SOSIALISASI PEMILU 2009 KPU Kabupaten Sragen.
PENGAWASAN PEMILU & PERAN MAHASISWA
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH
SAKSI &PENGAMANAN SUARA TIM ADVOKASI & PENGAMANAN SUARA
BADAN LEGISLASI DPR-RI Oktober Tahun LATAR BELAKANG PERUBAHAN Program Prolegnas Prioritas tahun 2010 Penyempurnaan Lesgislasi RUU Paket Politik.
Fungsi dan Wewenang BPPT Keppres 103 tahun 2001
“Menuju Demokrasi Berkualitas”
Sri Budi Eko Wardani, M.Si
KONFLIK-KONFLIK PILKADA YANG TERJADI SELAMA INI
Kesiapan KPU dalam Penyelenggaraan Pemilu 2014
Oleh Juri Ardiantoro Komisi Pemilihan Umum RI
Disampaikan pada PROGRAM PENGENALAN AKADEMIK (PPA) 2013
MEKANISME KERJA DAN PELAPORAN RELAWAN KELOMPOK KERJA NASIONAL (POKJANAS) GERAKAN SEJUTA RELAWAN PENGAWAS PEMILU 2014.
SESI 6 MENGAMANKAN SUARA CALEG PEREMPUAN
TAHAPAN PEMILU, Pendaftaran & VERIFIKASI Parpol Menjadi Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi & DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 IDA BUDHIATI, S.H.,
STRATEGI PENGAWASAN PEMILU
Oleh : DRS. AGUN GUNANDJAR SUDARSA, BC.IP, M.SI KETUA KOMISI II DPR RI “Dampak Perubahan Undang-Undang Pemilu Terhadap Partai Golkar” Disampaikan Pada.
PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
Se-Kecamatan Peso 09 Juni 2015 BIMTEK PPS PENCALONAN PERSEORANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUNGAN 2015.
Pilkada serentak: Peluang dan tantangan
REKRUTMENT KPPS Oleh KPU Kota Semarang.
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS
Pelatihan Saksi Peserta Pemilukada
Strategi beracara di Mahkamah Konstitusi
POTENSI DAN ANTISIPASI PERMASALAHAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
Tata Cara Pencalonan pada Pemilu Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah
KODIFIKASI PERATURAN KPU TENTANG PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA.
Tugas dan kewenangan KPU Provinsi dPerwakilan alam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan.
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN/PPK
Potensi Sengketa Pemillu Presiden dan Wakil Presiden
OLEH ALI NURDIN, SH, ST ADVOKAT, PENDIRI DAN MANAGER ADVOKASI
PELATIHAN SAKSI TENTANG PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN.
MEWUJUDKAN PEMILUKADA YANG DEMOKRATIS DI DKI JAKARTA
Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah
Meraih Nawacita Reformasi Penyelenggaraan Pemilu
963 PELANGGARAN DALAM PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
Peran perempuan dalam pengawasan partisipatif dalam rangka pilbup
PEMILU KEPALA DAERAH DAN UPAYA PENGUATAN DEMOKRASI
PEMETAAN MASALAH DALAM PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH
KPU Provinsi Jawa Tengah
TAHAPAN,PROGRAM DAN JADWAL Pilgub JATENG 2013
PERSOALAN HUKUM DALAM PEMILIHAN GUBERNUR dan WAKIL GUBERNUR TAHUN 2018
HABIB M. ROHAN KPU KAB. JEMBER
PEDOMAN TEKNIS TATAKERJA PPK, PPS, dan KPPS
KEMENTERIAN DALAM NEGERI HAL-HAL PENTING TERKAIT PEMILU 2014
KPU KAB. KARANGANYAR DALAM MENGANTISIPASI KECURANGAN PEMILU
Pemilu di Indonesia Tahun 2004
JADWAL DAN TAHAPAN PEMILU DPR, DPD, DAN DPRD 2014
Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Pemilu 2014
PENGAWASAN PARTISIPATIF
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Oleh ERNA AL MAGHFIROH PANWASLU KOTA MALANG
logistik PEMILIHAN 2017 Pemetaan Masalah Logistik
SOSIALISASI PENGAWASAN PEMILU TAHUN 2019 PANWASCAM SUT SETI.
TATA KERJA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
REKAPITULASI DAN PENETAPAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA
TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILU TAHUN 2019
Disampaikan dalam SOSIALISASI SMA 1 N BUNGURAN UTARA 02 Februari 2019 RELAWAN DEMOKRASI (RELASI) KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN NATUNA 2019.
Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan.
MATERI KELEMBAGAAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM RELAWAN DEMOKRASI KPU KABUPATEN CIANJUR KPU Kabupaten Cianjur | Jl. Taifur Yusuf No. 35 Bojongherang Telp./Fax.
Transcript presentasi:

DIALOG NASIONAL: e-Voting Menuju Pemilu Elektronik di Indonesia Peluang dan Tantangan Penerapan Pemilu Elektronik di Indonesia AGUN GUNANDJAR SUDARSA Ketua Komisi II DPR RI

Pemilu/Pilkada Indonesia Rawan Manipulasi dan Konflik Lemah Penegakan Hukum Mahal- Kampanye Meresahkan Banyak Gugatan Hukum “Njelimet” (Surat Suara Besar, Tidak Praktis, Rusak, Tertukar)

Tahapan Pemilu Indonesia Tahapan Persiapan a.l: Penataan organisasi Bimtek, sosialisasi, koordinasi penyelenggaraan Pengelolaan Data Informasi Pemilu Tahapan Penyelenggaraan Pemilu, a.l: Pendataan Pemilih Pemungutan suara dan perhitungan suara Penetapan hasil Pemilu Tahapan Pasca Pemilu Selisih hasil Pemilu Pengucapan sumpah janji

Titik Rawan Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara Banyak kesalahan dalam proses pendaftaran pemilih (akurasi rendah). Mulai dari distribusi perlengkapan pemungutan suara (geografis sulit, terlambat, perlengkapan suara tertukar/kurang jumlah/rusak) dsb). Surat Suara yang besar – coblos tembus, salah menandai.

Titik Rawan Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara Banyak pemilih yang tak dapat menggunakan hak pilihnya. Dokumen formulir yang sangat banyak dan tidak simpel– Berita Acara, Sertifikat hasil perhitungan, pernyataan keberatan saksi, Sertifikat C1/C2/C3/C4/C5/C6/C7. Rekapitulasi suara yang tidak sederhana karena multipartai dan caleg yang banyak – rawan manipulasi. Pergeseran kotak suara dari TPS sampai ke Kabupaten/Kota disalahgunakan- “jual beli” kertas suara.

Pemilu Konvensional  Pemilu On Line? Titik Rawan Pelaksanaan Tahapan MENURUNKAN KUALITAS DEMOKRASI. Kertas Suara  Komputerisasi Suara? SIAPKAH INDONESIA?

Asas Pemilu Dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Komisi II DPR RI dan e-Voting Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Provinsi Bali (7 s/d 9 Desember 2010), melihat pelaksanaan e- Voting di Kabupaten Jembrana – pemikiran adanya pengaturan Perundang-undangan tentang penggunaan e-Voting dalam pelaksanaan Pemilu. Melakukan kajian dan kunjungan ke India pada 1- 7 Mei 2011  salah satu tujuannya adalah untuk memperoleh data, fakta langsung terkait pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan dan kepemiluan (termasuk penggunaan EVM electronic voting machine).

Komisi II DPR RI dan e-Voting (2) RDPU dengan Kemendagri, KPU dan Dubes Indonesia untuk India (24 Mei 2011) yang salah satu keputusannya: “Komisi II DPR RI meminta KPU untuk melakukan pengkajian terhadap penggunaan e-Voting agar dapat diterapkan dalam Pemilukada dalam waktu dekat, khususnya Pemilukada DKI Jakarta”. -- sampai sekarang belum ada kajian yang disampaikan oleh KPU kepada Komisi II DPR RI mengenai hal ini.

Peluang Penerapan e-Voting Pemilihan Kepala Lingkungan di dusun-dusun Kabupaten Jembrana berhasil dilaksanakan – proses berjalan efisien dan efektif, bahkan penghitungan akhir suara hanya membutuhkan waktu singkat. Merupakan terobosan menciptakan kemudahan dan akuntabilitas pemilihan, sekalipun bagi warga negara yang cacat. Putusan MK No. 147/PUU-VII/2009 yang menyatakan bahwa metode e-voting adalah konstitusional sepanjang tidak melanggar asas Pemilu. Kemendagri menyatakan siap dengan e-KTP per 1 Januari 2013.

Tantangan Penerapan e-Voting Aturan hukum, peralatan dan sumber daya manusia Indonesia belum mendukung. Kerentanan akan keamanan dan reabilitas penerapan e-voting (hacker, proteksi software, sistem jaringan). Akses terhadap teknologi masyarakat Indonesia tidak sama, termasuk keterbatasan penyelenggara tingkat PPK, PPS dan KPPS, saksi dan pengawas. Resiko keabsahan hasil Pemilu antar kontestan dan juga dalam masyarakat.

Penerapan e-Voting di Indonesia? Sangat Mungkin, bila : Siap secara Politik – kemauan Politik, a.l: Program Nasional e-KTP selesai tepat waktu dan akuntabel, Persiapan payung hukum atas penerapannya. Siap secara Finansial -- money follows function Siap secara Sosial Budaya -- a.l Sosialisasi dan pelatihan massif dapat dilakukan kepada masyarakat, trust terhadap institusi penyelenggara, INDEPENDENSI penyelenggara Siap secara Teknis -- a.l Kesiapan teknologi seluruh wilayah Indonesia, termasuk ketersediaan listrik, sinyal; sumber daya manusia. PEMILU LUBERJURDIL

E-Voting menjadi solusi, bukan menimbulkan masalah baru PEMILU INDONESIA Sistem Pemilihan Sistem Pemilu Kualitas Demokrasi E-Voting menjadi solusi, bukan menimbulkan masalah baru

Vox Populi Vox Dei “Suara Rakyat, Suara Tuhan” Agun Gunandjar Sudarsa Ketua Komisi II DPR RI Fraksi Partai Golkar www.agun-gunandjarsudarsa.com Vox Populi Vox Dei “Suara Rakyat, Suara Tuhan”