Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
LAPORAN PAJAK-PAJAK PRIBADI (LP2P) TAHUN 2013
Advertisements

Rapat Koordinasi PPID Kota Depok Kamis, 5 April 2012.
Pengelolaan Cuti PNS Pemerintah Kota Salatiga
PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PNS
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Kinerja Pegawai Remunerasi
KEBIJAKAN BIRO HUKUM DAN KLN DALAM BIDANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
SOSIALISASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL.
PENYUSUNAN UJI KONSEKUENSI PADA PPID INSPEKTORAT PROV.JATENG
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi oleh PPID dan PPID Pembantu
________________ PENILAIAN PRESTASI KINERJA DAN PERHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENHUB.
“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”
Subbag umum / kepegawaian
PENGEMBANGAN SDM PNS (Keterangan Belajar, Izin Belajar, Tugas Belajar,
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
PERATURAN PEMERINTAH NO. 46 TAHUN 2011
Drs. H. MUKLAS, M.SI Kassubbag Ortapeg
SASARAN KERJA PEGAWAI.
PERPINDAHAN ANTAR INSTANSI
TUNJANGAN KINERJA DAERAH ( TKD)
EVALUASI PENGHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI.
SOSIALISASI TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
Tambahan Penghasilan Pegawai Sosialisasi di Bidang Kepegawaian
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Kebijakan Pengembangan Pegawai Negeri Sipil di Tahun 2015
BKD KOTA DUMAI 2015 PERATURAN WALIKOTA NOMOR 41 TAHUN 2015
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR TEKNIS KEGIATAN SASARAN KERJA PEGAWAI
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PNS Badan kepegawaian Daerah
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER
RAPAT TEKNIS KEPEGAWAIAN
Pedoman Relokasi dan Penataan PNS Pusat di Daerah
SEBAGAI DAMPAK DARI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
SISTEM INFORMASI PRESENSI PEGAWAI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
PERGUB NO. 248 THN 2015 Tentang Penyelesaian Pembayaran
PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 BIRO KEPEGAWAIAN DESEMBER 2012.
EVALUASI PELAKSANAAN e-PUPNS 2015 DI KABUPATEN JOMBANG
PERGUB NO. 193 TAHUN 2015 TUNJANGAN KINERJA DAERAH
EVALUASI IMPLEMENTASI PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
Pedoman Relokasi dan Penataan PNS Pusat di Daerah
DASAR PEMERIKSAAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 23 TAHUN 2007 TENTANG.
Subbag TU Kantor Kementerian Agama Kab. Kuningan
( L H K A S N ) LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGERA
KENAIKAN PANGKAT PNS FUNGSIONAL TERTENTU (GURU)
Badan Kepegawaian Negara
SUB BIDANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI
Sosialisasi Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil.
PROSES PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS PP 46 Tahun 2011
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
TATA CARA PEMBERIAN CUTI PNS (PP 11/2017 & Peraturan BKN 24/2017)
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DKI JAKARTA
PNS BERPRESTASI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA Tahun 2018
WORKSHOP KEPEGAWAIAN BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TGL. 04 – 09 – 2018.
Kamis, 24 Januari 2019 Di Ruang ASN BKPPD Kabupaten Klatyen
TATA KELOLA MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
Evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan absensi elektronik
E-SEJATI (Selfi Jadi Bukti Kehadiran)
PENGHARGAAN SLKS DAN MASA KERJA
EVALUASI DAN TINDAK LANJUT PELAKSANAAN PRESENSI ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN Jumat, 29 Maret 2019.
PERSYARATAN KELENGKAPAN BERKAS DISIPLIN
UNIVERSITAS JEMBER JEMBER, 07 MEI 2019
PENGUATAN SISTEM MANAJEMEN SDM ASN
Contoh penyusunan skp.
FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) BIDANG KEPEGAWAIAN TINGKAT KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2019 MATERI : TENAGA HONORER/KONTRAK/NON PNS CUTI.
Transcript presentasi:

Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung SELAMAT DATANG PESERTA RAPAT EVALUASI HASIL MONITORING KEHADIRAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG Auditorium Balaikota, 23 Desember 2014 Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Download Presentasi : bkd.bandung.go.id

Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung 2014 EVALUASI HASIL MONITORING KEHADIRAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG Auditorium Balaikota, 23 Desember 2014 Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung 2014 bkd.bandung.go.id

AGENDA PRESENTASI EVALUASI HASIL MONITORING KEHADIRAN ASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG EVALUASI GERAKAN DISIPLIN APARATUR bkd.bandung.go.id

DASAR HUKUM Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Kepala Badan kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Walikota Bandung Nomor 259 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota bandung Nomor 172 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Keputusan Walikota Bandung Nomor 800/Kep.160-Inspektorat /2011 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Bandung Nomor: 800/1187-BKD/2011 Tanggal 8 April 2011 tentang Mekanisme Absensi, Evaluasi dan Pelaporan Kehadiran PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Bandung Nomor 800/SE.071-BKD Tanggal 14 September 2011 perihal Pelaporan Absensi Kehadiran PNS bkd.bandung.go.id

TINGKAT KEHADIRAN PNS TAHUN 2012 – 2014 bkd.bandung.go.id

KETIDAKHADIRAN PNSD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG TAHUN 2012 DAN 2013 bkd.bandung.go.id

KETIDAKHADIRAN PNSD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG PERIODE JANUARI - OKTOBER 2014 bkd.bandung.go.id

MONITORING KEHADIRAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014 bkd.bandung.go.id

MONITORING & EVALUASI KEHADIRAN BULAN MEI s/d OKTOBER 2014 (72 SKPD) NO SKPD 1 ASISTEN ADMINISTRASI UMUM 2 ASISTEN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN & PEMBANGUNAN 3 DINAS PERTANIAN & KETAHANAN PANGAN 4 B K D 5 BAGIAN UMUM & PERLENGKAPAN 6 SEKRETARIAT DPRD 7 ASISTEN PEMERINTAHAN 8 DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA 9 BAGIAN TU SETDA 10 BAPPEDA 11 B K P P M 12 DINAS KESEHATAN 13 DINAS KOMUNIKASI & INFORMATIKA 14 DINAS PERHUBUNGAN 15 DINAS BINA MARGA & PENGAIRAN 16 DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH 17 DINAS PENDIDIKAN 18 DINAS SOSIAL 19 DINAS PEMAKAMAN & PERTAMANAN 20 DINAS KEBAKARAN 21 KANTOR PERPUSTAKAAN & ARSIP DAERAH 22 BAGIAN KESRA & KEMAS SETDA 23 BAGIAN ORGANISASI & PAD SETDA 24 R S U D

NO SKPD 25 DINAS KOPERASI, UKM & PERINDAG 26 BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA 27 BAGIAN HUKUM & HAM SETDA 28 KECAMATAN PANYILEUKAN 29 DINAS TENAGA KERJA 30 BAGIAN PEMBANGUNAN SETDA 31 BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM SETDA 32 R S K G M 33 KECAMATAN SUKASARI 34 SATPOL PP 35 KECAMATAN BABAKAN CIPARAY 36 KECAMATAN CIBIRU 37 KECAMATAN CIDADAP 38 KECAMATAN LENGKONG 39 KECAMATAN ASTANAANYAR 40 KECAMATAN CINAMBO 41 KECAMATAN COBLONG 42 KECAMATAN CIBEUNYING KIDUL 43 R S K I A 44 KECAMATAN GEDEBAGE 45 KECAMATAN CIBEUNYING KALER 46 KECAMATAN BATUNUNGGAL 47 KECAMATAN KIARACONDONG 48 B P L H 49 KECAMATAN ANDIR

NO SKPD 50 KECAMATAN ANTAPANI 51 KECAMATAN BUAHBATU 52 B P P T 53 KECAMATAN SUKAJADI 54 KECAMATAN SUMUR BANDUNG 55 KECAMATAN BANDUNG KIDUL 56 B P P K B 57 KECAMATAN CICENDO 58 KECAMATAN REGOL 59 KECAMATAN BOJONGLOA KIDUL 60 KECAMATAN UJUNGBERUNG 61 KECAMATAN BANDUNG WETAN 62 KECAMATAN BANDUNG KULON 63 KECAMATAN BOJONGLOA KALER 64 KECAMATAN RANCASARI 65 KECAMATAN ARCAMANIK 66 KECAMATAN MANDALAJATI 67 DINAS PELAYANAN PAJAK 68 DINAS TATA RUANG & CIPTA KARYA 69 DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL 70 DINAS PEMUDA & OLAHRAGA 71 INSPEKTORAT 72 BAGIAN KERJASAMA

HASIL MONITORING DAN EVALUASI KEHADIRAN PADA 72 SKPD YANG SUDAH DILAKUKAN MONITORING DAN EVALUASI TAHUN 2014 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN Tingkat Kehadiran Apel Pagi yang masih sangat rendah; Ketidaksesuaian antara absensi manual, kartu absen checkclock, serta laporan absen bulanan yang disampaikan ke BKD; Bebarapa SKPD menyampaikan laporan absensi kehadiran ke BKD tidak tepat waktu; Ketidakhadiran karena alasan sakit yang sudah melebihi 3 hari tidak didukung keterangan yang sah dari instansi yang berwenang; Ketidakhadiran karena alasan sakit yang melebihi 14 hari belum ditindaklanjuti oleh Tim Pemeriksa kesehatan pemerintah; PNS yang bertugas di Unit Kerja yang letaknya berjauhan dengan mesin absen checkclock seringkali tidak tercatat dalam laporan absen bulanan karena kurangnya koordinasi dengan pengelola absen SKPD; SKPD tidak segera melaksanakan perbaikan pada saat terjadi kerusakan mesin absen checkclock. Sakit lebih dari 14 hari tidak mengajukan permohonan cuti sakit; Masih ditemukan beberapa SKPD tidak mengisi absensi manual dan absensi checkclock; Beberapa SKPD belum membuat SKP; Tenaga titipan belum melaksanakan tugas di SKPD yang ditunjuk; Pegawai yang sudah dialihtugaskan, tidak segera melaksanakan tugas di tempat yang ditunjuk. bkd.bandung.go.id

TINDAK LANJUT SKPD Sub Bag. Kepegawaian / Pengelola Kepegawaian harus bekerja lebih cermat agar segala bentuk absensi / laporan kehadiran diantaranya : Laporan Absensi Bulanan yang disampaikan ke BKD Daftar Absensi Manual SKPD Daftar Hadir sebagai bukti pembayanan TPPNS Kartu Absen Checkclock harus saling bersesuaian dengan kegiatan yang dilaksanakan serta dilengkapi dokumen pendukung. Sebagaimana Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Bandung Nomor 800/SE.071-BKD Tanggal 14 September 2011 perihal Pelaporan Absensi Kehadiran PNS, bahwa Unit Kerja yang letaknya berjauhan atau terdapat kendala teknis lainnya dapat menggunakan absensi manual serta diserahkan setiap minggu kepada SKPD masing-masing. Pemeliharaan mesin absen checkclock menjadi tanggung jawab masing-masing SKPD. bkd.bandung.go.id

MASALAH YANG DITEMUKAN Hasil Monitoring yang Perlu Ditandaklanjuti Oleh Tim Adhoc Karena Terindikasi Dapat Dikategorikan Hukuman Ringan NO TANGGAL MONEV SKPD MASALAH YANG DITEMUKAN 1 2 Juni 2014 Dinas Komunikasi dan Informatika Pegawai pindahan dari Tangerang Selatan setelah lapor ke SKPD, yang bersangkutan tidak masuk kerja dari bulan April s/d Juni 2014 2 18 Juli 2014 Dinas Pertamanan dan Pemakaman Pegawai tidak masuk kerja karena sakit selama 9 hari tidak melampirkan surat keterangan dari dokter 3 Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Pegawai tidak masuk kerja tanpa keterangan 4 20 Agustus 2014 RSKGM Pegawai tidak masuk kerja selama 1 tahun 5 28 Agustus 2014 Kecamatan Cibiru Pegawai tidak masuk kerja selama 14 hari 6 2 September 2014 Kecamatan Lengkong Pegawai tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 66 hari 7 3 Oktober 2014 Kecamatan Cidadap Pegawai tidak masuk kerja dari 1 Juli 2014 s/d bulan September 2014 tanpa keterangan 8 6 Oktober 2014 RSUD Ujungberung Pegawai tidak masuk kerja selama 10 (sepuluh hari) tanpa keterangan 9 8 Oktober 2014 Kecamatan Coblong Pegawai tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 10 hari pada bulan September 2014 10 9 Oktober 2014 Kecamatan Mandalajati Pegawai tidak pernah masuk kerja bulan Januari s/d pelaksanaan monev 11 15 Oktober 2014 BPPT Pegawai tidak masuk kerja selama 6 (enam) hari pada bulan September 2014 tanpa keterangan 12 23 Oktober 2014 Dinas Binamarga dan Pengairan Pegawai tidak masuk kerja karena sakit hingga 1 (satu) bulan tanpa di dukung surat keterangan dokter bkd.bandung.go.id

MONITORING & EVALUASI ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN TAHUN 2014 bkd.bandung.go.id

SASARAN MONEV 2014 Sinkronisasi Kehadiran PNS Dokumen Pendukung TPPNS Kartu Checkclock Indikasi Pelanggaran Disiplin PNS PemutakhiranData Kepegawaian Evaluasi Pengelolaan Kepegawaian Pencantuman / Pembacaan Kode Etik PNS Ketersediaan Media Penyampaian Informasi Publik (brosur, banner, dsb) Implementasi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Implementasi Program Walikota Bandung bkd.bandung.go.id

MEKANISME MONEV ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN TAHUN 2014 MONEV KUNJUNGAN KE SKPD (dilaksanakan pada Bulan Mei s/d Oktober 2014 kepada 72 SKPD) TINDAK LANJUT PELANGGARAN DISIPLIN PNS SESUAI PP. 53 / 2010 PENYUSUNAN LAPORAN MONEV PELAPORAN PADA WALIKOTA bkd.bandung.go.id

Download Presentasi : bkd.bandung.go.id