Bambang Cipto Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Disampaikan Oleh : Dirjen Penataan Ruang
Advertisements

SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA DAN PERAN LEMBAGA NEGARA SEBAGAI PELAKSANA KEDAULATAN RAKYAT LENI ANGGRAENI, S.Pd., M.Pd.
PENGAWASAN PEMILU & PERAN MAHASISWA
Materi kuliah Pemilu dan Perilaku Politik
Sri Budi Eko Wardani, M.Si
FILOSOFI DAN POKOK POKOK UU KIP
+ Setiap pemilu, sekitar 30% dari total pemilih adalah pemilih muda (17-30 tahun) Tahun depan, jumlah pemilih muda diperkirakan sebesar 55 juta orang Kenapa.
SISTEM PEMERINTAHAN AMERIKA SERIKAT
TUGAS KEWARGANEGARAAN PENDIDIKAN SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA CINA
RENSTRA MPP
Peran BPJS dan DJSN dalam SJSN
Mempersiapkan Kandidat Perempuan di Pemilu 2009
TEORI PUBLIC CHOICE (PILIHAN PUBLIK)
Hukum Tata Negara “PEMILIHAN UMUM dan KPU”

ORGANISASI SEKTOR PUBLIK
Program Majelis Diktibang Bidang IV
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
DEMOKRASI DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA
Lanjut….
SELAMAT DATANG PADA TUTORIAL TATAP MUKA MATAKULIAH IPEM4323
Aktor-aktor Yang Terlibat dalam
POLLING DAN PENDAPAT UMUM
Konsep dasar Politik dan pemerintahan
MEMBANGUN TRADISI PEMILU LUBER DAN JURDIL
Lembaga Legislatif Indonesia
OLEH : drs. A. Fikri faqih, mm. Wakil ketua Komisi X DPR RI
KEMISKINAN DAN KESENJANGAN
Sistem Pemerintahan Indonesia
KONTROVERSI PENANAMAN MODAL ASING (PMA) & UTANG LUAR NEGERI (ULN)
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
KOMNAS HAM Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dibentuk oleh pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1993 tentang Komisi.
SISTEM PEMERINTAHAN DI BEBERAPA NEGARA
PARTISIPASI POLITIK DALAM DISTRIBUSI DAN ALOKASI SUMBER POLITIK
SISTEM PEMERINTAHAN Sistem pemerintahan merupakan gabungan dari
Sistem Pemerintahan Di Berbagai Negara
KELOMPOK BAB 3 Menganalisis Kewenangan Lembaga-Lembaga
DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS INDONESIA 2009
PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK (POLICY FORMULATION)
UU KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP) SEBAGAI IMPLEMENTASI ASAS KETERBUKAAN DAN UPAYA PERWUJUDAN GOOD GOVERNANCE Satria Prayoga,S.H.,M.H., Dosen HAN &
KELOMPOK 4 AHMAD SULTON ARLIANSAH
PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
Institusi Kebijakan Mata Kuliah Kebijakan Publik
Apa dan Mengapa Demokrasi?
BENTUK KEPATUHAN TERHADAP UU PARPOL DAN UU PEMILU
PARTAI POLITIK (Kelas B)
POLITIK DAN STRATEGI BERDASARKAN PANCASILA
MODUL SISTEM POLITIK Lembaga Legislatif.
KEKUASAAN/ KEDAULATAN
Modul Sistem Politik Indonesia LEMBAGA / BADAN EKSEKUTIF
Presented by: Syaiful Bakhri, S.Sos, MM
KEKUATAN POLITIK DAN PARTISIPASI POLITIK
LEGISLATIF INDONESIA IPEM4323
PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN PUBLIK DALAM SISTEM POLITIK (K9 & K10)
BAB 1 Organisasi Sektor Publik serta memahami terhadap Ruang lingkup Akuntansi sektor publik.
Nama : Ranny Firdaus Ria yuwinda
TEORI-TEORI POLITIK PEMERINTAHAN
Kontribusi Media Lokal dalam Memacu Pertumbuhan Ekonomi
Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah
Oleh : Muhammad Mamun Salman, M.Pd.I
Analisis pemangku kepentingan untuk kebijakan kesehatan
KELOMPOK/GOLONGAN KEPENTINGAN KELOMPOK/GOLONGAN PENEKAN Dr. Indah Adi Putri, M.Si.
“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”
BAB-6 SISTEM POLITIK. Di Negara Lain Sistem Politik Komunis Sistem Politik Liberal Di Indonesia Sistem Politik Demokrasi Perilaku Yang Sesuai Aturan Suprastruktur.
DISUSUN OLEH : KELOMPOK : 1 1. SARA STEFANY TAMUBOLON ARIFAH ZUHRO ANDIK GUNAWAN 4. ADLI 5. ALFRINDO SINAGA.
Journal Reading Analisis Perubahan Kebijakan Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2016 Tentang Jaminan Kesehatan Menjadi Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2016.
2.Kepemimpinan Kesehatan Masyarakat dan Atributnya
Kebijakan Publik: (Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan) Achmad Fadillah Akademi Bela Negara Nasdem 2018 Achmad Fadillah Akademi Bela Negara Nasdem 2018.
Pertemuan 4 Integritas dan Anti Korupsi. Tugas : 1. Apa itu sistem integritas nasional ? 2. Mengapa diperlukan sistem integritas nasional? 3. Bagaimana.
LENI ANGGRAENI, S.Pd., M.Pd. SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA DAN PERAN LEMBAGA NEGARA SEBAGAI PELAKSANA KEDAULATAN RAKYAT.
Transcript presentasi:

Bambang Cipto Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Peran Muhammadiyah sebagai Kelompok Kepentingan dalam Kehidupan Politik Nasional Bambang Cipto Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Mengapa Kelompok Kepentingan? Kemajuan teknologi komunikasi, perubahan sosial ekonomi yang cepat , jumlah penduduk yang sangat banyak, ketimpangan status sosial-ekonomi ledakan persoalan Legislatif, yudikatif, eksekutif, partai politik tidak mampu menangani ledakan persoalan-persoalan masyarakat yang terus terjadi  gejala universal

Melemahnya Makna Perwakilan Interplay badan politik formal dan kelompok ekonomi besar menimbulkan conflict of interest berpotensi membusukkan makna perwakilan (wakil atau buruh?) Rekrutmen sbg politics as business telah membuat politisi sering kehilangan karakter dengan akibat berkurangnya semangat membela rakyat.

Fungsi Kelompok Kepentingan Mengawasi proses pembuatan kebijakan pemerintah. Target: badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Melakukan pendidikan publik berkenaan dengan isu-isu mutakhir. Target: konstituen, publik/pemerintah, Komisi-Komisi di DPR.

Sumber Kekuatan Kel. Kepentingan Jumlah/basis dukungan (ormas) Keahlian (dokter, akuntansi, hukum, dll) Sumber dana yang dimiliki (bank, perusahaan)

Teknik Penyampaian Pengaruh Lobbying a. direct lobbying b. dengar pendapat c. mobilisasi akar rumput Memanfaatkan Pemilu: a. mendukung (menolak), b. evaluasi politisi

Muhammadiyah Kel. Kepentingan? Jumlah simpatisan: > 30 juta Jumlah PT dan sekolah: sangat banyak Jumlah scientists: banyak tersebar di berbagai sektor pemerintah maupun swasta Sumber kekuatan Muhammadiyah: pendukung, tenaga hali, jumlah lembaga pendidikan. Muhammadiyah adalah kelompok yang memiliki banyak kepentingan.

Strategi Meningkatkan Peran Meningkatkan peran Ketua Majelis di PP (nasional), Ketua PWM (wilayah), Ketua PDM (daerah) Meningkatkan keterlibatan professional dalam Majelis-Majelis yang ada. Meningkatkan peran Website disemua tingkatan wilayah

Terima Kasih